Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Putra BJ Habibie Paparkan Akar Masalah Industri Penerbangan
- Perkembangan Terbaru Proyek Jet Tempur IFX
- Densus 88 Ringkus Anak Buah Baasyir yang Deklarasikan ISIS
- Pantau ISIS, Panglima TNI: Kalau Mereka Macam-macam Kami Sikat
- Ultimatum Panglima TNI untuk Malaysia Diapresiasi
Putra BJ Habibie Paparkan Akar Masalah Industri Penerbangan Posted: 10 Aug 2014 09:16 PM PDT Industri penerbangan domestik tengah mengalami masa-masa penuh tantangan. Saat ini, setidaknya sudah ada 3 maskapai yang mengalami masalah yaitu Merpati Nusantara Airlines (Persero), Sky Aviation, dan Mandala Tiger Air. Praktisi industri penerbangan yang juga Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI), Ilham Habibie, menyatakan industri penerbangan memang tengah mengalami tantangan berat. Menurutnya, masalah setiap maskapai memang berbeda tetapi ada satu isu yang seragam yaitu besarnya biaya bahan bakar. "Ongkos yang paling dahsyat itu apa? Bahan bakar, dan itu dibayar dalam dolar AS," kata Ilham kala ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/8/2014). Pembayaran dalam mata uang asing, lanjut Ilham, sangat merugikan perusahaan. Sebab, pendapatan maskapai adalah dalam rupiah sehingga terjadi currency missmatch. Ketika rupiah cenderung melemah terhadap dolar AS, maka pengeluaran menjadi membengkak. "Kiri kena, kanan kena. Jadi bagi yang sudah lemah sebelumnya, langsung gulung tikar," sebutnya. Selain itu, tambah Ilham, biasanya maskapai yang sulit bertahan adalah yang tidak memiliki armada pesawat memadai. Maskapai seperti ini cenderung tidak mampu mengembangkan usaha dengan cara memperluas rute. "Karena nggak punya banyak pesawat, jadi nggak bisa cari nafkah terlalu cepat. Begitu dia memilih strategi dan ternyata rute itu tidak ekonomis, dia nggak bisa kompensasi yang lain-lain," paparnya. Maka dari itu, perhitungan pasar menjadi penting untuk maskapai dalam menerapkan strategi bisnis. Industri ini memang memiliki potensi yang besar, tapi risikonya pun cukup besar. "Kalau tidak di-manage dengan baik, mohon maaf, memang banyak mengalami kondisi yang tidak diinginkan. Dia akan hilang total atau dibeli oleh orang lain dan itulah yang terjadi di Indonesia," ucap putra sulung BJ Habibie tersebut. (Detik) | ||
Perkembangan Terbaru Proyek Jet Tempur IFX Posted: 10 Aug 2014 08:33 PM PDT PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sedang mengembangkan dua tipe pesawat asli karya anak bangsa. Pesawat yang dirancang adalah untuk angkutan penumpang dan keperluan tempur. Lantas bagaimana kelanjutan proyek pesawat terbang itu?. Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisjahbana menerangkan pesawat penumpang tipe N219 baru siap diperkenalkan ke publik (roll out) pada awal tahun 2015. Tiga bulan berikutnya atau sekitar bulan Maret, N219 akan menjalani uji coba terbang perdana (first flight). "Roll out awal 2015. Itu 2-3 bulan habis roll out baru first flight," kata Andi saat acara RITECH Expo 2014 di Kantor BPPT Jalan MH Thamrin Jakarta, Sabtu (9/8/2014). Setelah uji terbang, N219 baru bisa memperoleh sertifikasi dari Kementerian Perhubungan selaku regulator. Sertifikasi ditargetkan paling lambat keluar pada Februari 2017. Sertifikasi ini penting sebagai syarat untuk produksi massal. Andi membenarkan sampai sekarang, Indonesia belum mempunyai pesawat asli buatan lokal yang lolos uji sertifikasi dari Kemenhub. "N250 nggak bisa diproduksi karena belum disertifikasi," jelasnya. N219 merupakan pesawat baling-baling canggih karya putra-putri bangsa. Pesawat ini mampu membawa penumpang dan barang lebih banyak dibandingkan pesawat sejenis seperti Dornier 228-202. Pesawat Dornier ini telah dipakai oleh maskapai Susi Air. Pesawat N219 juga dibandrol jauh lebih murah ketimbang Dornier namun memakai teknologi kokpit terbaru. "Kita targetnya ingin US$ 4,5 juta. Dornier baru dibeli seharga US$ 8 juta," ujarnya. Sedangkan untuk pembuatan pesawat tempur, PTDI bersama Kementerian Pertahanan RI dan Korea Selatan memasuki tahap Engineering Manufacturing Development. Proses EMD dimulai tahun ini dan berlangsung hingga 10 tahun ke depan. Proses akhir EMD ini adalah sertifikasi pesawat Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). "Ini kita mulai tahun ini dan baru selesai 2025," katanya. Andi membenarkan proses EMD sempat tertunda karena adanya beberapa persoalan. Salah satunya adalah perbedaan permintan single engine (permintaan Korsel) dan double engine (permintaan Indonesia). Akhirnya disepakati bawah KFX/IFX akan memakai double engine. KFX/IFX merupakan pesawat generasi 4.5. Pesawat ini memiliki teknologi di atas F16 dan F18 namun di bawah pesawat F 22 dan F35. Pesawat ini paling tidak memiliki teknologi anti radar meski tidak secanggih pesawat F22 atau F35. "Generasi 5 dia pakai teknologi tidak bisa dideteksi radar. Banyak teknologi yang dipakai sehingga nggak bisa dideteksi radar. Generasi 4.5 mendekati ke sana, tapi nggak secanggih itu," paparnya. (Detik) | ||
Densus 88 Ringkus Anak Buah Baasyir yang Deklarasikan ISIS Posted: 10 Aug 2014 07:11 AM PDT Tim Densus 88 Antiteror bersama Subdit Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya meringkus Ketua Harian Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Afif Abdul Majid alias Afif. Penangkapan anak buah Abu Bakar Baasyir (ABB) itu dilakukan pada Sabtu 9 Agustus malam sekitar pukul 22.45 wib.
"Tempat penangkapan di pinggir Jalan (Toko Kebab) Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny F Sompie, di Jakarta, Minggu (10/8/2014). Ronny menjelaskan, Afif diduga ikut serta mendanai Ubaid di Aceh pada 2010. Selain itu, Afif juga disinyalir terlibat dalam acara deklarasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bersama Abu Bakar Baasyir. "Keterlibatan yang bersangkutan adalah terlibat pendanaan terhadap Ubaid tahun 2010 di Aceh. Diduga ikut mendeklarasikan bergabung bersama ISIS dengan ustad ABB," tandas Ronny. Selain mengamankan Afif, polisi juga membawa 4 orang lainnya sebagai saksi. Mereka adalah pengelola toko kebab tersebut. (Liputan6) | ||
Pantau ISIS, Panglima TNI: Kalau Mereka Macam-macam Kami Sikat Posted: 10 Aug 2014 07:06 AM PDT Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menyatakan sikap tentang keberadaan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Tanah Air. Menurut Moeldoko, ISIS sama sekali tidak boleh berkembang lantaran berbeda dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. "Yang penting kami samakan dulu ideologinya, kalau berbeda, ISIS tidak boleh berkembang di Indonesia karena berbeda ideologi," ujar Jenderal TNI Moeldoko di kediaman musisi Iwan Fals, Jalan Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Sabtu (9/8/2014). Moeldoko juga mengatakan, TNI akan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan preventif. Hal ini menurut Moeldoko, sebagai langkah guna mencegah adanya perpecahan dalam negeri. "TNI harus melakukan pembinaan karena banyak masyarakat yang terjerumus. TNI juga akan melakukan penjelasan ke pesantren-pesantren untuk melakukan tindakan preventif supaya tidak ada tindakan represif," ujar Jenderal Moeldoko. Terkait adanya pengaruh ISIS yang datang dari luar, Panglima TNI mengaku pihaknya sudah memonitor setiap pergerakan ISIS yang masuk maupun keluar. Apabila ISIS melakukan tindakan mengancam, TNI siap untuk pasang badan. "Kami sudah memonitor dan mengikuti gerakan ISIS dari luar maupun dari dalam, kalau mereka macam-macam ya kami sikat," ujar Jenderal TNI Moeldoko. Sebelumnya di hadapan puluhan anggota Oi, Jenderal Moeldoko mengapresiasi berbagai karya yang diciptakan Iwan Fals. Sebab, banyak lagu-lagunya berisi lirik yang peduli dengan semangat nasionalisme dan cinta lingkungan. "Iwan Fals musisi yang peduli dengan bangsa dan memiliki semangat terhadap pemeliharaan bumi dan nasionalisme," ucap Moeldoko. (Liputan6) | ||
Ultimatum Panglima TNI untuk Malaysia Diapresiasi Posted: 10 Aug 2014 06:11 AM PDT Ultimatum yang diberikan Panglima TNI Moeldoko kepada Malaysia untuk segera membongkar tiang pancang mercusuar yang dibangun tentara Malaysia di Tanjung Datu, Kalbar, diapresiasi.
Apalagi Moeldoko tegas menyebut bakal segera membongkar pancang tersebut jika Malaysia lamban merespons. "Dalam konteks inilah pernyataan Panglima TNI patut diapresiasi. Bila Malaysia tidak melakukan pembongkaran maka sudah sewajarnya TNI sebagai penjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia yang akan melakukan pembongkaran tiang pancang Malaysia," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Minggu (10/8). Menurutnya, TNI memiliki wewenang penuh dalam menjaga kedaulatan NKRI. TNI tak perlu ragu mengambil langkah tegas terkait pancang mercusuar yang dibangun Malaysia di kontinen Indonesia mengingat, terdapat Perjanjian Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia Tahun 1969 dan Konvensi Hukum Laut 1982 di mana Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi. "Berdasarkan Perjanjian Landas Kontinen, pemasangan tiang pancang berada dalam koordinat hak berdaulat Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 secara tegas disebutkan bahwa negara yang mempunyai hak berdaulat di landas kontinen mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan memiliki kewenangan dan pengaturan atas instalasi yang dibangun di atasnya," paparnya. Dengan begitu, Hikmahanto berpandangan, Malaysia harus terlebih dulu meminta izin dari pemerintah Indonesia untuk membangun mercusuar di kontinen Indonesia. Maka, sepatutnya Malaysia segera membongkar pancang tersebut karena pembangunannya dilakukan secara diam-diam. Dirinya berpandangan, lambannya sikap Malaysia merespons perundingan yang diajukan Indonesia terkait pancang Tanjung Datu bukan tanpa sebab. Negeri Jiran sengaja mengulur-ulur waktu hingga Indonesia lengah sebelum melanjutkan pembangunan mercusuar. "Malaysia sepertinya mencoba untuk menunda dan mengulur-ulur waktu dalam membongkar tiang pancang meski telah dilakukan perundingan. Malaysia terlihat hendak bertahan dalam membangun mercusuar dengan harapan pemerintah Indonesia akan lalai dalam perhatian dan pada gilirannya mengabaikan," ujarnya. Dalam konteks itu, Hikmahanto menilai, ultimatum yang diucapkan Moeldoko yang bakal membongkar mercusuar tersebut jika Malaysia tetap tidak merespons perundingan menjadi penting. Sebab, perundingan yang diajukan merupakan pelaksanaan etika politik dalam rangka menjaga hubungan baik dan semangat solidaritas ASEAN. "Oleh karenanya ultimatum Panglima TNI yang intinya bila dalam kurun waktu tertentu Malaysia tidak juga membongkar tiang pancang maka berdasarkan Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 Indonesia dapat membongkarnya," jelasnya. Dirinya juga meyakini, Malaysia tidak bakal melayangkan protes yang membawa dampak negatif bagi Indonesia jika pancang mercusuar yang berada sekitar 1 Km dari pantai Tanjung Datu dibongkar TNI. Karena, secara hukum Indonesia memiliki hak penuh melakukan pembongkaran di landas kontinennya. "Protes dan keberatan Malaysia terhadap tindakan Indonesia untuk membongkar tidak akan mungkin, mengingat tiang pancang tersebut berada di landas kontinen Indonesia," katanya. Sumber : Beritasatu |
You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No comments