Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Unknown Tuesday, September 16, 2014
Edit

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Pembentukan Bakamla Bakal Kandas

Posted: 16 Sep 2014 12:47 AM PDT

Penguatan Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi Badan Keamanan Laut sudah digulirkan sejak empat tahun lalu. Proses penguatan melalui revisi UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia tersebut justru terancam gagal ketika akan dibahas di DPR. 


Perubahan pasal 24 ayat 3 UU Perairan Indonesia dengan menghilangkan kata 'koordinasi' pada Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan basis dari penguatan kewenangan lembaga tersebut. Selama ini, Bakorkamla membawahi 12 instansi yang juga memiliki otoritas masing-masing dalam penegakan hukum maupun menjaga kedaulatan dan keamanan di laut. Ketika diubah menjadi Bakamla, setiap langkah operasi keamanan laut seluruh instansi terkait berada dalam satu komando. Model Bakamla adalah single agency, multi task.

DPR pada 18 Juni 2014 sudah sepakat memasukkan draf RUU Perairan Indonesia sebagai RUU inisiatif dari pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Dengan demikian, RUU ini seharusnya dibahas sebelum masa jabatan anggota DPR 2009-2014 berakhir pada 30 September ini.

Namun, menurut sumber Jurnal Maritim di lingkungan pemerintahan, ada kendala yang bisa membuat proses revisi UU 6/1996 makin berlarut-larut. Dari empat kementerian yang harus meneken draf RUU Perairan Indonesia, hanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pertahanan serta Kementerian Hukum dan HAM yang sudah memaraf. Hanya Menko Polhukam yang belum memberikan persetujuan. Belum diketahui dengan pasti alasan dari Menko Polhukam belum meneken draf RUU tersebut. Padahal, Menko Polhukam notabene adalah Ketua Bakorkamla!

"Presiden SBY ternyata tidak bertanggung jawab membentuk Bakorkamla kalau memang benar Menko Polhukam sebagai Ketua Bakorkamla belum paraf revisi UU Perairan yang mencantumkan dasar pebentukan Bakamla," ujar Direktur National Maritime Institute Indonesia (Namarin) Siswanto Rusdi kepada Jurnal Maritim di Jakarta, Senin (15/9).

Siswanto pun menyatakan keheranannya. Presiden Yudhoyono sebagai penggagas Bakorkamla pada 2005 justru di akhir masa jabatan sepertinya enggan membesarkan Bakorkamla seperti tecermin dari sikap Menko Polhukam. Jangan ada kesan, pembentukan Bakorkamla sekadar menghabiskan anggaran negara, padahal setiap gerak operasi keamanan laut harus terintegrasi dan efisien. Itu bisa dibuktikan dengan keberadaan Bakamla.

Meski ada sinyalemen revisi UU 6/1996 bisa kandas, pembentukan Bakamla bisa dilakukan dengan menyelipkan klausul keamanan laut di RUU Kelautan. Saat ini RUU Kelautan sedang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Siswanto Rusdi mengingatkan, jika RUU Perairan Indonesia gagal disahkan oleh DPR periode sekarang, maka naskah RUU itu dimulai kembali dari "nol". Mengingat kondisi partai-partai Koalisi Merah Putih menguasai parlemen, sulit bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk mengajukan UU itu.

"Ke depannya kalau tidak ada keamanan laut yang jelas, maka Indonesia Poros Maritim Dunia dipastikan gagal," jelas Siswanto.

Peluang lain yang paling memungkinkan, menurut Siswanto adalah menggunakan UU 17/2008 tentang Pelayaran sehingga Jokowi dapat membuat Peraturan Pemerintah untuk memperkuat kewenangan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan. (JN)

TNI Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer

Posted: 16 Sep 2014 12:44 AM PDT

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer ke-38 Conseil International Du Sport Militaire (CISM) yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, dari 17 September sampai dengan 28 September 2014. Acara olahraga militer ini akan diselenggarakan oleh Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) yang merupakan bagian dari agenda CISM atau Dewan Olahraga Militer Internasional.


Menurut Brigjen TNI Endang Sodik, MBA selaku Ketua Pelaksana yang kesehariannya menjabat sebagai Pa Sahli Tk. II Kawasan Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI, kejuaraan  dunia terjun payung militer ini akan melibatkan 50 negara dari 135 negara anggota CISM serta mengundang delegasi dari 11 negara sebagai pengamat antara lain : Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Hongkong, Jepang, Laos, Macau, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, dan Singapura.

"Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer ke-38  mengikuti Peraturan CISM dan Peraturan Terjun Payung CISM (edisi 2014) dan akan mempertandingkan sejumlah kategori termasuk Akurasi, Formasi Skydive, dan Style" tutur Brigjen TNI Endang Sodik.

Lebih lanjut Brigjen TNI Endang Sodik mengatakan, Kategori Akurasi akan dipusatkan di Stadion Manahan Solo, sedangkan Formasi Skydive dan  Kategori Gaya akan digelar di Alun-alun Selatan dan Bandara Adi Soemarmo. "Kota Solo telah dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan karena lalu lintas udara dianggap tidak padat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya seperti  Jakarta, Bali, Yogyakarta atau Surabaya, selain itu juga untuk mempromosikan kota Solo", imbuhnya.

Adapun tujuan kejuaraan ini, dalam konteks pembinaan prestasi diarahkan guna meningkatkan prestasi atlet Terjun Payung TNI, memperbesar peran TNI dalam membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional, yang menjadi bagian sumber atlet andalan nasional, sekaligus meraih hasil yang optimal di ajang internasional guna mencapai rahian prestasi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam kaitan kelembagaan diarahkan untuk peningkatan citra Indonesia dan TNI dalam membangun persahabatan, serta integrasi dan promosi Indonesia, khususnya promosi Kota Solo yang berdimensi budaya dan pariwisata.

Conceil Internationale Du Sport Militaire (CISM) yang didirikan pada tanggal 18 Februari 1948 adalah salah satu organisasi multidisiplin terbesar di dunia. Organisasi ini menyelenggarakan berbagai acara olahraga untuk angkatan bersenjata dari 135 negara-negara anggota. Tentara dan pasukan militer dapat bertemu dalam suatu arena kompetisi olahraga melalui CISM. Hal ini sesuai dengan filosofi dan cita-cita yang ditetapkan dalam pernyataan misi CISM pada tahun 1998, ditandatangani oleh semua negara anggota.

Tujuan utama CISM adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dengan menyatukan angkatan bersenjata melalui olahraga,  dengan motto "Friendship Through Sport'' and ''Game for Peace'' – From Positive Initiatives to Systemic Integrated Programs",  yang memiliki 3 (tiga) tujuan pokok, persahabatan dan perdamaian, prestasi olahraga dan promosi. (MPI)

Autentikasi : Koordinator Bidang Humas KOMI, Letkol Inf Ketut Murda

Produksi Senjata Tank, Pindad Gandeng CMI Belgia

Posted: 16 Sep 2014 12:40 AM PDT

PT Pindad (Persero) menggandeng Cockerill Maintenance & Ingenierie SA Defence (CMI) untuk mengembangkan sistem persenjataan kendaraan tempur atau tank. Perusahaan asal Belgia tersebut mengikat perjanjian kerjasama jangka panjang dengan PT Pindad.




Kesepakatan Pindad dan CMI ini tertuang dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani di hanggar produksi panser Anoa milik Pindad, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (15/9/2014).

"Kesepakatan ini membawa dampak positif bagi pengembangan Pindad tak hanya sebagai perakit sistem persenjataan. Tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan teknologi kami dan membawa Pindad masuk ke dalam global supply chain pasar turret global bersama CMI," ucap Drektur Utama Pindad Sudirman Said.

Pindad sebagai produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) asal Indonesia ini siap bekerjasama dengan CMI dalam mengembangkan sistem senjata atau turret untuk kaliber 90 mm dan 105 mm. Turret tersebut guna melengkapi persenjataan sejumlah tank produksi Pindad seperti Anoa dan Komodo.



Selama sepuluh tahun terakhir, Pindad sudah merintis kerjasama dengan CMI. Kedua perusahaan tersebut telah melakukan serangkaian proses pertukaran data, assessment, serta penjajakan teknologi dan potensi pasar. Dalam kerjasama ini, selanjutnya membentuk komite untuk menyusun transfer of technology dan pelatihan secara teknis dari pihak CIM.

"Pindad memperoleh kesempatan mengirimkan beberapa putra putri terbaik negeri ini untuk belajar sistem persenjataan di CMI," ujar Sudirman.

Executive Vice President CMI James Caudle yang mewakili perusahaan menyebut pihaknya sudah lama hadir di lingkup alutsista TNI. Selama ini perlengkapan persenjataan TNI AD akrab dengan brand 'Cockerill' buatan CMI.

"Kami percaya kerjasama ini bisa meningkatkan potensi besar Indonesia dalam sistem persenjataan dan mendukung terbentuknya ketahanan nasional yang tangguh," ucap James.

Nota kesepahaman dengan Pindad ini, sebagai langkah awal untuk kerjasama jangka panjang dalam bidang perakitan dan teknologi sistem persenjataan.

"Tentunya nanti menguntungkan Pindad dan ketahanan Indonesia di masa depan," tutur James. (Detik)

Rawan Pelanggaran TNI AU Bangun Radar Pemantau Perbatasan di Nunukan

Posted: 15 Sep 2014 09:29 PM PDT

Sebentar lagi "mata dan telinga" militer Indonesia akan bertambah tajam sejalan pembangunan instalasi radar bergerak di Pulau Nunukan, Kalimantan Utara.

Arah hadap instalasi radar itu sengaja ditujukan ke perbatasan Indonesia dengan negara bagian Sabah, Malaysia Timur itu, untuk mencegah pelanggaran kedaulatan ruang udara nasional. 

Rawan Pelanggaran TNI AU Bangun Radar Pemantau Perbatasan di Nunukan
Dokumentasi pesawat tempur Sukhoi Su-30MKI Flanker Skuadron Udara 11 TNI AU menggiring pendaratan pesawat asing Boeing B-737 pada Latihan Sriti Gesit di Pangkalan Udara Utama TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulsel

Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Marsekal Madya TNI Sudipo Handoyo, kepada wartawan, setiba di Bandara Nunukan, Senin, menyatakan, "Radar itu diupayakan beroperasi pada November 2014."

Untuk menempatkan instalasi strategis itu, diperlukan lahan 10 Hektare walau radarnya adalah radar bergerak (mobile radar), yang juga berarti dia bisa bersifat mobil yang dapat dipasang dimana saja.

Selain instalasi radar --umumnya setingkat detasemen (Satuan Radar TNI AU) yang dipimpin seorang mayor senior atau letnan kolonel-- instalasi itu juga dilengkapi dua satuan setingkat kompi Korps Pasukan Khas TNI AU dan Artileri Pertahanan Udara.

Selama ini TNI memiliki Komando Pertahanan Udara Nasional yang dipimpin seorang marsekal muda TNI dan penggunanya adalah presiden Indonesia melalui panglima TNI.

Dalam organisasinya, komando yang berkewajiban dan berkewenangan mengintersepsi dan memaksa plus melumpuhkan pelanggar kedaulatan wilayah udara nasional itu dibagi ke dalam empat Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional yang dipimpin seorang marsekal pertama TNI.

Nunukan rawan pelanggaran batas udara

Markas Besar TNI AU mengakui wilayah batas udara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, rawan pelanggaran batas udara.

Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Marsekal Muda TNI Sudipo Handoyo , epada wartawan di Nunukan, Senin, mengungkapkan, "Selama ini TNI AU seringkali mendapat laporan pelanggaran batas wilayah udara oleh pesawat-pesawat Malaysia."

Untuk mencegah dan menindak pelanggaran wilayah udara nasional di Nunukan itu, TNI AU langsung menindaklanjuti dengan membangun instalasi radar bergerak (mobile radar) di sana.

Bukan cuma radar dan piranti pendukung, karena satu satuan setingkat kompi dari Korps Pasukan Khas TNI AU dan Artileri Pertahanan Udara juga ditempatkan. Satuan-satuan itu masih diperkuat satuan peluru kendali permukaan-udara.

Ia menegaskan, apabila suatu saat radar TNI AU itu mendeteksi pelanggaran batas udara oleh pesawat terbang Malaysia, maka pasti ditindak tegas.

Hasil pantauan instalasi radar yang akan dibangun pada lahan seluas 10 Hektare di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, itu dapat dicetak untuk membuktikan pelanggaran.

"Bisa dicetak, apabila menyangkal melanggar," kata dia. (AntaraNews)
Posted by Unknown at

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )