Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Letjen Gatot Nurmatyo dilantik sebagai KSAD
- Menhan Tegaskan Posisi RI Netral Soal Sengketa Laut China Selatan
- Pemerintahan SBY Tuai Pujian Menjelang Akhir Masa Jabatannya
- Panglima TNI Buat Baret Hitam untuk "Satukan" Tri Matra
| Letjen Gatot Nurmatyo dilantik sebagai KSAD Posted: 25 Jul 2014 12:40 AM PDT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jumat. Di Istana Negara, Jumat, Presiden membacakan sumpah yang harus diikuti Gatot yang menggantikan Jenderal Budiman yang bakal memasuki masa persiapan pensiun.
Budiman sendiri tidak terlihat dalam acara pelantikan yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu. Acara pelantikan ini sendiri dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Sutarman. Panglima TNI menegaskan pelantikan tersebut tidak terkait dengan politik dan murni kebutuhan dari organisasi TNI, sementara Budiman sendiri akan memasuki masa pensiun September 2014. Letjen Gatot pernah mengemban sejumlah jabatan antara lain Gubernur Akmil (2009-2010), Panglima Kodam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan Panglima Kostrad sebelum menjadi KSAD. Rabu lalu (23/7), Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengharapkan KSAD baru Letjen Gatot Nurmantyo terus meningkatkan profesionalitas prajurit TNI AD. "Saya harap, KSAD baru dapat meningkatkan dari kondisi existing yang sekarang sudah berjalan dengan baik, tingkatkan lagi dan terus ditingkatkan lagi," kata Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Perintah Presiden kepada KSAD Baru, Segera Konsolidasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi guna menyukseskan program TNI AD.
"Segera konsolidasi untuk melihat dan mengevaluasi apa-apa yang perlu dibenahi," kata Gatot menirukan Presiden setelah dilantik Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Gatot berjanji meneruskan program yang telah ditentukan tetapi melakukan sejumlah evaluasi berdasarkan situasi dan tantangan ke depan sehingga TNI AD dapat berkinerja lebih baik serta lebih profesional di masa mendatang. Ia juga berharap semua program yang telah dirancang dapat berjalan sukses dan diselesaikan dengan baik. Gatot menyatakan akan terus menjaga situasi Pemilihan Presiden 2014 tetap kondusif, apalagi Pilpres 2014 di Indonesia mendapat perhatian luas dunia. "Ke depannya kondisi harus tetap damai, dan kami akan tetap selalu siaga untuk menjaganya," tegasnya. (Antara)  | ||||
| Menhan Tegaskan Posisi RI Netral Soal Sengketa Laut China Selatan Posted: 24 Jul 2014 09:00 PM PDT Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro hari ini mendapat kunjungan dari Vice Chairman of the Central Military Commission PLA Tiongkok Jenderal Fan Changlong. Kunjungan ini sebagai bentuk implementasi kerjasama strategis di bidang pertahanan antara RI-Tiongkok.  Meski terus intens dalam kerjasama dengan Tiongkok di bidang militer, Purnomo menegaskan kalau posisi Indonesia tetap netral dalam sengketa Laut Cina Selatan. "Kita sampaikan juga posisi Indonesia. Kalau kita ingin jalur itu sebagai kawasan bebas berlayar, zona damai, stabilitas jalurnya," kata Purnomo di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (24/7/2014). Dia mengatakan Laut China Selatan bisa digambarkan sebagai rute bagi kapal-kapal niaga antar negara yang melintas. Indonesia sebagai negara kepulauan, menurutnya tetap mengupayakan zona damai di kawasan Laut China Selatan. Dia menyebut sejauh ini ada empat negara Asean yang bermasalah dalam kasus Laut Cina Selatan yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. "Ada empat negara Asean yang bersengketa dengan mereka yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Terutama Vietnam dan Filipina. Begitu juga China dengan Jepang antara mereka. Kita memahami negara ini dua negara kuat. Tapi, sesuai pembukaan 1945 itu ditegaskan kalau Indonesia ikut menjaga kedamaian di dunia," kata Purnomo. Soal kunjungan Jenderal Fan Changlong, Purnomo menyebut kalau pertemuan ini menjadi implementasi dari perjanjian kerjasama di bidang pertahanan sejak 2007. Kerjasama ini berlanjut dengan pengukuhan penandatanganan nota kesepahaman industri pertahanan kedua negara pada Maret 2011. Dalam kerjasama ini pula, kata dia, sudah diaplikasikan latihan gabungan antara TNI dengan militer Tiongkok. "Kita dalam setahun itu tujuh kali mengadakan pertemuan (dengan Tiongkok)," ujarnya. Wakil Dubes China: Pulau Natuna Milik Indonesia Wakil Duta Besar China untuk RI, Liu Hongyang, menegaskan kembali, bahwa antara Indonesia dan negaranya tidak ada masalah sengketa Pulau Natuna. Pulau yang terletak dekat Riau itu, ujar Liu, memang milik Indonesia.
Demikian ungkap Liu yang ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), pada Kamis, 26 Juni 2014. Menurut Liu, hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemerintah China kepada Indonesia. "Telah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menlu Qian Qichen bahwa Natuna memang milik Indonesia. Sementara RI mendukung kedaulatan di Pulau Nansha," kata dia. Penjelasan, imbuh Liu, bahkan telah disampaikan secara rinci ke Pemerintah RI. China mengklaim 90 persen wilayah perbatasan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim China itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus (nine dash lines). Laman china.org.cn, melansir klaim itu didasari peta kuno armada Laut China pada abad kedua sebelum masehi. Isinya mengklaim China sebagai penemu Kepulauan Nansha (Spratly). Walau Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, klaim teritori itu tumpang tindih setidaknya dengan sebagian wilayah perairan timur laut Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Di perairan tersebut, setidaknya ada tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia. Menurut pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal, Indonesia telah dua kali berupaya menanyakan hal tersebut kepada China secara resmi. Pertama, tahun 1994 silam dengan mengirim utusan diplomatik resmi. Namun, saat itu tidak ada jawaban. Upaya kedua, dilakukan tahun 1995, ketika Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing. Saat itu pertanyaan Ali dijawab Menlu Qian, bahwa China tidak punya masalah dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun telah mengajukan keberatan soal nine dash lines tersebut ke PBB tahun 2010 silam. (Detik| VivaNews)  | ||||
| Pemerintahan SBY Tuai Pujian Menjelang Akhir Masa Jabatannya Posted: 24 Jul 2014 08:50 PM PDT Begitulah gambaran perjalanan pemerintahan kita selama sepuluh tahun terakhir ini. Atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat maka jalannya pemerintahan sepanjang jalan ceritanya dicecar terus oleh beberapa media vulgar untuk menggiring opini publik seakan-akan jalannya pemerintahan tidak membawa nilai, perbaikan dan pertumbuhan. Tetapi ketika menjelang akhir justru pujian mengalir dari media yang sama pula seiring dengan beralihnya cara pandang dan kepentingan mereka menghujat dari Presiden eksisting ke para Capres yang didukungnya.  Sejak awal kita berpandangan bahwa dalam setiap ide dan tulisan yang kita publikasikan, rangkaian kalimat yang kita sampaikan selalu ingin menyatakan niat khusnuzon. Tidak ingin berputar pada alinea menyalahkan tetapi pada hasrat yang menggebu untuk menempatkan nilai prestasi pada koridor yang pantas. Banyak hal yang sudah dicapai dalam perjalanan pemerintahan SBY tetapi apakah hasil itu kemudian bisa dipublikasikan secara proporsional oleh media "independen" kita. Jawab jelasnya tidak. Yang diberitakan oleh media dengan tanda kutip independen itu lebih banyak publikasi hujatan, prasangka buruk, caci maki dan ejekan diluar batas-batas kepatutan untuk sebuah media berita. Pura-pura independen tetapi sejatinya untuk menyuarakan kepentingan pemilik medianya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 5 % selama sepuluh tahun merupakan prestasi yang pantas dipublikasikan termasuk peningkatan kesejahteraan. Kekuatan ekonomi RI menjadi 10 besar dunia dan peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan membuat lembaga keuangan dunia mengapresiasi kepemimpinan SBY. Kepemimpinannya yang penuh perhitungan sehingga dianggap sebagai peragu belakangan baru dipahami sebagai bagian dari strategi kecerdasan untuk membangun harkat dan martabat. Contohnya masalah Ambalat ketika memanas di awal pemerintahan SBY.
Ketika masalah itu sempat mendidihkan adrenalin bangsa ini, Presiden SBY justru melontarkan statemen diplomasinya yang halus dan tidak ingin membakar hasrat bermusuhan dengan Malaysia. Dia katakan bahwa antara Indonesia dan Malaysia adalah tetangga yang punya banyak kesamaan, disana ada jutaan TKI yang mencari nafkah, maka segala perselisihan teritorial hendaklah diselesaikan di meja perundingan. Waktu itu banyak orang yang "gondok" dengan sang Presiden yang ternyata tidak lantang menyanyikan lagu maju tak gentar. Namun perjalanan berbangsa kemudian membuktikan bahwa Panglima Tertinggi sejatinya "marah besar" dengan polah jiran sebelah yang meremehkan teritori Indonesia. Disamping itu berdasarkan kajian intelijen cuaca di Laut Cina Selatan diprediksi dalam beberapa tahun kedepan akan bergelombang dan membahayakan. Maka melalui rembug nasional yang melibatkan Kemhan dan Parlemen dibuatlah strategi besar untuk memperkuat militer RI dengan belanja alutsista secara besar-besaran, terbesar sejak era Dwikora. Disiapkan anggaran US$ 15 Milyar untuk modernisasi militer kita selama tahun 2010-2014 yang dikenal dengan Minimum Essential Force (MEF) jilid satu.
Kini setelah rencana besar itu digulirkan lima tahun lalu, hasilnya adalah mengalirnya dengan deras beragam alutsista untuk mengisi satuan tempur hulubalang republik. Yang lebih membanggakan lagi adalah menggeliatnya industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL, PT DI, Pindad dan industri hankam swasta nasional untuk ikut meramaikan produksi alutsista buatan anak negeri maupun kerjasama produksi dengan negara lain. Bukankah ini sebuah prestasi untuk meningkatkan harkat dan martabat. Bayangkan kita sekarang punya 300 Panser Pindad, 12 Kapal Cepat Rudal, 2 LPD, murni produksi anak bangsa. Bukankah itu membanggakan harkat dan martabat. Penggiringan opini publik memang luarbiasa selama sepuluh tahun ini. Kebebasan menyuarakan suara miring seakan-akan republik ini menjadi negara gagal sangatlah memalukan. Ada yang menyebut negeri auto pilot sambil membawa kerbau, bahkan ada yang menyebut negeri ini negeri para bedebah dengan puisi karangannya seakan-akan dialah satu-satunya malaikat, sementara penghuni republik ini setan semua. Kalau mau diurai terlalu banyak umpatan, caci maki dan ejekan dalam serial pemerintahan menjelang satu dasawarsa ini. Nah, sekarang ketika pemerintahan ini menjelang tutup buku untuk digantikan pemerintahan yang baru, hujatan itu tak ada lagi berganti dengan sanjungan dan pujian. Dikatakan bahwa SBY adalah seorang negarawan, seorang politisi santun yang telah mampu membawa berbagai kemajuan dan kebanggaan untuk negeri ini. SBY adalah jendral cerdas yang perlu dicontoh oleh presiden berikutnya. Ironi bukan, dunia sudah jauh-jauh hari menyatakan keberhasilan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat itu, baru kemudian pujian itu dilantunkan di pasar media dalam negeri oleh pasar yang sama pula yang dulunya menghujat. Bagi kalangan militer SBY telah menoreh sejarah emas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan hulubalang republik termasuk peningkatan kesejahteraan para prajurit. Demikian juga kalangan yang memiliki visi perspektif dan bernaluri khusnuzon, termasuk tetangga kiri kanan sudah sejak lama mengapresiasi kepemimpinannya baik dari sisi kemajuan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, hubungan luar negeri, kecerdasan diplomasi dan perkuatan pertahanan. Tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan gaya kepemimpinan SBY. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Masih banyak yang harus dibenahi untuk negeri majemuk ini, dan bangsa besar ini akan terus berjalan menikmati eksistensi dan pertumbuhannya. Maka ketika kita memandang dari sisi itu niscaya penilaian proporsional pada akhirnya akan menempatkan nilai Presiden ke enam itu sebagai seorang yang telah mampu mengantar negeri ini ke pintu martabat dan harkat yang jauh lebih baik dan bernilai memuaskan. (AnalisisAlutsista)  | ||||
| Panglima TNI Buat Baret Hitam untuk "Satukan" Tri Matra Posted: 24 Jul 2014 08:17 PM PDT Panglima TNI Jendral Moeldoko kembali memberikan pengarahan kepada 1.419 Perwira Tinggi dan Perwira Menengah berpangkat Kolonel dan Letkol yang berdinas di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (23/7) malam. Dia mengingkatkan bahwa TNI di tangannya ingin membangun semangat yang sama.  Untuk itu ujarnya, Panglima TNI membuat satu baret hitam bagi seluruh prajurit yang menggunakan badge Mabes TNI dengan tujuan agar program Panglima TNI atau kebijakan Panglima TNI dalam rangka membangun kebersamaan, soliditas bisa terbangun dengan baik karena jiwanya kita satukan melalui baret hitam itu. "Itu adalah sebuah simbol bagi sebuah organisasi untuk menunjukkan semangat untuk bersatu itu muncul dan pada akhirnya interoperabilitas TNI, baik di interoperabilitas intelijen, bidang operasi maupun logistik, semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Panglima TNI. Selain itu, TNI juga akan membangun pusat jasmani militer di TNI karena nanti memasuki Taruna atau calon Taruna TNI, itu akan dikembalikan lagi seperti zaman yang lalu semuanya memasuki satu pintu yaitu melalui Mabes TNI. "Jadi nanti seleksi tidak lagi di darat, laut dan udara. Saya selaku Panglima TNI tidak mengizinkan setiap angkatan membentuk penerbang di masing-masing matra, semua penerbang baik darat, laut maupun udara harus melalui sekolah penerbang di Angkatan Udara," tegasnya. Terakhir Panglima TNI juga menyampaikan bahwa akan ada beberapa penambahan Struktur TNI ke depan, akan adanya Asisten Teritorial di masing-masing angkatan. (JPNN)  |
+berjabat+tangan+dengan+KSAD+Letjen+TNI+Gatot+Nurmantyo+(kiri).jpg)
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments