Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Penjelasan Pemerintah Soal Kabar WNI Jadi Warga Malaysia

Posted: 16 Nov 2014 07:54 PM PST

Kabar mengenai eksodus warga sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ke wilayah Sabah, Malaysia, dibantah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno.


"Tidak ada masalah, jadi memang masyarakat sana (Nunukan) bersaudara dengan yang ada di Malaysia," kata Tedjo di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu 16 November 2014 malam.

Dia menambahkan, antara Indonesia dengan Malaysia di daerah Nunukan, memang tidak ada pembatas yang menonjol.

"Hanya patok. Kalau di sana (Nunukan) kalau ada acara, ya mereka bersama-sama satu rombongan, satu keluarga ya sama-sama. Jadi kalau dikatakan eksodus, enggak," tuturnya.

Dia pun mengakui, belum ada pembangunan di wilayah Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia itu.

"Di wilayah perbatasan ini, di wilayah kita, memang belum ada pembangunan apa-apa. Tapi Malaysia juga hanya kebun. Sehingga orang-orang kita ini kerja di sana, belanja di sana (Malaysia)," imbuhnya.

Pemerintah, kata dia, berencana membangun perbatasan di sana.

"Kita harus mendorong, pemerintah, bangun perbatasan menjadi halaman depan Republik ini. Jadi tidak ada ketimpangan antara pihak Malaysia dan Indonesia. Klaim bisa saja terjadi, tapi bisa dibicarakan bersama. Patoknya masih ada di sana. Tetap disepakati," ungkapnya.

Dia pun membantah ada klaim pihak Malaysia terhadap daerah di Nunukan.

"Tidak diklaim. Tapi bisa terjadi karena hutan dan perkebunan masuk, nanti bisa kita tertibkan," pungkasnya.

Panglima TNI Bantah Ada WNI Jadi Warga Malaysia

Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah kabar mengenai eksodus warga sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ke wilayah Sabah, Malaysia.

"Tidak, hanya ada acara, itu kemarin sudah dijelaskan oleh Menteri Pertahanan," kata Moeldoko di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu 16 November 2014 malam.

Dia mengatakan, masyarakat tradisional di Nunukan memiliki hubungan secara biologis.

"Bisa ya ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Jadi bukan situasi yang kejadian yang istimewa tidak, kebetulan ada acara keluarga di sebelah, sebentar lagi geser ke kita. Sudah gitu saja," tuturnya.

Oleh karena itu, dia membantah bahwa warga Nunukan eksodus ke Malaysia karena ditelantarkan di tanah air alias tak diperhatikan pemerintah.

Maka itu, kata dia, warga Nunukan itu hingga saat ini masih berkewarganegaraan Indonesia. "Tetap WNI (Warga Negara Indonesia)," pungkasnya. (Sindo)

Respons Panglima TNI Soal Anggota Polri Jadi Paspampres

Posted: 16 Nov 2014 07:51 PM PST

Panglima TNI Jenderal Moeldoko angkat bicara mengenai adanya anggota Polri yang menjadi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dia berpendapat, anggota Polri yang diperbantukan menjadi Paspamres memiliki posisi yang berbeda.

Respons Panglima TNI Soal Anggota Polri Jadi Paspampres

"Oh posisinya beda, posisinya nanti kita lihat, posisinya mungkin tidak di struktur pasukan. Ya gitu, strukturnya di bawah struktur Panglima TNI," Moeldoko di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu 16 November 2014 malam.

Adapun rencana mengenai sejumlah anggota Polri yang diperbantukan di Paspasmpres, kata dia, masih menunggu perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejauh ini, kata dia, belum ada rencana menempatkan sejumlah anggota Polri di Paspampres.

"Saya belum tahu, ada hal-hal khusus itu otoritas ya, kalau dari presiden ya bisa," imbuhnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu sempat beredar foto kartu tanda pengenal tujuh anggota Polri yang diperbantukan menjadi anggota Grup A Paspampres. Mereka nampak mengenakan seragam Polri. (Sindo)

Menhan Klaim Pertahanan Indonesia di Atas Australia

Posted: 16 Nov 2014 07:48 PM PST

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim pertahanan yang dimiliki Indonesia sangat kuat. Kekuatan pertahanan Indonesia berada di atas pertahanan yang dimiliki Australia.


"Kekuatan kita kan (urutan) 19 di dunia. Di ASEAN kita paling kuat, di atas Australia. Untuk pertahanan fisik, sementara cukup (bagus)," kata Ryamizard di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jumat (14/11/2014).

Ryamizard meyakini hal tersebut meski belum meninjau langsung kantong-kantong pertahanan di seluruh Indonesia. Sejauh ini, secara umum dia menyebut kekuatan pertahanan Indonesia cukup baik.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) belum memastikan apakah akan melakukan penambahan kekuatan pertahanan di Indonesia. Dia memang belum melihat secara langsung kekuatan pertahanan di berbagai daerah perbatasan di Indonesia.

Namun Ryamizard berniat akan berkeliling ke ke berbagai daerah perbatasan untuk melihat keperluan penambahan pasukan pertahanan.

"Saya akan keliling ke perbatasan. Apa yang diperlukan misalnya untuk kekuatan maritim, baru saya tentukan di situ (setelah meninjau)," kata Ryamizard. (Sindo)

Modus Malaysia Caplok Wilayah Indonesia

Posted: 16 Nov 2014 07:46 PM PST

Pemberian identitas penduduk kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah perbatasan oleh Malaysia, merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi.

Hal itu dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar. Menurutnya fenomena tersebut akan memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian kepada warganya.

Modus Malaysia Caplok Wilayah Indonesia

"Pemberian identitas penduduk terhadap warga Indonesia oleh Malaysia, jangan dianggap hal biasa atau diremehkan saat ini," kata Marwan Jafar dalam rilisnya kepada wartawan, Minggu 16 November 2014.

"Ini modus yang dilakukan Malaysia. Bayangkan, kalau semua penduduk akhirnya memunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya punya Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia," imbuhnya.

Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, kata Marwan, maka pelan-pelan Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya.

"Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat," ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Informasi yang diterimanya, kata Marwan, memang bukan terjadinya pencaplokan wilayah. Melainkan, ada pemberian identitas kenegaraan oleh Malaysia kepada sebagian besar warga desa perbatasan itu.

"Sehingga, warga setempat memunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia," ujarnya.

Seperti di tiga desa Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa tersebut, yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod.

"Kasus ini menjadi lampu merah bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerah-daerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara," ujar mantan anggota DPR ini. (Sindo)

Udara Luas, Pesawat Sedikit

Posted: 16 Nov 2014 07:13 PM PST

Kalau lebih ditelaah, ada hal menarik dalam insiden pendaratan paksa di Lanud Supadio, Selasa (28/10). Saat itu, pesawat Sukhoi bisa segera dikerahkan karena kebetulan sedang latihan di Batam. Dalam kondisi normal, tidak ada pesawat buru sergap di Batam, baik Sukhoi maupun F-16, sehingga bisa jadi pesawat asing tanpa izin pun bisa berdansa di udara tanpa ada tindakan.

Anggota TNI mengepung pesawat warga asing yang dipaksa mendarat di Lanud Soewondo, Medan, 10 April 2014. Pesawat berpenumpang tunggal yang dipiloti warga Swiss bernama Heinz Peier itu dipaksa mendarat oleh pesawat tempur F-16 TNI AU saat masuk ke wilayah Aceh dalam perjalanan dari Colombo menuju Singapura.

"Memang waktu itu kebetulan," kata Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsekal Muda Hadiyan Sumintaatmadja, pekan lalu.

Ia mengakui, Kohanudnas yang tugasnya khusus menangani ancaman kedaulatan udara mengalami kendala dalam jumlah pesawat buru sergap yang bisa dipakai untuk mencegat. Hal ini juga bisa dilihat dalam kasus jet Gulfstream IV yang sempat menambah kecepatan menjadi 920 kilometer per jam sehingga Sukhoi dari Makassar harus mengejar dengan kecepatan suara 1.700 km per jam, itu pun baru berhasil mencegatnya nyaris di perbatasan dengan Australia.

Saat ini, pesawat buru sergap yang mumpuni adalah F-16 A/B dan C/D yang berjumlah 15 buah serta 16 Sukhoi Su-27 dan Su-30. Sukhoi bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan, sementara F-16 di Madiun, Jawa Timur. Selain itu juga ada F-5 E/F di Madiun yang beroperasi, jumlahnya kini 9 buah. Pesawat-pesawat tempur milik TNI AU yang lain adalah pesawat tempur taktis yang punya spesifikasi kecepatan terbang di bawah kecepatan suara sehingga tidak bisa untuk mencegat.

Ini berarti, kalau ada pesawat asing tanpa izin di Natuna, Sorong, atau di atas Sumatera, bisa dikatakan, hanya bisa menonton lewat layar Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional tanpa bisa berbuat apa-apa.

"Ke Sorong itu butuh sekitar 2 jam, ke Medan juga sekitar 2 jam dengan Sukhoi atau F-16. Yang bisa kita lakukan hanyalah sebatas memantau, lalu lapor kepada Panglima TNI, buat nota diplomatik," katanya.

Jakarta telanjang

Salah satu masalah klasik lain adalah tidak adanya markas pesawat tempur buru sergap di Jakarta. Dengan kata lain, kalau ada ancaman pesawat asing yang datang, Jakarta dalam keadaan "telanjang" alias hanya mengandalkan meriam atau rudal yang entah berfungsi atau tidak, atau menunggu F-16 yang butuh puluhan menit untuk tiba di Jakarta.

Saat ini, secara bergantian pesawat-pesawat tempur buru sergap itu menginap di Jakarta. Hadiyan juga mengakui, beberapa instalasi vital tidak dilindungi dari serangan udara.

Kepala Staf TNI AU Marsekal IB Putu Dunia mengakui, jumlah pesawat yang bisa mencegat pesawat asing masih jauh dari cukup. Pesawat Hawk 100/200, misalnya, yang bermarkas di Lanud Supadio, Pontianak, penggunaannya bukan untuk pengejaran, apalagi kalau pesawat yang dikejar bermesin jet. Pesawat F-5 juga sudah habis masa pakainya dan sedang dicari penggantinya.

"Ya, bagaimana, uangnya tak cukup," katanya di sela-sela Indo Defence, beberapa waktu lalu.

Selain pesawat sedikit, Kohanudnas pada praktiknya juga tidak memiliki pesawat sendiri untuk digerakkan sewaktu-waktu. Pesawat berada di bawah TNI AU, sementara Kohanudnas berada di bawah Mabes TNI. Secara rutin, hanya sepertiga dari jumlah pesawat TNI AU yang bisa dipakai. Sepertiga lainnya dalam pemeliharaan dan sepertiga sisanya dipakai latihan demi kemampuan pilot-pilot.

Hadiyan mengatakan, di negara-negara lain, penggunaan pesawat tempur dibagi dua bagian yang terpisah. Komando Strategis untuk serangan-serangan strategis sehingga yang dilatih adalah sasaran-sasaran strategis di darat, seperti pengeboman.

Sementara itu, Komando Pertahanan Udara bertugas siaga 24 jam untuk menangani sasaran-sasaran yang berhubungan dengan wahana udara.

"Organisasi ini penting kalau kita mau diakui. Tapi, yang lebih penting lagi jumlah pesawatnya," kata Hadiyan.

Efek gentar

Pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, sebaiknya ada pangkalan udara TNI AU yang dilengkapi dengan pesawat tempur sergap, seperti di Lanud Medan, Natuna, Tarakan, Biak, Timika, Kupang, dan Jakarta. Tujuannya agar Indonesia memiliki efek gentar dalam pertahanan udara.

Hal senada disampaikan Hadiyan. Ia membeberkan bahwa ada beberapa wilayah penting yang harus dijaga, seperti Selat Malaka, Aceh, dan Batam yang bisa menggunakan pesawat dari Medan. Selain itu juga perlu pesawat di Natuna yang strategis, mengingat kondisi di Laut Tiongkok Selatan, dan pesawat di Tarakan atau Manado yang bisa menangani masalah di Ambalat.

Alternatif lain, minimal, setiap Komando Sektor Hanudnas memiliki tiga pesawat tempur buru sergap. Saat ini ada empat Kosek, yaitu Kosek 1 di Sumatera Selatan, Natuna, Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. Kosek 2 di Makassar, Kaltim, NTT, NTB, dan Sulawesi; Kosek 3 di Dumai ke arah barat; sedangkan Kosek 4 di Biak. Setiap Panglima Kosek bisa mengeluarkan komando cegat terhadap pesawat tempur kalau ada pesawat asing masuk.

Hadiyan mengatakan, dari segi kualitas, pesawat Sukhoi dan F-16 sudah cukup menggetarkan lawan. Namun, selain pesawat, yang juga penting adalah senjatanya.

Dicontohkan, Sukhoi yang mencegat jet Gulfstream awalnya sempat tak dihiraukan sampai akhirnya mengeluarkan R-73 Archer, rudal dari udara ke udara.

"Memang prosedurnya force down itu dengan keluarkan senjata," cerita Putu Dunia.

Putu Dunia mengatakan, menembak pesawat asing bukan hal yang sederhana kalau merujuk pada kebijakan politik Indonesia. Apalagi terhadap pesawat sipil dan terutama saat dalam keadaan damai. Ada prosedur panjang, seperti perintah Panglima TNI yang sebelumnya merupakan perintah Presiden RI.

Dengan kondisi pesawat tempur seperti ini, realitanya, tidak semua pesawat asing tanpa izin bisa dipaksa mendarat. Kemampuan radar juga jadi catatan.

Saat ini kerja sama radar sipil dan militer sudah semakin baik. Sayangnya, hanya pesawat-pesawat yang menghidupkan transpondernya yang bisa dideteksi radar primary. Itu pun sudah menghasilkan 10-15 pesawat asing tanpa izin yang masuk.

"Ada yang sempat kita force down dan ada yang tidak," kata Hadiyan. (Kompas)

TNI AL di Nunukan klaim usir kapal perang Malaysia

Posted: 16 Nov 2014 07:09 PM PST

Nunukan, Kalimantan Utara (ANTARA News) - Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan, Letnan Kolonel Pelaut Imam Hidayat, di Nunukan, Minggu menyatakan, telah mengusir kapal perang Malaysia yang telah memasuki wilayah perairan Indonesia, di dekat Pulau Bunyu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

TNI AL di Nunukan klaim usir kapal perang Malaysia
Ilustrasi

TNI AL tetap berpedoman pada peta nomor 353 yang telah diakui dunia internasional.

"Kapal perang Malaysia itu masih memasuki perairan itu karena mereka masih mengklaim sebagai wilayahnya. Padahal kami tetap berpedoman peta nomor 353, makanya kapal itu langsung diusir," ujar dia, di Nunukan, Minggu.

Menurut dia, apabila terdapat kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia maka dianggap telah melanggar kedaulatan negara kita sehingga perlu dilakukan tindakan tegas dengan tidak membiarkan beraktivitas.

Kapal patroli yang ditempatkan TNI AL menjaga wilayah perbatasan perairan Indonesia di perairan itu, di antaranya KRI Diponegoro-365, KRI Yos Sudarso-353 dan KRI Hiu-804.

Pengusiran terhadap kapal perang negara asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tersebut telah sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. (Antara)

Strategi industri perkapalan nasional bersaing dengan asing

Posted: 16 Nov 2014 06:57 PM PST

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi berulang kali menegaskan visi pemerintahannya lima tahun ke depan menitikberatkan pada sektor maritim. Menurut presiden, terlalu lama Indonesia memunggungi laut dan selat. Padahal, dengan kondisi geografis Indonesia, seharusnya sektor kelautan atau kemaritiman menjadi ujung tombak dalam pembangunan ekonomi.

Strategi industri perkapalan nasional bersaing dengan asing

Tak salah mengedepankan sektor maritim, sebab Indonesia mengklaim diri sebagai negara maritim terbesar dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan lautan dan kaya sumber daya. Namun, bukan hal mudah mengembangkan sektor-sektor kemaritiman mulai dari perikanan, pariwisata, pertambangan, hingga industri. Karena itulah dibentuk kementerian khusus, Kementerian koordinator bidang Kemaritiman.

Bicara soal industri kemaritiman tidak lepas dari peran industri galangan kapal sebagai salah satu kuncinya. Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie pernah mengutarakan, sudah waktunya industri maritim nasional bangkit dan saatnya industri perkapalan nasional berjaya di lautan. Pemerintah mendorong industri perkapalan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Industri galangan kapal dikategori industri strategis karena prospek cerah di masa depan. Perkembangan industri perkapalan nasional tak banyak disorot.

Kinerja industri galangan kapal Indonesia disebut-sebut menunjukkan perkembangan membanggakan. Mengutip World Shipbuilding Statistics edisi Juni 2007, saat itu Indonesia masuk dalam jajaran 22 negara pembangun kapal dunia. Padahal industri galangan kapal nasional tanpa bantuan pemerintah meski Inpres 5 tahun 2005 sudah berjalan.

Pangsa pasar kapal dunia menjadi kian besar sejak diberlakukannya peraturan baru keamanan pelayaran safety of life at sea (SOLAS). Tidak heran jika banyak negara berlomba-lomba menggairahkan produksi kapal. Termasuk Indonesia.

Kepulauan Batam menjadi pusat dari industri galangan kapal di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengungkapkan dari 198 industri galangan kapal yang dimiliki Tanah Air, 110 di antaranya berada di Pulau Batam. Sisanya, 88 industri berada di luar Pulau Batam.

"Nah yang 110 itu sangat sukses tumbuhnya, perkembangan bagus dan membuka lapangan kerja untuk 120.000 masyarakat di sana," ungkap Indroyono di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).

Ada alasan kuat yang melatarbelakangi suksesnya industri galangan kapal di Batam dibanding daerah lain. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Panggah Susanto membeberkan resep majunya industri galangan kapal di Pulau Batam. Salah satunya lantaran tarif bea masuk komponen yang saat ini nol persen alias bebas bea masuk komponen impor.

Sementara untuk bea masuk komponen industri galangan kapal yang ada di luar Pulau Batam diberlakukan 10 persen.

"Yang fiskal itu terutama diperlakukan hal yang sama terkait insentif galangan kapal di Batam dan di luar Batam. Kalau tidak disamakan maka tentu kalau di dalam tender-tender akan selalu lebih mahal kapal yang di luar Batam," jelasnya.

Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin mengakui, industri galangan kapal di Batam memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan daerah lain. Salah satunya karena Batam masuk wilayah kawasan bebas perdagangan dan lokasi yang strategis.

Berangkat dari kesuksesan itu, pemerintah pun tak segan-segan menggelontorkan insentif besar untuk memajukan industri galangan kapal. Pemerintah menggunakan pelbagai pendekatan kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah insentif fiskal agar industri galangan kapal nasional berkembang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku sedang menyiapkan pelbagai insentif untuk industri galangan kapal. Di antaranya, pemotongan Bea Masuk, kemudahan PPN, menyederhanakan proses prosedur PNBPT dan fasilitas PPh melalui tax allowance untuk industri galangan kapal.

"Bisa dipungut, bebas, bisa seperti lainnya. Nanti kita cari cara yang paling bagus sesuai peraturan perundangan,"

Pemerintah menjanjikan melindungi industri galangan dalam negeri. Pemberian insentif diklaim sebagai salah satu caranya.

"Kita sedang cari upaya supaya PPN tidak memberatkan. Silakan di-nol-kan kalau memang tidak ada industri dalam negeri yang dirugikan," tegasnya.

Perusahaan galangan kapal milik pemerintah antusias dengan rencana pemberian insentif untuk industri galangan kapal di luar Batam. Pemerintah memiliki empat perusahaan galangan kapal diantaranya, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dan PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS).

Dengan berbagai insentif yang bakal diberikan pemerintah, industri galangan kapal terutama di wilayah Indonesia Timur diyakini bakal makin maju. Sebab, jumlah kapal yang melintas Indonesia Timur lebih banyak dibanding Indonesia Barat.

Sampai saat ini, kapasitas produksi per tahun mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.

Namun masih ada persoalan di balik itu semua. industri galangan kapal masih melakukan impor komponen. Industri pelayaran Indonesia kesulitan menggunakan produk dalam negeri karena galangan kapalnya belum kompetitif.

"Saat ini bahan dasar yang diproduksi dalam negeri baru pelat, di luar itu semuanya impor," kata Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin. (Merdeka)

Unknown Monday, November 17, 2014
Posted by Unknown at 0 comments
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Panglima TNI Ultimatum Panglima Tentara Singapura

Posted: 14 Nov 2014 01:54 AM PST

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut ambil bagian dalam latihan wajib militer (Wamil) di Singapura sudah di deportasi ke negara itu.

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko

Dirinya menyesalkan hal itu bisa terjadi.

Namun, Moeldoko mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Letjen NG Cheen Peng. Dalam komunikasi itu, Moeldoko meminta Cheen untuk melakukan evaluasi di tubuh institusinya.

"Saya waktu teleponan dengan Pangab Singapura saya bilang 'hati-hati', kamu harus lakukan evaluasi dengan baik karena tidak menutup kemungkinan hal seperti ini bisa terulang lagi tahun depan.

Kalau itu yang terjadi kita akan lakukan langkah-langkah lebih keras," kata Jenderal Moeldoko kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2014).

Menurutnya, dua WNI yang berinisial CHJ dan AJ itu memang tinggal di Singapura. Mereka wajib ikut wajib militer sebagai permanent resident.

"Ini sebenernya ada kesenjangan, karena WNI yang tinggal di Singapura mendapat permanent resident itu bagi Singapura ditentukan harus wajib menjadi cadangan atau wajib militer. Kalo dia nggak ikut dia akan di-jail, akan masuk jail. Satu sisi mereka punya paspor Indonesia. Kebetulan kita dengan Singapura ada latihan Indopura (gabungan), mereka bagian dari kontingen yang ikut," katanya.

Sementara itu perihal permintaan permanent resident yang diajukan kedua WNI itu, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengatakan, hal itu diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Kewenangan TNI hanya sampai pemulangan.

"Itu urusannya Kemenlu dan Kemenkumham. Diizinkan atau tidak, warga negara kita sebagai permanent resident ikut wamil di sana. Kami pulangkan mereka ke sana," kata Fuad. (Tribun)

Rusia Tawarkan Sistem Aplikasi Satelit

Posted: 14 Nov 2014 01:52 AM PST

Rusia menilai Indonesia sebagai salah satu negara kunci yang harus dijadikan mitra di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Rusia berminat mengaplikasikan sistem satelitnya di Indonesia sebagai salah satu bentuk kerja sama bidang teknologi canggih.

Rusia Tawarkan Sistem Aplikasi Satelit

"Kami juga bahas kesempatan untuk mengaplikasikan sistem satelit Rusia di Indonesia," kata Ketua Dewan Federasi Majelis Federasi Rusia VI, Valentina Matviyenko dalam keterangan persnya di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (12/11).

Rusia merupakan salah satu negara yang ternama dalam bidang teknologi luar angkasa. Negara bekas Uni Soviet tersebut saat masa Perang Dingin selalu bersaing dalam berbagai hal khususnya bidang antariksa dengan Amerika Serikat.

Matviyenko menambahkan, sebelumnya juga telah ditandatangani kerja sama antara militer Indonesia dengan Rusia. Termasuk di dalamnya perihal penanggulangan terorisme.

Selain sistem satelit, Rusia juga berminat berinvestasi dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Matviyenko mengatakan hal tersebut sebagai kesempatan perdana yang penting. (BeritaSatu)

Kemenlu Bantah Pencaplokan Desa di Nunukan

Posted: 14 Nov 2014 01:50 AM PST

Tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dikabarkan diklaim sebagai bagian dari Kerajaan Malaysia.Namun, kebenaran kabar tersebut dibantah Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agus Mulyana.

Desa perbatasan Indonesia Malaysia
Desa perbatasan Indonesia Malaysia

Ia mengatakan, eksodus warga yang terjadi di tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, karena persoalan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Agus, saat ini kecamatan Lumbis Ogong yang berada di perbatasan dua negara belum pernah dibicarakan oleh Indonesia dan Malaysia.

"Tidak benar bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, yaitu Desa Simantipal, Desa Sinapad dan Desa Sinokod di Kecamatan Lumbis Ogong, diklaim oleh Kerajaan Malaysia," kata Agus, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (14/11/2014).

Namun, Agus mengakui, Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam wilayah perbatasan kedua negara. Hingga kekinian, kedua negara masih membahas penegasan kedua desa tersebut masuk wilayah Indonesia atau Malaysia.

"Batas negara di kawasan Desa Sinapad dan Desa Simantipal, memang belum dipastikan dan ditegaskan. Itu dikarenakan tim dari pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan," papar Agus. (TribunNews)

Polri Waspadai Serangan Senjata Biologi dan Kimia

Posted: 14 Nov 2014 01:48 AM PST

Dalam upaya memberikan rasa aman di masyarakat, satuan elit dalam jajaran kesatuan Polri, Brimob, harus mampu mengatasi segala bentuk ancaman yang berdampak menimbulkan kerugian baik jiwa ataupun material.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman

Brimob mempunyai unit khusus yang dilatih untuk menangani serangan menggunakan senjata kimia, biologi, dan radio aktif. Unit ini melakukan peragaan dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat ini.

"Kita menampilkan unit yang menangani masalah kimia, biologi, dan radioaktif. Kita mempunyai kemampuan itu," ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Unit khusus dibawah Satuan 1 Gegana itu melakukan latihan sebagai bentuk antisipasi. Pihak Kepolisian bekerjasama dengan tenaga keamanan dari negara lain.

Sutarman mengaku pihak Kepolisian telah menerima laporan adanya ancaman serangan menggunakan senjata biologi dan kimia.

"Ancaman-ancaman itu sudah ada karena surat-surat ancaman berisi serangan menggunakan biologi dan kimia. Sebelum menyerang, Polri sudah mempunyai kemampuan mengantisipasi kerja sama dengan Kepolisian negara lain," tuturnya. (Tribun)

TNI Diperkuat Lima Drone Baru

Posted: 14 Nov 2014 01:46 AM PST

Pertahanan militer Indonesia kini diperkuat oleh 5 pesawat tanpa awak atau Drone yang baru saja datang. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebut Drone tersebut merupakan impor dari luar negeri.

UAV Heron Australia saat operasi di Afghanistan
UAV Heron Australia saat operasi di Afghanistan (Photo: Australian Defence Force)

"Ada Drone baru yang baru datang kita. Import dari luar, ada 5," ungkap Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2014).

Meski begitu, Jenderal Bintang 4 itu belum mau menjelaskan dari mana asal Drone tersebut maupun spesifikasinya. Ia hanya memastikan, pesawat tanpa awak yang baru dimiliki TNI itu bukanlah buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang saat ini juga tengah memproduksi Drone bekerja sama dengan BPPT.

"Bukan dalam negeri, dari luar. Kita sekarang sedang belajar untuk pengendalian itu," jelas Jenderal Moeldoko singkat.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya berencana menempatkan Drone buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk mejaga wilayah perbatasan Indonesia. Menyambut rencana Ryamizard dengan baik, Moeldoko pun mengatakan armada itu bisa melengkapi Drone yang baru saja datang.

"Bisa juga akan ditambahkan, tapi kita sebetulnya sudah punya," tutup Moeldoko. (Detik.com)

Unknown Saturday, November 15, 2014
Posted by Unknown at 0 comments
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Protokol Ke-10 Kerjasama Teknik Militer dan Industri Pertahanan Perkuat Hubungan Indonesia - Rusia

Posted: 11 Nov 2014 06:46 PM PST

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R Ediwan Prabowo, Selasa (11/11), memimpin The 10th Indonesia – Russia Commission Meeting 2014, di Gedung Pothan Kemhan, Jakarta. Delegasi Republik Federasi Russia dipimpin oleh Deputy Director FSMTS Mikhail Petukhov. Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang membicarakan mengenai kerjasama teknik militer dan industri pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Federasi Rusia. Pada pertemuan hari ini ditandatangani protokol Sidang ke 10 Kerjasama teknik militer Indonesia – Rusia Tahun 2014 oleh Sekjen Kemhan Letjen TNI R Ediwan Prabowo dan Deputy Director FSMTS Mikhail Petukhov.


Protokol yang disusun oleh tim kerja kedua negara ini diharapkan menghasilkan kerjasama teknik militer yang lebih erat antara kedua negara, yang nantinya dapat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan dan saling menguntungkan bagi industri pertahanan kedua negara.

Pada hari sebelumnya, Senin 10 November 2014, telah dilaksanakan pre-meeting yang membicarakan protokol hasil pertemuan ke-9 yang dilaksanakan di Moscow 11-13 Desember tahun 2013 lalu, pelaksanaan serta kelanjutan kegiatan kerjasama teknik militer kedua negara.

Pertemuan teknik militer ke-10 ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral khususnya dalam kerjasama teknik militer dan industri pertahanan seperti yang telah disepakati pada protokol yang ditandatangani pada tanggal 21 April 2003 yang lalu. Kerjasama teknik militer dan industri pertahanan antara kedua negara ini, telah mengalami pengembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Dalam hal ini, sejak penandatanganan protokol, Indonesia telah mengoperasikan produk-produk industri pertahanan dari Rusia untuk memperkuat jajaran TNI di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kerjasama ini dimaksutkan agar dapat saling mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat memperkuat industri pertahanan kedua negara, yang selanjutnya akan memberikan manfaat maksimal bagi kedua negara. Sekjen berharap dalam waktu dekat industri pertahanan Rep. Federasi Rusia akan mewujudkan bentuk nyata dan bekerjasama dengan industri pertahanan Indonesia untuk mencapai sasaran dan tujuan bersama yang ingin dicapai. (DMC)

Menhan : Kemajuan Industri Pertahanan RI Sudah Maju Pesat

Posted: 11 Nov 2014 06:28 PM PST

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu menganganggap dalam periode ini Industri Pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT.DI) sudah berkembang dan sangat maju pesat setelah sempat mengalami krisis berkepanjangan beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi kedua industri pertahanan, Senin (10/11) di Bandung.

Menhan : Kemajuan Industri Pertahanan RI Sudah Maju Pesat

Menhan mengatakan kunjungan kerja ke PT. Pindad kali ini untuk melihat perkembangan langsung industri yang salah satunya bergerak di bidang industri militer. Menhan mengakui bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sangat memperhatikan kemajuan PT Pindad. Menhanpun berharap anggaran untuk PT Pindad bisa lebih ditingkatkan lagi.

Untuk rencana selanjutnya Pemerintah menginginkan untuk meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Ditambahkan Menhan bahwa strategi paling dekat adalah kelautan menjadi perhatian utama, walau tentu tidak mengabaikan yang lain, sesuai dengan amanat Presiden RI. Menurut Menhan udara dan darat juga harus dikawal,  semua bersinergi. Terkait peningkatan alutsista meski belum 100 persen mengalami kemajuan, Menhan optimis dalam jangka waktu 2-3 tahun perlahan-lahan bisa menuju angka 100 persen.

Disela-sela peninjauan di PT Pindad, Menhan juga menuturkan dalam mewujudkan kemandiran bidang pertahanan, terdapat 3 pilar yang penting. Yaitu, Pemerintah, User (Pengguna) dan industri pertahanan itu sendiri. Menhan juga berharap PT. Pindad terus bergerak maju dan menjadi motor dalam industri pertahanan.

Pada kesempatan kunjungan kerjanya di PT Pindad, Menhan yang didampingi KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Plt Dirut Pindad (Persero) Tri Hardjono, dan Pangdam Siliwangi III Mayjen TNI Dedi Kusnadi berkeliling melihat fasilitas produksi mulai dari proses pembuatan Panser Anoa, pengecetannya, hingga melihat kompleks Divisi Persenjataan. Selain itu Menhan juga menyaksikan contoh alat pertahanan mulai dari Panser Anoa, senjata baik pistol, senapan mesin, hingga senapan sniper, serta juga roket, dan bom. Pada saat kunjungannya PT Pindad juga mendemonstrasikan keunggulan dan kemampuan jelajah dari Panser Anoa 6x6. Dalam hal senapan, PT Pindad juga melakukan uji tembak dari produksi terbaru senapan laras panjang, laras pendek, serta senapan sniper yang dilaksanakan oleh penembak handal.

Usai kunjungan PT Pindad, Menhan dan rombongan beralih ke PT Dirgantara Indonesia yang berada dekat dengan Lapangan Terbang Husein Sastra Negara Bandung. Di PT DI. Pada kunjungannya di PT DI, Menhan meninjau beberapa workshop pengerjaan dari unit pesawat yang tengah diproduksi. Selain itu Menhan diperlihatkan juga contoh fisik dari produk Drone atau pesawat terbang tanpa awak (PTTA).  PPTA yang diberi nama Wulung KX-0001 merupakan hasil kerja sama dengan BPPT dan Balitbang. Untuk produksi tahap awal, pesawat terbang tanpa awak (PTTA) Wulung KX-0001 mampu mengangkut beban 120 kilogram. Ke depan, Unit PTTA akan dikembangkan untuk bisa membawa beban hingga 400 kg. Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, PT. DI siap menyelesaikan 3 unit drone. Rencananya akhir tahun ini, PTDI akan mengirim drone tersebut untuk Kemhan RI.

Menhan, mengaku senang dan bangga melihat perkembangan PT DI. Ryamizard menyatakan, pihaknya berharap, PT DI dapat segera melakukan produksi drone secara massal. "Negara ini butuh drone seperti keinginan presiden. Ini adalah negara maritim. Jadi butuh perlengakapan yang mendukung sistem pengawasasn kelautan. Drone menjadi satu di antara perlengkapan tersebut. (DMC)

Unknown Wednesday, November 12, 2014
Posted by Unknown at 0 comments
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Bertemu Perdana Menteri Jepang, Jokowi Bahas Kerja Sama Maritim

Posted: 10 Nov 2014 06:21 AM PST

Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 November 2014 telah menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di sela KTT APEC di Beijing, Tiongkok.

Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat, produktif dan saling menguntungkan di berbagai bidang.
 
Bertemu Perdana Menteri Jepang, Jokowi Bahas Kerja Sama Maritim
Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di sela KTT APEC di Beijing
 
Demikian isi siaran pers yang diterima VIVAnews oleh Kementerian Luar Negeri hari ini. 

"Secara khusus, Presiden Jokowi dan PM Abe membahas potensi kerja sama maritim dan membangun infrastruktur untuk membantu konektivitas di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tulis Kemenlu. 

Selain itu, kedua kepala negara berkomitmen untuk mempromosikan kerja sama antar warga, salah satunya dengan peningkatan kunjungan wisatawan. 

Sementara itu, PM Abe mengucapkan selamat kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, karena telah terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Abe pun berjanji akan terus meningkatkan nilai investasinya di Tanah Air, khususnya di bidang industri dan sumber daya manusia. (VivaNews)

Malaysia Doyan Terobos Ambalat, TNI Siapkan F16 dan Sukhoi

Posted: 10 Nov 2014 06:16 AM PST

Kapal perang Malaysia kembali melanggar batas wilayah di Perairan Ambalat. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Malaysia sudah melanggar tiga kali.

TNI tidak tinggal diam. Pesawat tempur jenis F16 dan Sukhoi segera disiagakan di Lanud Tarakan, Kalimantan Utara.

Malaysia Doyan Terobos Ambalat, TNI Siapkan F16 dan Sukhoi
Asistel Kosekhanudnas Letkol Bambang Juniar
"Karena seringnya pelanggaran di Ambalat, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosehanudnas) II Pangkalan Udara Hasanuddin Makassar akan menggelar Sukhoi dan F16 di Lanud Tarakan dalam waktu dekat," ujar Asisten Intelijen Kosekhanudnas II, Letkol Bambang (PNB) Juniar, saat dikonfirmasi Senin 10 November 2014.

Mantan Komandan Lanud Tarakan ini juga menambahkan, pengiriman Sukhoi dan F16 ke Tarakan akan dilakukan paling lambat 1-2 minggu ini.

"Nanti dua pesawat ini akan di force down ke Tarakan. Kita mendapati sekarang ini, kalau kita patroli ke sana (Ambalat), mereka keluar. Tetapi begitu kita kembali dari patroli, mereka kembali masuk lagi," ungkap dia.

Berdasarkan pantauan Kosekhanudnas II, Malaysia benar-benar menganalisa kondisi di Indonesia. "Contoh, kalau kita ada konsentrasi di pengamanan pemilihan presiden, mereka masuk. Lalu semua pesawat kita lagi konsentrasi fly pass di Surabaya, mereka nongol lagi," kata dia.

Provokatif

Sementara, dikonfirmasi terpisah, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Tarakan, Letkol Laut (P) Aries Cahyono juga membenarkan adanya pelanggaran batas wilayah dari Malaysia beberapa bulan ini. Terakhir, kata dia, Kapa Diraja Pari milik Malaysia masuk ke Ambalat, Seninn 3 November 2014 lalu.

"KD Pari milik Malaysia ini memang kapal perang, jadi mereka seperti memprovokasi. Tetapi pada prinsipnya, misalnya ada pelanggaran atau ada kontak voice operator di lapangan, langsung melaporkan. Kita melaksanakannya sesuai prosedur, yakni melaporkan, menghalau dan jika sudah sangat berat pelanggarannya kita langsung laporkan ke Mendagri untuk sampaikan nota diplomatik," tegasnya.

Danlanal mengatakan, semua pengamatan di Ambalat merupakan tugas lapangan. Malaysia, kata dia, memang jarang menghadirkan kapal besar. Namun, apabila sewaktu-waktu Malaysia mengirimkan kapal besar, maka Angkatan Laut siap mengirimkan kapal berukuran besar yang memiliki kemampuan lebih.

Laporan dari dua KRI yang ada di Ambalat, yakni Diponegoro dan Tedung Selar, KD Pari dipergoki saat sudah masuk hampir 4 mill ke daerah perbatasan Malaysia. Bahkan sudah mendekati Karang Unarang.

"Kalau ada upaya mencuri masuk seperti itu, jika ketahuan ya kita menghalau," ucapnya.

Meski demikian Danlanal menegaskan, RI tidak akan terpancing dengan aksi provokatif Malaysia dan akan tetap bersikap sesuai prosedur. (VivaNews)

Menko Kemaritiman : RI-Tiongkok kembali perkuat jalur sutra

Posted: 10 Nov 2014 06:27 AM PST

Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengatakan Indonesia dan Tiongkok akan memperkuat kembali Jalur Sutra. Jalur itu adalah jalur perdagangan melalui Asia, dengan menghubungkan Timur dan Barat.

Menurut Indroyono, Jalur Sutra adalah jalur yang pernah dijelajahi Laksamana Cheng Ho dari Tiangkok pada satu abad yang lalu.

Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping
Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping | foto : Reuters

"Kita akan kerja sama dengan Tiongkok. Indonesia akan tampil memperkuat kembali Jalur Sutra. Kita sudah sama-sama dengan Tiongkok seabad lalu hingga Cheng Ho sampai ke sini," kata Indroyono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 13 November 2014.

Menurut Indoroyono, sejak zaman dahulu, hubungan kedua negara telah terjalin. Karena alasan itu pula, Indonesia dan Tiongkok ingin kembali bersama-sama meraih kemajuan. Kata dia, kerja sama itu salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan pada Tiongkok untuk masuk ke Indonesia.

"Kesempatan Indonesia jadi mitra sangat bagus, karena mereka (Tiongkok) sudah kuat. Masalah perizinan akan kita permudah, masalah penyediaan lahan juga dipermudah," ujarnya.

Seperti diketahui, Jalur Sutra dibagi menjadi jalur utara dan selatan, kemudian meluas dari pusat perdagangan China Utara dan China Selatan. Rute utara melewati Bulgar-Kipchak ke Eropa Timur dan Semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venezia.

Lalu, rute selatan melewati Turkestan-Khorasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antiokia di Selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. (VivaNews)

Bertemu Jokowi Putin berharap hubungan RI-Rusia Semakin Erat

Posted: 10 Nov 2014 05:56 AM PST

Pemimpin negara selanjutnya yang ditemui Presiden Joko Widodo di sela KTT APEC, Beijing, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan untuk kali perdana, usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilantik berlangsung begitu hangat. 
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di sela KTT APEC, Beijing | foto : Situs resmi Presiden Rusia
Dikutip dari situs kepresidenan Rusia hari ini, Senin 10 November 2014, Putin mengucapkan selamat kepada pria yang akrab disapa Jokowi itu, karena telah terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Dia menyampaikan hubungan bilateral antara Rusia dengan Indonesia selama ini berjalan baik.

"Hubungan kami didasari atas persahabatan yang telah terjalin sekian lama dan sejarah yang begitu kaya. Kami memiliki dialog politik yang baik dan perekonomian yang tengah berkembang," ujar mantan Kepala Badan Intelijen KGB itu.

Putin turut menyebut, di tahun ini, memang ada permasalahan di dunia global. Namun, ia sepakat untuk mengubah situasi tersebut dan memperbaikinya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan penghargaannya kepada Putin, karena saat upacara pelantikan yang digelar pada 20 Oktober lalu, dia mengirimkan utusan khusus, yakni Menteri Perdagangan dan Industri, Denis Manturov. Jokowi kemudian mengajak Rusia untuk turut berinvestasi di Indonesia.

"Kami mengundang Rusia untuk berinvestasi di Indonesia di berbagai bidang, antara lain energi, stasiun pembangkit tenaga listrik, infrastruktur, jalur kereta api, bendungan, irigasi, dan masih banyak lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk RI, Mikhail Y. Galuzin pernah menyampaikan harapannya di era kepemimpinan Jokowi hubungan kedua negara bisa tetap terjalin erat. Sebab, di saat dipimpin mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan kedua negara begitu mesra.

Di KTT APEC tahun lalu yang berlangsung di Bali, SBY bahkan rela mendendangkan lagu sambil memetik gitar di hadapan para pemimpin negara APEC sebagai bentuk ucapan selamat ulang tahun bagi Putin. (VivaNews)

Unknown Tuesday, November 11, 2014
Posted by Unknown at 0 comments
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Pesawat Arab Saudi coba bohongi ATC Makassar saat langgar wilayah

Posted: 04 Nov 2014 04:23 PM PST

Pesawat jet Gulfstream IV berregistrasi di Arab Saudi yang pelanggar kedaulatan udara nasional di Kupang, Senin kemarin (3/11), ternyata sempat membohongi petugas ATC Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai upaya pengelabuhan agar bisa tetap melintas keluar dari wilayah udara Indonesia.

Pesawat Arab Saudi coba bohongi ATC Makassar saat langgar wilayah
Pesawat jet bisnis Gulfstream IV nomor registrasi HZ-103 sempat mengembangkan kecepatan sebelum akhirnya tunduk pada Thunder flight Sukhoi Su-30MKI Skuadron Udara 11 TNI AU. Gulfstream IV itu dipaksa mendarat di Pangkalan Udara Eltari, Kupang, NTT, Senin (3/11). (Dinas Penerangan TNI AU)

"Saat ATC Makassar menanyai flight clearence, sang pilot menyebutkan dia sudah memiliki ijin penerbangan dengan nomor ijin 5042+AUNBLN+DAU3010+2014. Setelah diperiksa ulang, itu nomor ijin melintas bagi pesawat pengangkut jemaah haji jenis Boeing B-747-400," kata Kepala Dinas Penerbangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Selasa.

Senin kemarin, Thunder flight berkekuatan dua Sukhoi Su-30MKI Flankers Skuadron Udara 11 TNI AU diterbangkan secara scramble untuk mengejar dan memaksa turun Gulfstream IV yang diketahui bisa berkecepatan maksimal sedikit di atas 1 Mach (kecepatan suara).

Gulfstream IV --pesawat terbang bisnis jet-- itu bisa didaratkan secara paksa di Pangkalan Udara TNI AU Eltari, Kupang, NTT. Diketahui rute yang semula ditempuh adalah Singapura-Darwin, dengan tujuan akhir Brisbane, Australia.

Ihwal-mula penyergapan Thunder flight itu, kata Tjahjanto, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah memonitor gerak-gerik Gulfstream IV bernomor registrasi HZ-103 itu sejak melintasi wilayah udara Kepulauan Riau dan memasuki Kalimantan.

Satu dari dua Thunder flight Sukhoi Su-30MKI dari Skuadron Udara 11 TNI AU saat mengejar dan memaksa turun pesawat terbang Gulfstream IV, yang melanggar kedaulatan udara nasional, Senin (3/11). Peluru kendali Vympel R-73 Archer menjadi senjata penggentar utama dalam misi itu. (Dinas Penerangan TNI AU)
Rute penerbangan berdasarkan enroute chart (peta udara internasional) adalah M-774 menuju Australia. Di atas Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tanggung jawab pengawasan diserahkan pada Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional II di Makasar untuk menindak lanjuti dengan penyergapan.

Di Makassar ini pulalah terdapat Skuadron Udara 11 TNI AU di mana armada Sukhoi Su-27/30MKI Flankers yang telah lengkap semua sistem kesenjataannya itu berpangkalan. Kedua Flankers Thunder flight itu menenteng peluru kendali udara-ke-udara jarak dekat Vympel R-73 Archer di semua pylon-nya.

"Komando Pertahanan Udara Nasional menangkap pesawat asing itu, yang terbukti menggunakan identitas palsu. Makin mencurigakan setelah ditanya berulang-ulang mengenai perijinan, dia menambah kecepatan, yang semula 0,75 Mach menjadi 0,85 Mach," kata Tjahjanto.

Perwira pengendali operasi pertahanan udara di Popunas Jakarta dan Posek II  Makasar menilai  pesawat itu berniat kabur secepatnya keluar dari wilayah udara Indonesia menuju Australia," kata dia.

Setelah mendarat paksa pada Senin siang (3/11), diketahui penerbang Gulfstream IV itu, Waleed Abdulaziz M, dengan awak pesawat secara keseluruhan enam orang dan tujuh pengikut.

Abdulaziz dan keenam awak pesawat terbangnya dibawa ke satu ruangan di Pangkalan Udara TNI AU Eltari, Kupang, sementara semua pengikutnya dilarang keluar pesawat terbang dan dikawal dinas intelijen dan Polisi Militer TNI AU setempat. Sampai kini semuanya masih ditahan dan diperiksa di sana.  (Antara)

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Belum Selesai Seutuhnya

Posted: 04 Nov 2014 04:03 PM PST

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan persoalan kedaulatan wilayah laut Indonesia belum selesai seutuhnya.

"Salah satu program kedaulatan di laut ialah penyelesaian soal batas-batas laut wilayah Indonesia yang beberapa belum selesai. Ini harus dikawal," kata Indroyono di komplek Seskoal, Cipulir Jakarta Selatan, Selasa.


Menurut dia, penegakan kedaulatan wilayah kelautan Indonesia menjadi program kerja yang diutamakan.

Indroyono menyebutkan sesuai dengan hasil Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982, wilayah laut Indonesia ialah 12 mil laut teritorial dan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Namun, hasil UNCLOS tersebut belum diratifikasi oleh berbagai negara sehingga banyak negara yang melanggar batas wilayah laut Indonesia.

Ke depan dirinya akan sosialisasikan dan mendorong negara-negara lain untuk meratifikasi kesepakatan konferensi kelautan tahun 1982 tersebut.

"Ini juga harus diratifikasi dan dipromosikan ke luar negeri, UNCLOS tahun 1982 belum banyak diratifikasi," katanya.


Berikan Pembekalan Kepada Perwira Siswa Seskoal

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo memberikan pembekalan kepada perwira siswa Sekolah Komando dan Staf Angkatan Laut (Seskoal), di Gedung Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Menko Kemaritiman, mengatakan, pendidikan bagi perwira angkatan laut sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan wilayah kelautan Indonesia. Oleh karena itu, dirinya merasa perlu memberi materi dalam pendidikan Seskoal untuk menerangkan program-program kerjanya ke depan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo

"Materinya antara lain posisi Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia, pembangunan tol laut dan meneguhkan kedaulatan NKRI di laut," katanya.

Selain memberikan pembekalan, Indroyono juga melakukan peninjauan fasilitas pendidikan Angkatan Laut sebagai penjaga kedaulatan laut Indonesia.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengatakan pihaknya secara sengaja mengundang Indroyono untuk memberi materi dalam pendidikan Seskoal sekaligus untuk meninjau Pusat Kajian Maritim (Pusjianmar).

"Seskoal merupakan lembaga pendidikan tertinggi di TNI AL untuk mendidik perwira AL yang bervisi maritim di mana di sesi yang terakhir ini kami mengundang bapak menteri koordinator kemaritiman untuk memberikan materi," katanya. (Antara)

Unknown Wednesday, November 5, 2014
Posted by Unknown at 0 comments
Subscribe to: Posts ( Atom )