Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia


KKIP Promosikan Produk Industri Pertahanan ke Myanmar

Posted: 17 Sep 2014 12:18 AM PDT

Rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) kembali melakukan muhibah ke Myanmar dalam rangka mempromosikan produk-produk industri pertahanan, mulai 11 sampai 13 September 2014. Rombongan yang dipimpin Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin merangkap sebagai Sekretaris KKIP itu, diikuti oleh 10 pimpinan perusahaan produsen peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dan beberapa pejabat Kementerian Pertahanan serta Mabes Polri.


Muhibah  dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisa pasar yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Yangon. Duta Besar Ito Sumardi mengatakan bahwa saat ini Myanmar tengah menyiapkan pemilihan umum yang akan di gelar tahun 2015 mendatang. "Pemerintah Myanmar memerlukan peralatan pengamanan untuk satuan-satuan kepolisian yang akan bertugas mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut", lanjut Ito Sumardi.

Dalam kesempatan itu, KKIP mempromosikan produk-produk unggulan industri pertahanan BUMN PT DI, PT PAL, PT Pindad. Selain itu, juga dipromosikan produk-produk BUMS berupa perkapalan (PT Palindo Marine dan PT DRU), seragam (PT Sritex, PT Famatex), perlengkapan perorangan untuk militer/polisi (PT Saba Wijaya, PT IPCD dan PT Tri Mega Cipta).


Dalam sambutannya saat bertemu Senior Jenderal Min Aung Hlaing (Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar), Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin menyatakan, bahwa demokrasi di Myanmar tengah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Militer Myanmar yang semakin profesional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan tersebut.

Dan saat ini Indonesia ingin mengembangkan kerjasama dibidang pertahanan dengan memperkenalkan produk-produk industri pertahanan nasional yang telah berhasil memenuhi kebutuhan operasional satuan TNI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Menurut Wamenhan, pengembangan industri pertahanan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan peralatan pengamanan Polri, tetapi juga dikembangkan agar mampu berkompetisi di pasar regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Sedangkan Senior Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, bahwa Militer Myanmar tengah melakukan transformasi untuk mengawal proses demokratisasi negaranya. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui, namun Senior Jenderal Min yakin bahwa semua itu bisa diatasi dengan meningkatkan profesionalitas angkatan bersenjata yang dipimpinnya.

Sementara itu, dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri Myanmar, Jenderal Ko Ko menyampaikan bahwa persahabatan antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Saat ini hubungan tersebut telah mencakup bidang-bidang yang luas berdasarkan semangat saling menghormati.

Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin yang didampingi Dubes RI untuk Myanmar dan Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol. Putut Bayuseno menyampaikan perkembangan demokrasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Lebih jauh, Kabaharkam Mabes Polri menyampaikan pengalaman Polri dalam mengamankan proses pemilihan umum di Indonesia yang mengedepankan pendekatanpreemptive dan preventive.

Dalam kaitannya dengan penetrasi produk industri pertahanan di pasar internasional, ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan industri pertahanan, yaitu Promosi, Observasi, Negosiasi dan Produksi. Pada tahap promosi, pemerintah berperan penting dalam membangun "trust" calon pembeli terhadap kemampuan industri pertahanan Indonesia. Selanjutnya para produsen industri pertahanan harus mengeksploitasi peluang pasar dengan melakukan observasi, negosiasi dan melakukan proses produksi sesuai pesanan pembeli.

Peran pemerintah diperlukan dalam memberikan kemudahan fasilitas fiskal dan perijinan yang berkaitan dengan penjualan produk-produk industri pertahanan, seperti export lisence, sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Pada kesempatan lain, Duta Besar Ito Sumardi menyatakan optimismenya, apabila industri pertahanan Indonesia mampu merebut peluang pasar Myanmar, maka target export sebesar 1 milyar USD ke Myanmar dapat diwujudkan pada tahun-tahun mendatang, dimana saat ini perdagangan dengan Myanmar baru mencapai 498 juta USD.

Selain di kantor Kementerian Pertahanan, kegiatan promosi dan presentasi pengenalan produk juga dilaksanakan di Markas Kepolisian Negara yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Myanmar. Tim Promosi KKIP juga diperkuat oleh pejabat Bank Exim yang siap mendukung sisi finansial apabila pemerintah Myanmar memerlukan fasilitas kredit ekspor dari perbankan Indonesia. (DMC)

P 5 POD ACMI Lanud Roesmin Nurjadin Siap diuji Coba

Posted: 16 Sep 2014 09:58 PM PDT

Setelah dilaksanakannya pemasangan peralatan dan seluruh instalasi sistim P-5 POD ACMI di Lanud Roesmin Nurjadin, peralatan yang digunakan pesawat tempur untuk pertempuran udara ini direncanakan akan diuji coba menggunakan pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Udara 12 Lanud Rsn dan pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iwy, Selasa (16/9).

P 5 POD ACMI Lanud Roesmin Nurjadin Siap diuji Coba

Pelaksanaan Uji coba ini direncanakan akan berlangsung selama satu minggu ini, baik uji coba di darat maupun uji coba langsung menggunakan pesawat tempur di udara. Peralatan P-5 POD ACMI yang dipasang pada pesawat akan mengirimkan berupa data-data ke Ground Station yang ada di gedung ACMI Lanud Roesmin Nurjadin seperti, kecepatan, ketinggian, heading yang ditampilkan pada layar monitor di ground station tersebut.


Penggunaan peralatan ini sangat menunjang dalam pelaksanaan latihan pertempuran di udara karena seluruh pelaksanaan pertempuran udara tersebut terekam dan dapat diputar ulang di ground station. Hasil rekaman tersebut sangat bermanfaat pada saat Debriefing yang dilaksanakan setelah pelaksanaan latihan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan para penerbang tempur dalam melaksanakan pertempuran di udara.

P-5 POD ACMI ini merupakan peralatan yang banyak digunakan oleh sejumlah angkatan udara di dunia, sementara untuk di Indonesia, penggunaan P-5 POD ACMI ini merupakan penggunaan pertama yang didatangkan dari perusahaan DRS Tecnology dan perusahaan Cubic dari Amerika Serikat.

Seiring dengan pelaksanaan uji cuba ini sejumlah personel Lanud Rsn juga mendapat pelatihan dari instruktur perusahaan DRS technology dan perusahaan Cubic tentang pengenalan P-5 Pod ACMI tersebut, baik pengenalan terhadap peralatan, pengoperasiannya maupun perawatan atau pemeliharannya.  Selama pelaksanaan instalasi sistim dan uji coba P-5 POD ACMI di Lanud Rsn ini turut didampingi oleh Kafaslat Lanud Rsn, Letkol Pnb Jajang Setiawan dan Kasi Simulator, Diskomlekau, Letkol Lek Irfan Budiman. (TNI AU)

PT. PAL Dapatkan Dana Rp 1,5 T Untuk Bikin Kapal Selam

Posted: 16 Sep 2014 08:39 PM PDT

Rapat kerja Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan Komisi VI DPR hari ini menyetujui pemberian dana segar, berupa penyertaan modal negara (PMN) Rp 1,5 triliun kepada PT PAL Indonesia (Persero).

PT. PAL Dapatkan Dana Rp 1,5 T Untuk Bikin Kapal Selam

Berlangsung singkat 20 menit, rapat dimulai pukul 20.00 WIB. Dana Rp 1,5 triliun ini diberikan dalam bentuk tunai, untuk proyek pembuatan kapal selam pertama.

Adapun suntikan modal untuk PAL, akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Kapal selam akan dibuat PAL di fasilitas miliknya yang berlokasi di Surabaya.


"Komisi VI dapat menyetujui usulan PMN dalam RAPBN 2015 sesuai surat Menteri BUMN kepada PAL senilai Rp 1,5 triliun dalam bentuk tunai, untuk pembangunan fasilitas kapal selam, dan penyediaan sumber daya manusia untuk bangun kapal selam," kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hertarto dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

PAL membutuhkan total dana Rp 2,5 triliun untuk pengembangan kapal selam ini. Namun untuk tahun depan, dana yang disetujui baru mencapai Rp 1,5 triliun.

Uang ini, rencananya digunakan untuk membangun fasilitas pengambungan kapal selam, pembelian peralatan produksi, dan lain-lain yang menunjang pembangunan kapal selam tersebut. (Detik)

No comments