Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Unknown Monday, August 25, 2014
Edit

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Indonesia Referensi Kemajuan Diplomasi Maritim Dunia

Posted: 24 Aug 2014 09:26 PM PDT

Sejak lama, Indonesia mempunyai akar historis dan ideologis yang mengarah pada Poros Maritim. Negara-negara tetangga dan Eropa banyak meniru corak kemaritiman Indonesia, terlihat dari empat pilar Poros Maritim Indonesia yang melekat di bangsa ini, yaitu aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, dan keamanan.

Indonesia Referensi Kemajuan Diplomasi Maritim Dunia
Riza Damanik

"Jika ditarik dari sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit atau pra-Kemerdekaan Indonesia, empat pilar corak kemaritiman itu sudah melekat erat pada masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia seharusnya lebih mampu sebagai poros atau pusat maritim di dunia," ujar Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik saat menyambangi kantor redaksi Jurnal Maritim di Jalan Sungai Sambas VI No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurut Riza, Australia mengandalkan pariwisata lautnya, Jepang mengandalkan armada kapalnya, dan Tiongkok mengandalkan perikananannya.

"Sampai detik ini, Indonesia sudah menjadi referensi kemajuan diplomasi maritim dunia. Hal itu dibuktikan sejak adanya Deklarasi Djuanda dan UNCLOS tahun 1982. Dan negara-negara di dunia mengakui hal tersebut bahkan mengadopsi dan memodifikasinya," terangnya.

Untuk itu, sambung Riza, visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia oleh presiden terpilih Joko Widodo adalah upaya menunjukkan dan menegaskan bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi pusat kemajuan kemaritiman dunia.

Selain itu, sekaligus menegaskan kepada masyarakat Indonesia yang telah lama melupakan jati diri bangsa sebagai Negara Maritim. Karena, menurut Riza, bisa dibilang, selama ini, Indonesia sangat jauh keluar dari track Negara Maritim dan malah menyontoh Amerika Serikat yang jelas-jelas Negara Kontinental. (JMOL)

Revolusi Mental Kelautan Indonesia Diawali dari Meja Makan

Posted: 24 Aug 2014 09:22 PM PDT

Sekalipun kaya akan hasil laut, bangsa Indonesia tidak dikenal sebagai pemakan ikan. Oleh karena itu, budaya maritim harus berujud revolusi laut yang diawali dari meja makan yakni ikan harus menjadi lauk utama bangsa Indonesia.

Laksyda TNI (P) Yosaphat Didik Heru Purnomo

Gemar makan ikan laut, selain mencerdaskan bangsa sebagaimana bangsa Jepang memiliki tradisi kuat mengkonsumsi ikan, akan mendorong terbenahinya tata kelola kelautan Indonesia yang tumpang tindih.

Demikian ditegaskan oleh Laksyda TNI (P) Yosaphat Didik Heru Purnomo, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) di Jakarta, Minggu (24/8/2014). Sebelum menjadi Ketua IK2MI, Didik Heru Purnomo menjabat sebagai Kalakhar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla RI).
 

Didik menjelaskan bahwa, rata-rata konsumsi ikan orang Indonesia adalah 30 kg / tahun masih kalah dengan konsumsi ikan orang Malaysia yang mencapai 37 kg / tahun.

Jika dibandingkan, konsumsi ikan orang Indonesia hanya separoh dari konsumsi ikan orang Jepang yang mencapai lebih dari 60 kg/tahun.  Sehingga, dijelaskannya lebih lanjut, tinggal kalikan saja kebutuhan ikan Indonesia per tahun mencapai berapa.

"Kalau konsumsi ikan saja masih rendah, itu artinya tidak mengherankan jika penanganan illegal fishing tidak dianggap penting. Jika konsumsi ikan orang Indonesia menyamai orang Jepang, artinya dua kali lebih banyak kebutuhan ikan dari data sekarang, itu akan mendorong pemerintah Indonesia secara serius menangani lautnya agar kebutuhan konsumsi ikan orang Indonesia terpenuhi. Serius menangani tata kelola kelautan itu termasuk di dalamnya adalah mengurai keruwetan yang terjadi karena tumpang tindih peraturan dan tidak terkoordinasinya tata kelola laut karena ego sektoral," tegas Didik Heru Purnomo, yang juga mantan Kasum TNI.

Menurut Didik Heru Purnomo, kerugian Indonesia terkait dengan illegal fishing mencapai Rp 30 triliun per tahun.

Jumlah triliunan ini adalah angka yang sangat besar dan dapat dialokasikan ke pendidikan, misalnya.

"Jepang untuk mencari ikan saja sampai ke kutub utara, dan segala jenis ikanpun diburu. Sementara Indonesia yang wilayah kelautannya lebih luas dari Jepang, belum menganggap penting tata kelola satu atap kelautan Indonesia. Semua departemen atau instansi merasa punya hak atas tata kelola laut Indonesia meski untuk bertanggung jawab atas kerugian tata kelola tersebut tidak ada yang menunjukkan batang hidungnya," ujar Didik yang juga mantan Wakasal ini.

Oleh karena itu, menurut Didik, pemerintah mendatang dalam mewujudkan budaya maritim dengan cara mendorong dunia pendidikan, keluarga dan lembaga terkait memiliki program makan ikan laut. Membentuk suatu budaya itu tidak bisa instan tetapi harus dididik, diajari dan diedukasi.

"Ini hal yang sederhana tetapi akan mengubah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lautnya. Jika makan ikan laut menjadi tradisi, kebutuhan makan ikan meningkat, illegal fishing diperangi, pembangunan instruktur kelautan dan kekuatan keamanan dan keselamatan laut ditingkatkan," ujar mantan Wakasal ini.

Oleh karena itu, menurut Didik, pada ujungnya nanti Indonesia tidak membutuhkan banyak badan yang mengatur tata kelola kelautan. Yang dibutuhkan Indonesia, dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana banyak negara telah melakukan adalah, memiliki satu badan dengan banyak fungsi (multi task single agency) agar tumpang tindih pengelolaan dapat dihindarkan.

"Kesemrawutan tata kelola kelautan Indonesia yang sekarang ada karena masing-masing instansi atau departemen bertindak berdasarkan peraturannya sendiri. Yang harus dipikirkan adalah kepentingan nasional, bangsa dan negara," ujar Didik.

Didik Heru Purnomo saat masih aktif pada tahun 2011 meluncurkan buku "TAHUN 1511 – Limaratus Tahun Kemudian", yang disusunnya  bersama 33 wartawan seluruh Indonesia.

Buku terbitan Gramedia ini mendapat kata sambutan dari Menkopolhukam Marsekal TNI (P) Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Buku ini juga mendapat Kata Pengantar dari Franciscus Welirang (Pengusaha), Mantan Wakasad Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri, Kepala BPMigas R. Priyono, KH Salahuddin Wahid (Ketua GIN) dan catatan sejarah dari AM Putut Prabantoro (Ketua Gerakan Ekayastra Unmada -Semangat Satu Bangsa).

Buku ini bercerita kematian dunia maritim nusantara pada tahun 1511, saat Portugis merebut Malaka dan Tumasik (Singapura), yang dulunya merupakan pulau terluar Kerajaan Sriwijaya (Majapahit dan Demak). Kematian dunia maritim nusantara itu diharapkan dapat bangkit kembali dengan tata kelola kelautan yang baru. (Tribun)

Ketika Paspampres Mulai Kawal Presiden Terpilih

Posted: 24 Aug 2014 08:30 PM PDT

Putusan Mahkamah Konstitusi telah menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Tugas kepolisian mengawal dan mengamankan resmi berakhir sejak KPU menyerahkan tugas pengamanan serta pengawalan Jokowi-JK kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Ketika Paspampres Mulai Kawal Presiden Terpilih

Asisten Operasi Komandan Paspampres, Kolonel A. Budi Handoyo, mengatakan, pengamanan tidak hanya dilakukan terhadap Jokowi-JK. Paspampres, menurut dia, juga akan mengamankan dan mengawal istri termasuk keluarga Jokowi-JK.

"(Paspampres) 37 orang. Terbagi untuk presiden terpilih 25 orang, dan istri presiden terpilih 12 orang," kata Budi.

Budi mengatakan, pengamanan akan berjalan fleksibel sesuai dengan kondisi kegiatannya. Jika kegiatannya besar, personel Paspampres akan ditambah. Menurut Budi, seluruh personel Paspampres yang akan menjaga keselamatan presiden dan wapres terpilih beserta keluarga sudah terlatih. Mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan atau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"(Pengamanan dan pengawalan) berlaku hingga pelantikan tanggal 20 Oktober 2014. Kami punya SOP, tapi tidak menghilangkan dari standar maksimum," ujarnya.

Budi menambahkan, pasukannya tidak khawatir dengan kebiasaan blusukan presiden terpilih Jokowi. Mereka, menurut Budi, telah memiliki strategi dan pengalaman, sehingga akan cepat menyesuaikan diri.

"Kami punya pengalaman beberapa presiden. Kami ingat dulu Bapak Gus Dur, Habibie, kami menyesuaikan dan adaptasi," kata Budi.

Menurut Budi, Paspampres juga tidak sendirian. Pasukan akan tetap bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI. "Kami berintegrasi dengan unsur TNI lainnya dan Polri juga. Kan ada ring 1, ring 2, dan ring 3," ujar Budi.

Budi melanjutkan, kerja Paspampres sesuai dengan SOP dan mereka akan fleksibel. Namun, di mana pun berada dan dalam kegiatan apa pun, semua personel tetap melaksanakan keamanan maksimal dan nyaman.

"Seperti kami melakukan dengan kegiatan yang lebih tinggi. Contoh saat APEC, itu maximum security, tapi nyaman," jelasnya.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama Darmanto menambahkan, prinsip pengawalan terhadap presiden adalah jika melakukan kegiatan, nanti ada saran-saran yang akan diberikan. Sejauh mana pengamanan yang akan dilakukan Paspampres.

"Kalau tidak aman, tugas kami semakin berat. Oleh karena itu kami sampaikan, 'Pak, Bapak ke sini, aman'. Kalau nggak aman itu tugas Paspampres untuk menyampaikan dengan pelaksananya itu," jelasnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pengamanan mulai diambil alih TNI sejak Jumat 22 Agustus pekan lalu. Terkait pengamanan, menurut Moeldoko, telah dikoordinasikan dengan Jokowi dan JK. Sementara itu, fasilitas dan standar pengamanan telah dipersiapkan.

"Tentang hal ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Jokowi dan JK. Rangkaiannya nanti, ada tujuh kendaraan, tiga sepeda motor, dan 37 personel. Ini berlaku untuk presiden dan wapres terpilih," katanya.

Permintaan Jokowi

Meski sudah dijaga Paspampres, Jokowi berjanji akan tetap berusaha dekat dengan masyarakat. Dia memastikan, tidak akan mau diatur-atur Paspampres. Dia juga tidak akan mau diatur oleh protokoler kepresidenan.

"Saya yang atur, masa saya yang diatur Paspampres. Masa saya yang diatur protokol. Itu tidak kebalik," ujar Jokowi.

Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut B. Panjaitan, mengatakan, dia sudah bertemu dengan perwakilan Paspampres terkait dimulainya pengamanan melekat.

Menurut Luhut, ada permintaan dari Jokowi agar Paspampres yang mengawalnya dikurangi. Luhut meminta dasar permintaan presiden terpilih itu harus dipenuhi. "Beliau juga tidak mau banyak," katanya.

Meski permintaan personel keamanan itu dikurangi, Luhut mengatakan, tidak akan mengabaikan standar-standar keamanan yang ada. Kata dia, semuanya akan dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Paspampres.

"Kalau jumlah, itu tergantung presiden terpilih nanti. Tapi tentu, saya katakan tadi, tidak mengurangi standar pengamanan presiden," kata Luhut.

Jokowi mengaku belum terbiasa dengan pengawalan ketat yang dilakukan Paspampres. "Hari ini saya sedikit bingung karena sudah dikawal Paspampres," kata Jokowi di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Agustus 2014 malam.

Menurut Jokowi, sebelum ada serah terima pengamanan dari Polri ke Paspampres, biasanya dia hanya didampingi oleh lima orang pengawal pribadi. Dengan jumlah Paspampres yang jauh lebih banyak, Jokowi mengaku merasa kurang bebas bergerak.

"Biasanya ke mana-mana bisa. Ke PKL, warung, rumah makan, bisa. Sekarang hari ini agak aneh. Kok banyak sekali yang jaga," ujarnya.

Jokowi menginginkan agar Paspampres bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Sebaliknya, Jokowi juga akan mencoba beradaptasi dengan Paspampres.

"Kami ini masih menyesuaikan. Artinya, mencoba satu atau dua minggu untuk menyesuaikan," katanya.

Jokowi mengatakan, selama dua pekan akan mencoba simulasi untuk blusukan ke pasar-pasar dan permukiman warga dengan pengawalan Paspampres. Menurut dia, dia tetap ingin blusukan agar tetap dekat dengan masyarakat.

Meski sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Jokowi mengatakan tidak ada yang berubah dengannya. Dia tetap ingin seperti yang dulu ketika menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami juga akan coba, misalnya kalau ke pasar seperti apa. Nanti kalau mau makan di PKL seperti apa. Nanti dicoba dulu," jelasnya.

Tidak hanya mendapatkan pengawalan sesuai dengan standar prosedur pengamanan presiden, Jokowi juga memperoleh fasilitas sebuah sedan Mercedes Benz dengan bernomor polisi B 1190 RFS.

Mercy yang ditumpangi Jokowi langsung dikawal iring-iringan kendaraan Paspampres. Mereka mengikuti dari belakang, termasuk unit pasukan motor lengkap dengan senjata laras panjang.

Terkait kendaraan yang akan digunakan, Jokowi juga masih belum bisa memastikan. Apakah akan menggunakan Mercy atau mobil lainnya.

"Ini kan baru mencoba seperti apa pakai Mercy, lalu pakai Kijang. Kalau dipakai berhenti di pasar seperti apa. Kalau traktir kamu (para wartawan) juga nanti seperti apa," katanya.

Para awak media juga mempertanyakan apakah nantinya masih mudah melakukan konfirmasi seperti selama ini atau tidak. Namun, Jokowi belum bisa memastikan hal tersebut.

"Wah, boleh apa nggak tanya protokoler," ujarnya sambil bertanya pada seorang Paspampres yang berada di sisinya.

Paspampres yang menggunakan jas hitam dan berada di sisinya hanya tersenyum menjawab pertanyaan Jokowi singkat. "Bisa pak," kata salah satu anggota Paspampres.

Penjelasan Mabes TNI

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal M Fuad Basya ketika dihubungi VIVAnews, Minggu 24 Agustus 2014 menjelaskan, permintaan Jokowi bukanlah mengurangi jumlah personel Paspampres. Menurut Fuad, Jokowi hanya ingin satuan tugas yang mengawalnya hingga dilantik secara resmi sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 nanti dikurangi.

"Jadi jumlah satgasnya, bukan personelnya," kata Fuad.

Fuad menjelaskan, setelah resmi dilantik, Jokowi akan langsung dikawal oleh Paspampres Grup A. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla akan dikawal oleh Paspampres Grup B. Menurut Fuad, saat ini terdapat empat grup Paspampres, di mana Grup A dan Grup B memang ditugaskan untuk mengamankan presiden dan wakil presiden.

"Sementara itu, Grup C akan mengamankan tamu negara dan Grup D bertugas mengamankan mantan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Mengantisipasi aksi blusukan Jokowi jika telah resmi dilantik menjadi presiden, Fuad mengatakan, pasukan harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan dilakukan Jokowi. Grup A Paspampres yang berada di ring 1 dan bertugas langsung mengamankan presiden dari jarak dekat, menurut Fuad, yang paling harus beradaptasi dengan Jokowi.

"Jadi, pasukan yang beradaptasi dengan presiden, bukan sebaliknya," jelasnya.

Fuad mengutarakan, jika Jokowi berimprovisasi di lapangan, misalnya diagendakan berkunjung ke suatu tempat, namun tiba-tiba berubah pikiran hendak mengunjungi tempat lain, pasukan di ring 1 harus segera berkoordinasi dengan personel yang ada di ring 2.

Di ring 2, menurut Fuad, yang bertugas adalah personel dari TNI, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian. Sementara itu, di ring 3, menurut Fuad, yang bertugas adalah personel dari TNI dan polisi di lokasi terkait.

Jika nanti Jokowi secara tiba-tiba mengubah lokasi kunjungan atau melakukan kunjungan secara mendadak, Paspampres yang ada di ring 1 harus siap sedia dan segera berkoordinasi dengan personel yang ada di ring 2.

"Baru selanjutnya ring 2 berkoordinasi dengan ring 3," ungkapnya. (VivaNews)

Pesawat N219 Buatan PT.DI Akan Menjadi Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70

Posted: 24 Aug 2014 08:26 PM PDT

PT Dirgantara Indonesia melakukan terobosan. Untuk pertama kalinya, perusahaan itu akan memproduksi sendiri pesawat komersial. Pesawat itu dinamakan Nusantara 219 atau N219.


Pesawat N219 Buatan PT.DI Akan Menjadi Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70

Rencananya, pesawat itu diterbangkan pertama kali pada Hari Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia, 17 Agustus 2015. Saat ini, proses pembuatan sudah dimulai.

PT DI menargetkan, akan ada 12 pesawat yang diproduksi. Di tahap awal, PT DI baru memproduksi dua pesawat. Jika berhasil, baru setahun kemudian ditargetkan menjadi 12 pesawat.

Pesawat-pesawat itu nantinya akan dijadikan alat transportasi khususnya untuk kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, Wamena, dan beberapa kepulauan terpencil yang sulit dijangkau melalui darat.

Ukuran pesawat yang diproduksi kecil, mirip dengan pesawat angkut Codiak buatan Amerika Serikat. PT DI bahkan telah membeli pesawat itu untuk perbandingan. Codiak juga yang nantinya akan menjadi pesawat pengiring saat N219 pertama diterbangkan di Indonesia.

Namun Budi Santoso, Direktur PT DI yakin, N219 akan lebih canggih ketimbang Codiak. Sebab, pesawat itu punya dua mesin dan kapasitas penumpangnya bisa mencapai 19 orang.

Soal harga, Budi menjelaskan N219 akan dipasarkan dengan harga murah. Yakni, US$5 juta atau sekitar Rp58,4 miliar. Kata Budi, itu lebih murah daripada membeli pesawat yang sama dari negara lain. (Antara)

Hari ini, TNI AU Ujicoba Pesawat Tempur Baru di Papua

Posted: 24 Aug 2014 07:09 PM PDT

Pesawat terbaru milik TNI AU bernama T-50 Golden Eagle akan diperkenalkan pertama kalinya kepada masyarakat Papua. Tidak itu saja, TNI AU akan melakukan latihan Perkasa D-14, selama 4 hari di Papua, dimana pesawat tersebut trencananya akan datang Senin (25/8) hari ini.

Hari ini, TNI AU Ujicoba Pesawat Tempur Baru di Papua

Latihan ini dilakukan untuk memperkuat eksitensi TNI AU dalam mengawal keamanan Dirgantara Indonesia khususnya di Papua,  oleh Komando Sektor Pertahanan Nasional IV. Dimana pesawat ini akan berhome base di Pangkalan Udara Jayapura sampai tanggal 29 Agustus.

Kepala Dinas Operasi (Kadis Ops) Lanud Jayapura, Letkol. Pnb I Ketut Wahyu mengungkapkan, Koops TNI AU III akan menyelenggarakan latihan D-14 di Papua. Yang mana dalam pelatihan ini nantinya akan melibatkan 3 pesawat T-50 Golden Eagle, pesawat terbaru milik TNI AU.

"Pesawat T-50 ini masih baru dan pertama kali akan menginjakkan kakinya di Tanah Papua. Mereka ke sini dalam rangka latihan ketahanan TNI AU dari sisi udara," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (22/8).

I Ketut menjelaskan, bahwa  latihan yang akan diperagakan oleh 56 anggota TNI AU ini seperti latihan pertahanan udara, mulai dari simulasi intercept (pencegatan) pesawat asing yang masuk tanpa izin di wilayah udara NKRI hingga ke latihan force down (pendaratan paksa) bagi pewat asing ilegal yang masuk ke wilayah NKRI yang berpotensi mengancam keamanan udara nusantara.

"Latihan ini juga sekaligus untuk melakukan patroli keamanan di wilayah udara hingga ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain 3 pesawat T-50 golden eagle yang didatangkan dari Skuadron 15 Lanud Iswahyudi–Malang, akan dilibatkan 3 unit pesawat tempur Sukhoi SU-27 Flanker dari Makasar, 1 unit pesawat Boeing 737-200  Surveiller dan pesawat angkut C-130 Hercules. Kalau pesawat Sukhoi nantinya akan ber-Home Base di Lanud Manuhua-Biak," ungkapnya.

I Ketut menjelaskan, dipilihnya Papua sebagai tempat latihan, dikarenakan seluruh pangkalan udara milik TNI AU dijadikan tempat pelatihan TNI AU. Sehingga pelatihan kali ini hanya merupakan giliran Papua, untuk dijadikan tempat pelatihan.

"Jadi ini merupakan latihan rutin. Kebetulan tahun ini Papua menjadi tuan rumah. Hal ini dilakukan, agar seluruh penerbang tempur TNI AU bisa menguasai wilayah udara NKRI sehingga keamanan wilayah NKRI ini bisa terus terjaga dari gangguan pertahanan daerah kita khususnya dari sisi udara," katanya.

Dalam pelatihan ini, I Ketut mengungkapkan, seluruh Pangkalan Udara (Lanud) yang ada di Papua juga dilibatkan, mulai dari Lanud Biak, Lanud Merauke, Lanud Timika dan Lanud Jayapura. Sehingga masyarakat tidak perlu takut ketika mendengar adanya suara pesawat tempur yang lalu lalang di udara.

"Ini murni program pelatihan. Masyarakat tidak perlu takut. Bahkan kita harus bangga, melihat pesawat tempur kita secara langsung. Apalagi pesawat ini milik masyarakat yang dibeli pakai uang masyarakat. Jadi pesawat ini bukan milik TNI AU," katanya.

I Ketut berjanji, bagi masyarakat yang hendak langsung melihat pesawat tempur milik TNI AU yang di kerjakan bersama negara Korea Selatan dengan menghabiskan uang negara senilai US$ 8 Miliar itu.

"Kami akan menyiapkan waktu luang bagi masyarakat untuk melihat langsung pesawat T-50 Golden Eagle ini. Sebab masyarakat harus tahu, pesawat tempur milik bangsa kita. Khususnya bagi kaum pelajar, guna meningkatkan minat mereka untuk bergabung dengan TNI AU, apalagi di Papua kami saat ini berupaya merekrut anak-anak Papua yang berprestasi, apabila berkenan bergabung di TNI AU," pungkasnya. (ro/tri | cenderawasihpos)
Posted by Unknown at

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )