Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Kekhawatiran Jokowi Tentang Tank Leopard Dipatahkan TNI dengan Pembuktian
- Pesan Vladimir Putin untuk Jokowi
- Pendukung ISIS di Indonesia diperkirakan ratusan hingga seribuan orang
- Bentrok di Batam, anggota TNI salahi aturan
- Ekstra Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo
- Mantu Hendropriyono Jadi Danpaspampres Era Joko Widodo
| Kekhawatiran Jokowi Tentang Tank Leopard Dipatahkan TNI dengan Pembuktian Posted: 15 Oct 2014 11:00 PM PDT Presiden terpilih Joko Widodo pernah mengatakan dalam debat calon presiden 2014 bahwa pembelian Tank Leopard tidak tepat karena akan merusak jalan-jalan yang ada di Indonesia. "Tank Leopard terlalu berat, sekitar 62 ton. Nggak cocok untuk jalan kita, jembatan. Kalau kita mau beli alutsista harus dihitung apakah wilayah kita cocok, apakah kondisi kita kuat," kata Jokowi menanggapi tentang pembelian salah satu alutsista TNI yaitu tank Leopart dalam debat Capres 22 Juni lalu.  Pernyataan Jokowi tersebut langsung dibantah oleh tandingannya Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto. Dengan tegas Prabowo mengatakan justru Tank Leopard sangat dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi Indonesia. "Dalam sejarah perang di Vietnam, mereka pakai main battle tank buatan Rusia. Jadi ada anggapan tank 60 ton nggak cocok di wilayah-wilayah Indonesia nggak sepenuhnya benar. Saya sependapat dengan bapak kita harus memperkuat industri dalam negeri, dan saya sangat dukung untuk memperkuat industri dalam negeri tapi tank Leopard ini sudah keputusan TNI AD jadi harus kita manfaatkan gunakan," sanggah Prabowo. Beda dengan TNI, di bawah Komando Panglima TNI Jenderal Moeldoko, prajurit TNI langsung di depan masyarakat luas membuktikan kecanggihan tank Leopart dan sekaligus mematahkan penyataan Jokowi tentang tank Leopart tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, berawal dari dalam acara HUT TNI ke 69 yang jatuh pada 7 Oktober 2014, TNI memamerkan sekaligus memperagakan seluruh alutsista TNI di Dermaga Ujung Surabaya termasuk Tank Leaopart ini. Tank Leopard yang berbobot 62 ton ini ternyata mampu dan terbukti tidak merusak jalan sekalipun tank tersebut juga telah di naiki oleh puluhan masyarakat yang berebut ingin merasakan Tank Leopart ini. Seperti di Dermaga Ujung Surabaya, Tank Leopart ini bukan hanya sekali melintas di jalan raya tetapi justru telah melintas berkali-kali. Setelah tank melintas berkali -kali tidak ada kerusakan sedikitpun pada aspal jalan di Surabaya, hal ini juga dibuktikan oleh masyarakat surabaya yang ingin membuktikan kebenaran argumen Jokowi tentang Tank Leopart. "Tidak rusak kok jalannya, lagi pula tank ini jalannya enak, bener tidak rusak, Jokowi salah duga kalau begitu," jelas Sumarno, warga Blauran, Surabaya. Begitu juga dengan Pia, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, menurut Pia, dirinya hanya mau membuktikan bahwa sangkaan Presiden Jokowi tentang tank Leopart itu salah. "Saya. Sama teman-teman hanya mau membuktikan bahwa pernyataan Jokowi salah dan Penyataan Prabowo Subianto benar tentang tank Leopart ini," kata Pia. "Tidak mungkin pemerintah terutama TNI asal beli, pasti TNI telah memsesuaikan dengan keadaan Indonesia tentang alutsistanya," tambahnya. Bukan hanya di Surabaya saja, kekhawatiran Jokowi tentang Tank Leopart pun juga terpatahkan di kota Semarang, Jogjakarta dan DKI Jakarta. Masih dalam rangkaian HUT TNI, Tank Leopart ini juga di pamerkan di kota Semarang. Sebanyak empat Tank Leopard bersama sebuah Tank M113 dipamerkan bagi warga Semarang yang sedang berolahraga di Car Free Day (CFD) Lapangan Pancasila Simpang Lima. Kendaraan berat tersebut, keluar dari depan Markas Kodim 0733/BS kemudian menyusuri jalan raya depan Tugu Muda melewati Jalan Pandanaran dan berhenti di Simpang Lima. Puluhan warga antusia ingin menaiki tank tersebut saat ingin balik pulang menuju Markas Kodim 0733/BS. Tidak ada kendala beban. Maupun kondisi jalan saat tank tersebut melinta. Jalan-jalan kota. Semarang tetap mulus dan tidak tergores sama sekali. Begitu juga dengan di Jogjakarta. Ribuan warga Yogyakarta antusias melihat karnaval Tank Leopard yang melintas di Jalan Malioboro. Bahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berada di barisan terdepan menaiki panser Anoa memimpin karnaval tank tersebut, Sabtu (11/10). Ratusan warga berebut ingin menaiki tank-tank milik TNI AD jenis terbaru ini. Karnaval tank Leopard dan tank jenis lain ini diawali dari Alun-alun Utara Yogyakarta kemudian ke arah utara menuju jalan P Senopati, jalan Mayor Suryotomo, jalan Mataram kemudian menuju jalan Malioboro dan kembali ke Alun-alun Utara Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ini adalah bukti kebersamaan dan kedekatan TNI dengan rakyat yang tidak ada jarak. "Saya hanya ingin bagaimana TNI sama masyarakat itu satu kondisi dalam kebersamaan yang makin dekat. Karena bagaimanapun anggota TNI toh juga warga masyarakat dimana dia berada juga berada di lingkungan masyarakat. Jadi supaya tidak punya jarak," kata Sultan di Alun-Alun Utara Yogyakarta usai keliling dengan naik panser TNI. Dalam karnaval alutsista milik TNI ini, Tank Leopard yang diikutkan sebanyak 4 tank, tank marder 2 buah, dan tank M113 sebanyak 5 buah. Tank tersebut dibawa dari Surabaya yang digunakan saat perayaan HUT TNI lalu. Sedangkan di Monas, Jakarta, keberadaan Tank Leopart pertama kali di pamerkan di halaman Tugu Monas. Saat dilakukan demonstrasi tentang Tank Leopart, paving block Monas tak rusak digilas rantai Leopard. Dalam catatannya beban Tank Leopard dibagi ke seluruh rantai rodanya, sehingga walau berbobot 62 ton, Leopard tak akan merusak jalan raya. Sementara itu dalam HUT TNI ke 69 di Dermaga Ujung Surabaya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko ikut naik kendaraan tempur jenis Tank Leopard bersama dengan petinggi angkatan darat dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf dalam rangka gelar alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI. "Alutsista ini dibeli menggunakan uang rakyat dan masyarakat juga bisa mengetahui secara langsung apa yang sudah diberi dengan uang rakyat tersebut," kata Jenderal Moeldoko di Surabaya, Rabu (8/10). Ia mengemukakan, sedikitnya ada sekitar 90 alutsista yang dipamerkan dalam kegiatan kali ini, dan itu semua gabungan dari kesatuan TNI yang ada. Masyarakat dipersilakan merasakan naik di atas Tank Leopard. Walau ditambahi puluhan orang, tank berbobot 62 ton itu tidak amblas ke dalam tanah seperti yang ditakutkan selama ini. (JN)  | ||
| Pesan Vladimir Putin untuk Jokowi Posted: 15 Oct 2014 10:50 PM PDT Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim utusan khusus dari negaranya untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI. Dia adalah Menteri Industri dan Perdagangan Denis Manturov.  "Pemerintah kami mengirim utusan khusus untuk seremoni inaugurasi Pak Joko Widodo, beliau adalah Pak Denis Manturov, menteri industri dan perdagangan Rusia," kata Dubes Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (15/10/2014). Selain menjabat sebagai menteri, Denis juga kini duduk sebagai co-chairman dalam Komisi Ekonomi Rusia dan Indonesia. Menurut Galuzin, kehadiran utusan khusus dalam pelantikan sebuah kepala negara merupakan pesan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara sangat baik. Baik Indonesia maupun Rusia sudah menjadi negara sahabat dan partner dalam berbagai bidang. Gulazin berharap, kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat berlanjut di kepemimpinan Jokowi-JK. "Kami sudah sukses dalam kerjasama di bidang ekonomi dan mencari solusi atas berbagai isu. Kami berharap langkah positif ini bisa berlanjut dan melaju lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo," tambahnya. (detik)  | ||
| Pendukung ISIS di Indonesia diperkirakan ratusan hingga seribuan orang Posted: 15 Oct 2014 09:41 PM PDT Menangkap simpatisan atau orang-orang yang secara terbuka mendukung kelompok Negara Islam atau ISIS di Indonesia diakui bukan hal yang mudah. Juru bicara Kepolisian RI, Ronny Sompie, mengatakan bahwa mendukung ISIS bukan merupakan tindak pidana.  "Dulu memang ada pasal tentang makar, tentang mendirikan negara di Indonesia. Tapi pasal itu sudah dicabut," kata Ronny kepada BBC Indonesia. "Jadi, kalau ada deklarator ISIS yang kami tangkap, itu karena kami menduganya terkait atau terlibat suatu tindak pidana," jelas Ronny. "Di luar itu tentu kami terus melakukan pemantauan atas orang-orang yang kami nilai mendukung ISIS," tambahnya. Sejauh ini setidaknya dua orang ditangkap karena menyatakan mendukung ISIS, di antaranya Afif Abdul Majid. Pengacara Afif, Achmad Michdan, mengatakan kliennya sekarang sepertinya dijerat dengan kasus pelatihan kamp militer di Aceh. Michdan mengatakan keyakinannya bahwa aparat keamanan tidak bisa meneruskan kasus dukungan Afif ke ISIS. "Kalau soal dukungan ke ISIS, itu bukan kejahatan. Itu bukan tindak pidana," ujar Michdan. 'Ladang baru' perjuangan ISIS kembali menjadi perbincangan setelah muncul laporan satu lagi tersangka pelaku bom bunuh diri ISIS di Irak disebut-sebut berasal dari Indonesia. Peneliti terorisme dari Universitas Gadjah Mada, Najib Azca, mengatakan para pendukung ISIS di Indonesia diperkirakan adalah 'orang-orang lama' atau kalangan yang pernah bersentuhan dengan jihadisme. Yang juga membuat aparat keamanan mengendus mereka karena 'simpul-simpul' komunikasi para jihadis tidak selalu terjalin di dalam negeri. "Mereka mungkin ada di Filipina selatan, Thailand, Pakistan, atau Afghanistan," kata Najib. Ia memperkirakan jumlah simpatisan atau pendukung ISIS di Indonesia antara ratusan hingga seribuan orang. "Mereka ini melihat Suriah dan Irak sebagai 'ladang baru' perjuangan untuk mendirikan suatu negara Islam," kata Najib. (BBC)  | ||
| Bentrok di Batam, anggota TNI salahi aturan Posted: 15 Oct 2014 09:38 PM PDT Hasil penyelidikan tim investigasi TNI-Polri terhadap insiden bentrokan anggota TNI dan polisi di Batam, Kepulauan Riau, menyimpulkan ada anggota TNI yang menyalahi aturan dengan terlibat penjagaan gudang bahan bakar minyak ilegal di wilayah itu.
Mabes TNI mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan awal tim investigasi ini dan akan memberikan sanksi terhadap pelakunya, termasuk kepada komandan atau pimpinan di atasnya jika terbukti. Namun demikian, menurut juru bicara TNI Mayor Jenderal Fuad Basya, temuan sementara menunjukkan bahwa tindakan anggota TNI itu tidak diketahui komandan atau pimpinan di atasnya. "Mereka itu 'kan curi-curi. Anggota yang bekerja begitu (penjagaan gudang BBM ilegal) itu tidak resmi. Komandannya tidak tahu. Istilah kita itu, mencari tambahan-tambahan, sampingan-sampingan," kata Fuad Basya dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukkam, Jakarta, Selasa (14/10) pagi. Jumpa pers ini juga dihadiri Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie serta kepala tim investigasi, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Tim investigasi juga merekomendasikan agar Mabes Polri melakukan proses hukum terhadap seorang anggota Brimob yang diketahui melakukan penembakan di lokasi bentrokan sehingga melukai aparat TNI. Mereka juga meminta Mabes Polri menindaklanjuti pelaku penembakan dua anggota TNI di markas Brimob di Batam. Empat anggota TNI terluka Bentrokan TNI-polisi ini terjadi Minggu malam, 19 September 2014, ketika petugas kepolisian setempat menggerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Saat penggerebekan, menurut tim investigasi, terjadi insiden bentrokan antara petugas kepolisian tersebut dan anggota TNI setempat yang belakangan diketahui melakukan penjagaan atas gudang tersebut. Dua prajurit TNI dilaporkan terluka akibat tembakan oleh seorang anggota Brimob setempat yang belakangan disebut akibat pantulan. Insiden ini berlanjut di markas Brimob setempat, setelah anggota TNI mendatangi markas tersebut. Di sinilah, menurut tim investigasi, ada tembakan anggota Brimob yang melukai dua anggota TNI. Walaupun pejabat TNI dan kepolisian menyebut insiden ini sebagai kesalahpahaman, Mabes Polri sejak awal mengatakan upaya penggerebekan aparat kepolisian tersebut tidak menyalahi aturan. Namun dalam jumpa pers, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, agar insiden seperti ini tidak terulang, pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi dengan TNI. "Sehingga tidak terjadi lagi insiden (bentrokan anggota TNI-polisi di Batam). Kita akan lebih awal mengomunikasikan (dengan TNI) sehingga semua penegakan hukum dapat berjalan," kata Ronny Sompie. Bisnis ilegal Sejumlah analisa pakar menyebutkan, kasus penembakan anggota TNI di Batam terkait dengan konflik ekonomi antara TNI dan Polri. Aparat keamanan kerap mengelola bisnis ilegal karena k urangnya anggaran negara untuk kedua institusi tersebut, kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi. Sebagian besar konflik, kata Muradi, disebabkan oleh pengelolaan bisnis ilegal. Berdasarkan data Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, konflik TNI-Polri pada 2014 tercatat terjadi sebanyak delapan kali. Bila dihitung dalam kurun 1999-2014, jumlah insiden hampir mencapai 200 kasus dengan korban tewas sebanyak 20 orang. (BBC)  | ||
| Ekstra Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo Posted: 15 Oct 2014 09:34 PM PDT BIN Klaim Proses Pelantikan Jokowi-JK Akan Lancar Pelaksanaan pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 akan berlangsung lancar. Pasalnya menurut Badan Intelijen Negara (BIN), sejauh ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa acara pelantikan itu akan mendapatkan gangguan yang berarti.  "Untuk tanggal 20 Oktober, pada saat pelantikan presiden hingga saat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pelantikan itu akan mendapatkan gangguan yang berarti," kata Kepala BIN Marciano Norman di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/10/2014). Namun ujar dia, jika terdapat unjuk rasa yang tergolong skala kecil, bisa saja terjadi. Dia mengimbau kepada media massa untuk membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. "Tetapi rencana atau program pelantikan itu insya Allah akan berjalan sesuai rencana dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan," ungkapnya. TNI-Polri Gelar Apel Pelantikan Jokowi TNI dan Polri menggelar apel pengamanan menjelang pelantikan presiden dan waki presiden 2014-2019 yang akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang. Apel itu dipimpin Penglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Hadir pula dalam apel itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.  Kegiatan itu diikuti 2.100 personel gabungan TNI dan Polri yang terdiri 1.200 personel TNI Angkatan Darat (AD), 300 TNI Angkatan Laut (AL), 300 personel TNI Angkatan Udara (AU), 100 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan 200 personel Polda Metro Jaya. "Dua hari lalu, saya telah terima paparan dari Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, paspamres dan Bais. Semua dalam keadaan siap untuk lakukan pengamanan dalam jumlah cukup memadai," tutur Moeldoko di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014). Moeldoko juga menekankan posisi presiden dan wakil presiden sebagai lambang negara dan kedaulatan. "Tugas TNI mengamankan kedaulatan. Tugas TNI dalam UU 34 juga mengamankan negara, presiden dan wapres," tutur Moeldoko. "Pembagian tugas dan komando pengendalian antara TNI dan Polri sudah jelas, serius, waspada," tuturnya. Polda Metro Kerahkan 24.815 Personel Polda Metro Jaya menurunkan 24.815 personel untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober mendatang.  Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono mengatakan, seluruh personel berasal dari satuan tugas operasional khusus. "Termasuk 2.100 anggota brimob dari 12 polda," katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/10/2014). Seluruh personel Brimob berasal dari Polda Metro Jaya, Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Tenggara. Unggung menjelaskan, personel perbantuan ini mulai ditempatkan di sejumlah titik pada Rabu (15/10) dan Kamis (16/10). "Kemudian ada juga dari Paspampres, keamanan dari DKI Jakarta, dan 4.400 personel Kodam Jaya," ucapnya. Proses pelantikan menggunakan sistem pengamanan berlapis (ring). Ring pertama ditempati pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang berada di dalam ruang sidang. Ring dua di halamanan Gedung DPR, ring tiga di pos pengamanan di depan Gedung DPR, dan ring empat di luar wilayah dalam radius beberapa kilometer atau titik yang sudah dipetakan. Ditambahkannya, personel Pasukan Huru Hara (PHH) dan Pengendalian Massa (Dalmas) yang bertugas pada hari H juga tidak diperkenankan membekali diri dengan senjata api. "Kecuali manakala terjadi anarkistis, begitu pembunuhan, penembakan, itu ada Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarkistis," tandasnya. TNI AL Perketat Pengamanan Jelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang, Komanda Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI Angkatan Laut (AL) akan memperketat penjagaan keamanan di wilayah perbatasan bagian barat Indonesia. "Ada pengetatan keamanan. Itu pasti. 24 jam kita akan mengamankan wilayah barat, khususnya di wilayah perbatasan, dari laut," kata Panglima Koarmabar TNI AL Laksmana Muda (Laksda) TNI Widodo usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/10/2014).  Hal ini untuk mengantisipasi berbagai gangguan dari laut yang dapat menghambat acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan enam hari lagi. "Kita juga melakukan pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Peningkatan pengamanan tentu ada untuk mengatasi gangguan. Tentu di wilayah perbatasan juga dilakukan peningkatan keamanan. Sepanjang tahun kita lakukan," ujarnya. Saat ditanya dalam bentuk apa peningkatan keamanan dilakukan Koarmabar, Widodo enggan menjelaskannya secara detail. Dia hanya mengungkapkan peningkatan keamanan dilakukan dengan meningkatkan intensitas patroli di area laut Indonesia. (Sindonews)  | ||
| Mantu Hendropriyono Jadi Danpaspampres Era Joko Widodo Posted: 15 Oct 2014 09:19 PM PDT Brigjen TNI Andika Perkasa resmi ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) yang baru. Proses pengangkatan menantu Kepala BIN Hendropriyono ini merupakan hasil proses di internal TNI dimana masyarakat tidak bisa melakukan intervensi.
Pengamat Militer Mufti Makarim menilai, secara normatif pengangkatan tersebut merupakan proses rutin sebagai upaya penyegaran di tubuh TNI. Namun demikian, untuk menghindari anggapan politis maka calon-calon yang diajukan sebaiknya disampaikan ke publik sehingga masyarakat akan menilai apakah orang tersebut layak atau tidak. Meskipun pada akhirnya TNI yang menentukan siapa saja yang akan diajukan. "Masyarakat penting juga didengar aspirasinya, kan TNI dari rakyat, berjuang untuk rakyat," ucap Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) kepada SINDO, Rabu 15 Oktober 2014. Apalagi Danpaspampres merupakan kedudukan yang sangat strategis dan lebih dari setahun melakukan tugas pengawalan. Dengan demikian, mereka yang dipilih tidak hanya karena senioritas tapi juga kecakapannya dan track recordnya yang baik. Menurut dia, sosok Andika cukup baik karena memiliki latar belakang Kopassus dan memiliki jam terbang yang banyak, meskipun yang bersangkutan belum punya pengalaman dalam struktur teritorial atau pasukan besar. "Itu bisa dijawab bila masyarakat dilibatkan karena prosesnya agak terbuka," katanya. Pengangkatan yang bernuansa politis tidak bisa dijawab dari sisi kepangkatan dan latar belakang. Sebab masyarakat melihat ada yang lompat atau miss dalam prosesnya. "Dari pada ada kecurigaan lebih baik dilakukan secara terbuka. Pelibatan masyarakat bukan untuk ikut campur tapi untuk masyarakat memberi masukan," ucapnya. (Sindo)  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia
Unknown
Thursday, October 16, 2014
