Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Unknown Wednesday, May 21, 2014
Edit

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Delegasi Tiongkok ingin mengetahui pertanahan Indonesia

Posted: 20 May 2014 07:17 AM PDT

Delegasi Republik Rakyat Tiongkok telah mengunjungi Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui seluk-beluk tentang pertanahan Indonesia dengan mendapatkan pengalaman secara langsung dari BPN.

Delegasi Tiongkok ingin mengetahui pertanahan Indonesia

Siaran pers BPN yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa kunjungan Delegasi Kantor Urusan Legislatif Republik Rakyat Tiongkok berkunjung ke Kantor Pusat BPN RI pada tanggal 19 Mei 2014.

Delegasi tersebut diterima oleh Sekretaris Utama BPN RI Suhaily Syam yang didampingi oleh Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kepala Biro Umum, Direktur Penatagunaan Tanah, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah.

Delegasi Kantor Urusan Legislatif Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Xia Yong yang merupakan Wakil Menteri dari Kantor Urusan Legislatif Penasihat Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Xia Yong mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa hadir di BPN RI untuk melihat tentang pengelolaan pertanahan di Indonesia dan juga mengenai urbanisasi.

Ia juga berharap agar dalam kunjungan kali ini pihak delegasi Tiongkok dapat memperoleh pengalaman dari BPN RI.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menilai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (yang saat ini masih dibahas di Komisi II DPR RI) mubazir karena tidak memiliki komitmen terhadap reformasi agraria.

"Rancangan undang-undang (RUU) ini mubazir karena yang sudah diatur, diatur lagi. Di lain pihak, soal pertimbangan, kelembagaan, atau lintas sektoral, belum terjawab," katanya di sela-sela seminar nasional "Quo Vadis RUU Pertanahan" yang digelar Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, Kamis (24/4).

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Eddy Hussy menyatakan bahwa RUU Pertanahan yang kini masih menjadi bahan pembahasan di Komisi II DPR RI harus dipertegas karena banyak hal yang menimbulkan kebingungan, terlebih bagi para pengusaha pengembang perumahan di Indonesia.

"RUU Pertanahan ini juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa hal yang di dalamnya (RUU) tidak bisa diaplikasikan," kata Eddy Hussy.

Menurut Eddy, penentuan luasan lahan semestinya juga harus melibatkan pemerintah daerah. (Antara)

Malaysia Berulah, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra

Posted: 20 May 2014 07:10 AM PDT

Pembangunan mercusuar atau bikon oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas membuat TNI AL terusik. Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak mengirim dua armada yang terdiri dari satu kapal perang dan pesawat udara untuk memantau perkembangan pembangunan rambu suar tersebut.

Malaysia Berulah, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak, Kolonel Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, pengiriman dua armada tersebut untuk melakukan pemantauan pembangunan mercusuar yang dilakukan pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. Sekaligus sebagai upaya pengamanan di kawasan perbatasan. "Tadi malam KRI SSA (Sutedi Seoputra) sudah berangkat dan sekarang berada di sekitar lokasi pembangunan mercusuar di Tanjung Datok. Selain itu, kami juga melakukan patroli dengan pesawat udara TNI AL U 621 untuk pemantauan," kata Dwika kepada Pontianak Post, kemarin.


Dikatakan Dwika, KRI SSA (Sutedi Senoputra) yang dikirim ke lokasi dilengkapi dengan peralatan perang dan tim Hidros TNI AL sebagai tim survey untuk mengidentifikasi lokasi. "Armada ini kami siagakan di sana," kata Dwika.

Dari hasil pemantauan melalui pesawat udara, lanjut Dwika, pihaknya tidak melihat adanya aktivitas pembangunan oleh pihak Malaysia. Kendati demikian, dari pemantauan tersebut, anggota yang diturunkan melihat keberadaan kapal tongkang, tugboat dan kapal Malaysia. "Cuaca hari ini tidak kondusif. Saat pemantauan terjadi hujan deras dan gelombang yang mengakibatkan jarak pandang sangat terbatas. Kami di sana tidak melihat ada aktivitas pembangunan, namun kami melihat keberadaan beberapa kapal di lokasi pembangunan," lanjutnya.

Kendati demikian, TNI Angkatan Laut Pontianak membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. "Kami membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di Tanjung Datok. Namun apakah hari ini aktivitas itu berlangsung, kami tidak melihat karena cuaca buruk," jelasnya.
Disinggung soal keberadaan lokasi pembangunan, Dwika mengatakan, berdasarkan floting peta laut yang dimiliki TNI AL, pembangunan rambu suar oleh pihak Malaysia berada di perairan Indonesia tepatnya di titik koordinat 02.05.053N-109.38.760E. "Berdasarkan peta itu, lokasi pembangunan oleh pihak Malaysia secara yuridis berada di perairan Indonesia. Namun kami masih melakukan pengecekan kembali," katanya.

aktivitas pembangunan tersebut setelah terpantau oleh petugas navigasi perhubungan laut yang akan akan melaksanakan serah terima pos navigasi di Temajok. Saat bersamaan, petugas navigasi melihat iring-iringan kapal Malaysia yang berjumlah delapan buah yang terdiri dari tiga kapal boat, empat tongkang material, dan satu kapal angkatan laut bergerak menuju perairan lebih kurang 900 meter di depan patok SRTP 01.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, Sukiman meminta Pemerintah menindaklanjuti dan menyelidiki secara serius pembangunan Mercusuar oleh Malaysia di Kawasan Perairan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar. "Pemerintah harus bertindak tegas seandainya pembangunan Mercusuar memang masuk ke wilayah kedaulatan RI," ungkapnya Senin (19/5) via telepon.

Menurut dia pelanggaran yang dilakukan Malaysia tidak hanya sekali dilakukan. Pertama lepasnya Sipadan-Ligitan sudah membuat muka Indonesia tertampar di dunia internasional. Lalu patok batas di Camar Bulan ikut diganggu juga. "Lalu muncul lagi persoalan baru dengan membangun Mercusuar di Kabupaten Sambas," ungkapnya.

Katanya Malaysia sepertinya tidak pernah puas dan selalu senang mengusik kedaulatan NKRI I. "Ini sudah menyangkut harga diri bangsa. Kita seperti diinjak-injak. Harus ada sikap tegas. Tegur pemerintah Malaysia melalui jalur diplomatik," usulnya.

Politisi PAN asal Kalbar ini menambahkan pembangunan Mercusuar di wilayah perairan bahkan sampai melibatkan pengawalan dari militer kerajaan Malaysia segala. Bahkan ada kapal perang yang ikut nongkrong di perairan wilayah RI menunggu proses pembangunan tersebut. Sepertinya ada misi khusus kenapa dibangun Mercusuar.

"Seandainya mereka hormat seharusnya dibangun tetapi dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah RI. Jangan hanya menguntungkan salah satu negara. Apalagi soal perbatasan sangat rentan. Wilayah perairan tersebut juga masih bersengketa," terangnya.

Sukiman meminta Pemerintah RI perlu menambah Pangkalan TNI AL berkedudukan di perairan Kabupaten Sambas. Pembangunanya harus dilengkapi dengan perlengkapan teknologi dan komunikasi sangat canggih. Tujuannya untuk menjaga segala potensi dan kedaulatan perbatasan wilayah kelautan RI. "Sistem komunikasi canggih sangat berguna mendeteksi gangguan di wilayah perbatasan RI," ujarnya.

Selain itu, ia meminta Pemerintah RI melengkapi TNI AL di Kalbar kapal-kapal patroli dengan kemampuan sangat cepat menjangkau perairan perbatasan. Kapal-kapal tersebut mampu dipergunakan untuk memonitor wilayah perbatasan dan perairan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sukiman berjanji, ia bersama kawan-kawannya di DPR RI terutama Komisi Hankam akan membawa pembangunan Mercusuar oleh Malaysia pada sidang paripurna besok (hari ini). "Jelas saya sebagai bagian dari NKRI dan wakil rakyat dari Kalbar sangat menyayangkan tindak tanduk Pemerintah Malaysia dengan membangun Mercusuar tersebut," tuturnya.

Pemprov Kirim Utusan ke Paloh
Sementara itu pemprov mengutus Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Togi L Tobing, untuk  meninjau lokasi pembangunan mercusuar oleh Malaysia yang diduga masuk kawasan Tanjung Dato, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

"Kami mengutus staf ahli bidang hukum untuk meninjau lapangan dan setelah pulang akan dibuat laporannya," ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya seusai paripurna di DPRD Provinsi Kalbar, Senin (19/5).

Menurut Christiandy, pengutusan staf ahli tersebut untuk mengetahui kondisi detil di lapangan, kendati persoalan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalbar pun melaporkannya secara resmi kepada pemerintah pusat, setelah mendapat informasi di lapangan.

"Saya sudah mendapatkan informasi dari Danlanal. Gubernur juga sudah mendapatkan informasi tersebut. Informasinya TNI dan Polri juga sudah melaporkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Secepatnya akan kami laporkan kepada pemerintah pusat," ungkap Christiandy.

Christiandy menuturkan selama ini Pemerintah Malaysia tidak pernah membicarakan pembangunan mercusuar dengan Pemprov Kalbar selaku kawasan yang berbatasan dengan negara tersebut. Tetapi, lanjut Christiandy, dirinya belum mendapatkan informasi apakah persoalan itu pernah dibicarakan Malaysia dalam pertemuan Sosek Malindo.

Christiandy menambahkan saat ini sedang diselidiki perihal pembangunan mercusuar. Jika pembangunan itu memasuki wilayah Kalbar, Indonesia, ia meminta ditindak tegas karena melanggar kedaulatan negara.

"Institusi pengamanan di perbatasan seperti jajaran TNI dan petugas kita di perbatasan juga akan memberi data selengkapnya," katanya. (pontianakpost )

Malaysia diduga langgar wilayah di Tanjung Datuk

Posted: 20 May 2014 06:59 AM PDT

Pihak Pangkalan TNI AL Pontianak tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh pihak Malaysia di Tanjung Datuk, yang berada di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.

Malaysia diduga langgar wilayah di Tanjung Datuk

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Pontianak, Senin, pihak Lanal Pontianak mendapat kabar tersebut pada Sabtu (17/5) dari Kantor Distrik Navigasi di Pontianak.

Informasi awal yang diterima, saat itu ada pemasangan rambu suar di kawasan Tanjung Datuk oleh pihak Malaysia.

Namun, kemungkinan saat pemasangan pihak Malaysia memasuki wilayah Indonesia.

Kemudian, menindaklanjuti hal itu, pihak Lanal Pontianak mengirim kapal SSA serta membuat foto udara menggunakan pesawat TNI AL.

Namun hingga Minggu (18/5) masih ada kegiatan pemasangan lampu suar oleh pihak Malaysia di wilayah itu.

Dari Koarmabar TNI di Jakarta dikabarkan juga telah mengirim kapal KRI ke kawasan tersebut untuk memastikan kebenarannya.

Sementara perwira di Lanal Pontianak yang enggan disebut namanya membenarkan dan mengatakan masih dilakukan tindak lanjut apakah kegiatan pihak Malaysia melanggar batas wilayah atau tidak.

Tanjung Datuk merupakan wilayah perbatasan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar.

Areal Tanjung Datuk termasuk di dalamnya Gosong Niger di wilayah laut dan Camar Wulan di wilayah darat yang sampai sekarang titik ikat dan patok batas Provinsi Kalimantan Barat (Republik Indonesia)  Negara Bagian Sarawak (Federasi Malaysia), masih bermasalah karena belum disepakati. (Antara)

Tantangan TNI AU Makin Berat

Posted: 20 May 2014 06:30 AM PDT

Tantangan tugas TNI AU ke depan akan semakin komplek dan dinamis, Keterbatasan anggaran masih menjadi bagian dari kendala dihadapi.


"Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh personel AU untuk dapat berpikir kreatif dan kerja keras. Berikan yang terbaik dan lakukan tindakan nyata guna dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AU ke depan," kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI I.B Putu Dunia dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Intelijen (Asintel) Kas Korpaskhas Kolonel Psk Bambang Hariono saat bertindak selaku Inspektur upacara pada upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan merah Korpaskhas Lanud Sulaiman,Senin (19/5).

Lebih lanjut KSAU mengingatkan keselamatan terbang dan kerja. "Jangan pernah membiarkan inccident maupun accident potensial berkembang menjadi unsafe condition dalam setiap pelaksanaan tugas. Lakukan langkah-langkah preventif dengan penuh perhitungan dan cerdas dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan
safety penerbangan dan kerja," katanya.

Untuk itu, komitmen terhadap upaya pembinaan keselamatan terbang dan kerja melalui program "Road Map To Zero Accident", terus diimplementasikan tanpa mengabaikan pencapaian tujuan dari aspek operasi maupun latihan (Mission First Safety Always).

"Saya tekankan kepada Para Panglima dan Komandan Satuan, agar dapat memanfaatkan jam Komandan dengan lebih inten lagi untuk mengingatkan berbagai hal yang berkaitan dengan keamanan terbang dan kerja," katanya. (PR)
Posted by Unknown at

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )