Strategi Militer - Informasi Pertahanan dan Keamanan Indonesia |
- Waspadai Serangan Teroris Jelang Pilpres
- Presiden Berharap TNI Bisa Ditakuti Lawan dan Dicintai Rakyat
- Presiden Harapkan TNI Bangun Pertahanan Smart Power
- Alutsista TNI Makin Maju, Moeldoko Puji SBY
- BIN Khawatirkan Situasi Pasca Pungutan Suara Pilpres 2014
- Panglima dan Prajurit TNI Akan Kawal Pemerintahan SBY Hingga Akhir Masa Jabatan
- Komisi I Dukung Rencana TNI Buka Komando Gabungan
- Pengamat : Indonesia Miliki Hak Klaim Kutub Selatan Sebanyak 49 Persen
- Presiden SBY Ingin Polri/TNI Cegah Kerusuhan Pasca Pilpres
- Sempat 'Berdarah-darah', BUMN Ini Kini Ekspor Kapal Perang dan Buat Kapal Selam
- Ekspor Senjata RI Ketat, Agar Tak Jatuh ke Tangan Teroris
- Mimpi BUMN Dhuafa Kuasai Pasar Nuklir Kesehatan Dunia
| Waspadai Serangan Teroris Jelang Pilpres Posted: 03 Jul 2014 04:55 PM PDT Menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengingatkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai serangan terorisme.  Diduga para teroris mengincar kantor-kantor aparatur keamanan saat pelaksanaan pilpres. "Potensi-potensi pergesekan saya lihat sudah muncul. Satu yang harus diwaspadai adalah gerakan terorisme," tutur Sutarman saat memberikan arahan kepada seluruh petinggi Polri dan TNI di Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis 26 Juni 2014. Dia mengungkapkan, hasil pemeriksaan kepolisian terhadap pelaku terorisme, para teroris merencanakan untuk menyerang kantor-kantor aparatur keamanan. Hal itu dimanfaatkan teroris karena semua sedang sibuk menyiapkan pelaksanaan pilpres. Menurut Sutarman, ada beberapa daerah yang rawan aksi terorisme. Salah satunya Jawa Tengah. "Khususnya sel-sel Santoso alias Abu Wardah yang merupakan gembong teroris di Poso Sulawesi Tengah kami duga masih berada di berbagai daerah-daerah termasuk Jateng ini," katanya. Untuk itu pihaknya menekankan kepada jajarannya untuk siap menghadapi berbagi kemungkian tersebut. Pihaknya juga mengatakan jika untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut butuh kerja sama antar lini baik TNI maupun Polri. "Kami sudah menandatangani MoU dengan Panglima TNI untuk saling bekerja sama menjaga (situasi) keamanan ini. Jadi jika memang diperlukan bantuan dari TNI, maka jangan segan untuk memintanya," tuturnya. Selain mengingatkan ancaman-ancaman itu, Sutarman juga mengingatkan seluruh anggota TNI/Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilpres tahun ini. Meskipun menurutnya, saat ini banyak senior-senior TNI/Polri yang bertarung dalam Pilpres tersebut. "Meski banyak senior-senior kita yang berkiprah dalam dunia politik saat ini, kita harus tetap solid untuk menjaga netralitas. Meskipun banyak senior kita yang berkiprah di sana, hal itu jangan sampai mempengaruhi institusi TNI/Polri," tuturnya. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali mengatakan jika sampai saat ini kondisi Jateng masih tergolong stabil. Tidak ada peristiwa yang menonjol dalam pelaksanaan pileg maupun menjelang Pilpres. "Situasi masih cukup kondusif, tidak ada kejadian yang menonjol. Hanya kejadian-kejadian kecil yang muncul. Hal itu wajar karena jumlah pemilih di Jateng sangat besar," ujarnya. Sumber : Sindo  | ||
| Presiden Berharap TNI Bisa Ditakuti Lawan dan Dicintai Rakyat Posted: 03 Jul 2014 04:53 PM PDT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri acara buka puasa bersama prajurit atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/7/2014).  Dalam sambutannya, Presiden SBY berpesan agar TNI di masa kini dan masa mendatang bisa ditakuti lawan, disegani lawan dan dicintai rakyat. "Kalau itu sudah ada pada TNI kita, ditakuti lawan, disegani lawan, dicintai rakyat, TNI akan menjadi kekuatan tangguh yang diandalkan bangsa," ujar Presiden SBY. Dalam kesempatan itu, dirinya juga berpesan agar TNI terus berlatih dan mempersiapkan diri di hari ini. "Bertempur dan mengemban tugas di hari esok, kemudian menang dan jaya di hari lusa," katanya. Berlatih yang dimaksudnya dalam arti luas. "Jika menjalankan tugas operasi selain perang, maka dengan izin Tuhan yang maha esa, ini akan menang dalam pertempuran dan peperangan," ucapnya. (Sindo)  | ||
| Presiden Harapkan TNI Bangun Pertahanan Smart Power Posted: 03 Jul 2014 04:40 PM PDT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau agar TNI membangun smart power untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Hal itu disampaikan SBY saat menghadiri undangan buka puasa di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 3 Juli 2014. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden (wapres) Boediono, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, KSAD Jenderal Budiman, KSAL Laksamana Marsetio dan sebagainya. SBY menjelaskan, Indonesia bukan bangsa yang tidak cinta damai. Pihaknya juga tidak menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang agresif yang kesenangannya mengobarkan peperangan sepanjang masa. "Kita cinta damai tetapi tentu kita mencintai kedaulatan dan keutuhan wilayah. Meskipun tidak ada niat apapun bagi Indonesia dengan tentara yang semakin kuat dan modern untuk menjalankan politik yang agresif, tetapi bertanggungjawab terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," ucap SBY. Presiden menjelaskan, TNI harus mengedepankan soft power dan tidak terlalu mudah menggunakan hard power. Manakala TNI harus memertahankan Tanah Air, maka menggunakan hard power atau kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia adalah sebuah keharusan. "Perpaduan soft power dan hard power inilah yang disebut smart power yang harus menjadi mindset dan strategi TNI sekarang dan ke depan," ujarnya. Menurut SBY, apabila tentara sudah kuat maka Indonesia tidak menginginkan perang tapi siap berperang kalau ada yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Manakala lawan gentar untuk mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata Presiden, maka sesungguhnya tentara Indonesia telah membangun efek tangkal sehingga bangsa ini tidak dilecehkan dan tidak mudah diganggu oleh negara-negara kekuatan lain. "Setelah militer kita tangguh akan mulia kalau Indonesia memberi contoh untuk ikut membangun perdamaian kawasan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45," ungkapnya. Presiden mengakui, dalam 10 tahun terakhir utamanya lima tahun belakangan ini, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kuat. Sehingga negara berhasil menyediakan anggaran yang lebih besar lagi di antaranya untuk pembangunan TNI dan modernisasi alutsista agar tentara Indonesia semakin kuat, tangguh dan modern. SBY menambahkan, semua institusi baik Kementerian Pertahanan, TNI AD, AL, dan AU terus bekerja keras untuk membangun kekuatan dan modernisasi alutsista. "Harapan kita seluruh prajurit di dada dan jiwanya menjadi lebih percaya diri, tetapi tetap rendah hati dengan begitu TNI di hadapan rakyat akan semakin dicintai, dihadapan kawasan dan dunia akan bisa memainkan peran yang berarti," pungkasnya. (Sindo)  | ||
| Alutsista TNI Makin Maju, Moeldoko Puji SBY Posted: 03 Jul 2014 04:15 PM PDT Panglima TNI Jenderal Moeldoko memuji masa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah memajukan dan mengembangkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Hal itu disampaikan Moeldoko saat acara buka puasa bersama SBY di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (3/7).  "Beberapa saat setelah Bapak jadi presiden telah bangun kekuatan TNI sangat tangguh. Saat ini kami telah merasakan bagian kekuatan itu. Ini sangat selaras pada perkembangan strategis," ujar Moeldoko. Dengan alutsista yang canggih, katanya, Indonesia menjadi percaya diri ketika melihat konflik Laut China Selatan. Untuk itu, ujar Moeldoko, TNI harus terus memodernisasi alutsista demi menjaga kedaulatan NKRI. "Terutama pada perkembangan Laut Tiongkok Selatan yang sekarang menuju pada kondisi yang instabilitas. Saya tidak bisa bayangkan, kalau perkembangan Laut China Selatan seperti itu, alutsista kita masih seperti yang lalu. Oleh karena itu berikan applaus kepada presiden," kata Moeldoko. Jenderal asal Kediri itu menambahkan, SBY juga telah mampu menciptakan kondisi kondusif dalam negeri. Termasuk kondisi demokrasi yang berkembang baik. Moeldoko pun berjanji akan menjaga hasil yang telah ditorehkan pemerintahan SBY dan Boediono tersebut. "Pak Presiden dan Wapres, saya selaku panglima TNI dan jajaran akan kawal dan amankan atas apa yang bapak hasilkan dan khususnya kami seluruh prajurit akan kawal dan amankan jalannya pemilu hingga akhirnya terjadi proses alih kekuasaan dengan soft landing," tandas Moeldoko. (JPNN)  | ||
| BIN Khawatirkan Situasi Pasca Pungutan Suara Pilpres 2014 Posted: 03 Jul 2014 04:03 PM PDT Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (purn) Marciano Norman menyatakan potensi rawan setelah pemungutan suara di Pilpres. Oleh karena itu, ia meminta tim sukses dari pasangan capres-cawapres untuk berkonsolidasi menciptakan keamanan pascapilpres.
"Bagi yang menang, saya sampaikan kelola kegembiraann pesta jangan berlebihan. Kita juga harus hormati bagi mereka yang belum beruntung saat ini. Sebaliknya, bagi yang belum dapat hasil sesuai harapan, tentu bukan akhir segalanya," ujar Marciano di Jakarta, Kamis, (3/7). Setelah pemungutan suara, BIN berharap tidak timbul permusuhan di antara masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan membantu TNI-Polri untuk menciptakan stabilitas keamanan. "Mari bersinergi untuk jaga pemilu berjalan aman dan damai. Masyarakat kita bisa tentukan hak pilihnya secara bebas dari segala macam bentuk intimidasi," tandas Marciano. (JPNN)  | ||
| Panglima dan Prajurit TNI Akan Kawal Pemerintahan SBY Hingga Akhir Masa Jabatan Posted: 03 Jul 2014 09:52 AM PDT Panglima TNI Jendral Moeldoko menegaskan, bahwa dirinya sebagai Panglima TNI bersama seluruh prajurit TNI akan mengawal dan mengamankan pemerintahan hingga habis masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  "Kami Panglima TNI dan seluruh prajurit akan mengawal dan mengamankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan Bapak," kata Moeldoko dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama Prajurit TNI dan PNS Mabes TNI, di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (3/7) petang. Panglima TNI menilai, Presiden SBY telah berhasil menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di dalam negeri. Selain itu, Presiden SBY dinilainya telah menciptakan kondisi dalam negeri yang mantap dan kondusif mulai dari Aceh sampai Papua. Menurut Moeldoko, Presiden SBY sejak pertama menjabat pada 2004, terus menumbuhkan kehidupan demokrasi yang berkembang dari hari ke hari, dari Pemilu ke Pemilu. "Presiden SBY juga meletakkan dasar pembangunan pertahanan, dengan alutsista modern," ujar Moeldoko. Smart Power Menanggapi pujian Panglima TNI itu, Presiden SBY mengatakan, bahwa ketika negara memiliki cukup anggaran yang memungkinkan, kita bangun pertahanan sehingga TNI berkembang makin kuat dan modern. "Kini TNI telah memiliki efek tangkal atau deterrent effect, sehingga tidak dilecehkan negara lain. Kita tidak ingin perang, tetapi kita siap perang," kata Presiden SBY disambut tepuk tangan para prajurit. Presiden SBY menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi bangsa yang agresif yang kesenangannya mengobarkan peperangan sepanjang masa. Kita cinta damai, tetapi tentu kita mencintai kedaulatan dan wilayah kita. Dikatakannya, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah memperkuat dan memodernisasi TNI dan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal ini tidak diniatkan untuk apapun selain memperkuat tanggung jawab atas keutuhan wilayah NKRI. Sebagaimana amanah UUD 1945, lanjut Presiden SBY, maka akan mulia kalau Indonesia bisa memberi contoh untuk ikut membangun perdamaian kawasan dan perdamaian dunia. "Dan kita seelok-eloknya menggunakan soft power dan jangan terlalu mudah menggunakan hard power. Manakala harus mempertahankan tanah air kita, hard power dan kekuatan militer mesti kita gunakan," SBY menegaskan. Paduan penggunaan soft dan hard power, yang disebut sebagai smart power inilah yang harus menjadi mindset dan strategi dari TNI ke depan. "TNI di masa kini dan masa depan, haruslah ditakuti lawan, disegani kawan, dan dicintai rakyat," ujar Presiden. Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pertahanan Poernomo Yosgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala Staf TNI AD, KSAU, dan KSAL. (Setkab)  | ||
| Komisi I Dukung Rencana TNI Buka Komando Gabungan Posted: 03 Jul 2014 09:17 AM PDT Rencana membuka komando gabungan yang akan dilakukan TNI mendapat respons positif dari banyak kalangan. Salah satunya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq yang menyatakan dukungannya mengenai rencana TNI dalam membuka komando gabungan dari dua titik menjadi tiga titik.
"Saya mendukung sekali rencana TNI untuk membuka komando gabungan, dari dua titik menjadi tiga titik, yang tadinya barat dan timur menjadi barat, tengah, dan timur. Sehingga jangkauan dan mobilitas TNI kita menjadi cepat," kata Mahfudz. Pasalnya, pembukaan komando gabungan itu merupakan counter terhadap memanasnya situasi keamanan kawasan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Struktur baru yang dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang pimpinannya akan dijabat Jenderal bintang tiga, tinggal menunggu Keputusan Presiden. Menurut Kementerian Pertahanan, pembentukan Kogabwilhan memang sesuai dengan kebutuhan operasi dan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Mahfudz menyampaikan, kawasan yang memanas akan berdampak pada kondisi ekonomi dan politik. Dalam kondisi ekonomi, Fungsionaris Partai PKS ini memberi contoh, jika kawasan memanas maka yang paling nyata terkena dampaknya adalah pelayaran, sehingga menyebabkan beberapa stakeholder terkait merugi. "Indonesia ini memiliki wilayah-wilayah terdepan, baik darat maupun lautnya, yang bersinggungan langsung dengan konflik tersebut, maka penguatan postur pertahanan kita ini menjadi penting," tambahnya. Namun, di lain sisi, Mahfudz mengharapkan penyelesaian secara diplomasi penting menjadi bagian dalam merespons permasalahan tersebut. "Penguatan postur TNI kita akan menjadi modal utama dalam melakukan diplomasi," pungkasnya. (JMOL)  | ||
| Pengamat : Indonesia Miliki Hak Klaim Kutub Selatan Sebanyak 49 Persen Posted: 03 Jul 2014 09:12 AM PDT Penetapan Minimum Essential Force harus memperhitungkan keamanan energi dan pangan (Energy & Food Security). Cara pandang ini mutlak diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional jangka menengah dan panjang.  "Cara memandang ancaman terhadap kepentingan nasional energy dan food jangka panjang akan membawa cara perhitungan berbeda tentang Essential Forces yang diibutuhkan," ujar pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, kepada JMOL. Connie menggagas ide kerja sama keamanan di Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan Tiongkok dalam wujud Strategic Petroleum Reserve (SPR). "Ide SPR Tiongkok-ASEAN sudah saya proposed dan sudah dibahas dalam rapat di Kemlu. Ini bisa menjadi pilar dalam politik keamanan ASEAN," ucap Connie. Connie mencontohkan, ada kepentingan nasional Indonesia di Kutub Selatan. Menurutnya, Indonesia memiliki hak claiming atas kutub Selatan sebanyak 49 persen, sedangkan sisanya dimiliki oleh Australia. Namun, yang terjadi sekarang sebaliknya. "Ini yang tidak pernah orang omongkan (kepentingan nasional atas Kutub Selatan—red), kecuali hanya saya saja satu-satunya di Indonesia," cetusnya. Connie melihat kemunduran cara berpikir dalam paradigma pembangunan pertahanan Indonesia sekarang. Salah satunya adalah masih dominannya orientasi ancaman akan muncul dari sisi darat sehingga diasumsikan ancaman muncul hanya dari Malaysia, Tiongkok, dan Australia. "Paradigma pertahanan yang terlalu berorientasi kepada ancaman dan kepentingan nasional kita selalu dilihat dari daratan lawan. Membuat cara kita berpikir tidak seperti zaman nenek moyang kita dahulu, misalnya seperti Kesultanan Kudus dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Mereka melihat ancaman itu dari laut. Makanya kenapa dulu kekuatan maritim kita bisa sampai ke Madagaskar dan ditakuti Portugis," pungkas Connie. (JurnalMaritim)  | ||
| Presiden SBY Ingin Polri/TNI Cegah Kerusuhan Pasca Pilpres Posted: 03 Jul 2014 01:34 AM PDT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali memastikan kesiapan anggota kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan saat dan sesudah pemilihan umum presiden 9 Juli nanti. Dia ingin TNI dan Polri mencegah kerusuhan.  Hal itu disampaikan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/7). Siang ini Presiden SBY menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kemenko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf AD, AL, AU, BIN, dan Kementerian Pertahanan. "Hari ini tanggal 3 Juli berarti 6 hari lagi akan dilakukan pemungutan suara. Maka itu utamanya jajaran kepolisian dibantu oleh jajaran TNI harus siap untuk mengemban tugas," kata SBY. SBY tidak ingin selepas pemungutan suara, tidak ada kerusuhan. Sebab itu bisa mencoreng perjalanan demokrasi di Indonesia. "Saya tidak ingin ada tindakan-tindakan pasca pemungutan suara yang seharusnya tidak terjadi. Apakah itu kekerasan, destruktif atau main hakim sendiri darimanapun datangnya. Karena itu akan mencoreng demokrasi yang sebenarnya proses itu berlangsung dengan baik. Maka negara dan kita semua harus mencegah perilaku yang bisa merobek demokrasi di pemilu ini," jelas SBY. Keluarkan 7 Instruksi Pengamanan Pilpres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 7 instruksi terkait persiapan pengamanan pemilihan umum presiden 9 Juli mendatang. Dalam instruksi itu presiden ingin pra dan pasca pemilu berlangsung damai. Instruksi itu dikeluarkan SBY sesaat setelah rapat koordinasi pengamanan pemilu dengan jajaran TNI, Polri, Kemenkopolhukam, dan Kementerian Pertahanan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/7). "Saya minta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi, tidak under estimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Bahwa situasinya aman terkendali kita syukuri, tapi kalau ada gangguan tiba-tiba maka negara siap dan Polri dibantu siap mengatasi keamanan dalam negeri kita," kata Presiden. Selanjutnya Presiden juga pasukan TNI dan Polri siap siaga hingga kondisi pasca Pilpres dinyatakan aman. Polri dan TNI tetap melakukan operasi pengamanan. "Ketiga, saya berharap di samping penyelenggara pemilu, jajaran kepolisian dibantu TNI untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres ini. Misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin bisa terjadi dari siapa pun yang dilakukan oleh pihak mana pun. Kita harus adil, harus netral tapi tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seperti itu," jelas Presiden. Lainnya, Presiden minta Polri membangun penyelenggara Pemilu jika ada pelanggaran terhadap aturan pemilu. Terutama kejahatan seperti politik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk. "Tidak boleh dibiarkan, aturan sudah jelas tinggal dijalankan tidak pandang bulu. Dengan negara tidak melakukan pembiaran maka kita bisa mencegah masyarakat tidak main hakim sendiri," papar SBY lagi. Polri juga perlu berkoordinasi koordinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 ini. "Saya menginstruksikan Menko Polhukam untuk memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polri bersama jajaran TNI," lanjutnya. Terakhir, Presiden akan terus memantau terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. "Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi keamanan tanah air saya akan memberikan instruksi saya," tutup SBY.(JN)  | ||
| Sempat 'Berdarah-darah', BUMN Ini Kini Ekspor Kapal Perang dan Buat Kapal Selam Posted: 03 Jul 2014 01:27 AM PDT BUMN produsen kapal, PT PAL (Persero) memang masih dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PAL memiliki kinerja keuangan relatif negatif alias berdarah-darah pasca krisis ekonomi 1998. Kondisi keuangan PAL perlahan tapi pasti mulai membaik.  Paling menggemparkan, pada awal 2014, PAL berhasil menjual 2 unit kapal perang tipe Strategic Sealift Vessel (SSV) dengan nilai kontrak US$ 90 juta kepada militer Filipina. "Buat AL Filipina, itu juga order kapal perang terbesar pertama ke luar negeri," kata Dirut PAL, Firmansyah seperti dikutip, Rabu (2/7/2014). Untuk memenangkan tender pengadaan kapal perang, BUMN RI harus bersaing ketat dengan produsen kapal dari 6 negara. Selain kapal perang, PAL memiliki produk unggulan yang terkenal yakni Kapal Kargo Star 50. Kapal raksasa berjenis box shape bulk carrier (double hull) tersebut memiliki bobot 50.000 dead weight tonnage (DWT). Kapal Kargo 50 Star buatan PAL ini telah dijual ke Jerman, Hong Kong hingga Turki. PAL juga saat ini tengah mempersiapkan fasilitas pengembangan dan produksi kapal selam di Surabaya Jawa Timur. Targetnya awal 2015, kapal selam bisa diproduksi pada galangan milik perseroan. Proses produksi kapal selam pesanan TNI AL tersebut, paling cepat dimulai akhir 2014. Masa pengerjaan membutuhkan waktu 4 tahun. "Dari 2014 bisa jadi 2018 atau butuh 4 tahun," kata Firmansyah. Untuk mendukung rencana ini, PAL telah membangun fasilitas pengembangan dan perawatan kapal selam di Surabaya. Untuk mendirikan fasilitas tersebut, PAL mengguyur anggaran US$ 250 juta. "Investasi US$ 250 juta. Kita betul-betul mulai dari nol," jelasnya. Untuk mengembangkan kapal selam type DSME 209 tersebut, PAL menggandeng perusahaan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Firmansyah menyebut pembangunan fasilitas produksi dan perawatan di Indonesia karena TNI AL masih membutuhkan tambahan kapal selam. "Memang dari penjelasan kemenhan TNI AL butuh 12 unit. Sekarang kita baru punya 2 masih butuh banyak," sebutnya. (Detik)  | ||
| Ekspor Senjata RI Ketat, Agar Tak Jatuh ke Tangan Teroris Posted: 03 Jul 2014 01:20 AM PDT Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membuat aturan main yang super ketat untuk penjualan produk pertahanan ke luar negeri (ekspor) yang diproduksi BUMN atau swasta nasional. Aturan ini sengaja dibuat untuk mengawasi produk yang dijual dan dipakai oleh pihak berwenang.  Langkah pemerintah ini untuk menjamin produk yang dijual oleh industri dalam negeri tidak jatuh ke tangan teroris. "Agar pembeli produk industri pertahanan adalah pengguna yang tepat atau nggak disalahgunakan teroris," kata Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim kepada detikFinance, Rabu (7/2/2014). Untuk proses produksi dan pengembangan produk pertahanan, Kemenhan mengatur secara rinci. Produk-produk alat utama sistem senjata (alutsista) yang bersifat mematikan dan memiliki daya rusak tinggi seperti senjata, amunisi, hingga kapal perang dan pesawat militer lengkap dengan persenjataan, akan dibuat dan dijual oleh BUMN. "Untuk alutsista yang sifatnya memiliki daya hancur besar atau mematikan. Itu kita berikan ke BUMN," sebutnya. Sedangkan untuk peralatan pendukung seperti seragam militer, rompi dan helm tahan peluru, sampai kendaraan dan kapal patroli tanpa senjata, bisa diberikan kepada swasta. namun untuk melengkapi dengan senjata, swasta harus bekerjasama dengan BUMN. Pemerintah sengaja memang sengaja memisahkan pasar swasta dan BUMN. "Dalam hal yang menyangkut kerahasiaan, sustainability, kebutuhan modal dan juga penugasan dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku maka untuk di awal itu membedakan BUMN dan swasta. Biar mereka fokus sesuai kompetensi," terangnya. Pada kesempatan tersebut, Silmy menyinggung perbedaan industri pertahanan di dalam negeri dengan negara maju, seperti Prancis, Amerika Serikat, Jerman hingga Inggris. Rata-rata industri pertahanan atau alutsista di negara maju dikelola oleh swasta murni. Pasalnya industri telah berkembang sangat lama sehingga telah tercipta kemandirian di dalam pengembangan teknologi dan pendanaan karena telah go public. Meski telah dilepas ke swasta, saat awal-awal pendirian peran negara sangat dominan. Negara dalam hal ini melalui BUMN berperan sebagai perintis karena terkait permodalan seperti awal mula lahirnya British Aerospace. Produk British Aerospace salah satunya adalah jet tempur Eurofighter Typhoon. "British Aerospace itu awalnya BUMN kemudian bertahap swasta masuk sebagai pemilik. Tahap awal bangun industri pertahanan itu negara yang berperan, kayak Indonesia," paparnya. (Detik)  | ||
| Mimpi BUMN Dhuafa Kuasai Pasar Nuklir Kesehatan Dunia Posted: 03 Jul 2014 01:14 AM PDT PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) relatif jarang terdengar. Siapa sangka meski jarang tampil, namun INUKI mampu membuktikan prestasi yang cukup mencengangkan.  INUKI bersama SHINE Medical, USA, bersepakat mengembangkan pabrik nuklir untuk kebutuhan kesehatan (radioisotop). Kerjasama tersebut menghasilkan pengolahan radioisotop tanpa harus membuat reaktor nuklir. Pabrik nuklir yang memakan investasi US$ 140 juta tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2017. Saat beroperasi, pabrik tersebut mampu memproduksi 4.000 curie per minggu. Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) (INUKI), Yudi Utomo Imardjoko menjelaskan langkah INUKI tersebut merupakan rencana perseroan menjadi pemimpin pasar produk nuklir kesehatan dunia. "Kita berbisnis dan kita kejar-kejaran tahun 2017. Kalau kita menang, kita jadi pemasok nomer 1, kita punya bisnis untuk 50 tahun ke depan," kata Yudi kepada detikFinance, seperti dikutip, Rabu (2/7/2014). Pabrik penghasil radioisotop rencananya mampu memasok ke 1.500 rumah sakit di negara paman sam. Selain mengembangkan pabrik penghasil radioisotop di AS, INUKI juga berencana membangun pabrik generasi terbaru penghasil radioisotop di tanah air. Lokasinya akan dipilih di dekat akses bandara. INUKI tidak akan membangun reaktor karena teknologi terbaru telah ditemukan. Rencananya pabrik terbaru akan digunakan memasok nuklir kesehatan untuk rumah sakit dalam dan luar negeri. "Indonesia radioisotop dipasok ke 16 rumah sakit, kemudian ekspor ke Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Bangladesh," sebutnya. Siapa sangka rencana besar INUKI ternyata datang dari BUMN yang sempat berdarah-darah secara keuangan. Dahlan pun sempat menjuluki INUKI sebagai BUMN Dhuafa. Yudi menilai kinerja keuangan perseroan akan tampak kinclong ketika pabrik baru di Indonesia dan Amerika Serikat mulai produksi. "Kerugian saat ini baru berkurang 50%. Prestasinya kita akan terlihat setelah fasilitas akseletor dan semua peralatan baru beroperasi pada tahun 2018," papar Yudi. Yudi menjelaskan, radioisotop merupakan teknologi paling akurat untuk mendeteksi penyakit. Menurutnya deteksi atau diagnosa penyakit sangat penting bagi dokter di dalam mengambil keputusan bagi pasien. "Keakuratan paling tinggi di antara yang lain seperti CT Scan, X-Ray hingga infra-red," jelasnya. (Detik)  |
| You are subscribed to email updates from Strategi Militer Indonesia - Informasi Pertahanan dan Keamanan NKRI To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments