Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Presiden SBY Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional
- Indonesia Tidak Perlu Kapal Induk Seperti AS
- AAL Terima Kunjungan Taruna Akademi TNI dan AKPOL
- RI Tidak Bisa Borong Alutsista, Rusia Enggan Transfer Teknologi
- Kasal luncurkan dua buku tentang kedaulatan laut Indonesia
- Anggaran Menjadi Kendala Pembangunan Pos di Perbatasan
| Presiden SBY Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional Posted: 12 Jun 2014 02:04 AM PDT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan. Prosesi pengukuhan guru besar ini akan dilakukan di IPSC Sentul, Jawa Barat, Kamis (11/6/2014) sore ini.  Berdasarkan agenda kepresiden dari Biro Pers Istana, prosesi pengukuhan guru besar dilakukan di kampus Universitas Pertahanan pada pukul 16.00 WIB. Prosesi akan digelar dengan melaksanakan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Pertahanan. Dalam kesempatan tersebut, juga SBY akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia Yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia". Unhan menilai SBY memiliki penguasaan ilmu ketahanan nasional. Rektor Unhan, Laksamana Madya (TNI) Desi Albert Mamahit mengatakan, SBY menguasai ilmu ketahanan yang diperoleh dari berbagai pendidikan militer dan non-militer. SBY juga memiliki latar belakang akademik yang dibutuhkan untuk memperoleh guru besar, misalnya gelar Master of Art (MA) di bidang manajemen dari Webster University, AS, dan gelar doktor bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal (TNI) Sisriadi menambahkan, SBY juga telah memberikan kuliah umum di Unhan selama dua tahun terakhir. Di kampus tersebut, SBY mengajar mata kuliah "Kepemimpinan Strategis". (Tribun)  | ||
| Indonesia Tidak Perlu Kapal Induk Seperti AS Posted: 12 Jun 2014 01:58 AM PDT Tim Ahli Bidang Maritim JKW4P, Edi Prasetiono mengatakan Indonesia tidak memerlukan kapal induk seperti yang dimiliki Amerika Serikat untuk memperkuat Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Republik Indonesia di bidang kemaritiman lantaran harga yang mahal.  "Ndak lah. Kapal induk satu saja 2 miliar dolar. Itu yang biasa. Kalau kapal induk seperti milik Amerika Serikat bisa 5 sampai 6 miliar dolar," ujar Edi di kantor pemenangan JKW4P, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014). Selain harga yang mahal, Edi mengungkapkan kapal induk tidak bisa berjalan sendiri. Kapal besar itu memerlukan bantuan kapal-kapal kecil untuk memberi dorongan untuk melaut, sehingga menambah biaya operasional yang tentu tidak murah. "Dan kapal induk itu enggak jalan sendiri. Dalam operasi sehari-hari, sekian puluh kapal di sisi kiri kanannya, itu berapa biayanya. Besar banget. Biaya operasionalnya saja bisa 10 miliar dolar per tahun," kata Edi. Menurut Edi, karakteristik sistem senjata Indonesia bukanlah menyerang, sehingga keberadaan kapal induk yang cenderung digunakan untuk keperluan menyerang atau ekspansi tidak diperlukan. "Dari segi kepentingan pertahanan, kapal induk hanya digunakan oleh negara yang tujuannya power project, kata kasarnya ekspansi. Kalau itu endak, enggak usah. Cukup kita punya kapal-kapal yang mampu menjaga batas-batas negara kita," ucap Edi. (Tribun)  | ||
| AAL Terima Kunjungan Taruna Akademi TNI dan AKPOL Posted: 12 Jun 2014 01:40 AM PDT WAKIL Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksma TNI Dedy Yulianto menerima kunjungan 751 Taruna/Taruni Akademi TNI dan Akpol yang terlibat dalam pelatihan Bhineka Eka Bhakti di Gedung Maspardi, Kampus Bumimoro AAL, Surabaya, Rabu (11/6/2014).
Gubernur AAL Laksda TNI A. Taufiquerrochman, S.E. dalam amanat yang dibacakan oleh Wagub AAL mengatakan Latihan Bhineka Eka Bhakti merupakan kegiatan integratif Taruna/Taruni Akademi TNI dan Akpol. "Tujuannya untuk meningkatkan jiwa dan semangat integrasi serta untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kematraan dan lingkungan satuan operasi yang nantinya akan menjadi medan penugasan mereka," ujar Laksda Taufiquerochman. Lebih lanjut Gubernur AAL mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat dan memiliki makna yang strategis bagi para Taruna/Taruni Akademi TNI dan Akpol yang merupakan calon-calon pemimpin TNI/Polri dimasa depan. Ini merupakan sarana mewujudkan kader-kader Perwira TNI/Polri yang profesional dan berkualitas untuk dapat mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin jaya dan kokoh. (POL)  | ||
| RI Tidak Bisa Borong Alutsista, Rusia Enggan Transfer Teknologi Posted: 11 Jun 2014 10:49 PM PDT Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia meminta Rusia untuk melakukan transfer teknologi atas alutsista yang dibeli. Jika masih tidak bisa dilakukan, RI mengancam akan membeli dari negara lain.  "Justru itu, yang selalu kami minta ke Rusia. Kami mengatakan kepada mereka, apabila tidak bisa transfer of technology (TOT), maka kami akan berpaling ke tempat lain," ujar Purnomo yang ditemui semalam di Hari Nasional Rusia di Jakarta. Dia menjelaskan, selain dari Rusia, RI juga mendapatkan tawaran alutsista dari Ukraina dan negara blok timur lainnya. "Dan teknologi yang mereka miliki termasuk bagus," kata Purnomo. Ditanya alasan Rusia masih belum mau TOT, Purnomo mengatakan pembelian yang dilakukan harus dalam jumlah besar. Sementara sistem anggaran yang diterapkan oleh RI tidak memungkinkan untuk memborong dalam jumlah banyak. "Contohnya seperti India yang kemarin memborong 80 pesawat tempur Sukhoi. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Apabila semua anggaran hanya dialokasikan untuk membeli alutsista militer bisa repot," ujar Purnomo. Hal ini dibantah oleh Duta Besar Republik Federasi Rusia, Mikhail Y. Galuzin. Dia mengatakan masalah ini masih terus dinegosiasikan. "Dari sisi politik, saya melihat tidak ada masalah untuk itu," ujar Galuzin. Terus Berjalan Kendati demikian, Purnomo menyebut kerjasama di bidang pertahanan dengan Rusia terus berjalan. Terakhir, TNI Angkatan Laut kembali menerima 37 unit kendaraan tempur amfibi tank BMP-3F buatan Rusia pada akhir Januari. Alutsista tersebut diserahkan secara resmi di Jawa Timur. Dengan adanya 37 tank tersebut, maka kian memperkuat alutsista serupa yang sudah dibeli tahun 2010 silam. Saat itu TNI AL menerima sebanyak 17 unit, sehingga total kini telah terdapat 54 unit tank BMP-3F. Menurut situs resmi TNI, pengadaan 37 unit kendaraan tempur amfibi untuk AL tersebut memakan dana senilai lebih dari US$100 juta atau Rp1,1 triliun. (VivaNews)  | ||
| Kasal luncurkan dua buku tentang kedaulatan laut Indonesia Posted: 11 Jun 2014 10:43 PM PDT Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) TNI Laksamana Marsetio hari ini meluncurkan dua buku hasil karyanya berjudul 'Sea Power Indonesia' dan 'Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia' di Auditorium Yos Sudarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan. Kedua buku itu diluncurkan guna menjadi referensi dalam pertahanan kedaulatan laut di Indonesia.  "Buku ini bertujuan dalam permasalahan bangsa di Maritim. Indonesia sebagai kepulauan terbesar dunia tentunya kelautan Indonesia akan mempengaruhi, geopolitik dan geososial, untuk mewujudkan maritim Indonesia besar," ujar Marsetio di lokasi, Rabu (11/6). Marsetio menambahkan, kedua buku ini saling melengkapi, di mana buku Sea Power merupakan salah satu upaya membangkitkan visi maritim menjadi kejayaan bangsa Indonesia. Sedangkan buku Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia merupakan instrumen pendukung dalam rangka pencapaian visi TNI AL yang handal dan disegani dunia. "Sehingga buku ini sebagai pelaksanaan tugas angkatan laut. Tentunya juga akan menjabarkan sea power," tuturnya. Lebih lanjut, TNI AL juga berkomitmen akan menjaga kedaulatan negara khususnya wilayah maritim Indonesia. Dengan begitu, pertahanan angkatan laut dapat melakukan tugas yang baik kedepannya. "Karena stabilitas baik nasional, regional maupun internasional perlu dijaga TNI Angkatan Laut," tandasnya. Acara peluncuran buku ini dihadiri oleh para pengamat masalah pertahanan dan internasional, seperti Prof Dr Salim Said, Prof Hikmahanto Juwanan, Prof Dr Dewi Fortuna, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro serta sejumlah Anggota DPR RI Komisi I. (Merdeka)  | ||
| Anggaran Menjadi Kendala Pembangunan Pos di Perbatasan Posted: 11 Jun 2014 10:22 PM PDT Kementerian Pertahanan memastikan seluruh kepulauan terluar Indonesia akan memiliki pos penjagaan TNI. Tetapi Kemenhan tidak bisa memastikan kapan semua pos itu akan terbangun.  "Nanti pada intinya semua pulau terluar akan ada pos, nanti akan bertahap," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigadir Sispriadi di kantornya, Rabu 11 Juni 2014. Tetapi saat ini sudah terbangun 22 pos yang menyebar di beberapa pulau terluar Indonesia, termasuk 8 pos yang tengah dibangun tahun ini dengan menggunakan anggaran 2013. Sementara untuk 2014 belum ada perencanaan untuk pembangunan pos, karena belum ditentukan pemotongan anggaran dari APBN 2014. Meski pos patroli untuk daerah terluar Indonesia ini terus bertambah, tetapi jumlah personel TNI tidak bertambah. "Keputusan pemerintah, misalnya pensiun 10 orang masuk 10 orang, pensiun 200 orang masuk 200 orang artinya nggak nambah-nambah dan itu sudah keputusan untuk tidak dilanggar. Kalau ada penambahan tidak berarti nambah orang," ungkapnya. Menurut Sispriadi, nantinya akan ada anggota TNI yang ditempatkan permanen dan ada yang tidak. "Kalau pulau terluar ada penduduk maka penempatannya permanen, tetapi kalau itu tidak berpenduduk tidak permanen. Misalnya satu regu di situ tinggal 6 bulan nanti diganti, tetapi kalau ada penduduknya itu permanen," jelasnya. (VivaNews)  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments