| INdonesia - Turki Kerjasama Pengembangan Teknologi Militer Posted: 30 Oct 2014 01:20 AM PDT Pemerintah Turki menyatakan, kerjasama militer antara Indonesia dengan Turki tidak biasa. Kerjasama militer kedua negara ini bukan dalam bentuk jual beli senjata dan latihan perang.
Menurut Duta Besar Turki untuk Indonesia, Zekeriya Ekcam, Indonesia dan Turki sejak awal lebih fokus melakukan kerjasama militer dalam bidang pengembangkan teknologi.
"Bentuk kerjama militer antara Indonesia dan turki bukan berbentuk latihan (perang) bersama atau sejenisnya, melainkan kerjasama dalam memproduksi barang-barang elektronik militer," ujar diplomat Turki itu, Kamis (30/10/2014).
Dia menambahkan, bahwa Turki hanya memproduksi alat-alat yang tidak bisa membunuh. Contohnya, radio komunikasi. "Kami hanya memproduksi sesuatu yang berfungsi untuk perdamaian, bukan memproduksi senjata," lanjut dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ekcam telah menegaskan bahwa bentuk kerjamasa Indonesia dan Turki lebih fokus kepada pengembangkan teknologi, seperti alat pembuatan komunikasi dan elektronik, bukan jual beli senjata perang.
Turki Ingin Bantu Kembangkan Teknologi Indonesia
Duta Besar Turki untuk Indonesia, Zekeriya Ekcam, mengatakan, Indonesia sudah jadi mitra Turki dalam waktu yang sangat lama. Namun, kerjasama yang diusung kedua negara bukan kerjasama seperti pada umumnya.
"Bentuk kerjasama kami dengan Indonesia, bukan berbentuk jual beli barang, tapi bentuk kerjasama yang kami lakukan adalah kerjasama di bidang teknologi," ucap Akcam.
Saat ditemui Sindonews.com dalam perayaan Hari Nasional Turki, di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis (29/10/2014), Ekcam menyatakan, bahwa Turki bukan hanya ingin bekerjasama, tapi juga ingin membantu mengembangkan teknologi di Indonesia.
"Contohnya seperti mengembangkan teknologi militer, kami juga memiliki kerjasama dengan perusahaan elektronik, sehingga kami juga bisa turut mengembang industri di Indonesia," imbuh dia.
Dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-31 Turki itu, turut hadir oleh beberapa duta besar negara sahabat dan beberapa pejabat tinggi Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga tampak hadir. (Sindo) |
| Presiden Jokowi Harus Segera Perkuat Perbatasan Posted: 30 Oct 2014 01:02 AM PDT Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja perlu segera menyusun strategi memperkuat wilayah perbatasan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya awal meningkatan pertahan nasional, kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Thontowi.
"Karena sampai saat ini wilayah perbatasan masih rentan kejahatan lintas negara serta rasa nasionalisme warganya yang setiap hari bisa berkurang," kata Jawahir di Yogyakarta, belum lama ini.
Kejahatan lintas negara yang kerap terjadi, kata dia, antara lain illegal loging, perdagangan orang, penyelundupan narkotika, serta jual beli senjata ilegal. Fenomena tersebut, rentan terjadi di wilayah perbatasan seperti di Tarakan, Kalimantan Selatan, Entikong, Kalimantan Barat serta Nunukan, Kalimantan Utara.
"Jika pemerintah abai, artinya semakin hari akan menjadi ancaman strategis bagi geopolitik atau keamanan bangsa," kata dia.
Selain itu, jika hak-hak konstitusional masyarakat perbatasan telah dirasa gagal dipenuhi oleh negara, menurut dia tidak menutup kemungkinan mereka akan menyeberang ke negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.
"Mereka akan mencari yang lebih menaungi kehidupan mereka," ujar Jawahir.
Adapun penguatan wilayah perbatasan itu, menurut dia, bukan hanya berhubungan dengan penempatan kekuatan militer, melainkan dapat dimulai dengan upaya pembangunan yang berparadigma pinggiran atau perbatasan. Misalnya dengan membangun sarana telekomunikasi, pelayanan publik, pembukaan akses transportasi dengan membangun infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.
Sementara untuk pembukaan lahannya, ia menyarankan, akan jauh lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan kekuatan TNI yang diperbantukan di wilayah perbatasan.
"Tanpa melibatkan kekuatan TNI maka tidak mudah sehingga akan menjadi alasan tidak dapat meyentuh wilayah perbatasan," kata Jawahir.
Upaya itu, kata dia, diharapkan akan bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat perbatasan yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Hal tersebut, menurut dia, sesungguhnya juga telah sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin menjadikan wilayah perbatasan menjadi halaman terdepan negara Indonesia dalam skema cita-cita negara maritim.
"Keberhasilan pembangunan perbatasan, dapat dilihat jika hak-hak konstitusional masyarakat perbatasan terpenuhi sederajat dan seimbang dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya," tutup Jawahir. (ROL) |
| Tertarik konsep kemaritiman RI, Rusia Tawarkan Kapal Kepada Indonesia Posted: 30 Oct 2014 12:39 AM PDT Rusia tertarik dengan konsep kemaritiman yang menjadi program andalan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Kamis (29/10), Wakil Menteri Perkembangan Ekonomi Federasi Rusia Alexei Likhachev menawarkan kerjasama bidang maritim dengan Indonesia. | | Kapal Perang Rusia |
"Kami menganggap program pemerintah baru RI di bidang kemaritiman sangat cocok dengan posisi Indonesia di tengah lautan. Rusia harus punya kebijakan khusus terhadap Indonesia di bidang kemaritiman," ujar Alexei.
Oleh sebab itu Rusia hendak membuka beberapa kerjasama dengan pemerintah Indonesia, misalnya untuk memperkuat sistem transportasi laut dengan menawarkan kapal laut pabrikan Rusia.
"Kami menawarkan pasokan berbagai jenis kapal laut. Bukan saja pasokan, tetapi juha pendirian pusat layanan dan mungkin produksi beberapa komponen untuk kapal itu," kata Alexei.
Untuk membicarakan proyek dan prospek kerjasama tersebut, Direktur Utama United Ship Building Corporation selaku perusahaan galangan kapal terbesar di Rusia akan datang pekan depan ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.
"Ketua kami bersedia menawarkan peralatan model untuk pengawasan kawasan perairan dan pengawasan kapal laut dengan menggunakan sistem blonas dan sistem radar jarak jauh," ujarnya.
Rusia juga tertarik dengan produksi hasil laut yang berlimpah di Indonesia. Alexei mendorong produsen ikan di Indonesia untuk menggenjot ekspor ikan ke Rusia.
"Kami mengajak produsen ikan dan hasil perikanan, ikan beku atau ikan kaleng misalnya, untuk datang ke Rusia dan membawa produk mereka. Karena kebutuhan di sana sangat banyak dan pasar di Rusia tersedia untuk produk itu," kata Alexei.
Salah satu program ambisius Jokowi adalah membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia. Untuk itu ia membentuk Menteri Koordinator Kemaritiman dalam nomenklatur Kabinet Kerja. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden di hadapan sidang paripurna MPR, Jokowi juga mengajak rakyat bersama-sama mengembalikan kejayaan Indonesia di laut. (CNN) |
| Kisah Kapten Kopassus ancam tempeleng voorijder arogan Posted: 30 Oct 2014 12:29 AM PDT Video mobil patwal polisi dikecam di media sosial. Mobil itu menjadi voorijder atau pembuka jalan bagi bus yang mengangkut siswa polisi negara di kawasan Cianjur, Jawa Barat.
Sopir itu mengambil posisi di tengah-tengah jalan sehingga memaksa penumpang lain menyingkir ke sisi. Kadang dia menyetir melawan arus dan membuat kendaraan lainnya harus benar-benar menepi.
Tak hanya itu, di sebuah pertigaan saat ada mobil tak mau menepi, seorang polisi turun sambil mengeluarkan pistol.
Netizen yang menonton video ini di Youtube merasa kesal dan menilai polisi tersebut terlalu arogan dan membahayakan pengguna jalan lain.
Mabes Polri mengaku tengah mengusut kasus Patwal ini.
Kasus Patwal atau voorijder arogan seperti ini bukan pertama kali. Mereka seringkali bertindak sesuka hati tanpa mempedulikan keselamatan orang lain.
Ada kisah menarik yang diceritakan Jenderal (Purn) Agum Gumelar soal kelakuan voorijder ugal-ugalan. Hal ini dibeberkan Agum dalam biografinya yang berjudul Jenderal Bersenjata Nurani, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan tahun 2004.
Ceritanya saat itu Agum masih berpangkat kapten. Sang perwira Kopassus sedang mengikuti kursus lanjutan perwira (Suslapa) di Pusat Pendidikan Infanteri Bandung.
Para siswa berangkat menuju medan latihan di Sumedang melalui Cadas Pangeran. Mereka dikawal voorijder yang merasa jalan itu miliknya.
Sang sopir merajai jalan dan menakut-nakuti pengguna jalan yang datang dari arah berlawanan. Padahal jalan di Cadas Pangeran berkelak-kelok dan menanjak dengan jurang di kiri-kanan.
Gara-gara ulah arogan si sopir, sebuah kendaraan umum nyaris masuk jurang.
"Saya dengar penumpang menjerit. Nggak tahan lagi saya," kata Agum.
Anggota korps baret merah ini menyuruh sopir kendaraannya berhenti. Dia melompat turun dan menghentikan mobil voorijder di depannya. Seluruh konvoi pun berhenti.
Agum memarahi si sopir voorijder. "Kamu tahu nggak rakyat bisa membenci kita karena perbuatanmu tadi," bentak Agum.
Seorang Letnan Kolonel membela voorijder tersebut. Dia membentak Agum dan menyuruhnya kembali ke mobil.
Agum tak kalah gertak. Walau pangkatnya lebih rendah, dia melawan sambil menyebutkan pangkat dan nomor siswa.
Sebelum kembali ke mobilnya, Agum sempat mengancam sopir voorijder tersebut. "Sekali lagi main pepet, saya tempeleng kamu!"
Agum sadar tindakannya bisa berbuah skorsing. Namun dia tidak peduli.
"Sejak jadi tentara, saya paling benci melihat tentara yang tidak simpatik pada rakyat," kata Agum.
Kabar ini rupanya sampai ke telinga Komandan Pusat Infanteri saat itu Kolonel Edy Sudrajat. Namun Agum tak diberi sanksi, dia hanya ditegur saja. (Merdeka) |
| Pangdam : Pecat prajurit jika terbukti jual amunisi Posted: 30 Oct 2014 12:13 AM PDT Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menyerukan jika ada prajurit yang terbukti menjual amunisi kepada kelompok separatis bersenjata di wilayah pegunungan Papua, pihaknya tidak segan-segan untuk memecatnya.
"Tidak ada alasan bagi saya, saya selalu mengatakan bahwa visi saya itu yang ke dalam yaitu terutama pembinaan displin. Saya sudah mengatakan sistim metode amputasi, saya putus (pecat) dia," kata Fransen di Jayapura, Papua, Rabu.
Mantan Danrem Biak itu menegaskan bahwa lebih baik memecat prajurit yang merusak citra Kodam dan institusi TNI daripada melindungi dan membiarkan hal itu terjadi.
"Mau perwira, bintara maupun tamtama saya buang. Dan saya pun tegas pecat," katanya.
Untuk itu, Fransen telah memerintahkan kepada Danrem 172/PWY untuk mengecek apakah itu betul prajuritnya.
"Saya sudah perintah Danrem 172, Pak Tri untuk cek, apakah itu personelnya. Termasuk telah meminta Danpom untuk mengusut hal ini," katanya.
Mengenai dari mana amunisi itu berasal sehingga bisa dijual kepada kelompok tertentu, Fransen mengatakan jika hal itu termasuk dalam penelusuran yang harus diungkap.
"Ini amunisi masih ditelusuri. Saya sudah perintahkan ke As Intel dan Danpom supaya segera ditelusuri, terutama amunisi yang tahun-tahun yang dulu atau yang lama. Apakah ada rekayasa dan memang ada kelemahan. Atau pada saat latihan menembak, dipakai peluang itu?," katanya.
Seperti diberitakan sehari sebelumnya, Mayjen Fransen mengakui jika ada tiga oknum prajurit TNI terindikasi menjual amunisi kepada kelompok sipil bersenjata (KSB) yang beraksi di kawasan pegunungan Papua.
Ketiga prajurit itu, seorang di antaranya telah memasuki usia pensiun, dan dua orang lainnya masih dinas aktif.
Ketiganya masih tinggal di asram Kodim Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Antara) |
| Oknum Polri jual amunisi ke OPM, pengkhianat Posted: 30 Oct 2014 12:09 AM PDT Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy menyatakan, oknum anggota Kepolisian RI yang menjual amunisi kepada pemberontak di Papua adalah penghianat negara.
"Apa yang dilakukan salah satu oknum anggota Polsek Nduga tidak dapat ditolelir. Karena amunisi yang dijual dan digunakan kelompok pemberontak untuk menyerang anggota TNI dan Polisi," kata Aboebakar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, yang dilakukan oleh oknum tersebut sama saja dengan memfasilitasi kelompok sparatis untuk memberontak, bahkan membunuh rekannya sendiri.
"Kasus ini harus menjadi bahan evaluasi untuk Polda Papua dan Mabes Polri. "Pengamanan amunisi dan persenjataan harus diperketat dan pengawasannya harus ditingkatkan untuk menghindari kejadian yang serupa," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Seorang anggota Polri, yakni Briptu TJ, juga terindikasi kuat menjual amunisi kepada kelompok pendukung OPM itu.
"Dalam waktu dekat, (Briptu TJ) akan disidang kode etik dan diusulkan untuk dipecat dari kepolisian," ucap Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende. (Antara) |
| Indonesia lepas pesawat Singapura yang masuk tanpa izin Posted: 30 Oct 2014 12:06 AM PDT Indonesia hari ini telah melepaskan kembali pesawat Singapura yang ditahan sejak Selasa siang (28/10) karena masuk wilayah NKRI tanpa izin.
Pesawat Singapura itu dilepaskan dan minta kembali ke negaranya Rabu sekitar pukul 16.30 WIB, setelah pemerintah Indonesia mengenakan denda Rp60 juta atas pelanggaran itu sesuai dengan aturan yang berlaku. | | TNI AU tangkap pilot Singapura. foto : handout/dispenau |
"Diizinkannya pesawat jenis Cessa milik Singapura itu kembali setelah mendapat izin dari Dirjen Perhubungan Udara," kata Komandan Lanud Supadio Pontianak Kolonel (Penerbang) Tedi Rizalihadi di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Sesuai dengan UU No. 1/2009 dan keputusan Dirjen Perhubungan Udara, terhadap pelanggaran itu dikenakan didenda Rp60 juta dan langsung masuk kas negara. "Mabes TNI juga sudah mengeluarkan security clearence sebagai syarat melintas wilayah NKRI," ujarnya.
Danlaud Supadio menyatakan Indonesia perlu waspada dengan pengalaman ini dan berharap itu menjadi pelajaran bagi pesawat asing yang coba-coba masuk ke wilayah udara NKRI tanpa izin.
Pesawat Singapura itu dipaksa mendarat di Pangkalan Udara Supadio pada Selasa sekitar pukul 13.30 WIB, setelah dikawal dengan pesawat Sukhoi Lanud Batam, karena memasuki wilayah Indonesia tanpa izin.
Pesawat itu berisi tiga orang kru yang diidentifikasi bernama kapten Tan Chin Kian (Singapura 13 Oktober 1950), Xiang Bohong (Trainee Chinese 07 Mei 1989), dan Zheng Chen (Trainee Chinese 01 Maret 1990).
Pesawat tersebut tertangkap oleh radar berada di wilayah Indonesia sekitar pukul 11.00 WIB. "Kemudian kami mendapat informasi dari Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang menyatakan ada pesawat asing melintas di wilayah NKRI dari rute Sibu (Sarawak, Malaysia) menuju Singapura," ungkapnya.
Pesawat tersebut tertangkap radar dengan kecepatan 200 knots. "Atas laporan Kohanudnas tersebut, Lanud Batam mengirimkan dua pesawat Sukhoi untuk melakukan pengejaran dan bertemu di utara Pontianak dengan jarak 100 nautical mile," kata Tedi.
Saat itu kebetulan ada pesawat Hawk yang sedang berpatroli Rajawali juga, dan kemudian dilakukan pengejaran dengan Sukhoi dari Lanud Batam.
"Setelah mereka (pilot pesawat) tersebut menyadari tidak memiliki izin terbang di Indonesia, maka mereka dipaksa untuk mengarahkan ke Lanud Supadio," ungkapnya.
Menurut dia pertimbangan didaratkannya di Lanud Supadio karena lebih dekat dari TKP, dan Lanud Supadio juga sudah memiliki unit tempur sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diharapkan bisa mengatasinya.
"Kami saat ini memiliki Paskhas, Pom TNI-AU dan pesawat tempur jenis Hawk. Semua identitas, termasuk peralatan navigasi sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui masuknya ke wilayah NKRI tanpa izin," katanya.
Atas pengamanan ini tentunya menandakan TNI-AU siap menjaga NKRI, dan meningkatkan pengamanan wilayah udara Indonesia, dengan radar-radar yang ada, termasuk pesawat penindak seperti pesawat Sukhoi dan Hawk, kata Komandan Pangkalan Udara Supadio Pontianak itu. (Antara) |
| Di Perbatasan, TNI Dapat 1.000 Botol Miras Ilegal Asal Malaysia Posted: 29 Oct 2014 11:56 PM PDT Satgas Pamtas Yonif Linud 433/JS Kostrad Kabupaten Nunukan menyerahkan lebih dari 1.000 botol miras ilegal asal Malaysia kepada aparat bea cukai di Nunukan. Ribuan miras tersebut merupakan hasil tangkapan di pos pos satgas pamtas wilayah perbatasan. | | Seribu lebih botol miras hasil tangkapan Satgas Pamtas Yonif Linud 433/JS Kostrad di wilayah perbatasan Nunukan diserahkan ke Bea Cukai. |
"Jumlahnya 1.068 botol dan kaleng miras ilegal dari Malaysia. Kebanyakan hasil tangkapan dari pos pos di wilayah perbatasan seperti dari Pos Sei Ular, Pos Tanjung Ar dan Pos Sebuku. Ini tangkapan sebulan terakhir, karena kita sudah tahu pergerakan dari penyelundup miras itu. Kalau bulan kemarin yang kita serahkan ke bea cukai baru 400 botol, karena kita belum mengenal pergerakan para penyelundup ini," ujar Dan Satgas Yonif Linud 433/JS Kostrad Letkol Inf Agus Tatius Sipepu, Kamis (30/10/2014).
Penyerahan ribuan botol miras ilegal tersebut dilakukan agar barang itu dapat ditangani secara hukum, dan menjadi pelajaran bagi para penyelundup miras ilegal di wilayah perbatasan agar menjadi jera.
"Mereka kan banyak jaringan. Jadi mereka main kucing kucingan dengan kita. Mereka juga memanfaatkan kelengahan petugas saat sandar di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan dengan cara menggunakan perahu perahu kecil untuk memindahkan miras ilegal dari kapal-kapal regular jurusan Tawau Nunukan sebelum mengirim miras itu ke wilayah lain di Nunukan," kata Agus. (Kompas) |
%2BMarsetio.jpg "Kasal Respons Positif Kemenko Kemaritiman Kabinet Kerja Jokowi-JK")
