Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Industri Pertahanan Asing Berebut Masuk Indonesia
- Pindad Akan Luncurkan Panser Anoa Versi Terbaru
- Pindad akan Ekspansi Peralatan Militer ke Brunei Darussalam
- Pengadaan Tank Leopard Harus Didukung Pemerintahan Baru
- Tak Perlu Impor, Indonesia Bisa Buat Drone Sendiri
- Pimpinan OPM Manokwari Kembali Kepangkuan NKRI
- Begini Cara TNI Berangus ISIS dari Jateng-DIY
- Kemenhan: Indonesia Sudah Punya Enam "Drone"
| Industri Pertahanan Asing Berebut Masuk Indonesia Posted: 17 Aug 2014 09:19 PM PDT Upaya mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan menumbuhkan industri pertahanan dalam negeri terus dilakukan.  Keberadaan UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan diyakini telah membawa pengaruh besar terhadap kebangkitan industri pertahanan di Tanah Air. Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu mengungkapkan, saat ini kemampuan industri pertahanan dalam negeri memang masih kalah dibandingkan luar negeri. Jika dibuat skala 0-10, maka dirinya memberikan nilai rata-rata industri pertahanan 5. "Amerika Serikat itu 10, Rusia juga 10, Korea Selatan 8," katanya di Jakarta, Minggu (17/8/2014). Dia menuturkan, nilai akan semakin tinggi jika industri pertahanan mampu melakukan hal baru. Misalnya, untuk PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi pesawat tempur, PT PAL bisa menghasilkan kapal selam, dan PT Pindad bisa membuat senjata kaliber besar. "Kendala kita ada di kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kalau ini benar-benar disiapkan, 10-15 tahun lagi kita bisa," tuturnya. Saat ini, kata Said, banyak produsen pertahanan luar negeri yang tertarik untuk bekerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Beberapa contoh yang telah melakukan kerja sama yaitu Airbus Military, dan perusahaan propelan dari Prancis. "Dampak UU ini, industri pertahanan asing berebut untuk masuk," beber dia. Dia menambahkan, dalam UU Industri Pertahan tersebut telah mewajibkan untuk pengadaan alpalhankam semua harus berasal dari dalam negeri, kecuali yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Jika harus impor, maka harus memenuhi sejumlah persyaratan antara lain 85 persen nilai pengadaan harus bisa kembali ke dalam negeri dan dari 85 persen itu, 35 persen di antaranya berupa kandungan lokal dan offset yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri. (Sindo)  | ||
| Pindad Akan Luncurkan Panser Anoa Versi Terbaru Posted: 17 Aug 2014 09:15 PM PDT Dimulai pada 1808 sebagai bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda bernama Contructie Winkel (CW) di Surabaya, kini perusahaan yang berganti nama PT Pindad ini telah prestasi baik tingkat nasional hingga Internasional. Perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN ini telah membantu hasilkan alat utama sistem senjata (alutsista) bagi pertahanan negara.  Salah satunya kendaraan taktis (rantis) atau Panser Anoa 6x6 yang telah diproduksi sebanyak ratusan unit dan tersebar di Indonesia maupun negara lain. Kepuasaan pelanggan membuat rantis yang terdiri 5 varian yakni Armored Personnel Carrier (APC), Ambulance, Logistic, Recovery dan Remote Control Weapon System (RCWS) ini tidak pernah luput dari permintaan. Karena kepercayaan tersebut, PT Pindad kembali meluncurkan varian baru. Panser ini menggunakan Kanon 20 mm dengan turret buatan industry pertahanan asal Jerman, Rheinmetall. "Iya kita kerjasama dengan Rheimentall, karena selain dengan turret kanon sendiri yang sangat menjanjikan itu di munisinya. Nah munisinya sekalian, kita kerjasama. Mudah-mudahan minggu-minggu ini akan ditampilkan," Ucap Direktur Ops Produk Hankam PT Pindad, Tri Hardjono di kantornya, Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/08/2014). Tri menjelaskan, kerjasama PT Pindad dengan Rheinmetall sudah dilakukan sejak lama. Panser Anoa tipe Kanon ini mengadopsi desain otomotif yang lebih baik dari varian sebelumnya. "Kita sudah melakukan pengujian penembakan, sekarang sedang dilakukan perbaikan di sisi otomotifnya. Karena menggunakan suspensi sedikit baru dibandingkan versi sebelumnya ini sedang dilakukan perbaikan di sistem kemampuan dan daya muat," tambahnya. Menurut Tri, ancaman perang saat ini sudah berubah doktrinnya. Penggunaan senjata dengan daya jangkau lebih jauh menjadi trend ke depan. Untuk itu pihaknya melakukan pengembangan ke varian sebelumnya termasuk menambah peluru kendali pada Panser buatannya. "Ini Anoa varian Kanon jadinya, Ada permintaan dari user terutama di Infanteri mekanik itu harapannya dilengkapi dengan Kanon di atas 20 mm. Saya juga bicara dengan pengguna, dia mengatakan sekarang musuh datang dari cukup jauh, artinya kita harus bisa menembak dengan cukup jauh. Semua ditingkatkan harapannya infanteri juga punya daya tembak lebih jauh, kemudian arhanudnya juga demikian, jadi alat-alat perangnya harus diperbaiki," jelas pria berkacamata ini. "Sebenarnya sekarang itu, Kanon yang dimintain itu Kanon berkaliber kecil seperti 20, 30, 35 mm. Itu karena lebih ringan. Kemudian kendaraan lebih ringan. Di sebelahnya akan dipasangin rudal. Kalau nembak kendaraan besar ya pakai rudal," ucap Tri. Dalam pengembangan ini, PT Pindad tidak sendiri. Selain menggandeng mitra dari luar negeri, sejumlah perusahaan Tanah Air baik negeri maupun swasta turut membantu mengembangkannya. "Ini sudah menggunakan system automatic, yang mahal di sistem senjata adalah sistem penembakannya. Nah ini yang harus kita kuasai dan Pindad untuk sementara belum masuk di elektronik dan optiknya. Ini akan didukung oleh instansi lain seperti BPPT, PT Inti, PT Len, dll," imbuh Tri. (Liputan6)  | ||
| Pindad akan Ekspansi Peralatan Militer ke Brunei Darussalam Posted: 17 Aug 2014 09:10 PM PDT PT Pindad optimistis kerjasama peralatan militer akan berkembang pesat usai kunjungan putra mahkota Brunei Darussalam Jenderal Pangeran Muda Haji Al Muhtadee. Perusahaan senjata yang berada di bawah BUMN ini pun menyiapkan sejumlah alutsista untuk dipamerkan kepada Brunei.  Sejumlah alutsista yang akan dipamerkan antara lain kendaraan taktis, Panser Anoa 6X6 ini kembali diminati oleh militer Brunei Darussalam. Menurut Direktur Operasi Produk Pertahanan Keamanan (Hankam) PT Pindad, Tri Hardjono, kedatangan Putra Mahkota Brunei kemarin menjadikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Pindad semakin dipercaya. "Kerjasama antara kami dengan Brunei sudah lama. Kedatangan Putra Mahkota ke pabrik membuat hubungan semakin dekat. Kami juga menawarkan dan menyampaikan informasi bahwa Anoa kami sudah dilengkapi dengan remote system. Mereka juga minta kemarin untuk anoa recovery," ucap Tri di area PT Pindad, Minggu (17/08/2014). Selama ini produk Pindad sudah menoreh prestasi salah satunya kejuaraan menembak tingkat Internasional seperti Autralian Skill at Arms Meeting (AASAM) dan ASEAN Armies Rifle Meet. Melalu prajurit TNI, Indonesia berhasil menang secara berturut-turut. Pemerintah Brunei pun tertarik melakukan kerjasama dengan TNI dan dikirim sejumlah prajurit membantu militer negara tetangga tersebut. Keberhasilan ini juga berdampak baik kepada Pindad, karena senjata yang digunakan TNI dalam kompetisi merupakan asli karya anak bangsa. "Untuk senjata ringan mereka minta yang bisa untuk lomba tembak. Ini yang untuk lomba seperti SS-2 V4 dan lain-lain. Mortir juga mereka butuhkan, seperti kaliber 80 mm," tutur Tri. Tri berharap, kerjasama dengan negara Brunei ini bisa menjadikan jalan sesuai visi Pindad yaitu menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia pada 2023. "Ekspansi" ke Brunei akan dimulai usai hari Kemerdekaan . "Kami berharap ini jalan, tentunya di komoditi asean ini saling melengkapi-lah untuk peralatan-peralatan militer di seluruh militer di Asia. Kemarin kami sudah bicara dengan bidang pertahanan Brunei yang berkompeten di sana dan rencana setelah hari kemerdekaan dan mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada jawabannya," harapnya. (Liputan6)  | ||
| Pengadaan Tank Leopard Harus Didukung Pemerintahan Baru Posted: 17 Aug 2014 07:30 PM PDT Kepala Puskom Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Sisriadi kembali menegaskan, pengadaan MBT Leopard sudah melalui kajian yang tepat. Bahkan, kata dia, prosesnya sudah dibahas sejak belasan tahun lalu.  Tujuan TNI AD memiliki tank kelas berat juga karena negara tetangga telah memilikinya, meski dengan pabrikan berbeda. Namun, keinginan matra AD baru terwujud pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena anggaran tersedia. Karena itu, Sisriadi menepis berbagai penilaian yang menyatakan pembelian MBT Leopard tidak tepat. Karena proses politik sudah selesai, dirinya berani mengklarifikasi masalah tersebut agar tidak ada informasi simpang siur di masyarakat. "Jadi, Leopard tidak merusak jalan. Pernyataan saya ini jangan dikonfrontasi dengan presiden baru, yang mungkin ada pembisik. Pembelian tank kelas berat ini sudah dikaji Batalyon Kavaleri TNI AD sejak pangkat saya masih Letkol," kata Sisriadi dalam acara halalbihalal bersama wartawan di Jakarta, Minggu (17/8). Menurutnya, karena sudah teken kontrak maka pemerintah baru harus menghormati keputusan Kemenhan. Pasalnya, pembelian yang sudah melalui tahap kerja sama dengan pemerintah Jerman tidak bisa seenaknya dibatalkan begitu saja, dengan alasan tidak cocok versi pemerintahan baru. "Ini sudah kontrak, ada hukum, salah satu melanggar itu ada konsekuensinya. Pengadaan MBT ini sudah melalui simulasi, semuanya logis. Kalau ada wacana mau mengkaji, dari aspek apa? Kalau dinilai berat? Leopard ini ada roda rantai untuk meratakan beban tanah," ujar mantan kepala Dinas Penerangan AD itu. Bagian Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu membenarkan jalan di Indonesia tidak akan rusak ketika dilintasi MBT Leopard. Diakui, pernyataan Jokowi terkait Leopard kurang tepat. Pasalnya, ia sudah mengkaji sendiri dan menaikinya bahwa tank buatan Jerman tersebut memiliki daya beban ke tanah lebih ringan lantaran ditopang roda rantai yang lebar. "Tidak merusak, saya sudah mencobanya. Saya yang memutuskan membeli di (pabrik) Rheinmetall. Ini perlu dibuka karena pilpres telah selesai. Singapura saja negara kecil punya Leopard, apa yang dikatakan presiden kurang paham," kata mantan sekretaris BUMN tersebut. Nilai proyek pengadaan MBT Leopard sebesar US$ 280. Setelah melalui proses diplomasi dan perundingan, akhirnya pihak Rheinmetall menyetujui untuk membuatkan MBT Leopard 2A4 RI sebanyak 124 unit. Sebanyak dua unit MBT Leopard dan dua unit tank Marder telah diserahkan pada 22 September 2013. Sebanyak 26 unit MBT 2A4 plus 26 unit tank Marder rencananya datang pada pekan pertama September mendatang. Sisanya, akan datang bergelombang pada 2015 dan 2016. Kontrak Pembelian Tank Leopard Sudah Disepakati Kementerian Pertahanan mengatakan, secara hukum kontrak pembelian main battle tank (MBT) Leopard sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dia pun mempertanyakan pihak-pihak yang ingin mengkaji kembali kontrak pembelian tank yang didatangkan dari Jerman tersebut. "Kalau ada yang mau mengkaji ulang, maka berarti mencoba melanggar (kontrak). Kalau mau mengkaji memang dari aspek apa?" kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigjen TNI Sisriadi di Jakarta, Sabtu (17/8/2014). Dia mengatakan, proses pengadaan alat sistem utama persenjataan (alutsista) dilakukan melalui pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan bottom up, kata Sisriadi, pihaknya melibatkan pengguna (user) yang paling bawah yang akan menggunakan tank berat. "Dalam konteks Leopard adalah komando persenjataan kavaleri. Mereka yang lahir dan besar bersama tank," kata dia. Sisriadi mengatakan, pentingnya memiliki tank berat sebenarnya menjadi isu yang sudah lama. Dia mengaku saat dirinya masih berpangkat letkol pada 2004, isu mengenai tersebut sudah beredar. "Tapi saat itu belum bicara merek lho ya, sekarang kan mereknya sudah ada yaitu Leopard. Tapi memang Indonesia butuh MBT," ucap dia. Sementara itu, Sisriadi mengatakan pendekatan top down sebelum memutuskan membeli tank Leopard juga sudah dipenuhi. Hal-hal tersebut termasuk anggaran dan aspek politik yang dibahas dengan lembaga terkait. "Jadi kalau ada yang bilang ambles itu ya sudah dibahas para letnan-letnan itu. Leopard yang kita beli itu kan dipasang roda rantai untuk meratakan beban pada tanah," terang dia. "Setelah saya hitung, tekanan gandar mobil Avanza itu besarnya 67 newton/cm per segi, Leopard cuma 0,7 newton/cm per segi. Jadi Avanza bahkan lebih merusak (jalan) daripada Leopard," kata Sisriadi. Indonesia Pusat Perbaikan Tank Leopard Wilayah Asia Pasifik Pengadaan lebih dari 100 tank tempur utama (main battle tank/MBT) Leopard dari Jerman membawa angin segar bagi industri pertahanan Tanah Air, khususnya PT Pindad. Gara-gara Indonesia memborong tank canggih tersebut, PT Pindad akan menjadi pusat perawatan Leopard untuk kawasan Asia Pasifik. Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu membeberkan, tank tempur utama Leopard yang dibeli Indonesia memiliki spesifikasi khusus yang telah disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia. Jumlah yang akan dibeli mencapai lebih dari 100 unit. Banyaknya jumlah yang akan dibeli ini membuat Indonesia memiliki nilai tawar tinggi terkait dengan upaya kerja sama yang lebih luas dengan Jerman. "Disepakati nanti perbaikan Leopard untuk wilayah Asia Pasifik itu dilakukan di PT Pindad, karena kita membeli besar," terang, Said di Jakarta, Minggu (17/8/2014). Keputusan ini membatalkan rencana Jerman yang bakal membuka pusat perbaikan Leopard wilayah Asia Pasifik di Singapura. Seperti diketahui, Negara itu sudah lebih dulu dibandingkan Indonesia dalam mengoperasikan Leopard. "Mereka harus bicara empat jam untuk mengubah keputusan menutup di Singapura," sebutnya. Model kerja sama dalam pengadaan Leopard ini dinilai menguntungkan dibandingkan dengan pemerintah membuat sendiri MBT. Sebab, hingga saat ini PT Pindad belum memiliki kemampuan memadai untuk memproduksi tank kelas berat. Sumber : BeritaSatu | Kompas | Sindo  | ||
| Tak Perlu Impor, Indonesia Bisa Buat Drone Sendiri Posted: 17 Aug 2014 06:34 AM PDT Presiden terpilih Joko Widodo berniat mendatangkan drone atau pesawat terbang tanpa awak dari luar negeri. Namun, Kepala Staf Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), M Said Didu menilai rencana tersebut lebih baik dibatalkan karena industri dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia bisa membuatnya.
"Drone yang diinginkan Jokowi itu kan hanya pesawat untuk memantau. Itu mudah. Indonesia bisa membikinnya. Jadi, sebetulnya tidak perlu impor dari luar," kata Said. Menurut Said, drone itu bukan pesawat yang begitu dahsyat. Universitas dalam negeri pun bisa melakukan riset-riset untuk pengembangan drone tersebut. "Drone itu kan gampang. Itu orang-orang saja yang membesarkan dengan menyebut drone agar kelihatan keren, ibaratnya itu kan cuma pesawat mainan," ujarnya. Yang penting, saat ini, lanjut Said, presiden baru nanti harus mengerti dengan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tengah dibangun dalam rancangan strategis jangka panjang. Melalui upaya ini, proses modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan negara semakin maju. "Kalau pemimpinnya nanti adalah Jokowi-Jusuf Kalla, saya rasa Pak JK yang lebih siap dan cepat untuk melanjutkan program pertahanan ini," katanya. Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Sisriadi menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk pengadaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) sebanyak satu skuadron atau 16 pesawat untuk TNI AU. Separuhnya diproduksi oleh PT DI. "Jadi, kita pengadaan drone itu sebanyak 16 unit. Delapan buatan dalam negeri dan delapan lagi diimpor. Sekarang sudah empat drone Wulung. Dari PT DI dua unit dan dari Filipina dua unit," terangnya. (VivaNews)  | ||
| Pimpinan OPM Manokwari Kembali Kepangkuan NKRI Posted: 17 Aug 2014 06:26 AM PDT Anggota Organisasi Papua Merdeka yang berada di Kampung Susmoruf, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, menyerahkan delapan pucuk senjata laras panjang dan 15 amunisi kepada Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Sabtu 16 Agustus 2014.
Kampung Susmoruf yang merupakan lembah dikelilingi perbukitan ini merupakan markas OPM di Manokwari. Awalnya, pada 1965 Panglima OPM Manokwari Alm. Marten Sayori terjebak dalam serbuan prajurit TNI yang mendarat di Manokwari. Kemudian, Marten beserta pasukannya lari ke Susmoruf dan menetap hingga saat ini. Mantan anggota OPM Yance Mandacan mengatakan, dengan pengakuan sepenuhnya NKRI dia berharap segera ada pembangunan di Kampung Susmoruf. Selama ini, Susmoruf selalu luput dari pembangunan, khususnya infrastruktur. "Presiden berganti presiden, kami tak pernah mendapat pembangunan seutuhnya," katanya. Yance juga berharap di hari ulang tahun Indonesia ini, para OPM yang masih di lereng gunung agar segera turun dan bergabung dengan NKRI. (VivaNews)  | ||
| Begini Cara TNI Berangus ISIS dari Jateng-DIY Posted: 17 Aug 2014 06:22 AM PDT Pangdam IV Diponegoro, Mayjen Sunindyo mempunyai cara tersendiri dalam memberangus kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang mencoba masuk di wilayah Jawa Tengah.  Jajaran TNI Jateng-DIY telah bersikukuh menutup ruang gerak gerakan radikal tersebut dengan berbagai strategi. Tak hanya mengandalkan gerakan pendekatan ke masyarakat, Pangdam IV Diponegoro juga melakukan strategi pengamanan, khususnya di seluruh rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berada di wilayahnya. Jenderal bintang dua itu mengaku telah memberi instruksi langsung kepada pasukannya agar bekerja sama dengan polisi untuk menjaga ketat semua tahanan, salah satunya Lapas kelas IA Kedungpane, Kota Semarang. Sunindyo, Minggu 17 Agustus 2014 mengatakan, pemberantasan setiap gerak-gerik ISIS merupakan harga mati di wilayahnya. Hal itu wajib dilakukan agar Jateng-DIY tetap kondusif dan jauh dari setiap ancaman. "Bila ada pengikut ISIS mencoba masuk ke sini (Jateng-DIY), segera kita eliminasi. Kita tangkap lalu serahkan kepada polisi," tandas Sunindyo di Semarang. Awasi Napi Terorisme Pihaknya mengaku juga telah bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk menangkal ancaman tersebut melalui pendidikan pemberantasan buta aksara yang menjadi program TNI. "Kami juga dibantu oleh rakyat yang semakin pintar menghadapi berbagai ancaman keamanan," imbuh dia. Berkomentar mengenai telah adanya paham tersebut di dalam lapas, Sunindyo mengaku telah memberi perintah langsung pasukannya untuk mencegah segala hal yang berhubungan dengan ISIS. Secara khusus, pihaknya akan memperketat terhadap sebanyak 19 narapidana kasus terorisme yang menjalani hukuman pidana di Lapas Kedungpane. "Kami perintahkan anggota untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada baiat ajaran ISIS di dalam penjara. Gerak gerik yang mencurigakan di dalam tahanan harus selalu dimonitor dan dipantau ketat," kata Sunindyo. Lebih lanjut ia mengingatkan agar para sipir, polisi maupun TNI terus waspada dan tidak lengah dalam menjaga setiap sudut lapas. Karena, hal itu penting untuk mencegah kegaduhan yang bisa mengganggu narapidana saat menjalani proses hukuman. (VivaNews)  | ||
| Kemenhan: Indonesia Sudah Punya Enam "Drone" Posted: 17 Aug 2014 06:04 AM PDT Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meyakini industri pertahanan dalam negeri mampu membuat pesawat tanpa awak (drone) atau unmanned aerial vehicle (UAV) seperti yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo.  Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, saat ini Kemenhan bahkan sudah memiliki program pengadaan pesawat tanpa awak. "Sebenarnya kita sudah beli juga. Yang disampaikan (Jokowi) itu sudah ada. Juga kita punya program pengadaan pesawat tebang tanpa awak," kata Sisriadi di Jakarta, Minggu (17/8/2014). Sisriadi menjelaskan, saat ini Kemenhan sudah memiliki empat unit pesawat tanpa awak yang disebut Wulung. Program pembuatan pesawat itu, kata dia, merupakan kerja sama konsorsium antara Kemenhan, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan PT Dirgantara Indonesia. Selain itu, Sisriadi menjelaskan, pihaknya juga mendatangkan dua pesawat tanpa awak dari Filipina. Rencananya pesawat tanpa awak dari dalam dan luar negeri itu akan digabungkan dalam satu skuadron atau 16 unit dengan komposisi 50:50. "Jadi bukan kita diintervensi. Wong kita sudah laksanakan," kata jenderal bintang satu itu. Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu mengatakan, pesawat tanpa awak tidak memerlukan satelit seperti yang dikatakan beberapa pihak. Dia meyakini bahwa sebenarnya Indonesia cukup mampu membuat pesawat tersebut tanpa perlu membeli dari luar negeri. (Kompas)  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments