Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia


KRI Teluk Bintuni Tunda Jadwal Sea Trial

Posted: 22 Sep 2014 10:52 PM PDT

Kapal perang jenis Landing Shift Tank (LST) KRI Teluk Bintuni menunda jadwal sea trial (uji coba berlayar).Informasi tersebut saibumi.com peroleh dari General Manager Production PT Daya Radar Utama (DRU) Lampung Edy Wiyono (50) yang mengepalai seluruh proses pembuatan kapal perang milik Kementerian Pertahanan tersebut.

KRI 520 Teluk Bintuni
KRI 520 Teluk Bintuni

Sesuai jadwal, seharusnya kemarin Minggu 21 September merupakan jadwal sea trial KRI Teluk Bintuni yang sedang sandar di dermaga PT DRU Lampung tersebut. "Sea trial-nya ditunda yah. Ternyata untuk proses commissioning main engine (percobaan mesin utama) makan waktu yang lebih banyak dari perkiraan. Karena mesin utama kapalnya didatangkan dari Korea, kami juga sudah datangkan dua teknisi langsung dari negara asalnya. Ini sudah hari keempat mereka hadir digalangan kapal ini untuk terlibat langsung dalam uji coba  mesin utama kapal ini, sebelum dinyatakan sah dan layak untuk sea trial," jelas Edy tentang penundaan program sea trial tersebut.

Lebih lanjut Edy mengatakan sistem navigasi juga sudah memasuki tahapan uji coba. "Hari ini, Senin 22 September 2014, teknisi navigasinya datang dari Singapura. Untuk memastikan semuanya dipasang sesuai prosedur dan mengetest langsung. Jadi, semoga sesuai prediksi," katanya lagi.


Kedatangan teknisi dari Korea dan Singapura tersebut sedikit banyak menjadi ajang tukar ilmu. Terutama kepada para ABK yang akan mengoperasionalkan KRI khusus pengangkut tank jenis Leopard milik Angkatan Darat tersebut.

Saat ditanya berapa lama penundaan akan berlangsung, Edy tidak bersedia memberikan jawaban pasti. "Soalnya yang kami hadapi ini adalah mesin yang secara teknologi masih banyak yang harus dipelajari. Tapi yang pasti sedang diusahakan supaya tidak makan waktu terlalu lama," jawabnya diplomatis.

Dari Letkol Haris Purnomo, salah Satu Anggota Satuan Tugas (Satgas) Mabes Angkatan Laut yang mengawal seluruh proses pembangunan kapal tersebut, saibumi.com peroleh sedikit informasi bahwa kapal perang perdana produksi swasta nasional tersebut direncanakan akan menjalani sea trial besok atau Rabu 24 September 2014. (Saibumi)

Proyeksi Pesawat AEW TNI AU

Posted: 22 Sep 2014 10:30 PM PDT

Ketertarikan TNI AU untuk memiliki pesawat peringatan dini, Airborne Early Warning (AEW), sempat mengemuka pada tahun 2012. Bahkan saking ngebetnya, Airbus Military, produsen pesawat C 295 mengecat varian C295AEW dengan kamuflase pesawat TNI AU.

C 295 AEW
KSAU Marsekal Imam Sufaat saat itu, memang pernah menyampaikan ketertarikan TNI AU untuk memiliki pesawat platform AEW. Namun Menurut KSAL, Indonesia membutuhkan platform yang lebih besar untuk memperluas daya tahan misi pesawat tersebut.

Airbus Military pun "move on", mencoba memenuhi persyaratan TNI AU dengan membuat C 295 model winglet.

Modifikasi C 295 itu, tampaknya tidak hanya untuk meningkatkan jarak jangkau dan ketahanan terbang, dan memperirit konsumsi bahan bakar. Modifikasi dilakukan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan TNI AU akan pesawat AEW.


Apakah pesawat ini yang akan diambil ?. Tidak tahu. Yang jelas TNI AU telah memasukkan satu pesawat AEW pada pembelian alutsista 2015 – 2019, seperti tabel berikut:



Airbus Military memiliki kerjasama yang kuat dengan PT DI. Sejumlah pesawat rotary TNI kini menggunakan produk kerjasama Airbus Helicopters dan PT DI, seperti: Cougar, Fennec dan Panther.

Dengan pesanan helikopter serentak dari TNI AU, AL dan AD ke PT DI, sesungguhnya pemerintah sedang melakukan penguatan terhadap PT DI, lewat Airbus Helicopters. Hal ini sekaligus untuk mempermudah perawatan dari alutsista tersebut.

Kini, dengan adanya tawaran dari Airbus Military terhadap C295 AEW, pemerintah bisa memainkan perannya lagi. Airbus Military bisa diminta membantu PT DI, untuk terus memodernisasi fasilitas manufaktur yang memungkinkan perakitan pesawat C 295 AEW di PT DI. Hal ini seiring dengan Indonesia yang juga memesan 9 pesawat C 295. Patut diduga, salah satu pesawat C 295 nanti akan muncul varian C 295 AEW.

Pesawat AEW sendiri adalah pesawat yang dilengkapi dengan radar yang mampu menampilkan pencitraan, dan medeteksi benda jarak jauh, juga memiliki kemampuan mengintai musuh atau wilayah musuh dari udara. (JKGR)

Presiden SBY: Tuntaskan Masalah ISIS Secara Tepat dan Menyeluruh

Posted: 22 Sep 2014 10:25 PM PDT

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyelesaian masalah Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State Iraq Syria/ISIS) maupun gangguan teror manapun harus dilakukan secara menyeluruh dan tepat supaya efektif.

Presiden SBY: Tuntaskan Masalah ISIS Secara Tepat dan Menyeluruh

"Dengan kompleksitas konflik di seluruh dunia, solusi yang hanya menyandarkan pada pendekatan militer saja biasanya tidak akan memperbaiki situasi," kata Presiden saat menyampaikan kuliah umum di hadapan 1.000 kadet Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, Senin siang waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Jakarta.

Presiden mengatakan penyelesaian komprehensif yang harus dijalankan antara lain dengan pendekatan politik dan solusi lainnya.

"Misalnya untuk menghadapi tantangan ISIS di Timur Tengah dan aksi terorisme di sudut mana pun di dunia ini, saya percaya bisa dilakukan dengan multi pendekatan," katanya.


Kepala Negara menambahkan "soft power atau kekuatan yang cerdas dalam berbagai bentuk" juga harus digunakan untuk menghadapi kesulitan dan situasi yang rumit.

Ia mencontohkan, ISIS bisa saja dikalahkan secara militer namun upaya itu juga mesti didukung dengan langkah-langkah untuk memastikan generasi mendatang tidak akan menganut paham yang sama.

"Ini bukan hanya tugas dari militer, namun juga tugas politisi, diplomat, pemimpin agama dan juga kalangan masyarakat sipil. Di Indonesia, sebagai contoh, untuk menghadapi terorisme kami melakukan pendekatan deradikalisasi antara lain memberdayakan pemimpin agama untuk melawan pengaruh ekstrim," paparnya.

Presiden menyampaikan kuliah umum yang bertema Peran Militer dalam Dunia yang Berubah atas undangan West Point.

Presiden hadir dalam acara itu didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Komandan United States Military Academy Letnan Jenderal Robert L Caslen Jr, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto. (Antara)

Indonesia Pertimbangkan Kembali Tawaran Radar Intai SLR-66 Buatan Tiongkok

Posted: 22 Sep 2014 10:22 PM PDT

Indonesia akan mempertimbangkan kembali tawaran radar intai SLR-66 OTH dari Tiongkok untuk mendukung pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Indonesia akan melihat kembali spesifikasi teknis yang dibutuhkan, dalam pengamanan di ALKI, lalu interoperability radar yang ditawarkan itu, dengan sistem patroli maritim yang telah dijalankan Indonesia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada Antara di Beijing, di sela kunjungan ke Tiongkok, 21-23 September 2014.


Indonesia Pertimbangkan Kembali Tawaran Radar Intai SLR-66 Buatan Tiongkok

Indonesia dan Tiongkok, menurut dia, juga akan melihat kembali mekanisme pembiayaan untuk pengadaan radar itu.

"Jadi, masing-masing pihak akan melihat lebih dalam semua hal, yang terkait dengan penawaran radar pengintai tersebut," ujarnya.


Ia mengatakan Indonesia membutuhkan radar intai untuk mengamankan wilayah laut.

Selama ini pengamanan laut dilakukan dengan patroli maritim melalui udara dan menggunakan kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut.

Menteri Pertahanan Purnomo sebelumnya melakukan kunjungan ke CEIEC, perusahaan pertahanan berteknologi tinggi Tiongkok yang menawarkan radar intai.

Presiden CEIEC Qu Huimin mengatakan radar SLR-66 OTH memiliki kemampuan operasi mode aktif dengan daya pantau 280 kilometer dan mode pasif dengan kemampuan pantau 500 kilometer.  (Antara)

Tiongkok Siap Dukung Modernisasi Kekuatan Alutsista TNI

Posted: 22 Sep 2014 10:17 PM PDT

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mendukung modernisasi sistem pertahanan dan persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Kami siap mendukung militer Indonesia yang kuat, baik personelnya mupun peralatannya," kata Menteri Pertahanan RRT, Jenderal Chang Wanquan, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di Beijing dalam rangkaian kunjungannya ke Tiongkok 21--23 September 2014.



Indonesia dan Tiongkok telah memiiki hubungan dan kerja sama pertahanan yang baik, dan semakin meningkat pesat dalam lima tahun terakhir dengan beragam bentuk kerja sama yang telah disepakati serta dilakukan.

"Selain kunjungan antara pejabat tinggi kementerian pertahanan, pejabat tinggi militer kedua negara, ada pula pendidikan serta latihan bersama dan industri pertahanan," kata Chang Wanquan.


Kerja sama pendidikan dan latihan memiliki arti penting dan strategis untuk mencetak sumber daya manusia, personel militer yang bewawasan luas dan memiliki kemampuan tempur yang memadai.

"Melalui kerja sama pendidikan dan latihan, kita juga dapat saling melengkapi satu sama lain. Kini makin banyak perwira yang belajar di Indonesia maupun di Tiongkok, dan diharapkan akan terus meningkat dimasa datang," tambahnya.

Di sektor industri pertahanan, lanjut dia, Indonesia dan Tiongkok juga telah menjalin kerja sama yang makin baik. "Saya bahkan yakin banyak cakupan kerja sama industri pertahanan yang dapat dilakukan kedua negara di masa datang," kata dia.

Jadi, tambah dia, Tiongkok komitmen untuk mendukung modernisasi militer Indonesia baik untuk personelnya melalui kerja sama pendidikan dan latihan, maupun sistem pertahanan melalui kerja sama industri pertahanan.

Indonesia dan Tiongkok kini tengah mengembangkan bersama peluru kendali jarak menengah C-705, yang akan digunaka pada kapal-kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut baik 40 meter maupun 60 meter.

Menhan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia memiliki ketetapan dalam pengadaan alat utama sistem senjata bagi militernya.

"Bahwa jika kita dapat memproduksi sendiri, kita akan pakai produk dalam negeri, jika tidak bisa kami akan mengadakannya dari luar negeri dengan syarat dalam pembelian itu ada alih teknologi, sehingga ke depan Indonesia akan mampu mengembangkannya secara mandiri," jelas dia.

Indonesia, tegas Menhan Purnomo, adalah negara berdaulat yang tidak ingin hanya bergantung pada satu negara untuk melengkapi atau melakukan modernisasi sistem pertahanan dan persenjataannya. (Antara)

Presiden SBY : Militer Menghadapi Tantangan Yang Berubah

Posted: 22 Sep 2014 10:11 PM PDT

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan militer menghadapi tantangan yang terus berubah seiring perkembangan lingkungan dan teknologi serta sejumlah faktor lainnya.

"Tantangan tidak akan pernah mudah dan sama. Teknologi mengubah strategi dan doktrin militer," kata Presiden Yudhoyono di hadapan 1.000 kadet Akademi Militer Amerika Serikat, West Point, Selasa WIB.


Presiden SBY : Militer Menghadapi Tantangan Yang Berubah

Presiden mengatakan anggota militer saat ini selain harus mempersiapkan diri pada pertempuran konvensional namun juga harus siap menghadapi pertempuran inkonvensional.

Ia mengatakan, perang inkonvensional yang harus dihadapi antara lain operasi anti serangan dan perang melawan terorisme yang lebih sulit dan kompleks.


Para personil militer, tegas dia, kini harus menghadapi musuh yang dipengaruhi oleh ideologi, kepercayaan, militansi, dan persepsi yang hampir berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Itulah yang membuat peperangan masa kini tidak mudah.

Saat yang bersamaan, tambah dia, pembangunan membuat perubahan lingkungan. Hubungan internasional saat ini lebih dinamis dibandingkan sebelumnya, kata Yudhoyono.

"Keberimbangan geopolitik terus berubah. Sejumlah sumber konflik baru timbul adalah kompetisi terkait sumber daya alam, khususnya pangan dan energi," papar Presiden Yudhoyono.

Presiden menyampaikan kuliah umum yang diselenggarakan atas undangan pihak West Point, dengan tema Peran Militer dalam Dunia yang Berubah.

Dalam kuliah umum yang diselenggarakan di Auditorium Robinson, Thayer Hall, West Point tersebut Presiden didampingi oleh Komandan United States Military Academy (USMA) Letnan Jenderal Robert L Caslen Jr, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto dan sejumlah pejabat lainnya. (Antara)

Thailand Pesan Pesawat CN235 Buatan PT Dirgantara Indonesia

Posted: 22 Sep 2014 10:03 PM PDT

BUMN produsen pesawat, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) berhasil menjual 1 unit pesawat tipe CN235-220M kepada Thailand, melalui Thai Aviation Industries Co. Ltd (TAI). Pesawat ini akan diserahkan kepada Royal Thai Police.

Thailand Pesan Pesawat CN235 Buatan PT Dirgantara Indonesia

Penandatanganan jual-beli pesawat ini dilakukan oleh Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, dan Air Chief Marshal Weeranan Hansavata, Managing Director of TAI disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Lutfi Rauf. Acara dilakukan di Bangkok, Jumat (19/9/2014).

"Pembelian CN235-220M ini menambah jumlah pesawat tersebut yang terbang di udara Thailand karena sebelumnya 2 (dua) unit CN235 telah digunakan oleh Kementerian Pertanian Thailand," kata Budi Santoso dalam keterangannya, Senin (22/9/2014).


Kontrak pengadaan 1 unit CN 235-220M Multi Purpose tersebut merupakan implementasi dari Industrial Collaboration Agreement antara PTDI dan TAI yang telah ditandatangani pada 4 November 2013 di Bandung. Pesawat CN235-220M ini dapat digunakan sebagai troop transport, VIP, medevac, pax, dan cargo yang kemudian akan dilaksanakan oleh pihak TAI di fasilitas TAI dengan supervisi PTDI sesuai dengan kebutuhan Royal Thai Police.

TAI adalah mitra kerja PTDI untuk menguasai pasar pesawat kecil dan medium di Thailand. TAI juga adalah industri pesawat terbang yang dapat memodifikasi, mengkostumisasi berbagai pesawat termasuk CN235 dan NC212. Nilai kontrak untuk 1 unit pesawat CN235-220M ini sebesar US$ 31,2 juta atau Rp 343 miliar, dengan nomor kontrak 0006/PTD/UT0000/09/2014 tanggal 19 September 2014.

"Penandatanganan kontrak pengadaan dengan TAI ini diharapkan akan menjadi pendorong untuk terjadinya kontrak-kontrak berikutnya dan kami merasa bangga dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan Pemerintah Thailand dan sudah menjadi komitmen kami untuk berupaya keras menyelesaikan pesanan tepat waktu," kata Budi.

Kontrak pembelian oleh Thai Aviation Industries untuk Royal Thai Police akan menambah daftar panjang pengoperasian pesawat CN235 di mancanegara. PTDI sebelumnya telah menyerahkan 1 unit CN235 ini untuk Kerajaan Brunei Darussalam, 8 unit untuk Tentera Udara Diraja Malaysia, 8 unit untuk Angkatan Udara Korea Selatan, 4 unit untuk Polisi Korea Selatan, 4 unit untuk Pakistan, 7 unit untuk Uni Emirat Arab, 1 unit untuk Burkina Faso, dan 2 unit untuk Senegal.



Keistimewaan Pesawat CN235 untuk Thailand  

Menurut keterangan PTDI, Selasa (23/9/2014), berdasarkan kontrak pengadaan dengan TAI, CN235 yang dipesan memiliki beragam fungsi dengan prinsip quick change.

Satu pesawat CN235 ini akan memiliki beberapa paket konfigurasi yaitu untuk penumpang, VIP/VVIP, penerjun, kargo, atau menjadi medical evacuation (ambulan udara).

Selama ini, pesawat CN235 produksi PTDI dikenal sebagai pesawat multi guna (multi purpose). CN235 bisa menjadi pesawat terbang untuk penumpang kargo, paratroop, VIP/VVIP, medical evacuation, Maritime Patrol, Surveillance, bahkan menjadi Rain Maker. Pada umumnya pelanggan hanya memilih satu dari beberapa fungsi tersebut. Namun pesanan dari Thailand berbeda.

Pesawat CN235-220 buatan PTDI pesanan TAI tersebut, dilengkapi pintu depan yang bisa dipakai sebagai tangga untuk VIP/VVIP, dan pintu belakang khusus yang dibuka ke arah dalam dan cukup besar untuk dipakai saat operasi terjun payung.

Sementara ramp door tetap ada sebagai perlengkapan standar untuk keluar masuk barang, yang ukurannya cukup besar atau kendaraan kecil.

Sekilas harga pesawat ini terlihat lebih mahal dari pada pesawat CN235 konfigurasi standar untuk penumpang atau kargo. Akan tetapi, harga lebih tersebut digunakan untuk melengkapi beberapa paket konfigurasi, yaitu untuk konfigurasi penumpang, VIP/VVIP, penerjun, kargo/track dan medical evacuation, yang dapat dipasang bergantian sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan evaluasi TAI, satu pesawat dengan kemampuan untuk berbagai misi dianggap lebih menguntungkan dari pada membeli beberapa pesawat yang masing-masing dengan satu atau dua misi saja. PTDI berharap menerima pesanan lebih banyak lagi pesawat multi guna seperti tersebut di atas.

Nilai kontrak untuk 1 unit pesawat CN235-220M ini sebesar US$ 31,2 juta atau Rp 343 miliar, dengan nomor kontrak 0006/PTD/UT0000/09/2014 tanggal 19 September 2014.

Kontrak pembelian oleh Thai Aviation Industries untuk Royal Thai Police akan menambah daftar panjang pengoperasian pesawat CN235 di mancanegara.


 (Detik)

Unknown Tuesday, September 23, 2014
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia


KKIP Promosikan Produk Industri Pertahanan ke Myanmar

Posted: 17 Sep 2014 12:18 AM PDT

Rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) kembali melakukan muhibah ke Myanmar dalam rangka mempromosikan produk-produk industri pertahanan, mulai 11 sampai 13 September 2014. Rombongan yang dipimpin Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin merangkap sebagai Sekretaris KKIP itu, diikuti oleh 10 pimpinan perusahaan produsen peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dan beberapa pejabat Kementerian Pertahanan serta Mabes Polri.


Muhibah  dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisa pasar yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Yangon. Duta Besar Ito Sumardi mengatakan bahwa saat ini Myanmar tengah menyiapkan pemilihan umum yang akan di gelar tahun 2015 mendatang. "Pemerintah Myanmar memerlukan peralatan pengamanan untuk satuan-satuan kepolisian yang akan bertugas mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut", lanjut Ito Sumardi.

Dalam kesempatan itu, KKIP mempromosikan produk-produk unggulan industri pertahanan BUMN PT DI, PT PAL, PT Pindad. Selain itu, juga dipromosikan produk-produk BUMS berupa perkapalan (PT Palindo Marine dan PT DRU), seragam (PT Sritex, PT Famatex), perlengkapan perorangan untuk militer/polisi (PT Saba Wijaya, PT IPCD dan PT Tri Mega Cipta).


Dalam sambutannya saat bertemu Senior Jenderal Min Aung Hlaing (Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar), Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin menyatakan, bahwa demokrasi di Myanmar tengah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Militer Myanmar yang semakin profesional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan tersebut.

Dan saat ini Indonesia ingin mengembangkan kerjasama dibidang pertahanan dengan memperkenalkan produk-produk industri pertahanan nasional yang telah berhasil memenuhi kebutuhan operasional satuan TNI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Menurut Wamenhan, pengembangan industri pertahanan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan peralatan pengamanan Polri, tetapi juga dikembangkan agar mampu berkompetisi di pasar regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Sedangkan Senior Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, bahwa Militer Myanmar tengah melakukan transformasi untuk mengawal proses demokratisasi negaranya. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui, namun Senior Jenderal Min yakin bahwa semua itu bisa diatasi dengan meningkatkan profesionalitas angkatan bersenjata yang dipimpinnya.

Sementara itu, dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri Myanmar, Jenderal Ko Ko menyampaikan bahwa persahabatan antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Saat ini hubungan tersebut telah mencakup bidang-bidang yang luas berdasarkan semangat saling menghormati.

Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin yang didampingi Dubes RI untuk Myanmar dan Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol. Putut Bayuseno menyampaikan perkembangan demokrasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Lebih jauh, Kabaharkam Mabes Polri menyampaikan pengalaman Polri dalam mengamankan proses pemilihan umum di Indonesia yang mengedepankan pendekatanpreemptive dan preventive.

Dalam kaitannya dengan penetrasi produk industri pertahanan di pasar internasional, ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan industri pertahanan, yaitu Promosi, Observasi, Negosiasi dan Produksi. Pada tahap promosi, pemerintah berperan penting dalam membangun "trust" calon pembeli terhadap kemampuan industri pertahanan Indonesia. Selanjutnya para produsen industri pertahanan harus mengeksploitasi peluang pasar dengan melakukan observasi, negosiasi dan melakukan proses produksi sesuai pesanan pembeli.

Peran pemerintah diperlukan dalam memberikan kemudahan fasilitas fiskal dan perijinan yang berkaitan dengan penjualan produk-produk industri pertahanan, seperti export lisence, sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Pada kesempatan lain, Duta Besar Ito Sumardi menyatakan optimismenya, apabila industri pertahanan Indonesia mampu merebut peluang pasar Myanmar, maka target export sebesar 1 milyar USD ke Myanmar dapat diwujudkan pada tahun-tahun mendatang, dimana saat ini perdagangan dengan Myanmar baru mencapai 498 juta USD.

Selain di kantor Kementerian Pertahanan, kegiatan promosi dan presentasi pengenalan produk juga dilaksanakan di Markas Kepolisian Negara yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Myanmar. Tim Promosi KKIP juga diperkuat oleh pejabat Bank Exim yang siap mendukung sisi finansial apabila pemerintah Myanmar memerlukan fasilitas kredit ekspor dari perbankan Indonesia. (DMC)

P 5 POD ACMI Lanud Roesmin Nurjadin Siap diuji Coba

Posted: 16 Sep 2014 09:58 PM PDT

Setelah dilaksanakannya pemasangan peralatan dan seluruh instalasi sistim P-5 POD ACMI di Lanud Roesmin Nurjadin, peralatan yang digunakan pesawat tempur untuk pertempuran udara ini direncanakan akan diuji coba menggunakan pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Udara 12 Lanud Rsn dan pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iwy, Selasa (16/9).

P 5 POD ACMI Lanud Roesmin Nurjadin Siap diuji Coba

Pelaksanaan Uji coba ini direncanakan akan berlangsung selama satu minggu ini, baik uji coba di darat maupun uji coba langsung menggunakan pesawat tempur di udara. Peralatan P-5 POD ACMI yang dipasang pada pesawat akan mengirimkan berupa data-data ke Ground Station yang ada di gedung ACMI Lanud Roesmin Nurjadin seperti, kecepatan, ketinggian, heading yang ditampilkan pada layar monitor di ground station tersebut.


Penggunaan peralatan ini sangat menunjang dalam pelaksanaan latihan pertempuran di udara karena seluruh pelaksanaan pertempuran udara tersebut terekam dan dapat diputar ulang di ground station. Hasil rekaman tersebut sangat bermanfaat pada saat Debriefing yang dilaksanakan setelah pelaksanaan latihan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan para penerbang tempur dalam melaksanakan pertempuran di udara.

P-5 POD ACMI ini merupakan peralatan yang banyak digunakan oleh sejumlah angkatan udara di dunia, sementara untuk di Indonesia, penggunaan P-5 POD ACMI ini merupakan penggunaan pertama yang didatangkan dari perusahaan DRS Tecnology dan perusahaan Cubic dari Amerika Serikat.

Seiring dengan pelaksanaan uji cuba ini sejumlah personel Lanud Rsn juga mendapat pelatihan dari instruktur perusahaan DRS technology dan perusahaan Cubic tentang pengenalan P-5 Pod ACMI tersebut, baik pengenalan terhadap peralatan, pengoperasiannya maupun perawatan atau pemeliharannya.  Selama pelaksanaan instalasi sistim dan uji coba P-5 POD ACMI di Lanud Rsn ini turut didampingi oleh Kafaslat Lanud Rsn, Letkol Pnb Jajang Setiawan dan Kasi Simulator, Diskomlekau, Letkol Lek Irfan Budiman. (TNI AU)

PT. PAL Dapatkan Dana Rp 1,5 T Untuk Bikin Kapal Selam

Posted: 16 Sep 2014 08:39 PM PDT

Rapat kerja Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan Komisi VI DPR hari ini menyetujui pemberian dana segar, berupa penyertaan modal negara (PMN) Rp 1,5 triliun kepada PT PAL Indonesia (Persero).

PT. PAL Dapatkan Dana Rp 1,5 T Untuk Bikin Kapal Selam

Berlangsung singkat 20 menit, rapat dimulai pukul 20.00 WIB. Dana Rp 1,5 triliun ini diberikan dalam bentuk tunai, untuk proyek pembuatan kapal selam pertama.

Adapun suntikan modal untuk PAL, akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Kapal selam akan dibuat PAL di fasilitas miliknya yang berlokasi di Surabaya.


"Komisi VI dapat menyetujui usulan PMN dalam RAPBN 2015 sesuai surat Menteri BUMN kepada PAL senilai Rp 1,5 triliun dalam bentuk tunai, untuk pembangunan fasilitas kapal selam, dan penyediaan sumber daya manusia untuk bangun kapal selam," kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hertarto dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

PAL membutuhkan total dana Rp 2,5 triliun untuk pengembangan kapal selam ini. Namun untuk tahun depan, dana yang disetujui baru mencapai Rp 1,5 triliun.

Uang ini, rencananya digunakan untuk membangun fasilitas pengambungan kapal selam, pembelian peralatan produksi, dan lain-lain yang menunjang pembangunan kapal selam tersebut. (Detik)

Unknown Wednesday, September 17, 2014
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia


Pembentukan Bakamla Bakal Kandas

Posted: 16 Sep 2014 12:47 AM PDT

Penguatan Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi Badan Keamanan Laut sudah digulirkan sejak empat tahun lalu. Proses penguatan melalui revisi UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia tersebut justru terancam gagal ketika akan dibahas di DPR. 


Perubahan pasal 24 ayat 3 UU Perairan Indonesia dengan menghilangkan kata 'koordinasi' pada Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan basis dari penguatan kewenangan lembaga tersebut. Selama ini, Bakorkamla membawahi 12 instansi yang juga memiliki otoritas masing-masing dalam penegakan hukum maupun menjaga kedaulatan dan keamanan di laut. Ketika diubah menjadi Bakamla, setiap langkah operasi keamanan laut seluruh instansi terkait berada dalam satu komando. Model Bakamla adalah single agency, multi task.

DPR pada 18 Juni 2014 sudah sepakat memasukkan draf RUU Perairan Indonesia sebagai RUU inisiatif dari pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Dengan demikian, RUU ini seharusnya dibahas sebelum masa jabatan anggota DPR 2009-2014 berakhir pada 30 September ini.


Namun, menurut sumber Jurnal Maritim di lingkungan pemerintahan, ada kendala yang bisa membuat proses revisi UU 6/1996 makin berlarut-larut. Dari empat kementerian yang harus meneken draf RUU Perairan Indonesia, hanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pertahanan serta Kementerian Hukum dan HAM yang sudah memaraf. Hanya Menko Polhukam yang belum memberikan persetujuan. Belum diketahui dengan pasti alasan dari Menko Polhukam belum meneken draf RUU tersebut. Padahal, Menko Polhukam notabene adalah Ketua Bakorkamla!

"Presiden SBY ternyata tidak bertanggung jawab membentuk Bakorkamla kalau memang benar Menko Polhukam sebagai Ketua Bakorkamla belum paraf revisi UU Perairan yang mencantumkan dasar pebentukan Bakamla," ujar Direktur National Maritime Institute Indonesia (Namarin) Siswanto Rusdi kepada Jurnal Maritim di Jakarta, Senin (15/9).

Siswanto pun menyatakan keheranannya. Presiden Yudhoyono sebagai penggagas Bakorkamla pada 2005 justru di akhir masa jabatan sepertinya enggan membesarkan Bakorkamla seperti tecermin dari sikap Menko Polhukam. Jangan ada kesan, pembentukan Bakorkamla sekadar menghabiskan anggaran negara, padahal setiap gerak operasi keamanan laut harus terintegrasi dan efisien. Itu bisa dibuktikan dengan keberadaan Bakamla.

Meski ada sinyalemen revisi UU 6/1996 bisa kandas, pembentukan Bakamla bisa dilakukan dengan menyelipkan klausul keamanan laut di RUU Kelautan. Saat ini RUU Kelautan sedang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Siswanto Rusdi mengingatkan, jika RUU Perairan Indonesia gagal disahkan oleh DPR periode sekarang, maka naskah RUU itu dimulai kembali dari "nol". Mengingat kondisi partai-partai Koalisi Merah Putih menguasai parlemen, sulit bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk mengajukan UU itu.

"Ke depannya kalau tidak ada keamanan laut yang jelas, maka Indonesia Poros Maritim Dunia dipastikan gagal," jelas Siswanto.

Peluang lain yang paling memungkinkan, menurut Siswanto adalah menggunakan UU 17/2008 tentang Pelayaran sehingga Jokowi dapat membuat Peraturan Pemerintah untuk memperkuat kewenangan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan. (JN)

TNI Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer

Posted: 16 Sep 2014 12:44 AM PDT

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer ke-38 Conseil International Du Sport Militaire (CISM) yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, dari 17 September sampai dengan 28 September 2014. Acara olahraga militer ini akan diselenggarakan oleh Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) yang merupakan bagian dari agenda CISM atau Dewan Olahraga Militer Internasional.


Menurut Brigjen TNI Endang Sodik, MBA selaku Ketua Pelaksana yang kesehariannya menjabat sebagai Pa Sahli Tk. II Kawasan Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI, kejuaraan  dunia terjun payung militer ini akan melibatkan 50 negara dari 135 negara anggota CISM serta mengundang delegasi dari 11 negara sebagai pengamat antara lain : Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Hongkong, Jepang, Laos, Macau, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, dan Singapura.

"Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer ke-38  mengikuti Peraturan CISM dan Peraturan Terjun Payung CISM (edisi 2014) dan akan mempertandingkan sejumlah kategori termasuk Akurasi, Formasi Skydive, dan Style" tutur Brigjen TNI Endang Sodik.


Lebih lanjut Brigjen TNI Endang Sodik mengatakan, Kategori Akurasi akan dipusatkan di Stadion Manahan Solo, sedangkan Formasi Skydive dan  Kategori Gaya akan digelar di Alun-alun Selatan dan Bandara Adi Soemarmo. "Kota Solo telah dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan karena lalu lintas udara dianggap tidak padat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya seperti  Jakarta, Bali, Yogyakarta atau Surabaya, selain itu juga untuk mempromosikan kota Solo", imbuhnya.

Adapun tujuan kejuaraan ini, dalam konteks pembinaan prestasi diarahkan guna meningkatkan prestasi atlet Terjun Payung TNI, memperbesar peran TNI dalam membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional, yang menjadi bagian sumber atlet andalan nasional, sekaligus meraih hasil yang optimal di ajang internasional guna mencapai rahian prestasi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam kaitan kelembagaan diarahkan untuk peningkatan citra Indonesia dan TNI dalam membangun persahabatan, serta integrasi dan promosi Indonesia, khususnya promosi Kota Solo yang berdimensi budaya dan pariwisata.

Conceil Internationale Du Sport Militaire (CISM) yang didirikan pada tanggal 18 Februari 1948 adalah salah satu organisasi multidisiplin terbesar di dunia. Organisasi ini menyelenggarakan berbagai acara olahraga untuk angkatan bersenjata dari 135 negara-negara anggota. Tentara dan pasukan militer dapat bertemu dalam suatu arena kompetisi olahraga melalui CISM. Hal ini sesuai dengan filosofi dan cita-cita yang ditetapkan dalam pernyataan misi CISM pada tahun 1998, ditandatangani oleh semua negara anggota.

Tujuan utama CISM adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dengan menyatukan angkatan bersenjata melalui olahraga,  dengan motto "Friendship Through Sport'' and ''Game for Peace'' – From Positive Initiatives to Systemic Integrated Programs",  yang memiliki 3 (tiga) tujuan pokok, persahabatan dan perdamaian, prestasi olahraga dan promosi. (MPI)

Autentikasi : Koordinator Bidang Humas KOMI, Letkol Inf Ketut Murda

Produksi Senjata Tank, Pindad Gandeng CMI Belgia

Posted: 16 Sep 2014 12:40 AM PDT

PT Pindad (Persero) menggandeng Cockerill Maintenance & Ingenierie SA Defence (CMI) untuk mengembangkan sistem persenjataan kendaraan tempur atau tank. Perusahaan asal Belgia tersebut mengikat perjanjian kerjasama jangka panjang dengan PT Pindad.




Kesepakatan Pindad dan CMI ini tertuang dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani di hanggar produksi panser Anoa milik Pindad, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (15/9/2014).

"Kesepakatan ini membawa dampak positif bagi pengembangan Pindad tak hanya sebagai perakit sistem persenjataan. Tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan teknologi kami dan membawa Pindad masuk ke dalam global supply chain pasar turret global bersama CMI," ucap Drektur Utama Pindad Sudirman Said.


Pindad sebagai produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) asal Indonesia ini siap bekerjasama dengan CMI dalam mengembangkan sistem senjata atau turret untuk kaliber 90 mm dan 105 mm. Turret tersebut guna melengkapi persenjataan sejumlah tank produksi Pindad seperti Anoa dan Komodo.




Selama sepuluh tahun terakhir, Pindad sudah merintis kerjasama dengan CMI. Kedua perusahaan tersebut telah melakukan serangkaian proses pertukaran data, assessment, serta penjajakan teknologi dan potensi pasar. Dalam kerjasama ini, selanjutnya membentuk komite untuk menyusun transfer of technology dan pelatihan secara teknis dari pihak CIM.

"Pindad memperoleh kesempatan mengirimkan beberapa putra putri terbaik negeri ini untuk belajar sistem persenjataan di CMI," ujar Sudirman.

Executive Vice President CMI James Caudle yang mewakili perusahaan menyebut pihaknya sudah lama hadir di lingkup alutsista TNI. Selama ini perlengkapan persenjataan TNI AD akrab dengan brand 'Cockerill' buatan CMI.

"Kami percaya kerjasama ini bisa meningkatkan potensi besar Indonesia dalam sistem persenjataan dan mendukung terbentuknya ketahanan nasional yang tangguh," ucap James.

Nota kesepahaman dengan Pindad ini, sebagai langkah awal untuk kerjasama jangka panjang dalam bidang perakitan dan teknologi sistem persenjataan.

"Tentunya nanti menguntungkan Pindad dan ketahanan Indonesia di masa depan," tutur James. (Detik)

Rawan Pelanggaran TNI AU Bangun Radar Pemantau Perbatasan di Nunukan

Posted: 15 Sep 2014 09:29 PM PDT

Sebentar lagi "mata dan telinga" militer Indonesia akan bertambah tajam sejalan pembangunan instalasi radar bergerak di Pulau Nunukan, Kalimantan Utara.

Arah hadap instalasi radar itu sengaja ditujukan ke perbatasan Indonesia dengan negara bagian Sabah, Malaysia Timur itu, untuk mencegah pelanggaran kedaulatan ruang udara nasional. 


Rawan Pelanggaran TNI AU Bangun Radar Pemantau Perbatasan di Nunukan
Dokumentasi pesawat tempur Sukhoi Su-30MKI Flanker Skuadron Udara 11 TNI AU menggiring pendaratan pesawat asing Boeing B-737 pada Latihan Sriti Gesit di Pangkalan Udara Utama TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulsel

Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Marsekal Madya TNI Sudipo Handoyo, kepada wartawan, setiba di Bandara Nunukan, Senin, menyatakan, "Radar itu diupayakan beroperasi pada November 2014."

Untuk menempatkan instalasi strategis itu, diperlukan lahan 10 Hektare walau radarnya adalah radar bergerak (mobile radar), yang juga berarti dia bisa bersifat mobil yang dapat dipasang dimana saja.


Selain instalasi radar --umumnya setingkat detasemen (Satuan Radar TNI AU) yang dipimpin seorang mayor senior atau letnan kolonel-- instalasi itu juga dilengkapi dua satuan setingkat kompi Korps Pasukan Khas TNI AU dan Artileri Pertahanan Udara.

Selama ini TNI memiliki Komando Pertahanan Udara Nasional yang dipimpin seorang marsekal muda TNI dan penggunanya adalah presiden Indonesia melalui panglima TNI.

Dalam organisasinya, komando yang berkewajiban dan berkewenangan mengintersepsi dan memaksa plus melumpuhkan pelanggar kedaulatan wilayah udara nasional itu dibagi ke dalam empat Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional yang dipimpin seorang marsekal pertama TNI.


Nunukan rawan pelanggaran batas udara

Markas Besar TNI AU mengakui wilayah batas udara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, rawan pelanggaran batas udara.

Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Marsekal Muda TNI Sudipo Handoyo , epada wartawan di Nunukan, Senin, mengungkapkan, "Selama ini TNI AU seringkali mendapat laporan pelanggaran batas wilayah udara oleh pesawat-pesawat Malaysia."

Untuk mencegah dan menindak pelanggaran wilayah udara nasional di Nunukan itu, TNI AU langsung menindaklanjuti dengan membangun instalasi radar bergerak (mobile radar) di sana.

Bukan cuma radar dan piranti pendukung, karena satu satuan setingkat kompi dari Korps Pasukan Khas TNI AU dan Artileri Pertahanan Udara juga ditempatkan. Satuan-satuan itu masih diperkuat satuan peluru kendali permukaan-udara.

Ia menegaskan, apabila suatu saat radar TNI AU itu mendeteksi pelanggaran batas udara oleh pesawat terbang Malaysia, maka pasti ditindak tegas.

Hasil pantauan instalasi radar yang akan dibangun pada lahan seluas 10 Hektare di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, itu dapat dicetak untuk membuktikan pelanggaran.

"Bisa dicetak, apabila menyangkal melanggar," kata dia. (AntaraNews)

Unknown Tuesday, September 16, 2014
Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia


Jupiter Aerobatic Team (JAT) Latihan intensif siapkan HUT TNI ke-69

Posted: 12 Sep 2014 07:08 PM PDT

Jupiter Aerobatic Team (JAT) mulai awal bulan ini, secara intensif melaksanakan latihan formasi untuk ikut memeriahkan HUT TNI ke 69 di Surabaya, 5 Oktober yang akan datang.  Team Leader Letkol Pnb Fery Yunaldi yang juga merupakan Komandan Skadron Pendidikan 102, Jumat (12/9), menyampaikan bahwa untuk memamerkan kebolehannya pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, JAT mempunyai total 18 manuver dan untuk menyelaraskan kinerja, tim telah dan akan melaksanakan latihan dua kali dalam seminggu.


Setelah berulang kali berhasil memukau publik di langit Negeri sendiri maupun Manca negara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunai, Tim JAT kebanggaan Kota Yogyakarta dan kebanggaan TNI AU ini Tahun depan juga akan diundang kembali ke Langkawai International Maritime and Aerospce, Malaysia dan juga Di Brunai Darussalam International Defence Exhibition.


Sampai saat ini JAT telah mengharumkan nama TNI AU dan Indonesia berturut-turut dalam event Centennial pf RTAF Founding Father Aviation 2012 di Thailand, Langkawi International Maritime And Aerospace Exhibition 2013 di malysia, Brunai Darussalam internatioanal Defence Exhibition (Bridex) 2013, dan Singapore Airshow 2014. Sedang didalam negeri JAT juga telah unjuk kebolehan di Pembukaan Asian Fair 2011 di Bali, HUT TNI 5 Oktober 2013 di Jakarta, dan Pembukaan Jogja Air Show 2014 dan juga pada peringatan Independece Day di Jakarta beberapa minggu yang lalu.

Penampilan JAT di Surabaya yang akan datang selain untuk mendukung kegiatan HUT TNI ke 69 juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan mengadakan static show.

Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Yadi I Sutanandika, MSS menyampaikan bahwa penampilan di dalam dan di luar negeri adalah juga untuk memperkenalkan kepada dunia tentang kemampuan Tim Aerobatik TNI AU untuk tampil di pentas internasional. Sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki putra-putra bangsa yang tidak kalah bersaing dalam kancah kedirgantaraan dunia. "JAT tidak saja milik TNI AU, tetapi juga milik Masyarakat Indonesia dan dikenal dunia Internasional". (TNI AU)

Dirgahayu TNI-AL

Posted: 12 Sep 2014 06:51 PM PDT

Sejarah TNI-AL dimulai tanggal 10 September 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut). BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) di masa penjajahan Belanda dan Kaigun di masa pendudukan Jepang.

Dirgahayu TNI-AL

Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya.

Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.


Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat itu disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut.

Pada 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet kelas Parchim, kapal pendarat tank (LST) kelas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau kelas Kondor. Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas, lebih-lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas.

Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila-flotila kapal perang, sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta.

KOMANDO UTAMA

Komando Armada Barat
Komando Armada RI Kawasan Barat atau disingkat Koarmabar adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Komando ini bermarkas besar di Jl Gunung Sahari Jakarta Pusat, sedangkan Pangkalannya berada di Tanjung Priok, Jakarta.

Komando Armada Timur
Komando Armada RI Kawasan Timur atau disingkat Koarmatim adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Komando ini bermarkas besar di Surabaya, Jawa Timur

Komando Lintas Laut Militer
Komando Lintas Laut Militer atau disingkat Kolinlamil adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Komando ini bermarkas besar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kolinlamil dibentuk sejak tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Djawatan Angkutan Laut Militer (DALMIL).

Rencana TNI AL ke Depan
Berdasarkan rencana pengembangan kekuatan periode 2005-2024, struktur operasional TNI-AL akan diubah di mana dua komando armada yang ada sekarang (Komando Armada Kawasan Barat dan Komando Armada Kawasan Timur) akan dilebur menjadi satu armada yang dipimpin laksamana berbintang tiga yang bermarkas di Surabaya.

Armada ini akan membawahi tiga komando wilayah laut (Kowilla) yaitu Kowilla Barat dengan markas direncanakan di Tanjungpinang, Riau, Kowilla Tengah dengan markas di Makassar dan Kowilla Timur dengan markas di Sorong. Pembagian komando operasional ini didasarkan pada karakteristik perairan yang membutuhkan pola operasi dan perangkat yang berbeda serta untuk memudahkan pergeseran pasukan atau logistik.

Marinir juga akan dimekarkan dengan Dankormar yang dipimpin Pati berbintang tiga dengan penambahan satu Pasmar yaitu Pasmar III yang akan bermarkas di Sorong.

Proyek-proyek ke depan dan sedang berjalan, antara lain pembangunan 3 kapal selam jenis Changbogo Class (Lisensi Tipe 209 Jerman) yang selesai pada 2015, pembangunan 1 Fregat Sigma 10514 yang dijadwalkan selesai pada 2017, pembelian 3 MRLF (Multi Role Light Frigate) Nakhoda Ragam Class buatan BAE Inggris yang diterima tahun 2014 (tahap I), pengembangan armada KCR-40 kelas Clurit hingga 2014 sebanyak 8 buah, pembelian 3 KCR Stealth kelas klewang, pembelian 3 FPB-60 dari PT PAL (kontrak sudah ditandatangani), pembelian 11 helikopter anti permukaan dan anti kapal selam (AKS) dan pembelian 5 CN-235 MPA (sedang tahap pembangunan di PT DI). (by Ngurah Rai | JKGR)

NB : hanya coretan seorang tukang sapu dermaga

JALASVEVA JAYAMAHE

55 Tahun Satuan Kapal Selam TNI AL

Posted: 12 Sep 2014 06:47 PM PDT

Sejarah lahirnya Satuan Kapal Selam TNI AL pada awal mulanya didahului dengan pengiriman dua grup/ crew calon awak Kapal Selam Indonesia untuk tugas belajar di Gdinia-Oksiwi-Polandia. Pada tanggal 5 Agustus 1958 dua regu crew calon awak Kapal Selam Indonesia di bawah pimpinan Mayor (Pel) R.P. Poernomo berangkat dari Surabaya dengan kapal berbendera Denmark "HEINRICH JESSEN" menuju Rijeka-Yugoslavia, untuk selanjutnya menggunakan perjalanan darat menuju Gedinia Oksiwi-Polandia. Selama setahun mereka digembleng di sana dan pada tanggal 5 Agustus 1959 calon awak Kapal Selam Indonesia yang pertama ini kembali ke tanah air dari Polandia dengan menggunakan Kapal RI. Morotai.


Tidak lama setelah itu, pada tanggal 7 September 1959, Dua buah Kapal Selam berbendera Uni Soviet yang akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia merapat di dermaga ujung Surabaya. Yang kemudian kedua Kapal Selam tersebut diserahkan secara resmi dari pemerintah Uni Soviet kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 September 1959, yang diwakili oleh KASAL saat itu, Kolonel (Pel). RE. Martadinata. Kedua Kapal Selam itu di beri nama : RI TJAKRA dengan Komandan Mayor.(Pel).R.P. Purnomo, dan RI NANGGALA dengan Komandan Mayor.(Pel).O.P. Koesno. Hari yang bersejarah ini kemudian setiap tahun diperingati sebagai "HARI LAHIR KORPS HIU KENCANA. setelah sehari sebelumya yaitu pada tanggal 11 September 1959 dilakukan Penyematan Brevet Hiu Kencana tanda Brevet Kapal Selam yang Pertama kali kepada semua awak Kapal Selam yang baru menyelesaikan pendidikannya di Polandia.


Kemudian pada tanggal 14 September 1959, dengan surat keputusan Men/ KASAL No. A. 4/ 2/ 10 diresmikan berdirinya "DIVISI KAPAL SELAM" disingkat DIVKASEL dalam tubuh Komando Armada. Sebagai Komandan Divkasel yang pertama adalah Mayor.(Pel).R.P. Poernomo dan pada tanggal 1 November 1959, dengan surat keputusan Men/ KASAL No. A. 19/ 4/ 1 diresmikan berdirinya "SEKOLAH KAPAL SELAM ANGKATAN LAUT" disingkat SEKASAL dan berkedudukan di Surabaya, dengan Komandannya yang pertama adalah Mayor (Pel).R.P. Poernomo.



Pada tanggal 25 Maret 1961, Dengan kapal berbendera Uni Soviet, KESATUAN LATIHAN KAPAL SELAM disingkat KELAKAS di bawah pimpinan Mayor.(Pel).A.T. Wingjoprajitno berangkat menuju ke Wladiwostok–Uni Soviet untuk mengikuti pendidikan Kapal Selam selama 9 (sembilan) bulan, KELAKAS yang diberangkatkan terdiri dari personil calon Awak Kapal Selam dan personil calon tenaga perbaikan Kapal Selam.

Di tengah-tengah pelatihan tersebut pada akhir tahun 1961, dua buah Kapal Pungut Terpedo Cather Boat/TCB yang dibeli pemerintah Indonesia dari Pemerintah Uni Soviet juga tiba di Indonesia dan diberi nama : RI BUAYA dan RI BIYAWAK.

Pada tanggal 12 Januari 1962, Para personil KELAKAS kembali dari pendidikan dan tiba kembali di Tanah Air dan kedatangannya sangat tepat karena saat itu Negara membutuhkan tenaga mereka dalam rangka Operasi "TRIKORA", dimana tidak lama sesudahnya pada tanggal 29 Januari 1962, pemerintah Indonesia kembali menerima 4 (empat) unit Kapal Selam Type Whiskey Class type RI Nagabanda dari Pemerintah Uni Soviet yang diberi nama : RI Nagabanda, RI Tjandrasa, RI Trisula dan RI Nagarangsang.

Dengan semakin banyaknya Kapal Selam yang dioperasikan, untuk menunjang tugas-tugas operasinya pada tanggal 10 Agustus 1962, bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya dilakukan Upacara serah terima sebuah Kapal Tender Kapal Selam dari Pemerintah Uni Soviet kepada Pemerintah Indonesia yang kemudian diberi nama RI Ratulangi. Dan tidak hanya itu, pada tanggal 15 Desember 1962 pemerintah Indonesia kembali menerima Kapal Tender Kapal Selam yang kedua yang diberi nama RI Thamrin, selain itu diserahkan juga 6 (enam) Kapal Selam Whiskey class Type RI Wijayadanu yang kemudian diberi nama : RI Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Bramastra, RI Pasopati, RI Tjundamani dan RI Alugoro.

Tanpa membuang waktu armada bawah air TNI AL ini terlibat dalam berbagai macam operasi "TRIKORA" dengan salah satu keberhasilannya adalah RI Tjandrasa karena keberaniannya yang luar biasa dalam melaksanakan tugas dalam Operasi Tjakra – II yang telah berhasil menerobos pertahanan Belanda dan mendaratkan regu RPKAD di pantai Irian Barat. Atas keberhasilan ini seluruh awak Kapal Selam RI Tjandrasa pada tanggal 12 April 1963 bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya oleh Panglima Armada selaku Wakil Panglima Tertinggi menerima penyematan Bintang Sakti.



Kalau Warjagers pernah memasuki sarang Hiu Kencana, pasti menemukan Relief Hiu Kencana, dimana dulu peresmian Relief Hiu Kencana ini dilakukan oleh MENPANGAL saat itu Laksamana Madya (Laut) R.E Martadinata yang bertindak selaku Irup dan Ny. R.E Martadinata berkenan menggunting pita peresmian Relief di WISMA HIU KENCANA.

Sejumlah kegiatan untuk meningkatkan kualitas Korps Hiu Kencana ini pun terus dilakukan, selain kembali mengirim sejumlah Perwira, Bintara dan Tamtama ke Waldiwostok Uni Soviet untuk belajar menjadi instruktur dan tenaga ahli perawatan Kapal Selam pada tahun 1966 juga, diresmikan Ruang latihan serangan torpedo. Ruang latihan ini dipergunakan untuk memahirkan para Komandan, Palaksa dan Perwira navigasi Kapal Selam dalam melakukan serangan torpedo. Dan pada tahun itu juga pada tanggal 9 Desember dilakukan juga Peresmian Stasion Bantu Kapal Selam alias (SIONBAN KS) diresmikan oleh MEN/PANGAL Laksamana. Muljadi. Sionban ini berfungsi sebagai Eselon pelayanan terhadap KS dalam hal pengisian Baterei, aliran listrik dari darat, air suling dan udara tekanan tinggi. Sementara pada tanggal 13 Maret 1967, Berdasarkan Surat Keputusan Pangarsam No. KOARSAM : 5401.1 th. 1967. DINAS PERAWATAN KAPAL SELAM (DISPENKAP) ditingkatkan menjadi Komando Perawatan Kapal Selam (KOWATAKASEL).

Mengutip kata-kata Komandan Satkasel pertama Kolonel (laut) R.P. Purnomo saat terah terima jabatan Komandan KONJENKASEL kepada Letnan Kolonel (Pel). L.M Abdul Kadir pada tanggal 30 September 1963, "Panta Rei, segala-galanya mengalir. Juga sejarah KONJENKASEL akan mengalir terus, mengalir menuju ke muara kejayaan". (by Pocong Syereem | JKGR)

Dirgahayu Satkasel. "Wira Ananta Rudhiro" "Jalesveva Jayamahe"

Unknown Saturday, September 13, 2014