Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

---

• Tank Leopard Bisa Menyelam dalam Air
• Metri BUMN Dukung PTDI Bikin Jet Tempur dan Pesawat Militer
• Foto Serah Terima Tank Leopard
• Indonesia Mencari Titik Temu di Laut China Selatan
• Di ASEAN, Hanya Indonesia yang Mengembangkan Pesawat Jet Tempur
• Merespons Sengketa Kawasan, Pertahanan NKRI Perlu ‘Short Sharp War’
• Posisi Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan
• Hanya dalam Enam Bulan, Kalahkan Drone Wulung

Tank Leopard Bisa Menyelam dalam Air Posted: 29 Jun 2014 09:55 PM PDT Adu debat sesi ketiga antara Capres minggu yang lalu memang menghadirkan satu pertanyaan menggelitik terkait dengan tank Leopard 2. Salah satu Capres mengatakan bahwa Leopard tidak cocok, karena jembatan (di pulau Jawa, relevan dengan situasi penempatan Leopard 2 saat ini) tidak sanggup menahan bobot Leopard 2.  Di luar fakta bahwa Leopard 2 sudah ditransportasikan dari Bandung ke Surabaya tanpa kendala berarti (termasuk melintasi jalan dan jembatan Pantura), nyatanya para desainer tank kebanggaan, Jerman ini sudah memikirkan bagaimana tank harus bermanuver (dalam keadaan terpaksa) melintasi sungai tanpa jembatan. Maklum saja, rel kereta dan jembatan sudah pasti jadi sasaran pertama serangan udara untuk menghancurkan noda dan kapabilitas transportasi. Di luar hangatnya persaingan antar Capres, ARC hanya ingin menghadirkan fakta Sejati di balik argumen dan opini yang ada. Dalam triumvirat desain tank, mobilitas dan proteksi adalah dua hal yang bertolak belakang. Semakin tebal perlindungan tank, tentu bobotnya makin berat yang berdampak pada makin turunnya mobilitas. Dibandingkan tank amfibi atau kendaraan intai dengan kulit alumunium yang lebih ringan, MBT jelas bukan tandingan kalau soal diajak lintas genangan. Namun bukan berarti MBT mati kutu saat harus melintas rintangan berupa sungai yang cukup dalam. MBT memang tidak bisa mengambang, tapi bisa menyelam. Tak terbayangkan bukan, monster lapis baja seberat 50-60 ton masuk kedalam sungai, dan tiba-tiba sudah muncul diseberang? Pada kenyataannya, hampir semua pabrikan tank merancang agar MBT lansirannya mampu menyelam pada kedalaman tertentu. Maklum saja, yang namanya rintangan berupa lintasan air adalah hal jamak yang ditemukan diseluruh bentang benua, khususnya Eropa, yang merupakan benua asal MBT Leopard 2. Berdasar estimasi, rata-rata di daratan Eropa terdapat bentang air berupa sungai atau kanal selebar 6 meter setiap 20km, kemudian selebar 100 meter setiap 35-60km, 100-300 meter setiap 100-150km, dan selebar 300 meter setiap 250-300km. Untuk permukaan air yang tak terlalu dalam seperti genangan atau kanal kecil, MBT seperti Leo 1 dan 2 didesain dengan kemampuan dasar water-wading atau melintasi genangan sampai kedalaman 1-1,4 meter, namun untuk sungai dalam, MBT harus mengandalkan varian AVLB atau jembatan ponton. Namun kedua opsi penyeberangan diatas tetap punya batasan. Kalau harus mengandalkan jembatan gunting, rentangnya terbatas sementara lebar sungai bisa mencapai 50, bahkan 300 meter. Jembatan ponton pun relatif lama dalam menyeberangkan tank. Oleh karena itu, MBT didesain agar bisa menyelam dan melanjutkan perjalanan secara mandiri, dengan batasan-batasan tertentu. Operasi lintas badan air (water-fording) tergolong operasi yang amat riskan dan berbahaya, karena pengemudi benar-benar buta dengan keadaan sekitar saat ada di dalam air. Dasar sungai pun biasanya penuh sedimentasi lumpur yang bisa membuat transmisi selip dan rantai terpeleset sehingga tank keluar dari jalur. Belum lagi kesiapan mesin yang harus dalam keadaan prima agar tidak overheat dan lalu berhenti saat tank sedang berada di dasar sungai. Setelah keluar pun, tank juga harus langsung siap tempur, mengingat dalam operasi sebenarnya, para awaknya harus siap untuk segala kemungkinan. Pemilihan titik penyeberangan harus dicermati oleh pasukan pengintai, bebas dari kehadiran pasukan musuh, jangkauan artileri lawan, ataupun hambatan di permukaan air seperti es yang membeku atau ranting dan batang kayu. Operasi penyeberangan harus dilakukan dalam keadaan teratur dan tak terburu-buru, karena kerusakan pada snorkel berarti kematian pelan bagi krunya. Membuka hatch di kedalaman 4 meter sama sekali tak bisa dilakukan, dan dalam keadaan darurat, awak MBT yang tenggelam hanya bisa berdoa dan berharap pada kru kendaraan recovery yang bisa makan waktu berjam-jam. Krauss-Maffei sebagai perancang Leopard 1 dan Leopard 2 sudah menyiapkan sejumlah alat yang memampukan MBT andalan Jerman ini untuk berenang. Berbeda dengan Uni Soviet yang menggariskan bahwa komandan harus tiba diseberang lebih dulu dan mengarahkan tanknya yang sedang menyelam via radio, doktrin Jerman menggariskan bahwa dalam keadaan apapun, komandan harus tetap tinggal bersama dengan tank dan awaknya. Teknik water-fording pada Leopard 1 dan 2 secara garis besar sama, dimana komandan mengarahkan gerak tank dengan snorkel khusus berbentuk menara yang mencuat diatas permukaan air. Syarat pertama agar Leo 1 dan 2 mampu menyeberang adalah kedalaman air, yang tak boleh melebihi 4 meter agar tak membahayakan mesin. Seluruh lubang bukaan pada tank-lubang meriam, mulut laras senapan mesin koaksial dan senapan mesin diatas kubah, lensa optik, lubang knalpot, lubang tempat memasukkan munisi, hatch, harus dipastikan dalam keadaan tertutup sempurna, dan bila diperlukan dilapis dengan gemuk khusus yang mampu menahan air untuk tidak masuk. Sil-sil karet harus dipastikan agar tidak robek ataupun berlubang. Snorkel kemudian dipasang pada hatch komandan, dimana snorkel ini terbagi dalam tiga segmen teleskopik yang bisa dipanjangkan atau dipendekkan, disesuaikan dengan kedalaman air. Didalam snorkel ini juga terdapat tangga, sehingga komandan dapat memanjat keluar dan melihat keadaan sekaligus mengarahkan tank saat berjalan didalam air. Snorkel desain Jerman ini memiliki keunggulan, karena memungkinkan awaknya menyelamatkan diri dalam keadaan darurat, mengingat diameternya yang bisa dilalui manusia. Pengemudi juga mengecek deviasi dari jalannya tank, dengan mengemudi dalam keadaan lurus, dan melihat simpangan yang dihasilkan. Seperti ban mobil, track pada tank pun memerlukan spooring Setelah persiapan penyeberangan siap-pengecekan selesai, kubah dan laras dikunci kearah belakang seperti dalam konfigurasi pengangkutan trailer sehingga tak menimbulkan hambatan dan tekanan tidak merusak seal di mulut laras, tank dijalankan dengan sangat pelan agar tak menimbulkan gelombang berlebih saat mulai memasuki air. Udara yang diperlukan oleh mesin kini dipasok melalui snorkel, karena katup di knalpot sudah ditutup melalui sistem hidrolik, dan sistem pendingin dibanjiri oleh air agar mesin tidak lekas overheat. Leopard memiliki bilge pumps yang bekerja dengan memompa air yang masuk ke kompartemen awak dan mesin. Komandan yang memunculkan tubuhnya diatas snorkel berbicara dengan menggunakan interkom, memberi perintah bagi pengemudi yang tak bisa melihat apapun didalam air. Leopard dijalankan dalam gigi maju terendah, bergerak terus sampai akhirnya muncul di permukaan seberang. Setelah tiba diseberang, persiapan pasca penyeberangan pun dilakukan, dengan melepas semua sumbat-sumbat yang ada. Namun dalam keadaan darurat, misalkan MBT harus dipersiapkan untuk bertempur, snorkel dapat dilepaskan secara cepat dengan bahan peledak kecil yang sudah terpasang. Sumbat pada mulut laras tank tak perlu dilepas, karena akan luruh begitu saja saat munisi 120mm melesat meninggalkan laras. Pada dasarnya, operasi water-fording merupakan operasi yang sangat riskan bagi tank dan awaknya, dan biasanya dilakukan sebagai cara terakhir pada saat sudah tak ada alternatif penyeberangan. Oleh karena itu, lokasi jembatan selalu menjadi titik yang harus direbut secara cepat bagi pasukan yang melakukan invasi, karena lebih mudah melintasi sebuah jembatan dibandingkan harus menyiapkan operasi water fording yang menempatkan satu skuadron tank dalam keadaan tak berdaya. Sementara bagian yang bertahan harus mempertahankannya mati-matian, atau bila sudah tidak ada cara lagi, menghancurkannya sebelum tank musuh dapat melintas. (ARC)

Metri BUMN Dukung PTDI Bikin Jet Tempur dan Pesawat Militer Posted: 29 Jun 2014 04:32 PM PDT BUMN produsen pesawat yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah merancang pesawat tempur baru Indonesia Fighter Xperiment (IFX), bersama Koreal Selatan. Pemerintah mendukung penuh. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, rancangan jet tempur tersebut merupakan program PTDI. "PTDI itu sekarang paling ramai pekerjaannya. Belum pernah PTDI sesibuk sekarang ini. Ordernya banyak sekali. Jadi dalam sejarah PTDI, sekaranglah ordernya paling banyak," tutur Dahlan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/6/2014). PTDI diminta untuk meningkatkan kemampuannya memproduksi pesawat, khususnya pesawat militer. Dahlan mengatakan, PTDI merupakan BUMN di sektor industri strategis seperti Pindad dan PT PAL. Bagaimana dukungan Dahlan terhadap PTDI? Mantan Direktur Utama PLN ini mengatakan, dirinya setuju agar PTDI memproduksi pesawat yang anggarannya ada. "Misalnya PT PAL, anggarannya dari Kemenhan untuk membuat kapal perang itu banyak sekali. Karena itu harus fokus kemampuannya di bidang industri pertahanan. Jangan lantas tiba-tiba memproduksi kapal niaga yang akhirnya malah menyulitkan," jelas Dahlan. (Detik)

Foto Serah Terima Tank Leopard Posted: 29 Jun 2014 04:00 PM PDT Penyerahan dua jenis tank Leopard dan Marder secara simbolis dilakukan beberapa waktu yang lalu di pabrik Rheinmetall, Unterluss, Jerman. Pemerintah Indonesia telah membeli 180 unit Tank Leopard dan Marder (main battle tank) untuk modernisasi alutsista termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun pemerintah dan TNI. Penyerahan dua jenis tank Leopard dan Marder secara simbolis dilakukan beberapa waktu yang lalu di pabrik Rheinmetall, Unterluss, Jerman. Foto: Dok. Kemenhan Sumber : Viva Foto

Indonesia Mencari Titik Temu di Laut China Selatan Posted: 29 Jun 2014 02:16 AM PDT Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan, dalam debat calon presiden yang berlangsung pada Minggu 22 Juni 2014, tidak ada perbedaan substantif atau menonjol saat kedua capres menjawab isu Laut China Selatan. Pemaparan kedua kandidat, menurut dia, saling melengkapi. Pernyataan itu dikemukakan Marty di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa 24 Juni 2014 malam, di sela Sidang Komisi Bersama V antara Indonesia dan Bulgaria. Marty mengatakan, dia memahami ada pihak-pihak yang seolah-olah menyebut ada perbedaan pandangan di antara kedua capres. "Saya tahu memang ada pihak yang seolah-olah mengatakan ada perbedaan. Tetapi, yang disampaikan oleh salah satu capres memang menekankan kontribusi terhadap penanganan masalah ini. Tetapi, kontribusi yang diberikan harus tepat dan betul-betul bisa menjadi solusi. Pada dasarnya memang betul begitu," kata Marty. Indonesia, menurut Marty, akan berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan. Marty juga sepakat Indonesia memang bukan termasuk salah satu negara yang ikut bersengketa mengenai pulau-pulau yang ada di kawasan Laut China Selatan. "Apabila berbicara mengenai sengketa di Laut China Selatan, seperti yang kita pahami sekarang ini, contohnya untuk Kepulauan Paracel dan Spratly, jelas Indonesia bukan termasuk salah satu negara yang bersengketa. Yang bersengketa di sana kan Tiongkok, Entitas Taiwan, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Namun, Indonesia memiliki peluang untuk mencoba cari titik temu," ujarnya. (VivaNews)

Di ASEAN, Hanya Indonesia yang Mengembangkan Pesawat Jet Tempur Posted: 29 Jun 2014 02:13 AM PDT Indonesia saat ini sedang mengembangkan pesawat atau jet tempur canggih. Program pengembangan jet tempur tersebut bernama Indonesia Fighter Xperiment (IFX), dengan menggandeng Korea Selatan. Di ASEAN, baru Indonesia yang mengembangkan pesawat tempur canggih generasi 4,5 tersebut. "Di negara ASEAN belum ada," kata Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga di Kemenhan Silmy Karim kepada detikFinance, Jumat (27/6/2014). Mahalnya biaya pengembangan jet tempur yang lebih canggih daripada pesawat F-16 itu, menjadi alasan kenapa hanya Indonesia yang mengembangkan jet tempur di ASEAN. Selain itu, pengembangan jet tempur tersebut diharapkan mampu memicu kebanggaan terhadap Indonesia. "Ini bagian ini peningkatan kebanggaan. Ini juga merupakan proses transparansi ke publik," sebutnya. Prototype atau purwarupa IFX bisa direncanakan mengangkasa mulai 2020. Untuk pengembangan prototype dilakukan di Korea Selatan. Dua tahun berselang dan setelah proses penyesuaian untuk kebutuhan TNI, IFX memasuki fase produksi massal. Untuk bagian Indonesia, akan diproduksi di fasilitas milik PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat. "Program bersama dilakukan di sana (Korsel), ketika produksi kita buat di sini," sebutnya.   Sumber : Detik

Merespons Sengketa Kawasan, Pertahanan NKRI Perlu ‘Short Sharp War’ Posted: 29 Jun 2014 02:09 AM PDT Konsep perang yang disebut short sharp war yang menitikberatkan pada Control, Command, Communication, dan Intelligent (C3I), mutlak diperlukan dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tahun 2000, Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto menegaskan hal tersebut saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu. Salah satu bagian Latgab TNI di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. (Foto: Dispenal) "Skenario perang yang disebut dengan short sharp war, merupakan perang cepat untuk memukul musuh pertama kali dan harus menang. Perang pertama sangat menentukan, karena sehabis perang pertama pasti ada kekuatan ketiga yang melerai dan kita tidak malu. Jika kita menang maka akan berpengaruh pada perang-perang berikutnya," ujar Achmad. Lebih jauh, Achmad mengutarakan bahwa konsep short sharp war yang ditopang C3I akan terjadi di wilayah Indonesia, menghadapi memanasnya situasi kawasan. Sebagai contoh, adanya sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sudah sangat nyata ada. Maka dari itu, sudah sepantasnya Indonesia berbenah terhadap alutsista dan pemutakhiran sistem C3I untuk menghadapi short sharp war dalam waktu dekat. "Modernisasi dalam hal Command, Control, Communication, Inteligent atau biasa disebut C3I sangat dibutuhkan yang up to date dan real time, dan itu akan mengkover seluruh ruang tempur atau battle space dalam upaya mempertahankan NKRI," ucapnya. Kritikan terhadap MEF Bicara alutsista terkait juga dengan sarana pendukungnya dalam konteks C3I. Jadi, tidak dapat terlepas dengan Minimum Essensial Force (MEF) yang telah ditetapkan hingga 2024 selama tiga tahap. "Apakah konsep MEF dirancang untuk short sharp war? Tidak. MEF hanya dirancang berdasar feeling the gap atau adanya kesenjangan kita dengan negara tetangga seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan teknologi, dan kesenjangan posisi," tegasnya. Pasalnya, dalam perjalanan MEF tahap I kurun waktu 2010-2014, Indonesia masih mengalami kebocoran potensi laut sebesar Rp 40 triliun per tahunnya. Sudah selayaknya pemimpin ke depan meninjau ulang MEF, apakah masih layak atau tidak. "Saya yakin, kedua capres kita akan meninjau ulang lagi, karena yang namanya kebijakan itu harus dinamis dan fleksibel. Tidak boleh harga mati," tuturnya. Ia menambahkan, berubahnya kebijakan dapat terkait kondisi tertentu, misalnya keterkaitan keamanan kawasan di ASEAN dan meningkatnya perekonomian. Kedua hal itu dapat mengubah suatu kebijakan. (JurnalMaritim)

Posisi Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan Posted: 29 Jun 2014 02:04 AM PDT Benarkah Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan. Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri. Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia. Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS. Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands. Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta. Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakahklaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis. Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, "Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami. "Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah duniayang pengeluaran militernya terus tumbuhsejak2008. Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012hingga2020. Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya? Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global. (Sindo)

Hanya dalam Enam Bulan, Kalahkan Drone Wulung Posted: 29 Jun 2014 01:51 AM PDT PENELITI yang sehari-hari menjabat sebagai direktur Advanced Marine Vehicles Research Center di Universitas Surya tersebut memang sudah lama terobsesi pada dunia penerbangan. Berbekal pengetahuan dan pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang penerbangan, doktor lulusan Universitas Nagoya, Jepang, tersebut membuka harapan baru bagi dunia kedirgantaraan dan militer Indonesia dengan menciptakan pesawat tanpa awak yang diberi nama Super Drone. BUAH KERJA KERAS: Thombi Layukallo (kiri) bersama tim pembuat Super Drone saat akan uji coba di kawasan Batujajar, Bandung Barat. (Thombi Layukallo for Jawa Pos) Berawal dari penunjukan dirinya sebagai penanggung jawab penelitian dan pembuatan drone oleh Universitas Surya yang bekerja sama dengan TNI-AD, Thombi lalu mengumpulkan sejumlah peneliti sebagai tim pembuat Super Drone. Jumlahnya tujuh orang dan semuanya merupakan pakar di bidang aeromodeling. Tim itu juga diperkuat tim ahli dari TNI-AD. "Jadi, total tim beranggota 14 pakar," kata Thombi kepada Jawa Pos saat ditemui Rabu lalu (25/6). Mantan peneliti BPPT (Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi) itu mengatakan, proyek tersebut nyaris membuat para anggota tim kencing berdiri. Sebab, proyek itu sejak awal ditargetkan selesai dalam enam bulan. Hal tersebut terkait dengan dana yang terbatas, yakni sekitar Rp 1 miliar. Waktu enam bulan itu relatif singkat untuk sebuah proyek pembuatan pesawat tanpa awak. Juga, mulai Oktober 2013 proyek itu dieksekusi. Meski begitu, Thombi cs tidak lantas mundur. Target waktu yang singkat dan biaya yang terbatas bagi sebuah proyek berteknologi tinggi tersebut mereka jadikan tantangan. Thombi juga perlu memompa semangat timnya agar bekerja keras menyelesaikan proyek itu sesuai dengan target waktu yang dicanangkan. "Harus siap berpanas-panas. Kalau tidak mau, jangan bergabung di tim ini," tegasnya. Dengan berbekal pengetahuan, ketelitian, dan kerja keras, akhirnya Thombi cs berhasil menyelesaikan pembuatan Super Drone dalam waktu enam bulan pada Maret 2014. "Sepanjang sejarah di Indonesia, yang saya tahu, (pembuatan drone) ini rekor tercepat. BPPT saja itu butuh waktu 15 tahun," ujar pria kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1966, tersebut. Tidak hanya selesai membuat bodi, Thombi dan kawan-kawan juga sukses membuat Super Drone bisa terbang nyaris sempurna. Pesawat tanpa awak itu kali pertama diuji coba di lokasi latihan Kopassus di kawasan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Memang menerbangkan Super Drone yang baru jadi tersebut tidak bisa sembarangan. Perlu memperhatikan kondisi cuaca dan arah angin. Sebab, apabila salah memperhitungkan cuaca, drone bisa gagal lepas landas atau jatuh. "Makanya, harus sabar. Kalau tidak bisa hari ini, ditunggu sampai besok hingga cuacanya bagus dan memungkinkan untuk menerbangkan," terang Thombi. "Momen yang paling luar biasa adalah ketika melihat drone berhasil lepas landas. Rasanya, terbayar kerja keras kami selama ini," tambah doktor yang pernah bergabung di Japan Society for Aeronautical and Space Sciences tersebut. Super Drone karya Thombi dan timnya punya bobot total 120 kilogram dengan rentang sayap 6 meter dan panjang 4 meter. Drone itu mampu membawa bahan bakar bensin hingga 20 liter di udara. Bensin dibawa dengan menggunakan dua tabung yang diletakkan di tiap-tiap sayap. Dengan stok bahan bakar sebanyak itu, Super Drone mampu terbang 6–9 jam dengan daya jelajah sejauh sekitar 100 kilometer. Pesawat itu juga bisa membawa beban seberat 45 kg saat terbang. Meski bukan drone pertama yang dibuat di Indonesia, terang Thombi, Super Drone akan menjadi bagian dari alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI-AD untuk kepentingan pertahanan negara. Ke depan, Super Drone disempurnakan sehingga dapat digunakan untuk menyerang musuh, seperti Predator Drone milik Amerika Serikat atau Eitan kepunyaan Israel. "Tidak hanya untuk pertahanan, untuk aksi kombat juga bisa. Misalnya, tabung bensin diganti dengan bom. Minimal dapat digunakan untuk latihan menjatuhkan bom," terang Thombi. Menurut rencana, Super Drone dilengkapi dengan kamera pengintai di bagian bawah kepala pesawat. "Saat ini belum dipasangi karena masih butuh penyempurnaan. Kamera itu mahal harganya. Kalau dipakai sekarang, terus jatuh, saya bisa nangis," ucapnya. Kendati demikian, Thombi mengakui bahwa Super Drone masih jauh dari sempurna. Banyak bagian drone di sana-sini yang masih butuh penyesuaian dan penyempurnaan agar dapat digunakan di lapangan. Menurut Thombi, yang paling sulit dalam penyempurnaan Super Drone adalah menentukan titik keseimbangan pesawat. Thombi, yang menamatkan program S-1 di Jurusan Teknik Penerbangan Texas A&M University, AS, mengatakan bahwa titik keseimbangan dalam pembuatan pesawat merupakan salah satu yang paling vital. Sebab, beda berat 1 gram saja akan memengaruhi posisi pesawat saat berada di udara. "Kalau mobil atau truk beda berat di samping atau depan-belakangnya, ia masih bisa jalan di darat. Kalau pesawat, akan jatuh. Makanya, bidang penerbangan menuntut untuk disiplin dan teliti menghitung semuanya," ujar dia. Sebab, lanjut dia, waktu enam bulan yang diberikan buat penelitian dan penyelesaian drone tidak mencukupi untuk menciptakan drone yang punya kemampuan baik. "Waktu enam bulan ya hasilnya adalah enam bulan itu. Jangan ini dibandingkan dengan drone milik Israel. Penelitian mereka bertahun-tahun dengan dana yang unlimited. Jadi, harus dibandingkan apple-to-apple," tuturnya. Selain bidang penerbangan, Thombi ternyata juga menekuni bidang maritim. Dia pernah terlibat dalam pembuatan kapal laut dan kapal selam kecil untuk keperluan penelitian di salah satu perusahaan pembuat kapal. Bagi Thombi, sistem kerja pesawat terbang dan kapal selam tidak jauh berbeda karena sama-sama melayang. Bedanya, pesawat melayang di udara, sedangkan kapal selam "melayang" di air laut. "Bedanya ada di fluidanya. Yang satu udara dan satunya air," ucapnya seraya tertawa. Pengetahuan mengenai udara dan air tersebut dia wujudkan melalui hasil riset berupa perahu hovercraftyang dirancang dapat terbang di atas air. Perahu itu dapat melayang karena dilengkapi dengan sebuah kipas yang mengarah ke bawah dan sayap. Dengan mengatur pada kecepatan tertentu, perahu akan terbang statis setinggi sekitar 1 meter dari permukaan air. Hovercraft terbang tersebut akan digunakan untuk program iFly yang dia gagas. Proyek itu merupakan program sosial untuk memperkenalkan pengetahuan berbasis teknologi tingkat tinggi kepada anak-anak putus sekolah. Dalam program tersebut, Thombi bakal memperkenalkan perahu terbang karyanya itu dan mengajak anak-anak untuk ikut mempelajari kinerjanya. "Dengan memperkenalkan teknologi tingkat tinggi, anak-anak jalanan itu akan termotivasi bahwa mereka juga bisa menciptakan teknologi. Mereka punya potensi yang tidak mereka sadari, yaitu otak yang luar biasa," tegas dia.  (Jawapos)

You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Unknown Monday, June 30, 2014

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

---

• Indonesia Persiapkan Diri Hadapi Risiko Terburuk Sengketa Laut Tiongkok Selatan
• Singapura Bakal Surut Bila Indonesia Bangun Pelabuhan-pelabuhan Besar
• BPPT Targetkan Pembuatan Drone MALE Dalam Limat Tahun Kedepan
• "PUNA" Drone Buatan Dalam Negeri yang Kurang Dihargai Lokal
• PTDI Terus Rancang Jet Tempur Nasional Saingan F18
• Prancis Siap Alih Teknologi Kapal Selam untuk Indonesia
• TNI Perkenalkan Helikopter Serang Eurocopter Tiger H6 dalam HUT TNI ke-69
• Diplomasi Pertahanan Alat Penting Kebijakan Keamanan Luar Negeri
• Bakamla Hemat Anggaran Operasi Keamanan Laut
• BATAN – ESDM sepakat meningkatkan ketahanan energi
• KRI Keris Gagalkan Pembajakan Kapal Taiwan

Indonesia Persiapkan Diri Hadapi Risiko Terburuk Sengketa Laut Tiongkok Selatan Posted: 26 Jun 2014 09:28 PM PDT Ekspansi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan akan berimbas pada kepentingan nasional Indonesia. Tiongkok secara sepihak telah menyertakan bagian-bagian dari Kepulauan Natuna dalam Jalur 9-Garis (Nine Dash Line), mengklaim segmen provinsi Kepulauan Riau di Indonesia sebagai wilayah mereka. Armada laut Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Menanggapi fenomena tersebut, pengamat militer dari Indomiliter, Haryo Adji Nogo Seno, mengungkapkan, bukan hanya Indonesia yang menghadapi risiko terburuk itu. Negara-negara ASEAN juga terkena imbas sengketa Laut Tiongkok Selatan. "Potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi isu paling hangat yang memicu tensi ketegangan di kawasan. Sebagai imbasnya, militer masing-masing negara ASEAN yang bersinggungan dengan ekspansi Tiongkok, terpacu untuk melakukan modernisasi pada alutsistanya, terlebih pada kekuatan di lautan," ujarnya. Diakui, meski di atas kertas angkatan laut Tiongkok superpower dan sulit ditaklukkan, tapi negara-negara di Asia Tenggara terus berupaya menghadapi kemungkinan terburuk sengketa. Negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura berupaya membangun kekuatan lautnya. Mengutip pernyataan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, dalam Wall Street Journal Asia edisi 24 April 2014, Adji menegaskan, Indonesia bukan salah satu pengklaim masalah persengketaan ini. Namun Indonesia akan terkena dampak jika konflik sampai pecah di Laut Tiongkok Selatan, akibat interpretasi Nine Dash Line. Saat ini, Indonesia sudah melakukan persiapan menghadapi risiko tersebut, baik secara alutsista maupun postur TNI. Khususnya TNI AL akan mendapat perhatian lebih. "Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia yang menguasai duapertiga wilayah lautan di Asia Tenggara, Indonesia sudah selayaknya memiliki kekuatan pengawal di lautan yang berfungsi sebagai penghubung, pemersatu, dan perekat Negara Kepulauan guna mewujudkan kekuatan laut yang proporsional dengan luas wilayah yang harus diamankan," pungkasnya. Bagaimana posisi kekuatan angkatan laut RI di kawasan? Selengkapnya, dapat Anda baca di Majalah Jurnal Maritim edisi Juli 2014. (JurnalMaritim)

Singapura Bakal Surut Bila Indonesia Bangun Pelabuhan-pelabuhan Besar Posted: 26 Jun 2014 09:07 PM PDT Bila banyak pelabuhan besar dan kekuatan angkatan laut yang memadai, Indonesia akan menjadi Negara Maritim besar, mengulang kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu disampaikan Kasubdispenum Dispenal Mabesal, Kolonel Laut Suradi AS, di kantornya, saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu. "(Sejumlah) 80 persen distribusi barang di dunia melalui lautan sebagai sarananya, dan 60 persennya ada di Indonesia," ucap Suradi. Dengan potensi tersebut, hampir satu abad terakhir telah menjadikan Singapura sebagai negara kecil yang memiliki jasa pelabuhan terbesar dan kuat perekonomiannya. Menurut Suradi, sambil menunjuk peta ASEAN dan Indonesia yang ada di ruangannya, Singapura akan surut apabila Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan besar, tempat kapal-kapal dagang dunia bersandar. "Wilayah barat Sumatera, selatan Jawa, dan membentang sampai Indonesia Timur cukup potensial untuk dibangun beberapa pelabuhan besar maupun pelabuhan perantara, sehingga kapal-kapal tidak perlu lagi singgah di Singapura," tegasnya. Banyaknya pelabuhan dan kapal yang bersandar akan membawa dampak perekonomian setempat, dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. "Potensi tersebut juga diiringi dengan pembangunan angkatan laut kita yang berkelas dunia, yang akan mengamankan jalur pelayaran," tambahnya. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang TNI, TNI AL merupakan matra yang bertugas untuk bidang pertahanan di laut, penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut, melaksanakan tugas diplomasi, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah laut. "Salah satu ukuran besarnya angkatan laut adalah dengan adanya alutsista yang memadai, dan dalam TNI AL dikenal istilah senjata yang diawaki manusia bukan manusia yang dipersenjatai," pungkasnya. (JurnalMaritim)

BPPT Targetkan Pembuatan Drone MALE Dalam Limat Tahun Kedepan Posted: 26 Jun 2014 09:19 PM PDT Drone atau pesawat nirawak untuk pengawasan, menjadi topik hangat beberapa hari lalu, saat menjadi bahasan debar capres sesi ketiga antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Tak hanya seru di debat, topik drone juga ramai dibicarakan di sosial media. PUNA Wulung, pesawat nirawak Indonesia Sejauh ini kemampuan Indonesia untuk mengembangkan teknologi pesawat nirawak itu sudah berjalan. Pengembangan teknologi pesawat nirawak itu dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kepala Program Pesawat Udara Nirawak (PUNA) BPPT, Joko Purwono, kepada VIVAnews, Senin malam, 25 Juni 2014 mengatakan institusinya sudah mengembangkan pesawat nirawak Wulung, yang tengah diproduksi, dan pesawat nirawak Sriti. "Sedang diproduksi di PT Dirgantara Indonesia, Bandung dan digunakan Balitbang Kementerian Pertahanan," kata dia. Menurutnya dengan kemampuan daya jelajah 200 km, PUNA Wulung bisa dimanfaatkan untuk pengawasan di perbatasan, misalnya di Kalimantan bagian Utara. Namun untuk pengawasan itu diperlukan dukungan base station, sebagai lokasi pendaratan pesawat nirawak itu. "Pulau Kalimantan itu kan panjangnya sampai 2000 Km, itu harus ada base station. Setidaknya di Kalimantan butuh 4 base station," katanya. Untuk menjangkau pengawasan seluruh wilayah Indonesia, menurutnya butuh 25 titik base station. Joko mengakui selama ini pesawat nirawak yang dikembangkan masih untuk memasok untuk kebutuhan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Sama pentingnya, pengawasan di perairan didorong untuk menekan pencurian ikan. Ditambahkan Joko, pesawat nirawak yang dikembangkan BPPT, masih memiliki keterbatasan yaitu ketinggian terbang, lama terbang dan muatan yang dibawa. Wulung, jelasnya, hanya mampu terbang dengan ketinggian 12-14 ribu kaki, terbang 6 jam dan tak mampu terbang sampai di atas awan. "Tidak bisa lihat (area pengawasan) jika  di atas awan. Kalau cuaca bagus (Tak ada awan) bisa terbang sampai 20 ribu kaki, tapi jangkauannya 150 km, dan di titik itu nggak bisa online kirim data," katanya. Ia menambahkan pesawat nirawak Wulung mampu mengirimkan data pengawasan secara realtime dalam terbang ketinggian normal. Untuk itu, BPPT dalam lima tahun mendatang manargetkan mampu kembangkan pesawat nirawak dengan kemampuan lebih dari Wulung. Pesawat itu dinamakan Medium Altitude Long Endurance (MALE). Pesawat ini lebih besar dari Wulung, mampu terbang lebih tinggi dan memiliki kelengkapan fasilitas muatan untuk kebutuhan pengintaian. Data terbangnya lebih dari 20 jam dalam sehari, terbang dalam ketinggian 20-30 ribu kaki. "Muatannya bukan kamera saja, tapi radar untuk melihat benda di bawah awan," katanya. Pengembangan pesawat nirawak MALE itu akan didanai oleh Kementerian Pertahanan. (VivaNews)

"PUNA" Drone Buatan Dalam Negeri yang Kurang Dihargai Lokal Posted: 26 Jun 2014 08:57 PM PDT Riset drone atau pesawat udara nirawak (PUNA) di Indonesia ternyata tidak banyak berkembang. Dana yang minim dan cibiran menghantui perkembangan PUNA di Indonesia. PUNA Wulung Menurut Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT, Mohamad Dahsyat, sejak awal dikembangkan di BPPT tahun 2004, kegiatan riset PUNA  hanya memiliki investasi total Rp20 miliar. Ini artinya, BPPT hanya diberikan dana Rp2 miliar dalam kurun setahun. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dana riset drone yang digelontorkan Amerika. Menurut situs Singularityhub.com, dana riset PUNA untuk tahun 2001 hingga 2013 lalu menghabiskan US$26 miliar. Jika dihitung rata-rata per tahun, dana riset tersebut mencapai US$2,1 miliar atau sekitar Rp21 triliun. "Budget memang menjadi kendala. Selain itu juga kurangnya dukungan. Antara lain, orang kita yang selalu membandingkan produknya dengan negara-negara maju. Tentu saja tidak seimbang. Kita baru belajar, mereka sudah lama," papar Mohammad kepada VIVAnews, Kamis, 26 Juni 2014. Memang tidak adil jika kita membandingkan drone produk lokal dengan luar negeri. Di Amerika, drone sudah digunakan untuk segala bidang, termasuk untuk persenjataan militer sampai pengiriman barang. Sama halnya dengan Rusia yang berencana memiliki drone 'pembunuh'. Untuk biaya pembuatan memang membutuhkan investasi mahal. Satu buah drone diperkirakan memakan biaya 300 juta. Sedangkan untuk jasa penyewaan drone, meski murah namun tidak bisa diterapkan untuk kegiatan pengawasan negara. "Kalau sewa biasanya untuk keperluan sipil namun untuk militer biasanya punya sendiri. Sebagai ilustrasi, untuk pengambilan photo kelas UAV yang short range, untuk perkebunan dengan hanya beberapa luas wiliayah, sekitar Rp10 juta sampai Rp30 juta, tergantung dengan perjanjiannya pekerjaannya," papar Mohammad. Oleh karena itu, katanya, akan lebih menguntungkan jika riset terkait drone terus dilakukan sampai bisa memproduksi banyak PUNA untuk banyak fungsi. Keuntungannya adalah, selain menciptakan lapangan kerja baru, drone buatan sendiri juga bisa dikostumisasi sesuai kebutuhan, bahkan kerahasiaan negara lebih terjamin. "Secara ekonomi memang tidak terjadi capital flight karena duit mengalir di negeri kita sendiri. Yang paling penting adalah jaminan keamanan rahasia negara. Beda sekali jika kita menyewa atau membeli dari asing. Selain itu kita juga bisa menekan risiko terhadap nyawa pilot dan operator," kata Mohammad. PUNA buatan dalam negeri diberi nama Wulung yang merupakan hasil keroyokan antara PT Dirgantara Indonesia untuk mengurusi produksi, Lembaha Elektronik Nasional (LEN) untuk sistem komunikasi dan elektronik, serta BPPT untuk bagian riset dan pengembangan. Dikatakan pemerhati persenjataan militer, Haryo Ajie Nogoseno, Wulung nantinya akan ditemani oleh 4 unit drone baru bernama Heron. Wulung dan Heron akan bersanding di Lapangan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. "Heron dapat terbang sejauh 350 km dan mampu terbang terus menerus hingga 52 jam. Dengan kecepatan maksimum 207 km/jam, Heron dengan ketinggian terbang hingga 10.000 meter memang layak menjadi spy plane. Sedangkan Wulung memiliki jarak jelajah 200 km yang di dukung mobile ground station, hanya dimungkinkan untuk pengamatan data secara realtime," papar pendiri situs Indomiliter.com ini. Investasi Riset Drone 10 Tahun Cuma Rp 20 Miliar Drone atau yang disebut juga dengan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), sejatinya telah resmi dikembangkan oleh Indonesia sejak tahun 2000-an. Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan riset ini mengaku  menghabiskan Rp20 miliar sejak 2004. Dari hasil riset tersebut, saat ini BPPT telah memiliki total sekitar 17 unit PUNA atau yang diistilahkan sebagai Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Untuk skala riset UAV, BPPT memiliki 7 buah, sedangkan untuk wahana ada sekitar 10 unit. "Sejak 2004, masuk ke program Litbang BPPT. Dana yang dihabiskan kurang lebih 20 miliar. Kalau jumlah drone yang dimiliki TNI, mereka yang lebih tahu. Untuk yang di BPPT, karena drone atau PUNA adalah sebuah sistem maka yang siap terbang ada 4 unit. Hanya 4 itu yang memiliki kelengkapan sistem," ujar Mohammad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT, kepada Vivanews, Kamis, 26 Juni 2014. PUNA tersebut memiliki beragam fungsi. Selain sebagai alat pertahanan negara, PUNA juga digunakan untuk pengambilan citra yang digunakan dalam berbagai penelitian. Salah satunya adalah untuk foto wilayah yang sulit dijangkau. "Kelas UAV yang kita miliki ada 3 dari kelas yaitu short range, medium range, dan long range. Fungsinya lebih banyak untuk mengambil pencitraan wilayah. Ada juga yang digunakan untuk menciptakan hujan buatan," kata Mohammad. Untuk satu drone, lanjut Mohammad, butuh investasi sekitar Rp300 juta sampai ratusan milar. "Sebab satu kendali darat biasanya terdiri dari 3 atau lebih sistim pesawatnya," katanya. Jumlah Ideal Dalam kegiatan pengawasan wilayah, Mohammad memprediksi jumlah ideal yang harus dimiliki Indonesia adalah sekitar 15. Namun jumlah tersebut bukan menunjuk ke jumlah unit drone, melainkan jumlah pangkalan PUNA yang harus dibangun. Dalam masing-masing pangkalan itu diisi oleh minimal 3 unit PUNA yang bekerja secara terus menerus selama 24 jam untuk melakukan pengawasan. "Tentunya dengan luas wilayah yang besar seperti indonesia mungkin lebih banyak lagi. Idealnya mungkin minimal 15 pangkalan untuk mengawasi wilayah secara komprehensif. 15 pangkalan ini bisa lebih atau kurang tergntung kecanggihan teknologinya," ujar Mohammad. Akan tetapi, lanjutnya, untuk saat ini, Indonesia membutuhkan  minimal 3 pangkalan di setiap daerah. Daerah tersebut, khususnya adalah yang sering terjadi pelanggaran hankam. "Bisa saja ke depan dikembangkan lagi ditempat-tempat yang kritis," kata Mohammad. Ditambahkan pengamat persenjataan militer Indonesia, Haryo Ajie Nogoseno, TNI saat ini memiliki dua jenis UAV modern, Wulung dan Heron. Wulung disebutnya sebagai UAV yang lebih menarik karena adopsinya menandakan lompatan tinggi bagi kemandirian alutsista dalam negeri. "Bila kita dapat menguasai teknologi UAV, bukan hal yang sulit bila nantinya Indonesia ingin mengembangkan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), yang dipersenjatai," papar pendiri situs Indomiliter.com ini. Teknologi Drone yang Belum Dikuasai RI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mengembangkan kemampuan teknologi pesawat nirawak (drone). Saat ini BPPT sudah mengembangkan pesawat nirawak Wulung dan Sriti, yang mana keduanya didesain untuk pengawasan perairan laut Indonesia. Meski sudah mampu membuat peawat nirawak secara mandiri, Kepala Program Pesawat Udara Nirawak (PUNA) BPPT, Joko Purwono, mengakui penguasaan teknologi masih belum sepenuhnya dimiliki. "Untuk desain pesawat kita sudah 100 persen kita sendiri. Tapi untuk sistem komunikasi, sistem kendali mash tergantung dengan komponen dari Eropa maupun Amerika Serikat," jelas Joko kepada VIVanews, Senin malam, 25 Juni 2014. Bagian yang belum dikuasai itu merupakan bagian yang vital dalam pengawasan sebuah wilayah. Misalnya, pasa sisten komunikasi terdapat komponen kamera, muatan pesawat dan sensor, dan RI masih menggantungkan pada pasokan dari negara asing. Namun BPPT terus mengembangkan komponen dari dalam negeri. Beberapa komponen pesawat nirawak yang sudah dibuat mandiri oleh Indonesia yaitu komponen untuk menghitung perbedaan tekanan udara agar mengetahui kecepatan pesawat. "Sekarang kami sedang kembangkan komputer kendali terbang baik yang di pesawat maupun yang di darat. Software Ground Station juga sudah dibuat sendiri," jelas Joko. Joko tak khawatir dengan membeli komponen sistem komunikasi dari luar bakal menimbulkan celah penyadapan pada data pengawasan. Menurutnya, dengan pengetahuan mendalam pada program komunikasi, data pengawasan bisa dikelola secara aman. "Yang penting kita bisa akses ke program, bisa ubah program, integrasi maupun troubleshooting sendiri. Itu nilai tambah," kata dia yang tetap menggarisbawahi kemandirian teknologi pesawat nirawak. Transfer Teknologi Upaya penguasaan teknologi tak dilupakan oleh BPPT. Joko mengatakan BPPT tengah mendidik pengembangan sumber daya manusia, agar nantinya mampu menguasai teknologi nirawak secara khusus. "Ada yang kami sekolahkan ke luar negeri, harus ada strategi ini supaya mereka nanti dedicated untuk teknologi pesawat nirawak," ujarnya. Upaya penguasaan teknologi ini juga melalui transfer teknologi, yang diamanahkan dalam UU NOmor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam undang-undang itu tercantum amanah tranfer teknologi harus tercapai dalam setiap pembelian alutsista, termasuk alat yang merupakan bagian pesawat nirawak. "Dari negara manapun, itu harus mengacu pada pokom transfer teknologi," ujarnya. (VivaNews)

PTDI Terus Rancang Jet Tempur Nasional Saingan F18 Posted: 26 Jun 2014 08:45 PM PDT Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) terus melanjutkan kegiatannya merancang pesawat jet tempur IF-X (Indonesian Fighter Experimental). Kegiatan System Requirement Review (SRR) dilakukan. Dalam kegiatan SSR tersebut, sejumlah pemangku kepentingan diikutkan, antara lain Kemhan, TNI-AU, KKIP, Bappenas, BPPT, LAPAN, Perguruan Tinggi (ITB, UI, ITS, UGM dan UNDIP) serta beberapa industri lokal terkait seperti PT.LEN, CMI, dan InfoGlobal. Jet tempur yang dirancang bersama dengan Korea Selatan ini disebut-sebut bakal menyaingi F18, dan harganya pun juga lebih murah. Dalam siaran pers, Kamis (26/6/2014), PTDI mengatakan, SRR merupakan salah satu tahapan dalam program pengembangan dan rancang bangun pesawat tempur. Pada tahapan ini diharapkan program akan mendapatkan berbagai masukan baik teknis maupun non-teknis dari para pakar pada bidangnya masing-masing, secara independen. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dibagi dalam lima panel. Satu panel paripurna dan empat panel lainnya meliputi: Requirement study, System Engineering and Technology Readiness.  Configuration Design and Analysis Propulsion and Subsystems Air Combat Systems. Pesawat tempur KF-X/IF-X dirancang bangun bersama oleh para ahli dari Indonesia dan Korea Selatan. Sejak tahun 2011 lalu, tim dari kedua bangsa telah bekerja keras di Korea Selatan untuk menghasilkan konfigurasi yang bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan operasi Angkatan Udara kedua negara. Pesawat ini masuk dalam kategori generasi 4,5 yang kemampuannya akan melebihi sejumlah pesawat tempur produk negara lain. Dengan kemampuannya itu diharapkan akan menjadi salah satu pilihan utama bagi sejumlah negara yang membutuhkan pesawat tempur. Sementara untuk pesawat IF-X dirancang bangun sendiri oleh putera-puteri bangsa Indonesia berdasarkan persyaratan operasi murni dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Dengan penyelenggaran acara tersebut di atas, diharapkan tim KFX/IFX mendapatkan masukan yang kemudian dapat dijadikan pegangan untuk dilakukan tindakan ataupun berupa rekomendasi untuk perbaikan rancang bangun (desain). Kabalitbang Kemhan Prof. Dr. Eddy S. Siradj dalam arahannya antara lain mengatakan "Bagaimanapun bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan program pesawat tempur yang kita rancang sekarang ini bukan saja akan menjadi salah satu sumber kekuatan alutsista dalam negeri, melainkan juga akan menjadi salah satu posisi tawar NKRI yang diperhitungkan. Putera-puteri terbaik bangsa yang terlibat dalam rancang bangun pesawat tempur KF-X/IF-X adalah para pionir yang melahirkan generasi pertama pesawat tempur dan ini akan menjadi bagian sejarah penting bangsa Indonesia ke depan," tutur Direktur Utama PTDI Budi Santoso. Pesaing pesawat ini adalah F18 buatan Amerika Serikat dan Dessault Rafale buatan Prancis. Produksi tipe IFX di dalam negeri menghemat pengeluaran anggaran karena harga jual lebih murah. Pesawat untuk varian Indonesia yakni IFX akan diproduksi di markas PTDI di Bandung, Jawa Barat. Jet tempur KFX mulai diproduksi secara massal pada tahun 2020. Saat ini tenaga ahli PTDI sedang mempersiapkan rancangan pesawat tempur generasi 4,5 tersebut. (Detik)

Prancis Siap Alih Teknologi Kapal Selam untuk Indonesia Posted: 26 Jun 2014 08:40 PM PDT Menteri Muda Pertahanan Prancis Kader Arif menilai Indonesia sebagai mitra penting bagi negaranya. Indonesia diharapkan menjadi pintu masuk bagi Prancis untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN. Kapal Selam Scorpene Buatan Prancis Hal tersebut disampaikan Arif saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Paris, Kamis (26/6/2014). Sjafrie didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksamana Muda Rachmat Lubis. Arif mengapresiasi peran yang dilakukan Indonesia baik dalam menjadi perdamaian di kawasan maupun dalam operasi penjaga perdamaian. Seperti halnya Indonesia, Prancis melakukan hal yang sama dengan penempatan pasukan perdamaian di banyak negara. Untuk membuat peran itu berjalan lebih baik, Tentara Nasional Indonesia perlu dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan yang memadai. Menurut Arif, Prancis siap untuk memenuhi kebutuhan alutsista maupun pengembangan industri pertahanan Indonesia. "Saya berterima kasih bahwa TNI AD mempercayai untuk menggunakan meriam Caesar 155 mm buat Prancis. Saya mendukung bukan hanya untuk pembelian alutsista, tetapi juga pengembangan industrinya seperti yang akan dilakukan PT Pindad dengan Nexter untuk pengembangan Caesar maupun dengan Roxel untuk industri propelan," kata menteri muda berdarah Aljazair itu. Menurut Arif, Prancis akan memberikan dukungan untuk transfer teknologi. Termasuk juga untuk industri kapal selam apabila dibutuhkan Indonesia. (Suryo Pratomo|Metro)

TNI Perkenalkan Helikopter Serang Eurocopter Tiger H6 dalam HUT TNI ke-69 Posted: 26 Jun 2014 08:36 PM PDT Upacara kebesaran HUT ke-69 TNI akan menjadi ajang pertama bagi 'macan' baru TNI memperkenalkan diri kepada warga Indonesia. Macan itu sedang dalam tahap akhir persiapkan fisik di benua Eropa. Eurocopter Tiger H61 Macan itu adalah helikopter serang Eurocopter Tiger H61. Mereka akan melengkapi helikopter serbu MI 35 dan Apache memperkuat TNI AD. Selain itu ada tiga kapal fregat multifungsi untuk TNI AL yang sedang dibangun di  Manchester, Inggris. "Seluruh alutsista yang baru ini akan ikut dalam peringatan Hari TNI 5 Oktober," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin di Paris, Jumat (26/6/2014). Wamenhan berkunjung ke Paris bersama rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Selain itu mereka ke Belanda juga untuk memastikan perkembangan seluruh alutsista yang dipesan Indonesia untuk jajaran TNI. "Saat ini seluruh pesanan itu sudah dalam tahap akhir dan akan segera dikirim secara bertahap ke Indonesia," sambung matan Pangdam Jaya ini. Sjafrie merasa puas karena selain pembelian alutsista ada banyak tawaran bagi pengembangan kerja sama industri pertahanan. Terutama untuk Pindad yang terbuka peluang bagi pengembangan panser Anoa serta kendaraan tempur dan amunisi lainnya. Bersama Dirut Pindad Sudirman Said, Wamenhan bertemu juga Presiden Volvo Group, Stefano Chmielewski untuk membicarakan pasokan mesin Renault sebagai sumber tenaga Panser Anoa. "Pindad sudah memproduksi 250 unit panser kebutuhan TNI AD. Sekarang Pindad mempunyai kesempatan untuk memasok 250 unit lainnya dan Renault bersepakat untuk memasok kebutuhan mesinnya," kata Sjafrie (Suryo Pratomo | Metro )

Diplomasi Pertahanan Alat Penting Kebijakan Keamanan Luar Negeri Posted: 26 Jun 2014 02:54 AM PDT Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Ade Supandi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Kerjasama Internasional (Rakorkersin) TNI tahun 2014 yang mengusung tema "Kita Mantapkan Profesionalitas Diplomasi Militer Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI", di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (25/6/2014). Rakorkersin yang berlangsung sehari tersebut diikuti oleh 68 orang terdiri dari 5 orang dari luar struktural TNI, 28 orang dari Mabes TNI dan 15 orang dari masing-masing Angkatan. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang dibacakan Kasum TNI menyampaikan, diplomasi pertahanan saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Dia menjelaskan, yang dilakukan pada masa damai dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Diplomasi pertahanan merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara, seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen, namun juga organisasi non-pemerintah, think tank dan masyarakat sipil. "Military Diplomacy yang saat ini dilakukan TNI antara lain pengerahan Prajurit Garuda pada misi perdamaian dunia, dengan Soft Power yang khas, sehingga membuat Kontingen Garuda senantiasa memiliki daya tarik tersendiri dibanding kontingen negara lain," kata Panglima TNI. Panglima TNI juga menegaskan bahwa tantangan kebijakan hubungan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang sangat tergantung pada stabilitas politik dalam negeri pasca Pemilu 2014. Dia menjelaskan, Puskersin TNI juga dituntut untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan negara tetangga terutama dengan Malaysia dan Timor Leste serta peran TNI dalam mendukung kebijakan politik keamanan Indonesia pada ASEAN Security Community. Sementara itu, peserta Rakorkersin juga mendapat pembekalan dari beberapa Kementerian RI antara lain; Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam Bp. Antonius Agus Sriyono tentang kebijakan kerjasama internasional, Dirjen Multilateral Kemenlu RI Bp. Hasan Kleib tentang kebijakan kerjasama luar negeri dan Dirjen Strahan Kemenhan RI Mayjen TNI Sonny E.S. Prasetyo, MA tentang Strategi pemerintah RI bidang kerjasama pertahanan dan militer guna mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Turut hadir pada acara tersebut Wakil KSAD Letjen TNI Moh. Munir, Wakil KSAL Laksdya TNI Didit Herdiawan, Wakil KSAU Marsdya TNI Bagus Puruhito, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hardiono Saroso, Kabalakpus TNI, para Wakil Asisten Panglima TNI dan Wakapuspen TNI Laksma TNI F.X. Agus Susilo. (Tribun)

Bakamla Hemat Anggaran Operasi Keamanan Laut Posted: 26 Jun 2014 02:16 AM PDT Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak saja bakal membuat operasi pengamanan laut menjadi lebih ketat, tapi juga mendorong efisiensi anggaran. Sebab, dengan Bakamla maka operasi akan dilakukan dengan sistem one for all. Kapal patroli yang dikomandoi Bakamla akan dihuni oleh petugas perwakilan dari seluruh stakeholder di laut. Sehingga, ini akan lebih efektif dan efisien. Sekretaris Utama Bakorkamla Dicky R Munaf menyebut, keberadaan Bakamla akan menghemat anggaran operasional sebanyak 58 persen. "Ini karena operasi dilakukan secara gabungan dan banyak menghemat anggaran, terutama untuk pengeluaran BBM," kata dia di Jakarta, Rabu 25 Juni 2014. Menurut dia, sekarang ada perubahan paradigma dalam pengamanan di laut, dari yang semula penindakan terhadap pelanggaran menjadi pencegahan terhadap pelanggaran. Sehingga, dengan adanya patroli rutin Bakamla, ke depan tidak sampai terjadi pelanggaran karena potensi-potensi pelanggaran bisa dicegah.  (Sindo)

BATAN – ESDM sepakat meningkatkan ketahanan energi Posted: 26 Jun 2014 02:14 AM PDT Telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BATAN tentang kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan menggunakan iptek nuklir, yang dilakukan oleh Kepala Balitbang ESDM, F.X. Sutijastoto dan Sekretaris Utama BATAN, Falconi Margono dengan disaksikan oleh wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo dan pejabat tinggi dilingkungan Kementerian ESDM. Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak meliputi tentang teknologi minyak dan gas bumi, teknologi ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi,teknologi mineral dan batu bara, geologi kelautan dan bidang-bidang lainnya yang disepakati antara para pihak,Penandatanganan tersebut diadakan bertepatan dengan acara Rapat Kerja Badan Litbang ESDM di Kantor LEMIGAS, Kebayoran Lama. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatangan Nota kesepahaman antara Balitbang ESDM dan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah. Dalam sambutannya Wamen ESDM mengatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mensinergikan litbang dasar dan terapan sehingga menghasilkan penelitian yang mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi, mengembangkan dan pemanfaatan teknologi energi, mendorong berkembangnya industri dan jasa energi dalam negeri untuk menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan energi domestik dan penurunan produksi minyak nasional. Kepala Balitbang ESDM dalam sambutannya juga mengharapkan agar kerja sama yang telah dilaksanakan ini  akan banyak terobosan dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional dan peningkatan nilai tambah, dan sebagai upaya agar semua hasil penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan Negara Indonesia. Simulasi penanggulangan terorisme di kantor BATAN, Banten Masalah pro dan kontra rencana Pembangunan PLTN pada akhir-akhir ini menjadi suatu topik hangat dalam pemberitaan surat kabar, terutama surat kabar lokal di daerah Jawa Tengah. Dalam bulan ini telah terjadi beberapa kali demo anti nuklir/pembangunan PLTN telah dilakukan di Jepara, Kudus, Pati, dan bahkan di Jakarta. Beberapa kali diskusi juga telah dilakukan di beberapa tempat di Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memberikan penjelasan terkait dengan issue tersebut. Penjelasan ini dibuat berdasarkan dasar ilmiah profesional sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dari BATAN selaku Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk: membuat kebijakan di bidang teknologi nuklir serta sebagai lembaga promotor dan pelaksana Kegiatan Litbangyasa teknologi nuklir di Indonesia. Mengapa diperlukan penggunaan Energi Nuklir di Indonesia? Energi nuklir diperlukan dalam mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi nasional jangka panjang (longterm energy security of supply). Peran Energi Nuklir dalam pembangkitan listrik (diversifikasi, konservasi, dan pelestarian lingkungan)  Penggunaan untuk non listrik Manfaat lain iptek nuklir dalam bidang energi Persiapan yang sudah dilakukan selama ini? Persiapan pembangunan PLTN di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1972. Kemajuan penyiapannya berjalan seiring dengan situasi nasional dan internasional yang terkait dengan perkembangan kebijakan harga energi, maupun juga situasi sosial ekonomi, politik yang ada di Indonesia. Berbagai kecelakaan nuklir yang ada di dunia, terutama Three Miles Island (1979), dan Chernobyl (1986) tentunya juga menjadi pertimbangan dan mempengaruhi terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Studi CADES (Comprehensive Assessment for Different Energy Sources for Electricity Generation) telah dilakukan pada tahun 2001-2002 oleh tim yang terdiri dari BATAN, BPPT, DESDM/DJLPE/DJMIGAS, BAPEDAL, PLN, BPS, LSM dan dibantu oleh tenaga ahli dan software dari IAEA. Sasaran studi tahap pertama CADES adalah untuk memberikan dukungan dalam peren­canaan sektor energi dan listrik secara nasional dan membantu proses pengambilan ke­putusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam studi ini juga dikaji dengan pemberlakuan kebijakan lingkungan dalam kerangka melindun­gi atmofir dengan memasukkan faktor pengurangan emisi C02 Sedangkan sasaran tahap kedua adalah untuk memperoleh solusi optimal dalam energy mix jika faktor kerusakan lingkungan (external cost,yaitu harga kompensasi yang harus diberikan pada ongkos pembangkitan listrik sebagai akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan) dipertimbang­kan dalam analisis penyediaan energi jangka panjang. Hasil studi tersebut telah disampaikan oleh IAEA (Diwakili oleh Deputy Director General) kepada Pemerintah Indonesia c.q Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 6 Agus­tus 2003. Hasil CADES juga disampaikan oleh Kepala BATAN kepada Menteri ESDM dan merupakan salah satu pertimbangan dan landasan dalam menyusun Blue Print energi. Dalam kajian tersebut, dipergunakan harga energi pada tahun 2000 yaitu sekitar US $ 25 per barrel. Dengan faktor-faktor pertimbangan lingkungan, pengurangan C02 dan dengan eksternalitas, kajian ini menunjukkan bahwa PLTN secara tekno-ekonomis layak untuk digunakan di jaringan Jawa-Madura-Bali pada tahun 2016-2017. Hasil perhitungan external cost untuk pembangkit listrik di Jawa adalah sebesar 0,270 sen/kWh untuk PLTU Batubara, 0,078 sen/kWh untuk pembangkit gas dan 0,006 sen/kWh untuk PLTN. Kesiapan teknis telah dilakukan dengan menyiapkan program BATAN yang seiring dan mendukung rencana tersebut. Penyiapan fasilitas penelitian, program penelitian, dan pembinaan personil diarahkan untuk mendukung program PLTN. Operasi dan perawatan reaktor di Bandung, pembangunan, operasi dan perawatan reaktor Kartini di Yogyakarta, pembangunan dan operasi Reaktor RSG-GAS di Serpong, serta disain reaktor Produksi Isotop (tidak jadi dibangun) merupakan suatu bentuk penyiapan Nuclear Engineers dalam penyiapan program PLTN. Pemilihan tapak (sites) dimana PLTN akan ditempatkan telah dilakukan melalui serangkaian proses seleksi sesuai dengan ketentuan dan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency). Dari 14 kandidat calon tapak, akhirnya setelah melalui berbagai proses, dapat ditetapkan 3 calon tapak yang paling baik. Untuk selanjutnya, pada calon tapak yang terbaik (Ujung Lemah Abang, Kab Jepara), dilakukan pemantauan terhadap berbagai parameter tapak secara terus menerus. Hal ini diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan perizinan dan sekaligus sebagai input dalam melakukan disain PLTN yang cocok dan memenuhi peryaratan keselamatan sesuai kondisi setempat. Apakah SDM cukup untuk membangun dan mengoperasikan PLTN? Sebelum lebih lanjut membicarakan masalah SDM untuk mendukung operasi PLTN, perlu diinformasikan bahwa PLTN sebenarnya sama dengan Pembangkit Listrik termal lainnya, hanya saja sumber panas dari PL termal sumber panas berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (BBM, batubara, gas), dalam hal PLTN pembangkit panasnya berasal dari reaksi nuklir. Sedangkan pada bagian turbin lainnya adalah sama, baik itu untuk pembangkit listrik termal maupun nuklir. Kalau toh terdapat perbedaan, terutama hanya dari segi ukurannya. Pembangkit termal yang ada saat ini biasanya dalam orde 600 MW sedangkan pada pembangkit nuklir dapat sampai 1.400 – 1.600 MW. Mengingat bahwa pada PLTN terdapat bagian pembangkit uap nuklir/reaktor nuklir yang berbahaya, maka pada bagian yang terkait ini dilengkapi dengan fasilitas keselamatan atau dikenal dengan sistem yang terkait dengan keselamatan (safety related system). Pada seluruh bagian yang terkait dengan keselamatan dikenakan sebagai subjek dari suatu jaminan mutu nuklir (Nuclear Quality Assurance Program-OAP)dengan segala persyaratan dan aturan yang terkait. Nuclear Quality Assurance diberlakukan sejak saat disain, konstruksi, operasi dan perawatan dari PLTN ini. Persiapan penyediaan SDM PLTN sebetulnya sudah dimulai sejak awal 1980-an bersamaan dengan pembangunan RSG-GAS, yang saat itu sudah direncanakan sebagai suatu persyaratan awal sebelum masuk ke Industri Nuklir (baik untuk energi maupun non energi). Pembentukan Jurusan Teknik Nuklir di Fakultas Teknik Nuklir UGM, Jurusan instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi di bagian Fisika UI, serta Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (sekarang Sekolah Tinggi Teknik Nuklir) merupakan suatu bagian besar penyiapan SDM untuk pembangunan dan operasi PLTN. Namun dengan adanya program PLTN yang tidak segera diputuskan, maka Jurusan Teknik Nuklir di UGM saat ini sudah berubah dan diganti menjadi Teknik Fisika. Jurusan Instrumentasi dan juga Jurusan Proteksi Radiasi dari Bagian Fisika UI, secara formal sekarang sudah tidak ada lagi. Saat ini masih terdapat kegiatan pendidikan tentang Iptek Nuklir di ITB sebagai bagian dari Departemen Fisika ITB (S1, S2, S3) dan juga di UGM (S3), meskipun peminatnya tidak banyak. Tidak terhitung alumnus yang sudah dihasilkan dari program pendidikan tersebut yang tidak tertampung atau merasa karirnya tidak berkembang dan berubah profesi ke bidang lain. Sebagian lainnya masih berada di lingkungan BATAN, Bapeten, Lembaga Pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang industri nuklir (untuk industri, kesehatan, dsb). Bilamana program PLTN segera diputuskan, rasanya tidak akan ketinggalan kalau sekarang ini segera mengaktifkan program-program yang pernah ada tersebut karena personil masih ada. Penyediaan SDM mempunyai lead time sekitar 10 tahun dan dapat dikerjakan bersama dengan para pemasok teknologi, sebagai bagian dari kontraknya. Bila program PLTN diaktifkan lagi dan segera diputuskan, berarti juga kita sekaligus melakukan preservasi terhadap nuclear knowledge dan know-how di Indonesia, yang saat ini ada ditangan orang-orang yang mendekati umur pensiunnya. PLTN di dekat pemukiman, aspek keselamatan? Aspek Keselamatan pada PLTN selalu menjadi pertanyaan semua orang. Banyak pertanyaan terkait dengan masalah keselamatan dan kalau diberi suatu keterangan bahwa keselamatan PLTN tinggi, mengapa tidak dibangun di Jakarta. Atau dari sisi lain, mengapa PLTN tidak dibangun di pulau terpencil dan listriknya saja disalurkan ke pusat beban?. Keselamatan PLTN menjadi perhatian utama semua pihak yang tekait dengan penyediaan jasa PLTN (desainer, konstruktor, operator, penyedia bahan bakar, pihak maintenance, dll. termasuk juga pihak pengawas/regulator). Disadari bahwa kecelakaan yang terjadi pada suatu PLTN menjadi masalah bagi semua pihak industri nuklir global. Kecelakaan nuklir di PLTN TMI, Chernobyl, kecelakaan di pabrik bahan bakar di Tokai-mura). Menghadapi kondisi seperti ini, maka industri nuklir maupun organisasi yang terkait (WANO, dll) maupun organisasi resmi internasional (IAEA, IEA-OECD) memberlakukan suatu standar keselamatan yang harus diikuti oleh anggotanya. Badan Pengatur (Regulatory Body) yang bertindak sebagai pemberi izin harus mengawasi (melalui inspeksi dan berbagai kegiatan lain) sejak desain, operasi dan perawatannya. Keselamatan PLTN PLTN harus dibangun pada suatu tempat yang memenuhi syarat-syarat bebas dari adanya berbagai fenomena alam yang dapat mengancamnya, atau secara teknis dapat dihindarkannya. Misalnya harus bebas dari daerah yang bebas dari kemungkinan bahaya alam (vulkanologi, tsunami, tornado, dsb, dimana teknologi tidak dapat digunakan untuk mengatasinya), maupun bahaya yang dibuat oleh manusia (dekat dengan lapangan terbang, dekat dengan fasilitas militer yang mempunyai gudang amunisi, dll). Di samping itu PLTN juga harus dibangun di suatu lokasi dimana terdapat suatu jaringan listrik yang dapat memasok cadangan dan sekaligus menyalurkan hasil listriknya dalam suatu batasan teknis tertentu. PLTN sebagai suatu produk teknologi tentunya merupakan suatu hasil optimasi antara aspek teknologi dan keekonomiannya. Dalam hal gempa bumi, data gempa bumi baik dari sejarah kegempaan daerah tersebut, maupun pengukuran gempa/percepatan tanah digunakan sebagai suatu parameter input dalam menentukan desain keselamatan PLTN yang akan dibangun. Intensitas gempa terbesar yang pernah terjadi dari sejarah gempa seratus tahun, dikalikan dengan faktor keamanan tertentu, akan dijadikan sebagai input untuk mendesain bahwa PLTN dan komponennya harus tahan bila peristiwa tersebut terulang lagi. Berbagai kondisi yang dapat terjadi, dijadikan sebagai suatu input dalam disain keselamatan PLTN. Sistem keselamatan yang ada dibuat berdasarkan dengan "inherent safety feature" maupun "engineered safety feature", yang akhirnya akan disimulasikan sebagai suatu sumber kecelakaan yang dapat terjadi, dan bagaimana sistem keselamatan PLTN tersebut dapat menahannya. Semua diskripsi sistem keselamatan dan bagaimana sistem menangani masalah ini, dan juga bagaimana organisasi pengelola PLTN menangani masalah ini harus dilaporkan dalam suatu dokumen yang dinamakan dengan Prelimenary Safety Analysis Report (PSAR), yang disyaratkan sebagai dokumen untuk memperoleh izin pembangunannya (bersama dengan dokumen AMDAL). PSAR harus dilengkapi dengan data pengujian kemampuan sistem keselamatan yang sudah dibangun, dan laporan ini dituangkan dalam Safety Analysis Report (SAR) dan harus diserahkan kepada Lembaga Perizinan sebelum memperoleh Izin Commissioningl operasi sementara. Untuk menjamin keselamatan PLTN, diterapkan tiga hal pokok: (1) Penegakan peraturan dan pengawasan yang ketat oleh pengawas internal, nasional dan internasional, (2) Penggunaan SDM operator yang handal, tersertifikasi dan secara reguler disegarkan, dan (3) Pemanfaatan teknologi yang proven (teruji) dengan sistem pertahanan berlapis (defence-in-depth). Masalah limbah radioaktif Limbah radioaktif yang berasal dari kegiatan industri nuklir, dapat digolongkan menjadi (menurut bentuk fisiknya) limbah padat, cair/semi cair, dan gas. Fasilitas nuklir didisain untuk menangani masalah limbah tersebut dengan sempurna, artinya bahwa sejak tahap disain, fasilitas sudah harus menyiapkan diri untuk menangani limbah gas, cair/semi-cair, dan gas. Hal ini harus dicantumkan dalam dokumen PSAR/SAR dan subjek penilaian dalam penerbitan izin konstruksi. Paparan (exposure) dari zat Radioaktif (termasuk di antaranya dari penanganan limbah) merupakan subjek dari keselamatan nuklir yang dijadikan items dalam inspeksi oleh lembaga keselamatan yang berwenang. Bilamana ketentuan terhadap keselamatan tidak dipenuhi, pengusaha fasilitas nuklir (dalam hal ini pemiliknya) dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek aktivitas dari limbah, limbah radioaktif dapat dibedakan menjadi 3 kategori, limbah umur pendek, menengah dan panjang. Identifikasi jenis limbah (sampai dengan jenis radioaktif dan umurnya) dapat dilakukan dengan mudah, dan berdasarkan identifikasi ini, limbah radioaktif ditangani sesuai standar yang berlaku dan disesuaikan dengan jenisnya. Untuk diketahui bahwa menurut UU No. 10 th 1997, BATAN mempunyai tugas untuk menangani seluruh limbah radioaktif di Indonesia. Sampai saat ini, dengan fasilitas yang ada di Serpong, disamping limbah radioaktif yang dihasilkan oleh kegiatan nuklir oleh Batan sendiri, limbah radioaktif dari industri, rumah sakit di seluruh Indonesia ditanangi dengan baik. Masalah masyarakat yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah, korupsi, dll. Masalah masyarakat distrust terhadap pemerintah merupakan suatu tantangan tersendiri dalam sosialisasi tentang PLTN. Namun hal ini memang masyarakat tidak dapat disalahkan dan hanya dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah, karena bilamana tidak dapat diselesaikan maka kita tidak akan pernah maju dan semakin tertinggal dengan negara lain. Terhadap masalah ini, yang dapat dilakukan adalah: Setuju bahwa korupsi harus diberantas dan proyek pembangunan PLTN harus terbebas dari korupsi  Perlu partisipasi dari seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap hal-­hal yang terkait dengan pelaksanaan program PLTN, dengan menyertakan mereka dalam kegiatan terkait dengan PLTN. Selagi masih ada beberapa tahun yang tersisa sampai dengan pelaksanaan pembangunan dimulai dan kemudian PLTN dioperasikan, perlu dilakukan Penyiapan peraturan (tentang CSR, Comunity Development), penyediaan SDM yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian PLTN. Siapa yang akan mengoperasikan, bentuk organisasi, dampaknya pada pelaksana operasi? Budaya tidak disiplin? Pengoperasian PLTN dapat dilakukan oleh BUMN, maupun swasta. Corporate culture dari perusahaan pengelola perlu ditumbuhkan sehingga penegakan disiplin dapat dilakukan. Melihat kinerja dan penampilan beberapa perusahaan swasta di Indonesia, yang memiliki sistem yang baik dan juga penggajian yang memadai, rasanya tidak terlalu sulit untuk mengubah pola kerja dari pekerjanya. (Batan.go.id | JKGR )

KRI Keris Gagalkan Pembajakan Kapal Taiwan Posted: 26 Jun 2014 01:36 AM PDT Jajaran Armada RI Kawasan Timur (Armatim) berhasil menggagalkan pembajakan kapal di wilayah perairan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (25/6). Awak kapal perang RI (KRI) Keris mengamankan tindakan kriminal belasan anak buah kapal (ABK) FN Kuo Rong 333 sekitar 57 mil dari Pulau Lembata, Flores. Kapal berbendera Taiwan yang dinakhodai Chen Chih Wen itu dibajak ABK-nya sendiri. Kapal hendak dilarikan ke Kepulauan Solomon, timur Papua Nugini. Namun, upaya itu dihadang KRI Keris setelah berkoordinasi dengan pesawat patroli maritim Cassa. Pesawat di bawah pembinaan Pusat Penerbangan TNI-AL (Puspenerbal) tersebut lantas melaporkan data-data koordinat keberadaan kapal Taiwan itu. ''Kapal yang hilang dilaporkan Kantor Search and Rescue (SAR) Kupang ke Gugus Keamanan Laut Koarmatim lost contact sejak Jumat (13/6),'' jelas Kepala Dinas Penerangan Armatim Letkol Laut (KH) Abdul Kadir kemarin. Kapal itu berdimensi panjang 26,02 meter, lebar 5,5 meter, dan berat 99 GT. Ketika ditangkap, jumlah ABK FN Kuo Rong 333 sebanyak 12 orang. Kadir menjelaskan, untuk membebaskan kapal tersebut, Guskamla Armatim mengerahkan KRI bertipe kapal cepat rudal dan satu Cassa. Kebetulan, unsur pesawat udara itu sedang melaksanakan operasi keamanan laut sehari-hari di perairan Indonesia Timur. Operasi merupakan salah satu upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia. Kadir menambahkan, proses penegakan keamanan di laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, tersangka ABK dan barang bukti kapal digiring menuju Pangkalan TNI-AL (Lanal) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). (sep/JPNN/c7/ca, www.jawapos.com | JKGR )

You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Unknown Friday, June 27, 2014