Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Legislator: Perlu penguatan dan peningkatan personel TNI AL
- Jerman Segera Kirim 52 tank Leopard Pesanan Republik Indonesia
- Australia’s Maritime Identification System Ancam Kedaulatan Laut Indonesia
- Tanpa Persenjataan Mutakhir, Negara dengan SDM Mumpuni Akan Lemah
- Kembalikan Kepercayaan Pelayaran Internasional, Bakamla Harus ‘Single Agency’
- Dukung Minimum Essential Force, PT PAL Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas Produksi
| Legislator: Perlu penguatan dan peningkatan personel TNI AL Posted: 22 Jun 2014 09:11 PM PDT Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati mengatakan perlu dilakukan penguatan dan peningkatan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL mengingat eskalasi ancaman.
"Ancaman dan tantangan keamanan terbesar yang ada di wilayah Asia Tenggara saat ini adalah memanasnya konflik Laut Tiongkok Selatan dimana melibatkan beberapa negara di kawasan Asean seperti Filipina, Malaysia, Thailand ,Vietnam," kata Susaningtyas atau Nuning di Jakarta, Senin. Politisi Partai Hanura itu mengatakan situasi di Laut Tiongkok Selatan patut diwaspadai karena merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. "Oleh karena itu Indonesia dalam hal ini TNI mempunyai peranan penting dalam membangun kestabilan dan keamanan regional guna memelihara keseimbangan di antara negara-negara berkepentingan yang dikendalikan oleh kekuatan dari luar wilayah," kata dia. Indonesia, katanya, harus bisa meningkatkan hubungan, menyebarkan gagasan, dan melontarkan inisiatif terwujudnya U-shape line area sebagai zona ASEAN- China Strategic Petroleum Reserve dan terciptanya ASEAN-China Maritime Security Initiative pada pengawasan dan patroli laut-udara di wilayah Laut Cina Selatan. Masalah keamanan yang lain dan perlu untuk ditangani bersama adalah mengatasi kejahatan lintas Negara (transnational crime ) dan isu-isu keamanan perbatasan lainnya. Wilayah perbatasan yang jauh dan pengawasan sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai gerbang kegiatan ilegal, misalnya perompakan/pembajakan, penyelundupan, penangkapan ikan secara ilegal, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan dan pelintasan batas ilegal. "Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo bahwa sebagai negara maritim kita harus memberi penguatan terhadap politik anggaran kemaritiman diperbesar, hal tentu mengingat meningkatnya eskalasi ancaman kewilayahan yang ada," ujarnya. "Ini sebenarnya kan suatu kondisi yang terkait Sea Power di mana dalam menjaga wilayah terpadu. Kita mayoritas perairan, justru itu armada laut yang dibesarkan agar kita juga bisa lakukan pengawasan critical border," kata Nuning. (Antara)  | ||
| Jerman Segera Kirim 52 tank Leopard Pesanan Republik Indonesia Posted: 22 Jun 2014 08:32 PM PDT Sebanyak 52 tank Leopard siap dikirimkan dari Jerman ke Indonesia di pengiriman pertama ini. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total pemesanan TNI AD 2013 sebanyak 164 unit.  Upacara pengiriman pertama (roll out) 52 tank dilakukan di Unterluss, Jerman. Rombongan High Level Commitee (HLC) dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan turut dalam rombongan tersebut mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Rombongan dijadwalkan bertolak dari Jakarta Minggu (22/6/2014) pagi ini menuju Hamburg. Pembelian tank Leopard merupakan inisiasi KSAD saat itu, Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Adapun alasan perlunya pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) tersebut sebagai bagian dari modernisasi alutsista. "Alutsista Indonesia termasuk yang paling terbelakang bahkan di antara beberapa tetangga negara ASEAN. Selama ini Indonesia hanya mengandalkan pada tank tempur ringan seperti Scorpion, dan AMX-13. Ketiga jenis tank ringan ini terbilang sudah uzur," jelas Edhie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/6/2014). Selain itu, pembelian Leopard juga merupakan bagian dari penyegaran alutsista setelah 30 tahun lamanya tanpa penyegaran. "Penyegaran ini diperlukan Indonesia dalam menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Edhie. Sesuai dengan perjanjian jual beli yang dilakukan pada tahun 2013 lalu, Kemenhan telah memesan 164 tank Leopard jenis main battle tank dan medium tank IFV Marder. Tank Leopard ini dibeli lengkap beserta amunisi, peluru latihan dan suku cadang oleh Kemhan dari perusahaan Jerman, Rheinmettal AG, atas persetujuan Pemerintah Jerman. "Kehadiran kami di Unterluss adalah untuk melihat langsung persiapan akhir yang meliputi inspeksi teknis dan uji coba unit tank Leopard yang akan dikirim ke Indonesia," ujar Edhie. "Rencananya 26 MBT dan 26 marder ini bisa tiba di Indonesia dalam waktu dekat dan bisa diperagakan pada upacara perayaan hut TNI 5 Oktober mendatang," kata Komandan Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Brigjen TNI Mulyanto. (Detik)  | ||
| Australia’s Maritime Identification System Ancam Kedaulatan Laut Indonesia Posted: 22 Jun 2014 08:27 PM PDT Australia's Maritime Identification System (AMIS) dapat mengancam kedaulatan laut Indonesia. AMIS merupakan manifestasi konsep regional maritime security Amerika Serikat yang diterjemahkan Australia untuk menguatkan strategi pertahanan maritim.  "Dengan adanya AMIS, Australia dapat memantau seluruh potensi laut kita melalui radarnya. Mereka menganggap Indonesia adalah jalur strategis yang dapat membendung kekuatan Tiongkok," ujar Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Dispenal Mabesal, Kolonel Laut Suradi AS saat ditemui JMOL di ruang kerjanya. Melihat ancaman tersebut, sudah selayaknya pemerintah menanamkan doktrin maritim bagi rakyat Indonesia untuk meng-counter gejala ini. Doktrin tersebut juga akan berpengaruh pada alutsista TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut. Lebih jauh, Suradi mengatakan, saat ini TNI AL telah melakukan langkah-langkah strategis untuk membendung AMIS. Namun, karena berkaitan dengan strategi maka langkah-langkah tersebut juga bersifat rahasia. "Tentunya langkah-langkah strategis yang berkaitan dengan strategi untuk membendung AMIS itu berkaitan juga dengan alutsista, dan ini belum menjadi konsumsi publik karena nanti kekuatan kita dapat diukur oleh negara tetangga," tambahnya. Memberdayakan Pulau Terluar Sementara itu, di tempat terpisah, peneliti dari Klub Studi Perbatasan (KSP), Steven Pailah, menyatakan, konsep AMIS merupakan kelanjutan dari regional defence yang menjadi pijakan strategi forward defence Australia. Jika ditelusuri, kebijakan pertahanan Australia justru menempatkan Indonesia sebagai wilayah ancaman dalam konsentrik pertahanannya. Menurut Steven, Pertahanan Australia dari tahun ke tahun terbagi dalam beberapa fase. Fase pertama tahun 1901-1942 dan 1945-1969 yang membawa militer Australia terintegrasi dalam pertahanan Inggris, Imperial Defence, menjadi Commonwealth Defence. Fase kedua tahun 1955-1972, Australia menerapkan forward defence atau strategi pembendungan komunisme di Asia Tenggara. Fase ketiga tahun 1973-1997, strategi pertahanan Australia menjadi Defence of Australia. Fase keempat tahun 1997 hingga sekarang, Australia menerapkan regional defence dengan strategi varian kerja sama pengembangan Pertahanan Misil (Missile Defence) bersama AS. Melihat perkembangan pertahanan Australia dari tahun ke tahun, Steven berharap agar Indonesia dapat membuat kebijakan yang diarahkan pada supply logistic reguler dengan memberdayakan pulau-pulau kecil sebagai pangkalan bantu dan perantara. "Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas, kapasitas minimum dan kesiapan armada laut yang serba pas-pasan, setidaknya kita sudah melakukan upaya untuk menjaga Tanah Air Indonesia," katanya. (JurnalMaritim)  | ||
| Tanpa Persenjataan Mutakhir, Negara dengan SDM Mumpuni Akan Lemah Posted: 22 Jun 2014 08:19 PM PDT Pertahanan sangat penting bagi kedaulatan sebuah negara. Dengan kekuatan sistem pertahanan sangat baik, dapat dipastikan NKRI menjadi Negara Kepulauan yang disegani dunia.
"Hampir 80 persen perdagangan internasional melalui laut. Dan yang menakjubkan 60 persennya melalui jalur perairan Indonesia," ujar Kasubdispenum Mabes AL, Kolonel Laut (P) Suradi Agung Slamet, ketika dijumpai di kantornya. Dari kepadatan Perairan Indonesia yang dilalui kapal-kapal niaga tersebut, bukan tidak mungkin mengancam Kedaulatan NKRI. Menurut Suradi, ihwal mengenai kedaulatan, sangat dibutuhkan sebuah sistem pertahanan kekinian atau mutakhir. Ia menjelaskan, dalam alutsista, TNI AL bercara pandang, "Senjata yang diawaki, bukan awak yang dipersenjatai." Suradi yang pernah menjadi Komandan Kapal Republik Indonesia (KRI) itu pun mengatakan, dalam mempertahankan kedaulatan, SDM yang berkemampuan mumpuni tanpa dipersenjatai mutakhir akan lemah. TNI AL memiliki Empat Sistem Persenjataan Terpadu, yakni KRI, senjata, Korps Marinir, dan pangkalan. Pentingnya persenjataan tersebut dapat diartikan sebagai kekuatan garda terdepan dalam menghadapi ancaman dari luar. (JurnalMaritim)  | ||
| Kembalikan Kepercayaan Pelayaran Internasional, Bakamla Harus ‘Single Agency’ Posted: 22 Jun 2014 08:16 PM PDT Kepercayaan pelayaran internasional terhadap aparat keamanan laut (kamla) sangat diperlukan. Selama ini, aktivitas kamla diberitakan negatif oleh International Maritime Organization (IMO), Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), dan International Maritime Bureau (IMB). Hal tersebut akan berdampak buruk pada pertahanan NKRI.
"Opini negatif mengenai Black Area Sea yang pada akhirnya mempermudah kapal-kapal perang negara berbendera dapat mengawal keluar dan masuk ke Perairan Indonesia," ujar Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla), Laksamana Madya D.A Mamahit, beberapa waktu lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pemberitaan negatif IMO, ReCAAP, dan IMB tentang kurangnya keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia membuat tingkat premi asuransi tinggi. Tingkat keamanan dan Keselamatan yang rendah ini bisa jadi karena banyak aparat di laut yang beroperasi secara sektoral. Mamahit mengatakan, "Banyak laporan yang diterima bahwa ketika aparat melakukan pemeriksaan kapal, tidak lama kapal aparat lain pun memeriksa." Beberapa uapaya dilakukan Bakorkamla seperti penguatan kontrol data dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dengan harapan dilaporkan ke IMO atas kejadian-kejadian di laut. Selainitu, menyosialisasikan perbedaan sea roberry dan sea piracy. Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui amandemen UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, khususnya pasal 24 ayat C yang menjadi dasar terbentuknya Bakamla (Badan Keamanan Laut). Seslakhar Bakorkamla, Dicky R Munaf, mengatakan, "Kita diberi waktu selambat-lambatnya tanggal 18 September 2014 untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk perangkat hukumnya." Bakamla nantinya berprinsip single agency. Semua perintah gerak stakeholder atas seizin Bakamla. "Bakamla memang belum bisa menjadi multi task single agency, tapi tujuan Bakamla adalah untuk keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia, menghilangkan perlahan ego sektoral masing-masing instansi yang memiliki kepentingan di laut," tegas Dicky. (JurnalMatirim)  | ||
| Dukung Minimum Essential Force, PT PAL Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas Produksi Posted: 22 Jun 2014 08:08 PM PDT Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI menjadi salah satu poin penting dalam hal pertahanan negara menuju era global. Persoalan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kemampuan industri militer dalam negeri, seperti LAPAN, Pindad, PT PAL, PT DI, BPPT, PT Dahana, dan sebagainya. +105+Meter-FRIGATE+buatan+PT+PAL.jpg) "Kapasitas alutsista yang modern dan memadai tentu akan meningkatkan pamor dan menambah rasa percaya diri bangsa kita di tengah-tengah dinamika hubungan antarnegara yang terjadi," ujar Direktur Utama PT PAL, Muhammad Firmansyah Arifin, kepada JMOL di Surabaya, Rabu (18/6). Menurut Firmansyah, peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki Indonesia menjadi sangat penting, mengingat Indonesia memiliki lautan yang sangat potensial dan strategis. Alutsista memadai akan sangat berguna apabila suatu ketika terjadi ancaman di wilayah perairan Indonesia, seperti yang terjadi di wilayah Ambalat. Seperti diketahui, TNI AL terus berupaya meningkatkan teknologi dan kuantitas alutsista yang dimiliki. Keinginan kuat TNI AL meningkatkan alutsistanya diwujudkan dengan menjalin kerja sama yang erat dengan industri militer dalam negeri. Salah satunya, PT Penataran Angkatan Laut (PT PAL) di Surabaya. PT PAL memahami tantangan yang dihadapi TNI AL dan berkomitmen kuat senantiasa mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pertahanan negara. "PT PAL senantiasa mendukung kebutuhan TNI AL, dengan berusaha memenuhi setiap pesanan yang diberikan kepada kami," kata Firmansyah. Ia menjelaskan, beberapa alutsisita yang dipesan TNI AL kepada PT PAL antara lain LPD 125-KRI Banjarmasin, Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR), Fast Patrol Boat 28 M, Fast Patrol Boat 57 M, serta KCR 60 M KRI Sampari. PT PAL saat ini sedang dalam proses perencanaan pembuatan kapal selam pesanan TNI AL. Alih Teknologi Di sisi lain, harus diakui bahwa tidak semua komponen kapal dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Untuk kapal perang, sekitar 60 persen komponennya dibuat di dalam negeri. Sedang sisanya diimpor dari berbagai negara. Untuk kapal niaga, komponen yang mampu diproduksi dalam negeri sebesar 70 persen. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi, PT PAL sering kali melakukan proses alih teknologi. Upaya yang dilakukan PT PAL dalam rangka alih teknologi tersebut utamanya dalam menyiapkan kualitas SDM yang andal. SDM yang disiapkan melalui proses seleksi yang ketat, kemudian training peningkatan kemampuan teknis maupun mentalitas. Alutsista yang dibutuhkan di masa depan tentu harus dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan strategis. "Kemenhan saat ini sedang membuat pemetaan untuk kebutuhan alutsista, baik dari jumlah maupun teknologi yang dibutuhkan, serta kapasitas galangan kapal. Dari pemetaan ini akan dapat dilihat perbandingan antara perencanaan dan pemenuhannya. Untuk itulah pemetaan dibutuhkan," pungkasnya. (JurnalMaritim)  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments