| Wujudkan Poros Maritim, Para Menteri Jokowi-JK Harus Punya Visi Maritim Posted: 25 Aug 2014 10:53 PM PDT Saat ini desas-desus calon pembantu Jokowi mulai beredar di berbagai media. Hal ini menjadi momentum tepat untuk melihat kriteria dan rekam jejak seseorang, apakah layak menjadi menteri atau tidak. Apabila visi Jokowi adalah mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, sudah sepatutnya para menteri harus bervisi sama.
"Dalam aspek maritim, tentu kita melihat beberapa kementerian yang sangat erat kaitannya dengan bidang maritim, seperti Menteri Pertahanan, Kelautan, Perhubungan, Keuangan, dan Pekerjaan Umum," ujar Relawan Seknas Jokowi, Laksma (Purn) Arnold di kantor Seknas Jokowi beberapa waktu lalu.
Konsep Tol Laut yang menjadi program turunan doktrin Poros Maritim, dalam pengimplementasiannya sangat erat dengan kementerian-kementerian tersebut.
"Tol Laut itu kan berbeda dengan tol darat. Kalau tol darat harus bikin jalanannya dulu, baru dipikirkan mobil dan tempat transitnya. Sedangkan Tol Laut jalanannya sudah ada, tinggal dermaga dan kapalnya yang perlu dipikirkan," tuturnya.
Pembangunan dermaga di beberapa titik dan jumlah kapal merupakan syarat mewujudkan Tol Laut itu. Jadi, kementerian terkait harus bisa bekerja sama untuk mewujudkan itu.
Lebih lanjut, mantan pejabat Polhukam ini menambahkan, perwujudan Poros Maritim Dunia juga perlu dibentuk Menko Kemaritiman. Namun bagaimana format dan siapa orangnya yang layak mengisi pos tersebut, Arnold tidak menjelaskan.
"Entah nanti Pak Jokowi membentuk Menko Maritim atau tidak, yang pasti menurut saya, itu perlu ada, dan entah siapa calon menterinya, pastinya Pak Jokowi sudah memiliki kriteria sendiri. Harapan saya, orang tersebut memiliki visi maritim yang jelas dan bersih track record-nya," tambah Arnold.
Harus Berjiwa Pancasila
Sementara itu, di tempat terpisah, anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Rully Soekarta, mengingatkan, pentingnya jiwa Pancasila dari para calon Menteri Jokowi.
"Kriteria dari para calon menteri Jokowi, selain dia memiliki kapasitas dalam bidangnya, dia juga harus berjiwa Pancasila dan paham sejarah bangsa ini," ujarnya.
Jiwa Pancasila merupakan komitmen dari seseorang yang bakal mengurusi masalah orang banyak. Rully menambahkan, tolak ukur dari seseorang yang memiliki jiwa seperti ini adalah dia yang memiliki riwayat jelas.
"Orang itu sebelumnya pernah membahas Pancasila dan UUD 45 dalam berbagai forum dan dia mengerti betul seluk beluk dari kedua pusaka itu. Dan secara objyktif, dia memahami bahwa NKRI ini unik dan berbeda dengan negara-negara lainnya," ucap Wasekjen PKPI itu.
Sumber : JMOL |
| Marinir, Garda Terdepan Pengamanan Situasi di Ambon Posted: 25 Aug 2014 10:49 PM PDT Sejak 1998, pasukan Marinir kerap dikenal dekat dengan rakyat. Di berbagai daerah, Marinir mendapat pujian dan sanjungan. Seperti di Ambon, batalyon Marinir tampak baru selesai mengamankan situasi daerah pada pengumuman sidang Mahkamah Konstitusi (MK), 21 Agustus 2014 lalu. | | Marinir turut dalam Apel Pengamanan Putusan MK di Ambon. (Foto: Dispen Marinir) |
Dilansir laman Korps Marinir, personel Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon terlibat dalam apel gelar TNI-Polri di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (21/8).
Gelar yang dipimpin langsung Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryandi, selaku pengambil apel tersebut merupakan kesiapsiagaan secara optimal oleh TNI-Polri, khususnya Marinir dalam operasional pengamanan kota Ambon. Apel itu sewaktu-waktu dibutuhkan dan digerakkan mengingat hasil Pilpres beberapa waktu yang lalu masih terdapat gugatan dari salah satu kandidat.
Pangdam XVI Pattimura dalam sambutannya, mengajak seluruh masyarakat bersama-sama TNI/Polri dan Pemerintah Daerah untuk senantiasa menjaga dan menciptakan situasi serta kondisi wilayah yang semakin kondusif, sebab hanya dengan kondisi wilayah yang kondusiflah pembangunan di daerah akan berlangsung dengan lancar yang muaranya akan berhasil menyejahterakan rakyat.
Selain itu, Pangdam XVI Pattimura mengatakan bahwa TNI/Polri merupakan bagian terpadu satu sama lain. Hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin dengan baik membuktikan bahwa prajurit TNI/Polri dapat mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah Maluku.
"Dengan dilaksanakannya apel ini akan semakin memperkuat kemampuan antisipatif aparat terkait terhadap berbagai potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang mungkin terjadi," harapnya kepada seluruh peserta apel.
Hal itu menandakan bahwa prajurit Marinir di mana pun berada selalu menjadi garda terdepan dalam pengamanan situasi daerah dalam kondisi apa pun. Di Ambon, itu bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh prajurit Marinir.
Peristiwa Ambon Berdarah tahun 1999-2000, prajurit Marinir dengan proaktif mengamankan situasi tesebut dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Pascakejadian, Marinir selalu mendapat tempat di hati masyarakat Ambon.
Warga Ambon, Sani Pattikawa, saat dihubungi JMOL menuturkan, masyarakat Ambon merasa nyaman jika berada di dekat Marinir.
"Kehadiran tentara Marinir sangat diterima oleh masyarakat Ambon. Beta ingat saat beta masih kecil ketika terjadi konflik tahun 1999, rumah beta dijaga oleh beberapa pasukan Marinir. Di situ beta selalu diajak bermain tebak-tebakan oleh mereka," ujar Sani. (JMOL) |
| Indonesia Poros Maritim Dunia Menuju Ekonomi Berbasis Kelautan Posted: 25 Aug 2014 10:46 PM PDT Penulis : Bambang Usadi
Analis Kebijakan Utama Mabes Polri, Dan Satgas II Tim Korkamla Bakorkamla RI, Doktor Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM).
TANTANGAN perkembangan perekonomian dunia memasuki era baru. Semangat globalisasi perdagangan menjadi ruh kesadaran dalam pembuatan setiap kebijakan negara-negara di dunia, yang didorong dan difasilitasi organisasi-organisasi perdagangan dunia, utamanya WTO (World Trade Organization).
Semangat ini dilandasi sebuah dasar pemikiran hasil kristalisasi berbagai pengalaman dan pandangan kritis mengenai perdagangan antarnegara dengan berbagai hambatan dan tantangannya. Rezim perdagangan yang dikembangkan menganut paham zero resistance yang menekankan bahwa volume perdagangan antarnegara dapat diperbesar meningkat berkali lipat apabila negara-negara yang terlibat dalam perdagangan berupaya sungguh-sungguh menghilangkan hambatan perdagangan. Salah satunya, menghapus bea masuk barang impor.
Situasi arus barang pun turut terpengaruh berubah, seiring perubahan tingkat produktivitas. Negara-negara kawasan Asia tumbuh sangat cepat (terutama Tiongkok), sementara perekonomian negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sedang mengalami kejenuhan dan akhir-akhir ini justru mengalami penyusutan (kontraksi).
Situasi ini mampu semakin menggeser arus perdagangan dari dan menuju Asia (terutama Tiongkok). Setidaknya diperkuat dengan fakta yang telah ada, sejumlah 45 persen seluruh volume perdagangan laut melalui jalur laut Indonesia.
Seiring potensi peningkatan volume perdagangan yang pesat dengan diberlakukannya pasar bebas bagi negara-negara yang tergabung menjadi anggota WTO dan potensi semakin meningkatnya produktivitas perekonomian Tiongkok maka harus mampu diterjemahkan sebagai sebuah tantangan pengembangan wilayah laut Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Karena, arus perdagangan yang terjadi, menggunakan moda transportasi laut, dari dan menuju Tiongkok, akan banyak memanfaatkan alur laut di wilayah Indonesia.
Posisi Strategis Laut Indonesia
Indonesia merupakan Negara Kelautan terbesar di dunia yang memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar dan kecil. Jumlah pulaunya lebih dari 13.500 buah dan mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia terletak pada posisi geografis sangat strategis, terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera, serta memiliki wilayah laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.
Luas wilayah laut Indonesia mencapai ¾ dari seluruh wilayah Indonesia. Selat Malaka dan jalur ALKI secara umum merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume perdangangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan seluruh dunia. Sampai saat ini, Laut Indonesia berpotensi meningkat di masa-masa datang, mengingat prospek perkembangan perekonomian di wilayah Asia masih menjanjikan.
Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis seharusnya mampu menempatkan prioritas kebijakan nasional diorientasikan pada kepentingan Indonesia di wilayah laut. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipertahankan sesuai cita-cita konstitusi, hendaknya dalam menetapkan kebijakan dan kepentingan nasional Indonesia mengutamakan integrasi wilayah nasional secara menyeluruh, menjamin politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas pembangunan Indonesia yang berorientasi di wilayah laut, di samping untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan besar lainnya, menyangkut kepentingan menjaga keutuhan NKRI mengingat ¾ wilayah Indonesia merupakan wilayah laut.
Negara-negara dengan penduduk besar di dunia, seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, Indonesia, termasuk Eropa, secara keseluruhan menjanjikan prospek besaran volume perekonomian.
Namun demikian, tidak sebagaimana Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil, dan Eropa yang wilayahnya terbentang sebagai daratan, Indonesia memiliki tantangan lebih besar dalam distribusi perekonomian, karena wilayahnya sebagian besar lautan dan aktivitas perekonomian antarpulau menghadapi kendala berkaitan biaya distribusi yang sangat mahal.
Potensi Ekonomi Kelautan
Potensi Laut Indonesia memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang seluas 2,4 juta kilometer persegi dengan berbagai potensi kekayaan alam yang siap dieksploitasi di dalamnya. Potensi ekonomi tersebut menjanjikan bagi prospek pencapaian kinerja perekonomian yang mampu menyejahterakan rakyat.
Namun demikian, sebagai negara berkembang yang masih kekurangan kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan bawah laut, Indonesia harus membangun kerja sama lebih erat dengan negara-negara berteknologi maju untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber energi dasar laut.
Potensi perekonomian kelautan dapat dikembangkan dari berbagai sektor, terutama sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, sektor jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi lepas laut, terutama pada kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kehutanan pesisir, perdagangan, pelayaran dan pariwisata.
Kesadaran tentang keunikan kebutuhan konsumen mancanegara terhadap produk perikanan dapat memberikan peluang bagi pemasaran ekspor produk perikanan Indonesia. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia saat ini masih jauh di bawah tingkat konsumsi negara-negara lain di dunia, sehingga eksploitasi dan pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap masih memiliki peluang sangat besar di pasar domestik, dengan asumsi daya beli masyakat semakin meningkat pada masa-masa mendatang, ditopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, semakin berkualitas dan inklusif.
Pengembangan Ekonomi Kelautan
Berbasis pada seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki Indonesia sebagai konsekuensi dari reorientasi kebijakan pembangunan menuju pengembangan perekonomian maritim maka paradigma pembangunan pun harus digeser menjadi 'Prioritas pembangunan perekonomian harus berorientasi pada wilayah maritim yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah darat'.
Paradigma ini menegaskan jaminan bahwa pembangunan maritim pada akhirnya akan membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas pada aktivitas perekonomian yang berkembang di wilayah darat.
Namun demikian, persoalan yang mengemuka adalah pengembangan paradigma sangat minim dengan dukungan studi kelayakan kuantitatif memadai, sehingga mampu meyakinkan pengambil kebijakan agar benar-benar berpihak pada rezim pembangunan berorientasi maritim.
Selama ini, yang berkembang dominan dalam wacana adalah asumsi-asumsi yang dibangun di atas data kasar atau bahkan abstrak. Misalnya mengangkakan potensi kerugian illegal fishing dan illegal logging, kemudian dengan mudahnya seolah mengasumsikan 'seandainya tidak dicuri maka potensi pendapatan negara akan sebesar kerugian yang ditimbulkan illegal fishing dan illegal logging'. Sebuah asumsi menyesatkan, karena kita tidak memiliki akses ke pasarnya, sedangkan pelaku illegal fishing dan illegal logging pasti telah memiliki pembeli.
Maka ke depan, proyeksi pengembangan perekonomian maritim harus benar-benar dilengkapi kalkulasi meyakinkan tentang prospek kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat, sehingga mampu mencuri perhatian pengambil kebijakan, khususnya Bappenas, sehingga dengan sungguh-sungguh memperhatikan potensi perekonomian maritim sebagai solusi atas upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.
Memang benar fakta yang mengungkapkan 45 persen dari nilai perdagangan dunia sebesar US$ 1.500 triliun ditransportasikan melalui wilayah laut Indonesia. Akan tetapi, membandingkan dengan nilai APBN Indonesia sebesar Rp1.840 triliun atau ekuivalen dengan US$160 miliar sebagaimana pandangan Prof Darmin Danuri sungguh perbandingan yang sangat tidak tepat.
Perbandingan yang lebih fair apabila dilakukan secara apple to apple (setara) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp9.084 triliun, yang lebih mencerminkan besaran aktivitas perekonomian sepanjang 2013.
Pun demikian, 45 persen dari nilai perdagangan dunia sebesar US$1.500 triliun yang melalui wilayah laut Indonesia juga tidak mencerminkan aktivitas transaksi atau volume perekonomian yang terjadi di wilayah laut Indonesia (potensi PDB), akan tetapi sekadar menegaskan besarnya aset yang dibawa, ditransportasikan, dan melalui wilayah laut Indonesia.
Patut disadari juga apabila kita memperhatikan pelajaran dari filosofi alam yang sangat sederhana 'lebah akan datang dengan sendirinya ketika ada bunga', demikian juga perilaku manusia, termasuk pelaku ekonomi dan pihak pengambil kebijakan.
Pembangunan berorientasi darat sesungguhnya tidak dengan serta merta menjadi prioritas, karena paradigma berpikir yang tertanam dalam benak pengambil kebijakan sebelumnya. Akan tetapi, justru disebabkan faktor yang jauh lebih dominan, yakni adanya fakta tentang aktivitas perekonomian darat yang lebih besar, lebih pesat, dan jauh lebih atraktif dibanding dengan di laut dan fakta tentang kebutuhan kenyamanan masyarakat yang tentu saja tinggal di daratan.
Solusi yang paling mendekati peningkatan aktivitas di wilayah laut dan pesisir adalah dengan mengembangkan kota-kota pelabuhan dan obyek-obyek pariwisata atraktif, sebagaimana Hongkong dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investor swasta dan pelaku industri properti untuk mengambil peran besar mengembangkan kota pelabuhan dan obyek pariwisata.
Urgensi Pembentukan Bakamla
Indonesia merupakan negara dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan dengan volume perekonomian masuk dalam 16 besar negara di seluruh dunia. Patut disadari bahwa keberlangsungan pembangunan Indonesia di segala bidang sangat tergantung dari sarana prasarana transportasi (perhubungan) dan ketersediaan energi, terutama energi baru dan terbarukan, termasuk hasil eksplorasi sumberdaya energi bawah laut.
Kepentingan suatu negara di wilayah laut, terutama menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional serta integrasi wilayah secara keseluruhan, yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas pembangunan perekonomian dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dapat dilakukan di bawah jaminan rasa aman dan damai.
Namun yang tidak kalah penting adalah tugas untuk memastikan terjaminnya keamanan dan keselamatan di wilayah laut. Fungsi tersebut pada saat ini dipegang oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang harus segera diubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Dengan berbagai persoalan mengemuka yang dihadapi Bakorkamla hingga kini semakin menegaskan bahwa eksistensi Bakorkamla belum mampu menunjukkan kinerja optimal sebagai sebuah institusi keamanan laut yang powerfull, efektif dan efisien.
Bakorkamla tidak memiliki kewenangan memaksa sehingga masing-masing stakeholder masih cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Kondisi tersebut mendorong untuk segera dilakukan reaktualisasi Bakorkamla dalam menjawab persoalan kekinian, menyangkut tantangan kompleks yang dihadapi.
Selainitu, revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla sebagai sebuah institusi keamanan laut yang memiliki kinerja coast guard, sehingga diharapkan pada masa mendatang, institusi keamanan laut mampu menjalankan kewenangan dan tupoksinya secara efektif dan efisien. Kehadirannya mampu menjadi solusi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan di wilayah laut.
Konsekuensinya, sebagai negara hukum yang tunduk, terikat, dan patuh pada ketentuan produk hukum dan perundang-undangan berlaku maka menjadi penting untuk menegaskan pengaturan kelautan, termasuk di dalamnya pengaturan ketentuan penyelenggaraan penegakan hukum di wilayah laut, oleh Bakamla, secara jelas dan pengaturan sistem penegakan hukum di laut dimulai penyidikan, penuntutan, dan sistem peradilan yang berwawasan maritim dalam Rencana Undang-Undang Kelautan.
RUU Kelautan kini sedang dalam pembahasan untuk memastikan arah pembangunan wilayah kelautan agar memiliki dasar hukum jelas dan menjamin kepastian hukum, disertai eksistensi Bakamla yang jauh lebih powerfull, efektif, dan efisien, serta berkewenangan penegakan hukum.
Sistem peradilan yang dibangun dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kelautan hendaknya mengedepankan asas penyelenggaraan peradilan murah, cepat, dan sederhana.
Asas biaya murah berarti biaya penyelenggaraan peradilan ditekan, sehingga dapat dijangkau oleh para pencari keadilan dan menghindari pemborosan yang tidak perlu.
Asas cepat menghendaki agar peradilan dilakukan secara cepat. Penyelenggaraan peradilan diharapkan dapat selesai sesegera mungkin dan dalam waktu yang singkat.
Asas sederhana memiliki maksud, dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan sederhana, singkat, dan tidak berbelit-belit.
Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus mampu memastikan bahwa faktor keamanan dan keselamatan di wilayah laut menjadi prioritas utama dalam pengelolaan potensi perekonomian dan potensi-potensi lain sebagai konsekuensi posisi strategis wilayah laut Indonesia di dunia.
Dalam konteks ini, kehadiran Bakamla yang berdaya (powerful) dengan segala kewenangan yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Kelautan, termasuk memiliki kewenangan penegakan hukum yang didukung unsur criminal justice system lain berwawasan kemaritiman harus dapat menjamin kepastian hukum.
Selain itu, mampu memastikan Bakamla bekerja secara efektif dan efisien, menjamin keamanan dan keselamatan laut. Para pengguna jasa transportasi laut serta pelaku ekplorasi dan eksploitasi potensi kekayaan laut pun merasa cukup nyaman, terjamin keamanan dan keselamatannya, serta terbebas dari perompakan dan pungutan liar para preman dan oknum aparat yang mengampu di bidang kelautan. Akhirnya, biaya distribusi di laut yang dirasakan sangat mahal akan dapat ditekan. (JMOL) |
| Sjafrie Sjamsoeddin dan Kevin Rudd bicara seni perang Sun Tzu Posted: 25 Aug 2014 09:24 PM PDT Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menjadi penyaji dalam seminar internasional ke-9 seni perang filsuf dan ahli militer Tiongkok Sun Tzu di Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok 24-26 Agustus 2014.
Simposium yang diselenggarakan Akademi Ilmu Militer Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok itu, bertemakan "Seni Perang Sun Tzu, Pembangunan, Kerja Sama dan Perdamaian".
Presiden Akademi Ilmu Militer Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Liu Chengjun mengatakan simposium ini bertujuan untuk saling berbagi pandang dan pengalaman tentang seni perang Sin Tzu dalam konteks kekinian di berbagai bidang.
"Seni perang Sun Tzu sudah sangat lama dikenal dan didalami, dan telah diaplikasi tidak saja untuk militer dan hanya di Tiongkok, tetapi juga di berbagai bidang dan di berbagai negara hingga kini, melalui pemikiran dan filosofi yang tertuang di dalamnya," katanya.
Sun Tzu melalui nilai-nilai seni perang yang terkandung didalamnya, kini juga digunakan dalam menghadapi perkembangan dunia modern di bidang ekonomi sosial budaya, termasuk dalam menghadapi ancaman tradisional dan non tradisional, kejahatan trans nasional dan lainnya.
"Pembangunan memerlukan stabilitas keamanan, karenanya seni perang Sun Tzu tidak saja bicara militer tetapi juga semua aspek termasuk untuk menjaln kerja sama untuk menciptakan perdamaian," tutur Liu Chengjun.
Sekitar abad ke-6, Sun Tzu, seorang filsuf dan ahli militer di Tiongkok telah mengerti pentingnya taktik dan strategi perang untuk mencapai kemenangan.
Sejarah mencatat keberhasilan Sun Tzu di masa lalu sukses mengantarkan kerajaan Wu yang dulu kecil menjadi kerajaan yang paling disegani di antara kerajaan Shu, dan Wei yang saling berebut kekuasaan pascaruntuhnya Dinasti Han.
Karena kecemerlangan taktik yang dipakainya itulah strategi Sun Tzu banyak dipakai dalam penyusunan strategi dan taktik perang modern belakangan ini. Strategi itu dituangkannya dalam sebuah karya bernama Art of War (Seni Perang Sunzi).
Karya Sun Tzu yang luar biasa itu, saat ini tidak hanya dipakai para prajurit dalam perperangan, namun juga dalam persaingan di ranah politik, ekonomi, sosial.
Selain Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kevin Rudd, simposium itu juga dihadiri ahli, pengamat dar berbagai bidang dan militer dari sekitar 24 negara. (Antara) |
| Puluhan Teroris di Indonesia Gabung ISIS Posted: 25 Aug 2014 09:22 PM PDT Kemunculan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ternyata mendapatkan dukungan dari tersangka dan pelaku kasus terorisme di Indonesia.
Setidaknya hal itu tergambar dari bergabungnya 34 mantan tahanan kasus terorisme ke dalam organisasi tersebut.
"BNPT mengklasifikasikan terdapat 34 mantan teroris yang pernah ditangkap dan ditahan di Indonesia berbaiat pun sudah tergabung dengan ISIS di sana," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbaai dalam diskusi bertema Indonesia Merespons Ancaman ISIS di Hotel Borobudur Jakarta, Senin 25 Agustus 2014.
Dia mengatakan gerakan ISIS memang disambut baik oleh para tokoh Jaringan Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dukungannya.
"Di Nusakambangan ada 50-an terpidana terorisme dan 34 itu sudah berbaiat," ujarnya.
Ansyad mengatakan ISIS yang merupakan kelanjutan dari jaringan Al-Qaeda memang mudah diterima di kalangan jaringan terorisme Indonesia. Pasalnya, teroris di Indonesia memang berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda.
"Tujuan gerakan ini adalah syariat Islam dan pembentukkan khalifah di Indonesia. Ini mereka sejalan," katanya.
Dari belasan teroris yang ditangkap, kata dia, dua di antaranya telah memiliki paspor dan sejumlah uang bersiap berangkat ke Irak ataupun Suriah.
Dia pun mensinyalir wilayah-wilayah yang merupakan kantung-kantung terorisme juga menjadi tempat penyebaran ISIS. Misalnya saja Ciputat, Bekasi, Solo, Bima, Poso, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan lain-lain.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut bergabung dengan ISIS biasanya berangkat dari Turki baru masuk Suriah. Bahkan dua minggu lalu terdapat WNI yang ditangkap karena melintasi perbatasan Arab Saudi untuk ke Suriah.
"Masih ada beberapa tempat lainnya lagi yang dijadikan tempat untuk masuk ke Irak maupun Suriah," katanya.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengaku berdasarkan informasi dikumpulkan staf kedutaan di kedua negara itu, saat ini WNI di Suriah mencapai 10.000 orang dan di Irak 1.000 orang.
Terkait jumlah WNI yang bergabung dengan ISIS, Dino mengatakan butuh usaha lebih lanjut untuk memastikan. "Dari data BNPT sebelumnya 56 WNI. sekarang sudah naik menjadi ratusan. Kita butuh usaha lebih lanjut untuk angka yang persisnya," paparnya.
Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Sirad menegaskan paham ISIS bertentangan dengan Islam dan Indonesia. Pasalnya ISIS erat kaitannya dengan paham kekerasan."NU dengan tegas menolak adanya ISIS di Indonesia," katanya. (Sindo) |
| Wamenhan : Indonesia Butuh 60 Rudal Jarak Sedang Posted: 25 Aug 2014 09:20 PM PDT Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia membutuhkan sekitar 60 unit peluru kendali (rudal) jarak sedang untuk Kapal Cepat Rudal (KCR) TNI Angkatan Laut.
"Kita memerlukan sekitar 60 unit untuk dipasang di kapal-kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut," katanya kepada Antara di Beijing, Selasa.
Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk mengembangkan kerja sama industri pertahanan, salah satunya dalam produksi bersama rudal C-705 yang disertai alih teknologi.
"Sehingga nantinya kita sudah dapat memproduksinya sendiri, tanpa harus menunggu seluruh rudal dapat kita beli," kata Sjafrie.
Saat ini TNI Angkatan Laut tengah mengembangkan dua ship set sistem rudal C-705 dan akan dipasangkan di beberapa KCR, yang kini dalam proses di beberapa dockyard.
Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik dalam ajang Zhuhai Airshow ke-7 pada 2008. Rudal itu merupakan pengembangan dari C-704 dan bentuknya menyerupai miniatur rudal C-602.
Dibandingkan generasi sebelumnya C-705 hadir dengan beberapa peningkatan seperti pada elemen hulu ledak, dan sistem pemandu. Dengan desain modular dari mesin baru membuat jangkauan rudal yang sebelumnya hanya 80 kilometer menjadi mampu hingga 170 kilometer.
Sumber : Antara |
| Sukhoi Su-27/30MKI Dukung Pengamanan UNAOC di Nusa Dua Bali Posted: 25 Aug 2014 08:43 PM PDT Pengamanan sangat maksimal dikerahkan TNI untuk menjamin keamanan sidang United Nations Alliance of Civilization (UNAOC), 29-30 Agustus 2014, di Nusa Dua, Bali. Tidak tanggung-tanggung, tameng udara diwujudkan dengan pengerahan armada Sukhoi Su-27/30MKI Flanker dari Skuadron Udara 11 TNI AU.
"Kami siapkan Sukhoi yang bersiaga di Pangkalan Udara Utama TNI AU Hassanudin di Makassar," kata Komandan Satuan Tugas Penerangan Komando Operasi Pengamanan VVIP, Kolonel Infantri Bernardus Robert, ditemui usai gelar pasukan pengamanan UNAOC di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin.
Menurut dia, selain pesawat canggih buatan Rusia itu, pihaknya juga menyiagakan satu unit helikopter serbu Mil Mi-35P Hind E dari Pusat Penerbangan TNI AD, empat F-16 Fighting Falcon Skuadron Udara 3 TNI AU, dan satu satuan peluru kendali panggul QW dari Komando Pasukan Khas TNI AU.Kecuali Sukhoi Su-27/30MKI Flanker, semua kekuatan gabungan TNI itu disiagakan di Pangkalan Udara Ngurah Rai, Bali. Flankers merupakan pesawat tempur papan atas dunia dengan jarak tempuh hingga 3.500 kilometer dan kecepatan 2,35 Mach atau kecepatan suara, dan manuverabilitas dipujikan dunia penerbangan militer. Markas Besar TNI, kata Robert, juga telah membentuk satuan tugas Komando Operasi Pengamanan VVIP untuk menjamin kelancaran pertemuan ke-6 itu. Sejumlah tamu negara sangat penting hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, Presiden negara Timor Timur, Taur Matan Ruak, serta sejumlah menteri luar negeri dan dibuka Presiden Susilo Yudhoyono. Tema pertemuan itu mengangkat "Persatuan dalam Keberagaman" sesuai dengan semboyan Indonesia yakni "Bhinneka Tunggal Ika". (Antara) |
