Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Sidang Pilpres di MK, Polisi Kerahkan 1.500 Personel
- Negara Akan Lindungi Pelapor Kegiatan ISIS di Indonesia
- Waspada, ISIS Ingin Tancapkan Kuku di Indonesia
| Sidang Pilpres di MK, Polisi Kerahkan 1.500 Personel Posted: 05 Aug 2014 09:09 PM PDT Kepolisian mengerahkan seribuan personel untuk menjaga keamanan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU Pilpres), di Mahkamah Konstitusi, Rabu 6 Agustus 2014. Sekeliling lingkungan gedung MK itu tampak dijaga ketat.  "Kekuatan personel yang dikerahkan untuk pengamanan hari ini kurang lebih ada 1.500 personel," kata Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Hendro Pandowo di depan gedung MK, Jakarta. Dia menjelaskan, pengamanan dibagi menjadi tiga ring atau zona aman. Ring satu yaitu di ruang sidang pleno lantai dua, ring dua di pekarangan gedung MK yang dibatasi dengan garis polisi, dan ring tiga di ruas jalur lalu lintas kawasan gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat. "Sementara belum ada pengalihan lalu lintas, tetapi ada pengaturan lalu lintas oleh petugas. Namun demikian jika memang diperlukan, akan ada pengalihan lalu lintas," katanya. Sementara itu, ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta tampak sudah memadati depan gedung MK. Tiga mobil membawa pengeras suara diparkir di depan gedung, mereka berorasi meminta sidang berjalan secara jujur dan adil. "Jumlah massa diperkirakan sebanyak 5000 orang," kata Hendro. Pantauan VIVAnews, sejumlah kendaraan water cannon, kendaraan taktis/barakuda tampak diparkir di depan dan belakang gedung MK. Selain itu, tim penjinak bom dari kesatuan Brimob tampak berjaga-jaga di belakang kantor MK. Setiap undangan yang hadir diperiksa dengan pendeteksi metal. Polisi-polisi di Daerah Ikut Siaga Kepolisian di daerah-daerah ikut memantau jalannya sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Rabu 6 Agustus 2014. Ini untuk mengantisipasi pengerahan massa dari berbagai wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta –provinsi tempat berlangsungnya proses sidang. "Kemarin didampingi Kapolda Polda Metro Jaya kami ke Tangerang untuk melihat kesiapan anggota di sana, khususnya yang berada di daerah agak jauh seperti Polsek-Polsek yang berbatasan dengan Banten. Sebab di sana jarang disentuh tapi tingkat kerawanannya tinggi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya. Rikwanto juga telah bertemu dengan Kapolres Tangerang Kota dan pejabat terkait setempat untuk memberikan arahan-arahan agar tetap fokus menghadapi ancaman kriminalitas, baik yang konvensional ataupun dalam bentuk terorisme. "Jadi (kepolisian daerah) harus ikut memantau gerakan-gerakan masyarakat di daerah masing-masing. Perhatikan juga kedisiplinan anggota. Jangan mentang-mentang jauh (dari pusat) lalu tidak fokus terhadap pekerjaan," kata Rikwanto. Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di MK dijaga oleh delapan Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polda Metro Jaya. Kepolisian membagi pengamanan menjadi 3 ring – ring satu di ruang sidang, ring dua di gedung MK, dan ring tiga di halaman sampai jalan di sekitar gedung MK. (VivaNews)  | ||
| Negara Akan Lindungi Pelapor Kegiatan ISIS di Indonesia Posted: 05 Aug 2014 09:06 PM PDT Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, dalam rangka mengantisipasi atau mencegah meluasnya paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), masyarakat diminta melapor polisi apabila melihat kegiatan ISIS di sekitar kawasannya.  Terkait hal itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberi perlindungan jika nantinya saksi menerima ancaman yang membahayakan jiwa. "Apabila setelah melaporkan ke aparat terkait itu, kemudian ada ancaman terhadap saksi, maka secepatnya saksi memohon perlindungan kepada LPSK," ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu 6 Agustus 2014. Lili menyadari adanya potensi ancaman dan tindak kekerasaan yang menghantui saksi, apabila melaporkan pergerakan ISIS di Indonesia. Dia menjelaskan, LPSK akan bertindak sesuai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. "Bahwa setiap orang yang berpotensi memiliki informasi penting terkait peristiwa pidana maka orang tersebut dapat diberikan perlindungan," kata dia. Akan tetapi, patut diketahui bahwa perlindungan LPSK dapat diajukan, setelah saksi tersebut membuat laporan kepada kepolisian. Bukan lagi warga Bekasi Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan melakukan penyelidikan secara intensif bekerja sama dengan kepolisian setempat, untuk menelusuri keberadaan ISIS di wilayahnya. Sebelumnya, sejumlah warga di Pulo Sirih, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diduga mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung ISIS pada Minggu 3 Agustus. Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, berharap, warga Kota Bekasi tidak terprovokasi dan terpengaruh terhadap ajakan organisasi tersebut. Sebab, sepak terjang organisasi asal Irak dan Syuriah itu sangat bertentangan dengan Pancasila. "Kami sedang melakukan penyelidikan bekerja sama dengan kepolisian," katanya, ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa. Humas Polresta Bekasi Kota, AKP Siswo dihubungi melalui telepon menuturkan sejumlah orang yang terindentifikasi melakukan pengibaran dan memberi dukungan terhadap organisiasi ISIS bukan warga Kota Bekasi. "Mereka bukan warga asli dan mereka sudah terindentifikasi," katanya. Sumber : VivaNews  | ||
| Waspada, ISIS Ingin Tancapkan Kuku di Indonesia Posted: 05 Aug 2014 08:59 PM PDT Di pinggir pantai dan di antara ilalang, seorang pria berpakaian serba hitam berbicara berapi-api dalam bahasa Indonesia. Sangat fasih. Dia mengaku bernama Abu Muhammad al-Indonesi.
Melalui video berdurasi delapan menit itu, Abu mengajak umat Muslim seluruh dunia, khususnya Indonesia, untuk mengikuti jejaknya, yakni bergabung dengan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syiria/ISIS). Tak ayal, Join the Ranks menjadi kontroversi. Sebab, ISIS dikenal sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yakni mendirikan negara Islam di Irak-Suriah. Pejabat Indonesia pun tak tinggal diam. Dalam hitungan hari, Polri berhasil mengantongi identitas pria asal Indonesia yang berbicara di video Join the Ranks tersebut. Selama ini, pria itu memang masuk DPO (Daftar Pencarian Orang). "Seseorang dengan inisial B," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 4 Agustus 2014. Rupanya, B sudah diburu lebih dari satu tahun karena terlibat dalam sejumlah aksi terorisme. Menurut Sutarman, B terkait dengan kelompok Santoso. "Dan, ada kaitannya juga dengan jaringan Timur," kata Sutarman lagi. Nama Santoso mencuat setelah Densus 88 menangkap tersangka teroris bernama Atok Margono di Pasar Sentral Poso, Sulawesi Tengah pada 30 Desember 2013. Atok diduga merupakan jaringan kelompok teroris Santoso, dan diduga kuat terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Poso, Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, langkah Pemerintah Indonesia. Secara khusus, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat untuk membahas pergerakan ISIS itu di Indonesia. Hasil rapat: ISIS dilarang berkembang di Tanah Air karena dinilai menganut paham radikal. "Pemerintah tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia dan kebhinekaan dalam naungan NKRI. Setiap upaya pengembangbiakkan paham ISIS harus dicegah," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto usai rapat itu di Istana Negara, Jakarta. Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian dari ideologi ini. Dia meminta, rakyat menghormati negaranya sendiri, bukan negara Islam. "Kita negara yang menganut azas kebinekaan," jelas Djoko. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga angkat suara mengenai gerakan ISIS di Tanah Air. Dia meminta agar masyarakat Indonesia tetap tenang dan melihat persoalan Timur Tengah dengan jernih. Dia melanjutkan bahwa Menko Polhukam Djoko Suyanto telah memimpin sebuah pertemuan untuk mengelola implikasi dari perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. "Kami memantau (kelompok) yang disebut dengan Islamic State yang menyerukan kepada siapa pun yang beragama Islam untuk berjuang bersama," kata SBY di Istana Negara. SBY paham, rakyat Indonesia merasa dekat dengan masyarakat Timur Tengah, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim seperti halnya di Timur Tengah. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua persoalan yang terjadi di Timur Tengah itu persoalan agama. "Jadi, menyimpulkan kalau konflik di Timur Tengah itu Islam dan non Islam, Islam lawan Barat, itu keliru," tegas SBY. Soal ajakan ISIS, SBY mengatakan, "Setiap negara punya undang-undang, sistem dan kebajikan supaya tidak mengombang-ambingkan masyarakatnya." Indonesia akan melindungi seluruh warganya di manapun mereka berada, terutama yang berada di wilayah konflik Timur Tengah. "Itu kewajiban kami. Kami pastikan setiap warga negara Indonesia di Timur Tengah terjamin keselamatannya. Kami pantau Irak, Suriah, dan tempat-tempat lain," ujar SBY. Presiden bahkan menggelar rapat khusus dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan sejumlah pejabat terkait untuk membahas gerakan ISIS tersebut. Moeldoko akan menyampaikan hasil analisis intelijen terkait pergerakan kelompok radikal tersebut. Menurut Moeldoko, gerakan kelompok ISIS yang mulai menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, sangat mengancam kedaulatan negara dan keutuhan bangsa. "Tidak boleh berkembang ini (ISIS), kalau berkembang repot negara ini. Bangsa ini bisa terpecah, karena bicara pluralisme itu jadi repot, ada kecenderungan simbol-simbol (ISIS) itu jadi milih perorangan," kata dia. Jejak ISIS Meski baru seumur jagung, ISIS mampu menggemparkan dunia dengan aksi mereka. Pengaruh kelompok yang berdiri April 2013 itu, bahkan mulai merambah ke Indonesia dan negara lainnya. Setidaknya, Bupati Malang, Jawa Timur Rendra Kresna menyebut, ada kelompok di wilayah kepemimpinannya yang diduga mendukung ISIS. Gerakan itu, ada di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Selain itu, dia juga mendapat informasi gerakan yang sama di Kecamatan Wagir dan Karangploso. "Mereka kan selalu berpindah. Jadi, setiap wilayah harus waspada dan tidak mudah terprovokasi," kata Rendra. Gerakan yang bernama Ansharul Khilafah tersebut telah melakukan deklarasi pada 20 Juli 2014. Rendra mengakui, pemerintah daerah belum bisa melakukan apa-apa untuk menindak kelompok yang mendukung ISIS, karena belum ada larangan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, tambahnya, Pemkab Malang akan menggelar pertemuan lintas instansi pada Selasa 5 Agustus 2014, untuk merumuskan strategi pembinaan terhadap organisasi serupa. "Mengingat, belum ada aturan tertulis dari Kemendagri," katanya. Penanganan masalah ini, menurutnya, akan fokus pada pencegahan warga Malang ke ke Irak dan Suriah, mengingat kondisi di sana masih konflik. "Saya khawatir, ada orang Malang yang terprovokasi dan ikut berangkat. Keselamatan jiwa mereka akan terancam," katanya. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ISIS adalah organisasi berpaham radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan keyakinannya. Lukman pun meminta umat Islam di Indonesia tak terpengaruh, apalagi ikut-ikutan dengan bujuk rayu ISIS ini. Sebab, ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Apalagi, Pancasila disebut ISIS sebagai thogut (berhala) yang harus diperangi. Ia mengatakan, dakwah Islam adalah merangkul semua kalangan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan. "Kita harus mampu memperkuat diri sendiri guna menangkal anarki yang bisa mengusik keutuhan kita sebagai sesama umat beragama, berbangsa, dan bernegara," ujar Lukman. Tak hanya di Indonesia, ISIS juga berhasil menancapkan pengaruhnya di Filipina. Pemimpin kelompok militan asal Filipina, Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon sudah mengucapkan sumpah setianya untuk ISIS. Dilansir dari laman Filipina, Rappler, Senin 4 Agustus 2014, Isnilon dan para pengikutnya mengucap sumpah setia kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi dalam Bahasa Tagalog, Yakan, dan Arab. "Kami berbaiat kepada Kalifah Syekh Abu Bakr al-Baghdadi Ibrahim Awwad Al-Qurashi Al-Husseini untuk kesetiaan dan kepatuhan dalam suka dan duka," ungkap Isnilon. Sikap dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan tengah menimbang untuk memasukkan ISIS dalam daftar penjahat perang. "Mereka adalah kandidat yang baik untuk masuk daftar," kata Paulo Pinheiro, Kepala Penyelidikan PBB. Dia berkaca pada eksekusi dan penyaliban terhadap banyak orang oleh militan ISIS. Selain PBB, Inggris pun tak bisa menutup kecemasannya atas ekspansi pengaruh ISIS. "Indonesia jangan menyia-nyiakan karakternya sebagai negara yang moderat. Negeri ini harus bercermin terhadap apa yang menimpa Pakistan. Sebelumnya, Pakistan adalah negara yang normal. Namun, Anda bisa lihat kini betapa cepat negara itu berubah karena terpengaruh paham radikalisme," ujar Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia Mark Canning, dalam wawancara dengan VIVAnews di gedung Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, beberapa waktu lalu. Canning berpendapat, setidaknya ada dua ancaman yang bakal dihadapi Indonesia dalam waktu dekat. Pertama, para ekstremis Indonesia akan kembali dari Suriah dan Irak dalam beberapa tahun mendatang. Kedua, sejumlah narapidana kasus terorisme di RI akan bebas tahun 2015. Kekhawatiran Canning terkait mulai tersebarnya paham ISIS di Indonesia. Ia saksikan dengan mata kepala sendiri, ketika hendak menyeberang ke Hotel Grand Hyatt di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Saat itu, dia melihat ada sekelompok orang yang tengah berunjuk rasa. "Di antara mereka, ada yang terlihat membawa bendera ISIS. Anda harus memahami, demokrasi, dan kebebasan berbicara bukan berarti tidak memiliki batas," kata Canning. Laporan: D.A. Pitaloka/Malang/asp Sumber : VivaNews  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments