Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Kenakan Baret Merah, Prabowo Hadiri Sertijab Danjen Kopassus
- TNI AL Kembali Sematkan Brevet Hiu Kencana
- Indonesia inginkan Kapal Selam Kilo dalam jumlah besar
- Connie Bakrie : Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia
- Mendag Rusia : Indonesia Akan Beli Kapal Selam Kilo Class - Project 636
| Kenakan Baret Merah, Prabowo Hadiri Sertijab Danjen Kopassus Posted: 24 Oct 2014 12:39 AM PDT Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo memimpin serah terima jabatan Komandan Jenderal Kopassus dari Mayjen TNI Agus Sutomo kepada Mayjen TNI Doni Monardo di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta, Jumat 24 Oktober2014.  Pantauan VIVAnews, pergantian Komandan pasukan elite Angkatan Darat ini dihadiri oleh mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto. Prabowo tampak duduk di bangku tamu undangan barisan depan bersama mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo dan para Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat. Ia tampak memakai baret merah, dengan mengenakan jas hitam dipadu dasi berwarna merah. Selain itu, di barisan depan tamu undangan juga tampak hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Diketahui, sebelum dilantik menjadi Danjen Kopassus, Doni Monardo menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang kemarin digantikan Mayjen TNI Andika Prakasa. Sedangkan Danjen Kopassus sebelumnya, Mayjen TNI Agus Sutomo kini menjabat sebagai Panglima Kodam Jayakarta. "Kemarin, Presiden telah memerintahkan, agar kita selalu meningkatkan kekuatan sehingga tidak pernah gagal dalam tugas," kata Gatot dalam amanatnya. (Vivanews)  | ||||
| TNI AL Kembali Sematkan Brevet Hiu Kencana Posted: 23 Oct 2014 06:51 PM PDT TNI Angkatan Laut kembali menganugerahkan brevet kapal selam yang lazim disebut Brevet Hiu Kencana. Kali ini, beberapa menteri era Presiden SBY mendapat kehormatan tersebut. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, serta Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman.  Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Marsetio, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara di dalam lambung kapal selam yang tengah berlayar di wilayah Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Jawa Timur, Sabtu (18/10/2014). Diberitakan Dispenal, sebelumnya, keenam pejabat tinggi negara tersebut harus turut merasakan berlayar bersama kapal selam KRI Nanggala-402 yang dikomandani Letkol Laut (P) Hari Setyawan (lulusan AAL angkatan 43), di kedalaman 25 meter di wilayah perairan tersebut. Pelayaran perdana mereka didampingi Kasal, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim, dan Komandan Satuan Kapal Selam Koarmatim Kolonel Laut (P) Purwanto. Keenam pejabat melaksanakan peran berlayar dan bertempur di kapal selam, serta menyaksikan langsung bagaimana sebuah kapal selam beroperasi. Salah satu di antaranya mendeteksi posisi kawan dan lawan melalui periskop serta mencoba mengoperasikan alat-alat yang ada di kapal selam seperti alat deteksi dan navigasi lainnya. Seusai melaksanakan pelayaran dan penyelaman, mereka secara resmi diangkat sebagai warga kehormatan kapal selam TNI AL, ditandai dengan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana di dada sebelah kanan oleh Kasal. Upacara penyematan brevet merupakan salah satu bentuk penghormatan, rasa terima kasih, dan penghargaan dari jajaran TNI Angkatan Laut atas jasa, perhatian, perjuangan, dukungan, kerja sama yang terjalin dengan baik, dalam upaya turut serta membesarkan dan memajukan TNI Angkatan Laut, terutama berpartisipasi demi kemajuan pengembangan kapal selam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hingga kini, pejabat yang telah diangkat menjadi warga kehormatan kapal selam dan berhak menerima brevet kehormatan Hiu Kencana sebanyak 142 orang. Brevet Hiu Kencana merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam, dalam taktik dan teknik peperangan bawah permukaan laut, yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa korsa bagi para pemakainya. Setiap personel yang akan memasuki kapal selam, terlebih dahulu harus dicek kesehatannya oleh dokter spesialis hyperbaric, sebagai salah satu persyaratan yang mutlak dilaksanakan. Karena, tekanan yang ada di dalam kapal selam berbeda dengan tekanan ketika berada dalam ruangan kapal atas permukaan, sehingga personel yang masuk kapal selam ketika berlayar perlu dibatasi. Demikian juga pada setiap penugasan sebagai personel pengawak di kapal selam memerlukan berbagai kriteria khusus yang harus dipenuhi, baik dari aspek fisik, kesehatan, kejiwaan dan kesamaptaan jasmani, serta mampu bekerja sama sebagai team work yang solid. Tuntutan kriteria ini, menjadi pembeda antara prajurit kapal selam dengan prajurit yang berdinas di tempat lainnya. Kapal selam merupakan salah satu alutsista andalan bagi sebagian besar Angkatan Laut negara di dunia, khususnya yang mempunyai perairan laut serta kepentingan terhadap akses dan pengendalian maritim. Kepemilikan kapal selam oleh satu negara sangat bernilai strategis, karena merupakan instrumen kekuatan yang digunakan, di masa perang maupun masa damai. KRI Nanggala-402 dibuat oleh galangan Howaldtswerke, Kiel, Jerman Barat pada 1981. Kapal selam tipe 209/1300 ini banyak digunakan oleh Angkatan Laut negara-negara di dunia. KRI Nanggala-402 menjadi kapal TNI AL kedua yang menyandang nama Nanggala. Kapal pertamanya adalah salah satu dari 12 kapal selam kelas Tjakra buatan Rusia (kelas Whiskey) yang di-scrap/dihapus tahun 1970-an. Kapal selam tersebut pernah terlibat dalam penugasan negara dalam operasi perebutan Irian Barat, untuk kembali ke pangkuan NKRI. (JMOL)  | ||||
| Indonesia inginkan Kapal Selam Kilo dalam jumlah besar Posted: 23 Oct 2014 06:46 PM PDT Mengapa Indonesia ingin membeli kapal selam pada saat ini?. Presiden baru Indonesia Joko Widodo sedang mempertimbangkan melanjutkan pembelian kapal selam kelas Kilo Rusia yang dibatalkan awal 2014. Informasi ini dari Voice of Rusia tanggal 21/10/2014 yang mengutip pernyataan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Manturov yang mengumumkannya setelah bertemu dengan Presiden baru Indonesia Joko Widodo.  Mereka juga mempertimbangkan kerjasama di bidang energi di mana perusahaan Rusia akan membangun pabrik di kilang minyak Indonesia, membahas perluasan penyediaan peralatan militer ke Indonesia, yaitu kapal selam proyek 636, seperti yang disampaikan Menteri Denis Manturov. Namun sumber tidak mengatakan berapa banyak pengadaan kapal selam yang dibahas kedua negara dalam diskusi ini. Tapi, pengadaan kapal selam yang direncanakan Indonesia pada akhir 2013 menunjukkan, kemungkinan besar akan membeli tidak kurang dari 10 unit Kilo 636 Rusia. Namun sumber tidak mengungkapkan apakah pembelian ini terkait kelanjutan pembicaraan Jakarta dan Moskow yang sempat hendak membeli kapal selam yang telah digunakan oleh Rusia, namun dibatalkan karena tidak ada jaminan kualitas. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki armada kapal selam sejak 1967. Indonesia telah menerima banyak kapal selam kelas Whiskey dari Uni Soviet. Pada tahun 1981, Indonesia membeli 2 kapal selam Cakra Type 209 dari Jerman, untuk menggantikan kapal selam Whiskey. Karena situasi yang tidak stabil di wilayah regional, pada tahun 2012 Indonesia memutuskan untuk membeli lagi 3 tiga kapal selam Chang Bogo dari Korea Selatan senilai 1,07 miliar dolar, dan diharapkan semua dipindahkan secara bertahap ke Indonesia tahun 2015 2016. Sejauh ini, Indonesia selalu berdiri di luar sengketa teritorial di Laut China Selatan. Namun sekarang, sengketa kedaulatan antara China, Vietnam dan Filipina meningkat di Laut China selatan, sehingga Jakarta terpaksa mengubah strategi militer mereka. Saat menghadiri konferensi tentang sistem peringatan dini di bidang keamanan maritim di Batam, Kepulauan Riau, awal bulan ini, Kepala Koordinasi Keamanan Laut, Laksamana Madya Albert Mamahit Desi memperingatkan, sengketa teritorial di Laut China Selatan merupakan ancaman nyata, yang cepat atau lambat akan mempengaruhi negara Indonesia. Dia mengatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna Indonesia tidak secara langsung terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, tapi, tampaknya sengketa itu mendekati daerah Indonesia dan China belum mengklarifikasi pernyataan mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ini jelas merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Masalah menjadi lebih kompleks ketika perselisihan muncul antara negara-negara anggota ASEAN dan China, akan sulit untuk menemukan kesamaan, meskipun solidaritas ASEAN selalu dipertahankan, ujar Desi Albert Mamahit. Indonesia harus siap menghadapi setiap gerakan dari setiap pihak yang berkepentingan dalam sengketa di Laut China Selatan. (baodatviet.vn | JKGR )  | ||||
| Connie Bakrie : Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia Posted: 23 Oct 2014 06:41 PM PDT Salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla adalah meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia.
Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNN Indonesia (22/10) mengatakan Jokowi punya tugas berat dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia. Wanita yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Menteri Pertahanan Indonesia 2014-2019 ini mengatakan sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai bergerak dalam mempertahankan wilayah lautnya yang kaya. Berikut wawancara lengkap CNN Indonesia dengan Connie Rahakundini Bakrie: Jokowi akan mewujudkan maritim sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim, menurut anda apakah visi ini cukup rasional? Justru sangat rasional. Seperti penasihat beliau Pak Andi Wijayanto dan juga kami yang beraliran realis sejati, maka jelas pendekatan akan pencapaian national interest dari Jokowi sangat berbeda dengan Presiden ke-6 yang menganggap negeri dengan 12 lautan dan 39 selat seperti Indonesia adalah negeri yang mampu melakukan visi politik "thousand friend, zero enemy". Jokowi sangat paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya. Jadi beliau rupanya paham betul akan defense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Soeharto kita jalankan. Saya kira, sejauh ini, hanya Soekarno dan Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia di abad ini. Perhatikan saja pidato perdana Jokowi tentang "memunggungi lautan" dan kutipan lain dari Pidato Soekarno dimana saat kepemimpinannya, Indonesia kemudian terbukti menjadi kekuatan terbesar di bumi bagian Selatan. Apa yang perlu digarisbawahi oleh Jokowi dalam memajukan bidang maritim untuk kemajuan ekonomi Indonesia? Hal ini sudah beliau garis bawahi sejak masih dalam konsep Nawa Cita-nya bersama JK saat beliau kampanye. Realisasinya adalah beliau sadar betul akan perlunya konektivitas antar pulau untuk saling bertukar hasil bumi andalannya masing-masing. Saat bertemu dengan saya, beliau paparkan tentang rencana pembangunan 26 port tambahan Indonesia dan akan dibiayai secara mandiri melalui efektifitas penanganan keuangan Pelindo 1 dan 2. Selain itu terkait data kemiskinan nelayan. Pada saat ini armada perikanan tangkap di dominasi armada tradisional, mencakup perahu tanpa motor 50%, motor tempel 26% dan kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16% jadi total sekitar 90%. Jumlah armada tersebut tidak otomatis menggambarkan jumlah nelayan, karena setiap kategori armada terdiri dari jumlah nelayan yang berbeda. Diperkirakan jumlah nelayan dengan armada di bawah lima GT sebanyak 1,3 juta jiwa atau 66%. Sulit untuk mengatakan bahwa nelayan dengan armada ini pasti miskin, atau di atas lima GT pasti tidak miskin. Nelayan perahu tempel yang menangkap ikan kerapu tentu hasilnya relatif lebih baik dari seorang ABK biasa yang ikut di kapal 50 – 100 GT selama 40 Hari. Jadi Jokowi harus mendorong menteri dan kementerian terkait bahwa alat tangkap belum bisa menjadi indikator kemiskinan. Jelaslah, tidak adanya data kemiskinan nelayan ini mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.
Sebenarnya seberapa besar potensi laut Indonesia, sampai harus diperhatikan betul? Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya, antara lain: Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal. Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol. Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal. Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa Negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar. Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu km2, yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia. Bidang pertahanan maritim juga jadi salah satu prioritas Jokowi, menurut Anda apakah yang perlu dibenahi dari pertahanan laut Indonesia? Terkait pertahanan, mari bicara soal SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Tanpa disadari, sudah lima puluh tahun lebih, sejak Deklarasi Juanda 1957, bangsa ini seakan membiarkan potensi tiga ALKI yang dimiliki untuk dilalui begitu saja oleh kapal-kapal asing yang lalu lalang. Padahal, melalui tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda, Indonesia bisa meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya. Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya. Permasalahannya, nampaknya ada yang kurang ketika Deklarasi Juanda tahun 1957, yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi Indonesia. Deklarasi Juanda hanya fokus dalam memperjuangkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di tingkat PBB. Sementara sisi ekonomi terutama yang terdapat di jalur-jalur ALKI tidak mendapat perhatian serius para pemuka bangsa Indonesia waktu itu. Sekarang Jokowi sudah datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Ir. Juanda untuk memperjuangkan sisi ekonomi dari pemanfaatan ALKI dan kekayaan SDA laut dan maritim kita. Maka dari sisi defense sudah jelas rencana pembelian tiga drone sekelas Global Hawk meskipun mahal tapi menjadi murah jika kita bandingkan dengan kerugian ratusan ribu kali lipat jika kita tidak membelinya. Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 knots dan cruising radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misilles dan 20mm automatic gun serta radar navigasi dan warning receiver. Indonesia ini kan besar, kalau kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, percaya deh, soon our economic wil be rocketing! Soal pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga, Australia contohnya, apa yang harus ditingkatkan Jokowi dalam mempertahankan garis batas Indonesia dari kekuatan asing? Australia AMIZ harus di counter dengan IMIZ atau Indonesia Maritime Identification Zone. Itu mutlak menurut saya dilakukan oleh Jokowi dan JK. Ini menunjukan kita juga punya sikap dan harga diri bukan saja sebagai penonton yang melihat pertunjukan film di perairan kita tapi menjadi pemain di situ dan mengatur jalannya skenario keamanan dan ketertiban kawasan. Bukan saja AMIZ tapi saya kira radius dan cakupan ADIZ (air defense identification zone) Indonesia harus disampaikan segera oleh Jokowi secara tegas, mumpung ADIZ masih bisa ditetapkan secara unilateral. Karenanya, jelas visi misi Jokowi yang berwawasan Ocean Leadership ini juga harus didukung oleh Menhan dan Menlu yang memliliki visi misi serupa dan berani bersuara serta menunjukan sikap lebih sebagai pemain dari pada penonton. Apa tantangan Jokowi dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia? Tantangan pertama, adalah untuk segera mewujudkan National Security Council. Kedua, dalam lakukan efektifitas dan efisiensi anggaran di 13 departemen yang bermain di laut kita. Jangan sampai 13 departemen ini berebut anggaran, mementingkan ego masing-masing. Banyak pengamat mengatakan, Jokowi akan lebih inward-looking artinya lebih berpandangan ke dalam negeri, berbeda dengan SBY yang outward-looking. Bagaimana menurut Anda? Saya melihatnya malah terbalik. Jokowi sangat outward-looking makanya beliau bermimpi menjadikan kembali Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Catat: Dunia, bukan kawasan. SBY menurut saya sangat inward looking dengan paradigma "thousand friend, zero enemy" dan tetap berkutat di MEF (minimum essential force) untuk anggaran pertahanan misalnya. Jadi, jikapun dinilai outward looking menurut saya lebih untuk self branding image-nya sebagai seorang SBY sendiri - bukan buat Indonesia - sebagai suatu bangsa yang membawa urgensi kepentingan-kepentingan nasional. (CNN)  | ||||
| Mendag Rusia : Indonesia Akan Beli Kapal Selam Kilo Class - Project 636 Posted: 23 Oct 2014 06:23 PM PDT Bertemu Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, Selasa (21/10/2014) lalu, Menteri Perdagangan Rusia, Denis Manturov, menyatakan, Indonesia siap membeli kapal selam Rusia. Menurutnya, rencana pembelian kapal selam sudah dihubungkan dengan industri galangan kapal Rusia. Saat ini, Indonesia sedang mempertimbangkan kemungkinan perluasan kerja sama militer dan teknis, termasuk pasokan kapal selam Rusia.
Selain itu, ada rencana untuk bekerja sama energi dan untuk pembangunan kilang minyak Rusia di Indonesia. Lebih lanjut, Manturov menyatakan, Rusia telah siap membahas dan mengembangkan kilang tersebut. "Rekan-rekan kami Indonesia telah mengangkat masalah ini untuk pertama kalinya dan kami siap untuk membahas dan mengembangkan daerah ini, kemudian menyangkut kerja sama dalam pengadaan militer, kami sedang mempertimbangkan kemungkinan memasok proyek 636 kapal selam diesel-listrik (ke Indonesia)," pungkasnya.  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
No comments